Property:Response text id
From BASAsulselWiki
C
Menurutku, salah satu isu utama yang harus menjadi prioritas calon kepala daerah adalah kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup peningkatan akses kesehatan, menjamin pendidikan yang berkualitas, dan menciptakan lapangan kerja. Pengembangan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, juga penting untuk mengurangi ketimpangan. Kelestarian lingkungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana juga tak boleh diabaikan, mengingat tantangan global yang kita hadapi saat ini. Secara keseluruhan, calon harus mampu menciptakan kebijakan inklusif yang menguntungkan semua pihak. +
Salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan oleh calon kepala daerah pascapilkada 2024 adalah Perkawinan Usia Anak (PUA). PUA memiliki dampak luas, terutama dalam membatasi partisipasi pemuda di ruang politik, demokrasi, dan pembangunan daerah. Tingginya angka PUA dipicu oleh kemiskinan, rendahnya pendidikan, norma budaya, dan minimnya akses informasi kesehatan reproduksi. Kondisi ini mengurangi akses pemuda terhadap pendidikan dan kesehatan, serta menghambat peluang mereka berperan aktif di bidang apa pun. Pemuda yang menikah dini cenderung harus menghadapi tanggung jawab rumah tangga lebih awal, yang membatasi keterlibatan mereka dalam aktivitas yang mendukung kemajuan daerah. Sebagai pemegang kebijakan, kepala daerah perlu memahami dampak PUA terhadap partisipasi pemuda dan mengambil langkah konkret untuk menekan perkawinan dini. Salah satu langkah efektif adalah melibatkan pemuda dalam perumusan kebijakan, khususnya yang terkait pencegahan PUA. Dengan memaksimalkan keterlibatan mereka dalam forum seperti musrenbang, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan generasi muda, mendukung keterlibatan mereka dalam kegiatan produktif dan politik. Contoh praktik baik ini dapat dilihat di Kabupaten Barru, pada tahun 2022, terdapat 78 kasus pengajuan nikah dini ke Pengadilan Agama, setelah masifikasi pemberdayaan anak melalui forum anak dan kegiatan serupa, angka menurun hingga 23 kasus pada tahun 2023. Pemuda yang aktif dalam organisasi sosial juga berperan penting dalam menyebarkan kesadaran tentang risiko PUA. Mereka dapat menjadi agen perubahan, membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menunda usia pernikahan. Sejalan dengan tema Pilkada 2024 yang mendorong partisipasi pemuda dalam politik dan demokrasi, keterlibatan mereka dalam proses kebijakan dapat menciptakan generasi berkualitas dan siap berkontribusi optimal dalam pembangunan daerah dan demokrasi. +
Salah satu isu krusial yang seharusnya menjadi prioritas calon kepala daerah khususnya di kota Makassar adalah permasalahan pengelolaan sampah. Kota Makassar menghadapi tantangan serius terkait peningkatan volume sampah yang mencapai ribuan ton setiap hari, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan pencemaran dan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.
Penanganan sampah yang efektif memerlukan pendekatan sistematis, termasuk pemilahan sampah dari sumbernya. Sampah rumah tangga menjadi salah satu sumber sampah terbesar yang berakhir di TPA Antang. Berdasarkan artikel Mongabay.co.id, TPA Antang ini memang memiliki kondisi yang memprihatinkan dan sudah over kapasitas. Timbunan sampah bahkan mencapai 50 meter dan sudah mulai merambah area pemukiman sekitar.
Selain itu, penguatan infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah juga krusial. Makassar memerlukan fasilitas pengolahan sampah yang memadai, dan tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan teknologi yang tepat, sampah organik dapat diubah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi produk baru.
Langkah lain yang perlu diperhatikan adalah edukasi masyarakat tentang cara bijak mengelolah sampah. Oleh karena itu, edukasi masyarakat tentang pemilahan sampah dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sangat penting. Pengoptimalan Bank Sampah juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Gerakan ini.
Selanjutnya, penguatan hukum dan regulasi tentang pengelolaan sampah, kerjasama dengan sektor swasta dan komunitas lokal perlu diperkuat. Dalam kajian collaborative governance, kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, termasuk permasalahan sampah di Makassar.
Dengan fokus pada pengelolaan sampah yang berkelanjutan, tidak hanya akan mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Makassar. +
Isu fasilitas kesehatan di kalangan masyarakat Indonesia telah menjadi sebuah tantangan yang signifikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Keterbatasan akses ke layanan kesehatan yang layak tidak hanya mempengaruhi kesehatan individu, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan solusi komprehensif yang melibatkan pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat dalam upayanya meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah-daerah tersebut. Isu fasilitas kesehatan di daerah terpencil merupakan salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh calon kepala daerah. Dalam konteks pemerataan pelayanan kesehatan, daerah-daerah terpencil sering kali terpinggirkan, contohnya di daerah saya yang berada di bagian Barat Tana Toraja seringkali disebut sebagai daerah yang dianak tirikan, sehingga akses terhadap layanan kesehatan menjadi terbatas. Prioritas untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil sangat penting agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak dan setara. Salah satu alasan utama mengapa isu ini perlu mendapat perhatian adalah tingginya angka kematian akibat penyakit yang seharusnya dapat dicegah atau diobati. Banyak masyarakat di daerah terpencil yang harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pengobatan, sering kali juga menghadapi kendala infrastruktur yang buruk seperti longsor yang tidak ditangani segera, sudah banyak contoh kasus di daerah saya yang sangat memprihatinkan namun tidak dihiraukan oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu seorang ibu yang sudah waktunya untuk melahirkan harus ditandu ke pusat daerah karena minimnya fasilitas kesehatan di daerah kami, melalui jalanan yang tidak layak masyarakat dan tim medis daerah berupaya untuk menyelamatkan bayi dari ibu hamil tersebut namun naas bayi nya tidak selamat, ibu hamil itu melahirkan di pinggir jalan dengan teduhan pohon, di medan jalanan yang curam dan berkerikil. Ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses kesehatan.
Calon kepala daerah harus memahami bahwa pembangunan fasilitas kesehatan bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas layanan dan sumber daya manusia. Pelatihan tenaga medis lokal sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga mendapatkan layanan yang berkualitas. Dengan demikian, calon kepala daerah harus berkomitmen untuk mendukung program pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga medis di daerah terpencil. Calon kepala daerah perlu mendorong penggunaan teknologi dan akses internet dalam pelayanan kesehatan. Seperti yang dijanjikan ketika masa-masa kampanye, misalnya di daerah saya setiap masa kampanye selalu dijanjikan pembangunan tower tapi hingga saat ini masyarakat belum bisa mengakses hal yang dijanjikan tersebut. Telemedicen, juga dapat menjadi solusi efektif untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan. Dengan memanfaatkan teknologi, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Ini dapat mengurangi beban bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan segala tantangan yang ada, calon kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, mendapatkan hak mereka atas kesehatan. Prioritas pada pengembangan fasilitas kesehatan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam upaya ini, komitmen yang kuat dan visi yang jelas dari calon kepala daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Korupsi pada pemerintahan daerah sangat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan. Ketika dana publik disalahgunakan, pelayanan publik akan terganggu dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Penegakan hukum yang ketat, transparansi dan akuntabilitas menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga dapat membantu mencegah praktik korupsi. +
Biaya pendidikan tinggi yang mahal menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat, terutama dari keluarga kurang mampu.
Banyak yang mengeluhkan bahwa kenaikan biaya pendidikan tidak sebanding dengan peningkatan kualitas layanan atau fasilitas kampus. Ini membuat pendidikan tinggi terasa semakin tidak terjangkau bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Dan di karenakan juga bagi mahasiswa yang dari luar daerah yang memilih untuk nge kos jga membutuhkan pengeluaran tambahan lagi +
D
Untuk DPR turunkan harga beras +
Peran kepemimpinan daerah sangat penting untuk pembangunan dan kemajuan wilayah. Kepala daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi, bertanggung jawab untuk memimpin daerah mereka menuju kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam proses ini, perumusan kebijakan dan rencana strategis adalah langkah awal yang krusial. Namun, rencana tersebut harus diimplementasikan menjadi tindakan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.
Prioritas pertama dalam kepemimpinan daerah yang efektif adalah menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini adalah landasan keberhasilan dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Masyarakat perlu dapat memantau kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek publik. Kepala daerah perlu memastikan transparansi informasi tentang kebijakan dan alokasi anggaran kepada masyarakat. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan rencana pembangunan.
Selain itu, akuntabilitas dalam pemerintahan daerah berarti adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sistem pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat perlu diperkuat agar pemerintah daerah bisa menanggapi keluhan dan masukan dari warga dengan cepat dan tepat.
Infrastruktur adalah faktor kunci untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, salah satu prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur yang merata dan inklusif. Banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, masih mengalami kendala akses infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan internet. Kepala daerah harus memastikan pembangunan infrastruktur merata di seluruh wilayah, tidak hanya di pusat kota. Pembangunan infrastruktur yang inklusif akan memberikan peluang ekonomi baru, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Misalnya, jalan yang baik akan memudahkan petani untuk mendistribusikan hasil panen mereka ke pasar, sementara jaringan internet yang memadai akan membuka akses informasi dan kesempatan bisnis bagi masyarakat di daerah pedesaan. Kepala daerah perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Pendidikan menjadi kunci bagi kemajuan daerah dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu prioritas kepala daerah sering kali adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Tantangan terbesar adalah memastikan rencana tersebut terlaksana dengan baik di lapangan. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan sekolah, peningkatan kualitas guru, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, penting bagi kepala daerah untuk tidak hanya memperhatikan pendidikan formal, tetapi juga program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Pelatihan vokasional, kursus keterampilan, dan pengembangan kapasitas kerja bagi angkatan muda dapat membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah. Program-program ini harus dirancang dengan fleksibilitas terhadap perkembangan teknologi dan tren ekonomi untuk memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat. Prioritas berikutnya adalah memastikan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat. Kepala daerah harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Akses layanan kesehatan berkualitas sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama selama pandemi COVID-19. Realisasi rencana di sektor kesehatan bisa dilakukan dengan memperkuat SDM kesehatan, seperti dokter dan perawat, serta memastikan fasilitas kesehatan memiliki peralatan dan obat-obatan yang memadai. Selain itu, program kesehatan preventif, seperti kampanye kesehatan dan imunisasi, harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat terhindar dari berbagai penyakit yang dapat dicegah.
Sebagai bagian dari tanggung jawab kepala daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Banyak daerah di Indonesia memiliki banyak sumber daya alam seperti tambang, hutan, dan perikanan. Namun, pengelolaan yang tidak berkelanjutan sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Oleh karena itu, kepala daerah harus memprioritaskan pengelolaan SDA yang berkelanjutan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah.
Kebijakan lingkungan yang efektif harus dirumuskan untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Misalnya, izin pertambangan atau perkebunan harus diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Selain itu, kepala daerah perlu mengambil inisiatif dalam program rehabilitasi lingkungan dan mendukung gerakan hijau yang melibatkan masyarakat setempat, seperti reboisasi, pengelolaan sampah, dan pelestarian sumber air. Kepala daerah memiliki peran krusial dalam memajukan ekonomi lokal, terutama dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah karena memberikan lapangan kerja bagi warga lokal dan berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB daerah. Dalam rencana pembangunan, kepala daerah harus memastikan bahwa ada kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti akses terhadap permodalan, pelatihan bisnis, dan pembukaan pasar baru.
Selain itu, promosi produk lokal, terutama yang memiliki potensi ekspor, harus menjadi bagian dari program ekonomi kepala daerah. Pemberdayaan ekonomi lokal dapat ditingkatkan melalui kerja sama antara UMKM dan industri besar untuk menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Pengembangan koperasi dan kelompok usaha masyarakat dapat memperkuat ekonomi lokal secara kolektif.
Penutup
Kepala daerah bertanggung jawab memastikan setiap program berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui transparansi pemerintahan,
pembangunan infrastruktur yang inklusif,
peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,
serta pemberdayaan ekonomi lokal,
kepala daerah dapat menciptakan perubahan nyata di wilayahnya. Keberhasilan kepemimpinan daerah tidak hanya diukur dari seberapa bagus rencana yang disusun, tetapi juga dari seberapa efektif rencana tersebut direalisasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Pendidikan membentuk kualitas manusia sehingga dapat dikatakan bahwa pndidikan sebagai factor pendukung dalam meningkatkan pembangunan ekonomi sebab pendidikan dapat menciptakan suatu pola pikir inovatif. Tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan mutu atau kualitas sumber daya manusia. Salah satu upaya dalam mengimplementasikan tujuan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jika melihat fenomena pendidikan saat ini sangatlah kompleks dari segi masalah yang terjadi dimulai dari beberapa daerah pelosok atau pun mungkin didaerah peisir yang belum tersentuh pembangunan. Dimulai dari masalah tenaga pengajar, kurikulum dan fasilitas yang tidak layak. Selain dari itu banyak kasus bullying dan pelecehan seksual yang memberikan citra bahwa lingkungan sekolah saat ini menjadi tempat yang menyeramkan bagi orang-orang yang ada didalamnya. Meskipun penting, pelksanaan dan implementasinya dapat dikatakan jauh tidak terealisasi sehingga berdampak secara luas dan berkelanjutan diberbagai aspek oleh karna itu investasi pada peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah, terutama calon kepala daerah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat.
Akses yang tidak merata salah satu tantangan terbesar dibeberapa daerah khususnya disulawesi selatan bahkan di salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar yang tidak terbilang jauh dari kota besar ini masih ditemukan sekolah yang tidak tersentuh pembangunan baik secara tenaga pengajar maupun fasilitas. Banyak anak didaerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencapai sekolah. Dikota besarpun tidak terelpas dari masalah pendidkan contohnya dari jumlah putus sekolah yang mencapai angka yang sangat tinggi dibeberapa kota-kota besar menyebabkan semakin banyaknya jumlah anak-anak diusia dini yang menjadi anak jalanan atau bahkan terlibat dalam kasus kriminal. Ini menjadi sebuah gambaran bahwa penddikan masih sangat jauh dari konsep yang sebenarnya oleh karena itu sebagai calon kepala daerah harus memastikan bahwa setiap anak terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka memiliki akses yang setara terhadap pendidikan.
Pendidikan sebagai hak fundamental, seharusnya bukan hanya sekedar gaungan pada saat perhelatan politik. Tetapi ini menjadi tanggungjawab utama pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan seperti apa yang telah diatur oleh negara bahkan dalam agama mewajibkan manusia dalam menuntut ilmu. Pendidkan harus menjadi cahaya bagi semua anak-anak dinegeri ini bukan beban yang menakutkan. Semua orang berhak untuk belajar dalam lingkungan yang baik bukan berhenti sekolah karena tidak punya uang, bukan berhenti sekolah karena dibully, bukan berhenti sekolah karena menjadi korban pelecehan seksual, bukan berhenti sekolah karena tidak paham matematika dan bukan tidak sekolah karena merasa pendidikan itu tidak penting.
*Indonesia:* Menurut saya, yang perlu diprioritaskan saat menjabat sebagai kepala daerah yaitu mengembangkan kebijakan kepala daerah terdahulu yang di mungkin kan dapat membantu dalam mengembangkan kesejahteraan daerah. Meliputi keresahan pengamanan daerah, pengembangan umkm daerah, penanganan populasi massal, dan kebijakan yang berhubungan tentang kesejahteraan rakyat daerah.
+
Pembangunan ekonomi digital harus menjadi fokus utama, terutama dengan menyediakan infrastruktur internet yang merata, termasuk di daerah terpencil. Akses internet yang stabil akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan keterampilan digital kepada generasi muda, seperti pemasaran online dan e-commerce. Ini akan membantu mereka bersaing di pasar kerja modern atau membuka usaha digital.
Pemerintah juga harus mendukung inovasi teknologi dengan menciptakan ekosistem yang ramah bagi startup dan UMKM. Dukungan regulasi dan akses permodalan akan memperkuat potensi ekonomi digital di daerah. +
seperti yang kita ketahui di Makassar sendiri merupakan salah satu kota di Indonesia yang kotor, masih banyak sampah yang berserakan dimana mana hal inilah yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, hal inilah yang dipertanyakan kepada pemerintah atau kepala daerah, apakah peran dari mereka untuk mengatasi hal ini, yang dimana sebagai yang kita ketahui kepala daerah di kota makassar masih minim tindak lanjutnya terhadap masalah tersebut. Tindak lanjut inilah yang diharapkan oleh beberapa masyarakat dikarenakan disini kondisi lingkungan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan dari masyarakat setempat. +
Di Makassar, peran pemimpin daerah dalam menangani sampah menjadi sangat penting karena kota ini merupakan salah satu pusat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan populasi yang pesat menyebabkan peningkatan volume sampah, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan. Dalam konteks ini, peran pemimpin daerah sangat penting dalam mengelola masalah sampah yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyebaran penyakit menular, pencemaran air, dan penurunan kualitas udara. Oleh karena itu, pemimpin daerah harus berperan aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif. Dengan kepemimpinan yang visioner dan responsif, pemimpin daerah dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan masyarakat, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mendorong keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Dengan menjalankan peran-peran ini secara efektif, pemimpin daerah di Makassar tidak hanya dapat mengatasi masalah sampah yang berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menciptakan kota yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan. Kesehatan masyarakat akan meningkat seiring dengan berkurangnya risiko penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tercemar, dan citra kota sebagai tujuan wisata dan pusat ekonomi di Indonesia Timur juga akan lebih positif. +
Keberagaman SARA merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sejarah dan lini masa Indonesia di sepanjang perjalanannya. Keberadaan dari Indonesia dibentuk dari banyak SARA yang dipadukan dalam persatuan yang menyatukan. Salah satunya daerah Sulawesi Selatan yang menjadi bagian dari Indonesia itu sendiri. Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari banyaknya daerah di Indonesia, dan hal ini juga menjadi salah satu pertanda dari adanya keberagaman masyarakat itu sendiri. Sulawesi Selatan dibangun dari keberagaman yang dipadukan, banyaknya Suku, Bahasa dan Budaya yang menjadi inti sari dari keberagaman tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemberdayaan SDM yang beragam tentunya perlu didiversitaskan melalui pemerataan sosial, dengan artian adanya kesenjangan terhadap pihak tertentu yang didasari faktor 'kurang diperhatikan', 'kurang dikembangkan', bahkan 'tidak sama sekali'. Pemberdayaan keberagaman masyarakat dalam aspek SARA menjadi salah satu penyebab utama adanya perpecahan didalam masyarakat yang nampak secara eksplisit atau implisit. Tindakan pemerintah yang ingin dicapai oleh beberapa pihak masyarakat yakni tentang adanya keadilan dan pemerataan sosial. Oleh karena itu, perbedaan sikap dan penggunaan SDM yang cenderung dalam satu kalangan atau pihak perlu diselesaikan dengan cara penyisihan yang kompeten dan kompleks. Dengan artian sebagai bentuk tuntutan keadilan dan protes masyarakat dalam berbagai kalangan.
Oleh karena itu, menurut saya Sulawesi Selatan memerlukan adanya Pemerataan, Pemberdayaan dan Pengembangan SARA yang lebih adil. +
Keberagaman SARA merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sejarah dan lini masa Indonesia di sepanjang perjalanannya. Keberadaan dari Indonesia dibentuk dari banyak SARA yang dipadukan dalam persatuan yang menyatukan. Salah satunya daerah Sulawesi Selatan yang menjadi bagian dari Indonesia itu sendiri. Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari banyaknya daerah di Indonesia, dan hal ini juga menjadi salah satu pertanda dari adanya keberagaman masyarakat itu sendiri. Sulawesi Selatan dibangun dari keberagaman yang dipadukan, banyaknya Suku, Bahasa dan Budaya yang menjadi inti sari dari keberagaman tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemberdayaan SDM yang beragam tentunya perlu didiversitaskan melalui pemerataan sosial, dengan artian adanya kesenjangan terhadap pihak tertentu yang didasari faktor 'kurang diperhatikan', 'kurang dikembangkan', bahkan 'tidak sama sekali'. Pemberdayaan keberagaman masyarakat dalam aspek SARA menjadi salah satu penyebab utama adanya perpecahan didalam masyarakat yang nampak secara eksplisit atau implisit. Tindakan pemerintah yang ingin dicapai oleh beberapa pihak masyarakat yakni tentang adanya keadilan dan pemerataan sosial. Oleh karena itu, perbedaan sikap dan penggunaan SDM yang cenderung dalam satu kalangan atau pihak perlu diselesaikan dengan cara penyisihan yang kompeten dan kompleks. Dengan artian sebagai bentuk tuntutan keadilan dan protes masyarakat dalam berbagai kalangan. +
Masalah sampah negara berkembang seperti di Indonesia adalah persoalan yang hampir tidak pernah selesai, hal ini toh terjadi kerena tidak na ditangani dengan benar oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dimana sampah hanya dikumpulkan menjadi satu kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir, akan tetapi sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, kelestarian lingkungan, serta kehidupan satwa liar yang terjebak atau terpapar bahan berbahaya dari tumpukan sampah itu sendiri. Selain itu, sampah yang tidak dikelolah dengan baik akan merusak ekosistem dan mengancam keberagaman hayati dengan mencemari habitat alami. Sampah plastik, misalnya, menyumbang sebagian besar pencemaran laut, karena bahan ini sulit terurai dan sering kali berakhir di lautan, yang pada akhirnya akan mengancam kehidupan laut dan merusak ekosistem maritim. Pada tahun 2022 laut Indonesia tercemar 389 ribu ton sampah plastik dan pada tahun 2017 limbahh plastik dilautan dimakan hewan dan telah membunuh 1 juta burung laut serta 100 ribu mamalia laut.
Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dengan luas wilayah 1.811.570 Km persegi dan menurut survei worldometers jumlah penduduknya mencapai 273.523.615 jiwa sehingga jika dihitung setiap 1 Km persegi diisi oleh 151 penduduk. Hal ini juga sejalan dengan sampah yang dihasilakan. Dari data weste4change pada tahun 2021 Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 Ton setiap harinya, akan tetapi dari banyaknya sampah ini hanya 7,5% saja yang mampu di daur ulang dan dijadikan kompos sedangkan sisanya sebanyak 10% sampah di timbun, 5% sampah di bakar, dan sisanya terakumulasi di TPA. Timbunan sampah yang menggunung ini selain menimbulkan pencemaran lingkungan menambah produksi gas metanah dari sampah.
Sebagai contoh kasus ledakan gas metanah di gunungan sampah di TPA Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat pada tahun 2005 silam yang telah memicu terjadi longsor di kampung Cilimus dan Mojong. Dimana ledakan gas metanah itu juga mengakibatkan 157 orang meninggal yang pada umumnya mereka adalah warga sekitar yang berprofesi sebagai pemulung. Contoh kasus ini sekali lagi menunjukan betapa seriusnya permasalahan sampah yang harus segera ditangani dan diselesaikan dengan cara memperhatikan bagaimana seharusnya tatakelolah sampah semestinya harus dilakukan. Proses pengelolan sampah tidak hanya tentang reduce, reuse, dan recycle, tetapi ada berbagai aspek yang jauh lebih penting yang harus di perhatikan, seperti soal aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sosial budaya, dan aspek teknologi dimana semuanya harus dikerjakn secara beriringan.
Permasalahan mengenai sampah adalah masalah nasional, sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara komperhensif. Pemecahan masalah mengenai pengelolaan sampah memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, produsen produk atau dunia usaha sampai pada masyarakat umum. Lima aspek pengelolaan sampah yang belum efektif di Indonesia harus segera dipercepat perlaksanaannya agar peristiwa di TPA Leuwigajah tidak terulang kembali, harapannya Indonesia bisa memiliki khualitas pengelolaan sampah yang baik walaupun hal ini tidak akan terwujud dalam waktu yang singkat, dimana perlu konsistensi dan kesadaran bersama bahwa pengelolaan sampah harus menjadi prioritas karena kebersihan adalah investasi bagi keberlanjutan kehidupan dimasa depan.
Dynamics of the "empty box" discourse in the 2024 South Sulawesi gubernatorial election: Challenges to local democracy +
Wacana "kotak kosong" dalam Pilgub Sulawesi Selatan 2024 memicu perdebatan serius mengenai kualitas demokrasi. Banyak pihak menilai bahwa kotak kosong adalah tanda adanya masalah dalam kompetisi politik yang sehat, karena hanya satu calon yang kuat muncul. Tokoh politik seperti Rusdi Masse (RMS) menyatakan bahwa kotak kosong adalah bagian dari proses demokrasi, namun juga mengkritik bahwa kurangnya alternatif calon mencerminkan kegagalan partai politik lain dalam mengusung calon yang kompeten.
Isu kotak kosong muncul ketika hanya ada satu pasangan calon yang maju, dan masyarakat dihadapkan pada pilihan antara memilih calon tersebut atau memilih kotak kosong (tidak memilih calon manapun.
Beberapa pengamat politik menyarankan agar partai-partai lebih aktif dalam mengusung calon alternatif agar demokrasi tetap hidup. Partai politik harus lebih jeli melihat calon-calon potensial yang bisa memberikan pilihan yang lebih beragam bagi masyarakat.
Untuk menghindari situasi kotak kosong, perlu ada dorongan yang kuat dari masyarakat sipil dan tokoh politik untuk menciptakan kompetisi yang lebih adil. Ini bisa dilakukan dengan memastikan partai-partai memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon-calon alternatif, dan memfasilitasi dialog yang lebih terbuka mengenai calon-calon yang potensial. Reformasi dalam sistem pencalonan politik juga bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan partisipasi partai-partai dalam mengusung lebih banyak kandidat. +
E
PENDAHULUAN
Kepala daerah menjadi ujung tombak pergerakan kemajuan suatu wilayah, dalam setiap pemilihan kepala daerah, berbagai isu strategis selalu menjadi sorotan yang perlu untuk dibenahi. Namun, di antara sekian banyak masalah, ekonomi dan gratifikasi tentunya harus menjadi perhatian utama bagi calon kepala daerah. Kedua isu ini saling terkait erat karena perkembangan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang bersih dan efektif. Hal tersebut menjadi sesuatu yang terus berlanjut entah siapapun pemimpinnya, tatanan daerah yang terus terluka dan dicederai dengan perbuatan oknum yang tak bertanggungjawab dalam transaksi gratifikasi, serta pola pertumbuhan perekonomian yang tak efektif dalam penerapannya. Dengan mengatasi masalah gratifikasi yang sering dan bahkan selalu muncul dalam tatanan fungsioneris struktural pemerintahan, calon pemimpin dapat membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial untuk kemajuan daerah kedepannya, calon kepala daerah harusnya memiliki gagasan secara sistematis untuk dapat menyelesaikan isu – isu tersebut.
ISI
Masalah ekonomi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak wilayah di Indonesia. Tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan selalu menjadi persoalan pokok yang di hadapi oleh berbagai wilayah, khususnya di wilayah yang tertinggal. Wilayah tertinggal dalam sebuah daerah memiliki keterbelakangan dalam pengelolaan perekonomian, masyarakat awam yang tak memiliki pendidikan khusus dalam berwirausaha ataupun tata kelola ekonomi secara umum menjadi sesuatu yang tak dapat dipungkiri. Sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan sering kali belum mampu mendongkrak ekonomi lokal secara maksimal, hal tersebut dapat terjadi karena pengawalan pertumbuhan ekonomi yang kurang, rendahnya kreativitas dalam memanfaatkan hasil bumi dan pesisir di wilayah tertentu. Permasalahan ini menjadi sesuatu yang terus berulang karena tidak adanya trobosan yang mampu di munculkan sebagai sarana solutif dan mengembangkan perekonomian.
Di tengah tantangan global seperti inflasi, transisi ke era digital tentunya membawa perubahan signifikan pada setiap unsur perekonomian yang ada, era teknologi yang dimanfaatkan sebagai alternatif malah menjadi hal yang mutual yang terus dipergunakan, pendapatan UMKM di setiap daerah yang terus merosot akibat keberadaan usaha retail yang bergerak di bidang perdagangan terkhususnya minimarket yang semakin hari semakin menjatuhkan penghasilan UMKM itu sendiri. Penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur merupakan hal mendesak. Di samping itu, pemberdayaan sektor UMKM menjadi penting karena sektor ini merupakan penopang utama ekonomi di banyak daerah. Jika dikelola dengan baik, kebijakan-kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, calon kepala daerah perlu menyusun strategi yang mampu merespons kebutuhan daerah. Peningkatan investasi.
Sementara itu, gratifikasi menjadi masalah serius yang dapat memperlambat pembangunan daerah. Praktik gratifikasi, yang mencakup penerimaan hadiah atau suap oleh pejabat, menciptakan iklim korupsi yang merusak tata kelola pemerintahan. Dampaknya, sumber daya yang semestinya digunakan untuk pembangunan malah terbuang sia-sia karena digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, calon kepala daerah perlu berkomitmen penuh untuk memerangi gratifikasi. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, pengawasan yang lebih ketat, serta kolaborasi dengan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah langkah penting yang harus diambil. Pemimpin yang bersih dari korupsi akan mampu membangun kepercayaan masyarakat dan investor, yang pada akhirnya berdampak positif pada perekonomian daerah. Ketegasan perlu diperadakan lebih ketat untuk mengawal kebijakan dan program daerah tanpa kepentingan material yang dapat merusakcitra daerah dan sistematika tatanan pemerintahan.
Terdapat hubungan erat antara keberhasilan ekonomi suatu daerah dengan kebersihan tata kelola dari praktik korupsi. Wilayah yang berhasil mengelola pemerintahan secara transparan dan bersih dari gratifikasi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, daerah yang didera praktik korupsi akan mengalami hambatan dalam menarik investasi dan membangun kepercayaan dunia usaha. Oleh karena itu, calon kepala daerah harus menekankan pentingnya tata kelola yang bersih sebagai fondasi untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, penerapan teknologi dalam pengelolaan pemerintahan bisa menjadi solusi untuk mengurangi peluang gratifikasi. Digitalisasi dalam perizinan usaha, administrasi anggaran, dan pelayanan publik akan meningkatkan efisiensi serta meminimalkan interaksi langsung yang sering kali menjadi titik rawan terjadinya praktik suap.
KESIMPULAN
Di tengah berbagai tantangan yang ada, calon kepala daerah harus memfokuskan perhatian pada dua isu utama, yakni ekonomi dan gratifikasi. Kedua masalah ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Calon yang mampu mengembangkan ekonomi lokal sekaligus menekan praktik gratifikasi akan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. Komitmen terhadap kedua hal ini tidak hanya mencerminkan integritas calon, tetapi juga berperan penting dalam keberhasilan kepemimpinan mereka di masa depan.
Atensi terhadap lingkungan saat ini semakin minim. Hal tersebut terlihat dari prioritas manusia yang hanya tertuju pada sandang, pangan, dan papan. Hanya sedikit dari manusia yang memiliki rasa kepemilikan terhadap lingkungan, sehingga upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan belum maksimal. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa lingkungan harus dilindungi? Padahal, sejatinya dalam hukum yang dapat diberi perlindungan adalah subjek hukum. Namun, apakah lingkungan merupakan subjek hukum yang bisa menanggung hak dan kewajiban? Otonomi daerah merupakan jawaban dari problematika tersebut. Kepala daerah harus mampu menyelaraskan regulasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), termasuk upaya pemerintah dalam memberikan batasan penggunaan hak atas lingkungan demi melindungi hak lingkungan itu sendiri. Otonomi daerah yang diterapkan saat ini cenderung berlebihan, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Banyak daerah yang memiliki SDA melimpah mengeksploitasinya demi peningkatan pendapatan daerah sehingga cenderung menunjukkan konsep weak sustainability, tanpa mempertimbangkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Akibatnya, kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin cepat terjadi. Contohnya adalah isu reklamasi Pantai Losari, Makassar, yang justru dapat berdampak negatif dengan mengancam keanekaragaman hayati dan menurunkan kualitas air akibat sedimentasi. Manfaatnya lebih banyak dinikmati investor, sementara nelayan dan masyarakat sekitar dirugikan. Melalui otonomi daerah, pemberian izin pembangunan industri dan tempat wisata seolah hanya berorientasi pada ekonomi (economic oriented) yang menonjolkan hak atas lingkungan dan bukan hak lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan hak lingkungan demi kebutuhan generasi mendatang agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan kualitas, kuantitas, dan opsi yang sama. +
Peningkatan lapangan kerja, investasi lokal, dan pemberdayaan UMKM. Stabilitas ekonomi masyarakat merupakan prioritas utama, apalagi setelah pandemi, banyak daerah yang perlu pemulihan ekonomi +