Jika dari awal pemerintah melaksanakan peraturan yang tegas dan ditambah dengan bantuan logistik yang benar, maka dipastikan angka kasus positif di Indonesia akan mengecil. Pengawasan yang kurang dari pihak atas yang menyebabkan beberapa oknum melaksanakan hal tidak baik terhadap bantuan logistik yang seharusnya diberikan ke masyarakat. Segala kebijakan seperti PSBB, PPKM semakin lama semakin membuat masyarakat menjadi bosan. Yang menyebabkan masyarakat berani melanggar kebijakan dan aturan dari pemerintah adalah hal tersebut dan berimbas pada peningkatan kasus postif COVID-19 seperti saat ini. Jika melihat refleksi dari awal, kebijakan pemerintah untuk melaksanakan lockdown sebenarnya sudah bagus, tapi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dirasa masih kurang. Seharusnya jika melaksanakan lockdown,apa yang diperlukan masyarakat seperti beras, telur, minyak dan logistik lainnya perlu disediakan dari pemerintah dengan pengawasan yang ketat. Jangan menggunakan kesempatan masalah ini dengan adanya oknum yang melakukan tindakan korupsi, karena semua orang merasakan kesusahan, termasuk keuangan negara yang harusnya mendapat pengelolaan yang benar. Malahan jika dilaksanakan lockdown total maka kasus postifi COVID-19 di Indonesia bisa menurun dan semua sektor bisa berjalan seperti biasa.
Jadi kesimpulan dari permasalahan yang ada adalah seharusnya pemerintah bisa melaksanakan lockdown yang berbasis pengawasan bantuan logistik, karena hal tersebut membuat masyarakat tertib aturan dan tidak melanggar protokol serta kebijakan yang ada.
Jika ada saran, masukan dan informasi yang perlu kami ketahui, Anda dapat mengunjungi laman web dan menghubungi email serta nomor telepon kami:
LokasiJI. Bontonompo No.12A, Gn. Sari, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221
Balai Bahasa Sulawesi SelatanJl. Sultan Alauddin Km.7, Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221
Enable comment auto-refresher
Gekotanime
Permalink |