Pembajakan Dalam Politik Dan Pemilu Yang Sering Terjadi
Hari-hari ini semakin boisterous terdengar kritik terhadap Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu, khususnya mengenai pemilihan anggota Bawaslu
kabupaten/kota. Pada saat pemilu semakin mendekat, Bawaslu daerah justru dihiasi oleh
beberapa anggota terpilih baru yang sebelumnya tidak terlibat secara langsung dalam proses
pengawasan pemilu. Kondisi ini menyiratkan adanya expensive price yang dipertaruhkan
dalam pemilu kali ini.
Pembajakan atas nama pemilu memang telah jamak ditemukan dalam sejarah bangsa
ini. Seringkali pemilu hanya dipahami berdasarkan aspek prosedural, bukan representasional.
Pascapemilu, jarang kita mengetahui siapa merepresentasikan siapa dan apa. Akibatnya
pemilu hanya menjadi mekanisme prosedural dalam menegaskan dominasi kelompok elite
politik tertentu. Pemilu pada akhirnya hanya menghasilkan kelompok elite predatoris yang
berjalan berlawanan dengan kepentingan rakyat.
Para elite tersebut menjadi semakin dominan akibat budaya patronase yang juga
terdapat di internal partai politik. Setiap anggota partai merupakan klien yang mencoba
mendekat kepada sumber kuasa agar dapat menjadi elite dalam spektrum kuasa lainnya.
Akibatnya, demokrasi kita tidak bisa mengandalkan partai politik dalam memperjuangkan
suara rakyat. Fungsi partai politik justru dijalankan oleh individu elite dan partai politik
kehilangan fungsi utamanya sebagai aktor intermediari. Dari sini kita bisa skeptis dengan
fungsi agregasi, artikulasi, dan representasi yang selama ini dilekatkan kepada partai politik.
Oleh sebab itu, secara lebih luas, saya rasa, dominasi elite ini setidaknya dapat
berpengaruh terhadap dua hal terkait demokrasi Indonesia. Pertama, hilangnya nuansa
konfrontatif politis dalam demokrasi Indonesia. Kedua, hilangnya akses rakyat atas politik.
Sebagai akhiran, ketakutan bahwa pemilu kembali hijacked memang perlu kita lawan
dengan menegaskan kembali esensi demokrasi. Hal ini merupakan perjuangan bersama dan
tidak bisa hanya mengandalkan aktor atau institusi lama yang kian dikooptasi lingkaran
kekuasaan. Perjuangan ini merupakan upaya mengembalikan marwah demokrasi dan
menempatkan rakyat sebagai aktor yang aktif dalam ruang politis yang inklusif. Perjuangan ini
merupakan perjuangan melawan upaya dominasi elite politik yang terus mengkerdilkan
makna rakyat dalam demokras
Enable comment auto-refresher