Literature Mengubah sistem pendidikan Indonesia
- Photo source
- Author(s)
- Reference
Description
In English
In Indonesian
Indonesia dinilai perlu melakukan perubahan di sektor pendidikan pada era revolusi industri 4.0 saat ini. Hal itu disebabkan sumber daya manusia yang dibutuhkan di masa depan sudah tidak bisa dipenuhi lagi oleh sekolah-sekolah yang masih menerapkan metode pembelajaran analog. Ini bisa dilihat dari seringnya sekolah dan kampus membatasi siswa dalam mengeksplorasi berbagai pandangan dan pemikiran, sehingga membatasi kebebasan akademik mereka.
Pemerintah harus memikirkan secara serius permasalahan pendidikan di era disrupsi ini. Soal kurikulum, pendidikan guru, hingga standar kompetensi kerja. untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia, yang perlu diubah adalah paradigma berpikirnya (mindset). Paradigmanya harus diubah dari paradigma standardisasi ke paradigma personalisasi.
Yang jadi masalah, di Indonesia saat ini kurikulumnya berbasis kompetensi tetapi cara penilaiannya masih berbasis standardisasi. Jadi tidak 'nyambung' dan urung membuahkan hasil.
Adapun sistem pendidikan yang harus diterapkan,yaitu
Pertama, pembentukan komisi nasional untuk kemajuan pendidikan yang bertugas mengkaji secara mendalam berbagai permasalahan pendidikan yang selama ini membelenggu bangsa ini sekaligus merumuskan solusi penyelesaiannya.
Kedua, pemberian kewenangan dalam desentralisasi pendidikan perlu diperluas termasuk dalam mengembangkan kurikulum, manajemen berbasis sekolah, dan sistem perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan harus berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan tetapi tetap berada dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi dari pemerintah daerah.
Ketiga, aspek pembiayaan sebagaimana diamanahkan dalam undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional harus segera direalisasikan. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).anggaran pendidikan harus betul-betul transparan sehingga dapat menghindari munculnya praktek-praktek korupsi dari hasil pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan harus merata untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada.
Berdasarkan data yang dikeluarkan World Economic Forum baru-baru ini, skill yang paling penting bagi dunia industri di masa depan adalah kemampuan memecahkan persoalan yang rumit (complex problem solving), kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir analitis (critical thinking), dan kemampuan membuat keputusan strategis (decision making).
""Untuk mewujudkan generasi yang memiliki skill seperti itu dibutuhkan ekosistem sekolah yang menyenangkan, nyaman, aman, suportif, serta memanusiakan,""
"In Makassar
Punna ni ciniki Indonesia ri era revolusi industri 4.0, kullei ni ubah sistem pendidikanna. Nasabak tau ri wattu labattua mae tenamo nipakei pappilajarrang analogka. Anne kulle nicini ri sikola na kampuska ribatasi pemikiranga na paccinina tawwa.
Pammarentah kullei napikkiri passalakna pendidikan ri era disrupsi anne. Soalanna kurikulum, pendidikan guru, sanggenna standar kompetensi kerja. Punna eroki nirobah sistem pendidikan ri Indonesia, iyamintu pikkiranna tawwa. Pappikkiranna tawwa ni robai battu ri paradigma standarisasi ke paradigma personalisasi.
Assabak kurikumnga akbasis kompetensi ri Indonesia nampa penilaianna masih berbasis standardisasi. Iyamintu tena na nyambung na, tena na akbuai.
Adapun sistem pendidikan yang harus diterapkan,yaitu
Pertama, pembentukan komisi nasional untuk kemajuan pendidikan yang bertugas mengkaji secara mendalam berbagai permasalahan pendidikan yang selama ini membelenggu bangsa ini sekaligus merumuskan solusi penyelesaiannya.
Kedua, pemberian kewenangan dalam desentralisasi pendidikan perlu diperluas termasuk dalam mengembangkan kurikulum, manajemen berbasis sekolah, dan sistem perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan harus berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan tetapi tetap berada dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi dari pemerintah daerah.
Ketiga, aspek pembiayaan sebagaimana diamanahkan dalam undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional harus segera direalisasikan. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).anggaran pendidikan harus betul-betul transparan sehingga dapat menghindari munculnya praktek-praktek korupsi dari hasil pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan harus merata untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada.
Berdasarkan data yang dikeluarkan World Economic Forum baru-baru ini, skill yang paling penting bagi dunia industri di masa depan adalah kemampuan memecahkan persoalan yang rumit (complex problem solving), kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir analitis (critical thinking), dan kemampuan membuat keputusan strategis (decision making).
""Untuk mewujudkan generasi yang memiliki skill seperti itu dibutuhkan ekosistem sekolah yang menyenangkan, nyaman, aman, suportif, serta memanusiakan,"""
Enable comment auto-refresher