ECONOMIC CONSTRAINTS AND GRATIFICATION MAIN FACTORS INHIBITING REGIONAL DEVELOPMENT

From BASAsulselWiki
Revision as of 11:28, 3 October 2024 by Dzul Agung (talk | contribs) (Created page with "{{WikithonResponse |Title mak=Halanganna ekonomi siagang panyogokang ajjari panghalang daerah |Title id=KENDALA EKONOMI DAN GRATIFIKASI FAKTOR UTAMA PENGHAMBAT PERKEMBANGAN DA...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

This is a Response to the Pemuda Bersuara Berdaya wikithon

20241003T112434983Z808536.png

PENDAHULUAN

Kepala daerah menjadi ujung tombak pergerakan kemajuan suatu wilayah, dalam setiap pemilihan kepala daerah, berbagai isu strategis selalu menjadi sorotan yang perlu untuk dibenahi. Namun, di antara sekian banyak masalah, ekonomi dan gratifikasi tentunya harus menjadi perhatian utama bagi calon kepala daerah. Kedua isu ini saling terkait erat karena perkembangan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang bersih dan efektif. Hal tersebut menjadi sesuatu yang terus berlanjut entah siapapun pemimpinnya, tatanan daerah yang terus terluka dan dicederai dengan perbuatan oknum yang tak bertanggungjawab dalam transaksi gratifikasi, serta pola pertumbuhan perekonomian yang tak efektif dalam penerapannya. Dengan mengatasi masalah gratifikasi yang sering dan bahkan selalu muncul dalam tatanan fungsioneris struktural pemerintahan, calon pemimpin dapat membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial untuk kemajuan daerah kedepannya, calon kepala daerah harusnya memiliki gagasan secara sistematis untuk dapat menyelesaikan isu – isu tersebut.

ISI Masalah ekonomi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak wilayah di Indonesia. Tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan selalu menjadi persoalan pokok yang di hadapi oleh berbagai wilayah, khususnya di wilayah yang tertinggal. Wilayah tertinggal dalam sebuah daerah memiliki keterbelakangan dalam pengelolaan perekonomian, masyarakat awam yang tak memiliki pendidikan khusus dalam berwirausaha ataupun tata kelola ekonomi secara umum menjadi sesuatu yang tak dapat dipungkiri. Sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan sering kali belum mampu mendongkrak ekonomi lokal secara maksimal, hal tersebut dapat terjadi karena pengawalan pertumbuhan ekonomi yang kurang, rendahnya kreativitas dalam memanfaatkan hasil bumi dan pesisir di wilayah tertentu. Permasalahan ini menjadi sesuatu yang terus berulang karena tidak adanya trobosan yang mampu di munculkan sebagai sarana solutif dan mengembangkan perekonomian.

Di tengah tantangan global seperti inflasi, transisi ke era digital tentunya membawa perubahan signifikan pada setiap unsur perekonomian yang ada, era teknologi yang dimanfaatkan sebagai alternatif malah menjadi hal yang mutual yang terus dipergunakan, pendapatan UMKM di setiap daerah yang terus merosot akibat keberadaan usaha retail yang bergerak di bidang perdagangan terkhususnya minimarket yang semakin hari semakin menjatuhkan penghasilan UMKM itu sendiri. Penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur merupakan hal mendesak. Di samping itu, pemberdayaan sektor UMKM menjadi penting karena sektor ini merupakan penopang utama ekonomi di banyak daerah. Jika dikelola dengan baik, kebijakan-kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, calon kepala daerah perlu menyusun strategi yang mampu merespons kebutuhan daerah. Peningkatan investasi.

Sementara itu, gratifikasi menjadi masalah serius yang dapat memperlambat pembangunan daerah. Praktik gratifikasi, yang mencakup penerimaan hadiah atau suap oleh pejabat, menciptakan iklim korupsi yang merusak tata kelola pemerintahan. Dampaknya, sumber daya yang semestinya digunakan untuk pembangunan malah terbuang sia-sia karena digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, calon kepala daerah perlu berkomitmen penuh untuk memerangi gratifikasi. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, pengawasan yang lebih ketat, serta kolaborasi dengan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah langkah penting yang harus diambil. Pemimpin yang bersih dari korupsi akan mampu membangun kepercayaan masyarakat dan investor, yang pada akhirnya berdampak positif pada perekonomian daerah. Ketegasan perlu diperadakan lebih ketat untuk mengawal kebijakan dan program daerah tanpa kepentingan material yang dapat merusakcitra daerah dan sistematika tatanan pemerintahan.

Terdapat hubungan erat antara keberhasilan ekonomi suatu daerah dengan kebersihan tata kelola dari praktik korupsi. Wilayah yang berhasil mengelola pemerintahan secara transparan dan bersih dari gratifikasi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, daerah yang didera praktik korupsi akan mengalami hambatan dalam menarik investasi dan membangun kepercayaan dunia usaha. Oleh karena itu, calon kepala daerah harus menekankan pentingnya tata kelola yang bersih sebagai fondasi untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, penerapan teknologi dalam pengelolaan pemerintahan bisa menjadi solusi untuk mengurangi peluang gratifikasi. Digitalisasi dalam perizinan usaha, administrasi anggaran, dan pelayanan publik akan meningkatkan efisiensi serta meminimalkan interaksi langsung yang sering kali menjadi titik rawan terjadinya praktik suap.  

KESIMPULAN

Di tengah berbagai tantangan yang ada, calon kepala daerah harus memfokuskan perhatian pada dua isu utama, yakni ekonomi dan gratifikasi. Kedua masalah ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Calon yang mampu mengembangkan ekonomi lokal sekaligus menekan praktik gratifikasi akan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. Komitmen terhadap kedua hal ini tidak hanya mencerminkan integritas calon, tetapi juga berperan penting dalam keberhasilan kepemimpinan mereka di masa depan.

INTRODUCTION

Regional leaders serve as the driving force behind the progress of a region. In every regional election, various strategic issues come under the spotlight and need to be addressed. However, among the many challenges, economic issues and gratuities should be the main focus for candidates. These two issues are closely related because the economic development of a region is highly influenced by clean and effective governance. This problem persists regardless of who the leader is, as the region's governance continues to be harmed by irresponsible officials involved in gratuity transactions, as well as ineffective economic growth patterns. By tackling the issue of gratuities, which frequently and even consistently occur within the functional structure of government, candidates can pave the way for more equitable and sustainable economic growth. This is crucial for the future progress of the region, and candidates must have systematic ideas to address these issues.

BODY Economic problems are one of the biggest challenges faced by many regions in Indonesia. Poverty rates, unemployment, and income distribution inequality are recurring issues, particularly in underdeveloped areas. These regions lag in economic management, and the general population, lacking specialized education in entrepreneurship or basic economic governance, cannot be ignored. Traditional sectors such as agriculture and fisheries often fail to maximize the local economy due to inadequate economic growth oversight and a lack of creativity in utilizing natural resources and coastal areas in certain regions. This issue recurs because there are no breakthroughs to provide solutions and develop the economy.

Amid global challenges such as inflation, the transition to the digital era has brought significant changes to every economic sector. Technology, used as an alternative, has become a mutual solution that continues to be utilized. However, the income of SMEs in many regions continues to decline due to the presence of retail businesses, especially minimarkets, which increasingly erode SME revenues. Job creation and infrastructure development are urgent needs. Additionally, empowering the SME sector is crucial because it is the backbone of the economy in many regions. If properly managed, these policies can promote more equitable economic growth, and candidates need to develop strategies that respond to regional needs. Increasing investment is also essential.

Meanwhile, gratuities are a serious problem that can slow down regional development. The practice of gratuities, which includes the acceptance of gifts or bribes by officials, creates a corrupt environment that undermines good governance. As a result, resources that should be used for development are wasted on personal or group interests. Therefore, candidates must commit fully to combating gratuities. Transparency in budget management, tighter oversight, and collaboration with anti-corruption institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK) are important steps that must be taken. A leader free from corruption will be able to build trust among the public and investors, ultimately having a positive impact on the region's economy. Strict enforcement is needed to safeguard regional policies and programs from material interests that could damage the region's image and governance system.

There is a close relationship between the economic success of a region and clean governance free from corruption. Regions that manage transparent governance and remain free from gratuities tend to experience better economic growth. Conversely, regions plagued by corruption will face obstacles in attracting investment and building business confidence. Therefore, candidates must emphasize the importance of clean governance as the foundation for economic development. Additionally, the application of technology in governance can be a solution to reduce opportunities for gratuities. Digitalization in business licensing, budget administration, and public services will improve efficiency and minimize direct interactions, which are often hotspots for bribery.

CONCLUSION

Amid the many challenges, regional leaders should focus on two main issues: the economy and gratuities. These two problems are critical for ensuring sustainable regional development. Candidates who can develop the local economy while curbing gratuities will bring significant changes to society. A commitment to both issues not only reflects the candidate's integrity but also plays a crucial role in the success of their leadership in the future.

Affiliation
Universitas Negeri Makassar
Age
16-21

What do you think about this response?

0
Vote

Comments below!


Add your comment
BASAsulselWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.