Kekerasan Seksual pada wanita.

Photo credit
Contributor: Lukman Domae

Description

English

cases of sexual violence in the world of education have become a national crisis. Therefore, the reporting system in educational institutions must be multilevel and connected to the local Education Office and the Ministry of Education and Culture.

In addition, institutions such as KPAI, Komnas Perempuan, the Ministry of PPPA and community leaders also need to be involved to assist in the assessment. "For example, in a school in Papua there are indications of sexual violence, the information can be sent directly to the KPAI in Jakarta and can be processed immediately. The ministry inspectorate can go directly to the school and ask questions." "So we don't have a mechanism like this yet, so that the rights of the victims are not protected, and instead they are terrorized back," he said.

For this reason, the cases of sexual violence that have been reported are considered the tip of the iceberg. The government through the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbud-Ristek) has so far tried to prevent it by making a number of regulations.

Regulations drawn up to link matters related to the prevention and handling of sexual violence in universities and have been ratified as Permendikbudristek Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS). However, the regulation is still controversial, because it is considered to be able to legalize free sex.

There should have been an assessment from the start and this should be done regularly every year. And when there is a case of sexual violence, it must be immediately assessed again.

"So far, educators have been said to have good personalities, but how do you check if you have a good personality? There are no instruments. So educational institutions just interview and then accept. Even though the teacher may be a pedophile or have a tendency to have a high sexual desire. It can actually be checked using a psychological assessment, "said the former member of the National Education Standards Agency (BSNP).

Many cases of sexual violence are not revealed quickly, or are only revealed after many victims. This happens because there is no reporting system that is full of integrity. Therefore, in the future, a reporting system must be built when someone faces a predator, he feels safe and comfortable when reporting his case.

Indonesian

seksual tidak cepat terungkapkasus kekerasan seksual di dunia pendidikan sudah menjadi krisis nasional. Oleh karenanya sistem pelaporan di lembaga pendidikan harus bertingkat dan terhubung ke Dinas Pendidikan setempat dan Kemendikbud.

Selain itu lembaga seperti KPAI, Komnas Perempuan, Kementerian PPPA dan tokoh masyarakat juga perlu dilibatkan untuk membantu assessment. "Misalkan satu sekolah di Papua ada indikasi kekerasan seksual, informasinya bisa langsung ke KPAI di Jakarta dan bisa langsung proses. Dari kementerian inspektorat bisa langsung turun ke sekolah dan menanyakan." "Jadi mekanisme seperti ini kita belum ada, sehingga korban-korban justru tidak dilindungi hak-haknya, dan malah diteror balik," ujarnya.

Untuk alasan itu pula kasus kekerasan seksual yang diadukan sudah dianggap sebagai puncak gunung es. Pemerintah lewat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) sejauh ini berupaya melakukan pencegahan dengan membuat sejumlah regulasi.

Peraturan yang disusun untuk mengaitkan hal-hal terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan sudah disahkan sebagai Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Tapi, aturan tersebut masih menjadi kontroversi, lantaran dianggap bisa melegalkan seks bebas.

Seharusnya sejak awal ada assessment dan hal itu harus dilakukan rutin setiap tahun. Dan ketika ada kasus kekerasan seksual, maka harus langsung dilakukan assessment lagi.

"Selama ini pendidik dibilang kepribadiannya bagus, tapi kepribadiannya bagus itu ceknya gimana? Tidak ada instrumennya. Sehingga lembaga pendidikan hanya sekadar wawancara, lalu menerima. Padahal bisa saja guru itu paedofil atau memiliki kecenderungan hasrat seksual tinggi. Itu sebenarnya bisa dicek pakai assessment psikologis," ucap mantan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tersebut.

Banyak kasus kekerasan, atau baru terungkap setelah banyak korban. Ini terjadi karena tidak adanya sistem pelaporan yang penuh integritas. Karena itu ke depannya harus dibangun sistem pelaporan ketika seseorang menghadapi predator, dia merasa aman dan nyaman saat melaporkan kasusnya.

Makassar

⏤

Other local Indonesian Language ( )

⏤