Perempuan seringkali dimarjinalkan dalam fenomena politik. Keberadaan perempuan, jika mengacu pada realitas budaya di Indonesia, masih kental berperan dalam ranah informal. Perempuan hanya dituntut untuk bekerja mengurusi dapur, anak, suami dan aktivitas rumahan yang lainnya. Padahal, sebenarnya perempuan memiliki kekuatan massa yang signifikan sampai hari ini. Hal ini dibuktikan dengan hasil rekapitulasi KPU Per Juli 2023, mencatatkan data jumlah DPT nasional dari seluruh daerah di indonesia termasuk masyarakat yang ada di luar negeri, data tersebut membuktikan bahwa pemilih perempuan berjumlah 102.58 juta jiwa. Sedangkan pemilih laki-laki berjumlah 102.21 juta jiwa.
Konteks politik yang terjadi hari ini, peran perempuan dalam ranah politik, masih tidak cukup untuk diperhitungkan. Mengapa demikian? Fenomana yang terjadi, jika dilihat dari segi pencalonan anggota legislatif. Perempuan cenderung hanya dijadikan sebagai pelengkap daftar calon anggota legislatif oleh partai politik. Mengingat adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30% yang harus dipenuhi. Ini menunjukkan, perempuan tidak cukup diprioritaskan dalam kontestasi Pileg. Di samping itu, pada ranah kontestasi Pilpres peran perempuan kurang dilirik dan kadang tidak muncul dalam ranah publik terutama di media. Padahal sebenarnya, jika perempuan diberikan kepercayaan yang tinggi, terutama perempuan muda. Mereka dapat memainkan peran yang strategis, seperti menjadi calon anggota legislatif yang lahir dari keresahan alami, dan mampu berbicara banyak terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di kursi legislatif, jika perempuan banyak mengisi kursi legislatif, maka rumusan dan rancangan kebijakan maupun program pembangunan serta kesejahteraan dapat lebih variatif dan kualitasnya lebih terasa. Mengingat perempuan yang sifatnya perasa, jadi mereka mampu menjiwai dengan cermat masalah sosial yang benar terjadi di lingkungan masyarakat.
Enable comment auto-refresher