Property:Response text id
From BASAsulselWiki
E
Jika kita melihat di kota tertentu, masih banyak orang yang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Banyak yang sudah lulus sekolah, tapi sampai sekarang belum dapat kerja. Oleh sebab itu menciptakan lapangan kerja itu memang kebutuhan mendesak untuk sekarang ini. +
pappilajarang nga anjo sangat berkaitan erat dengan kemajuan suatu wilayah,bangsa kadang saya kalo di suruh pilih sama pemerintah antara bangun infrastruktur yang memadai +
menurutmu isu apa yang harus menjadi prioritas dari calon kepala daerah?
*• BAHASA INDONESIA*
_pendidikan dan pelatihan_
meningkatkan kualitas pendidikan dan akses ke pelatihan vokasional sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang siap menghadapi perubahan dunia kerja +
Isu prioritas kepada calon kepala daerah dalam bidang pendidikan
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Pendidikan menjadi fondasi utama dalam kemajuan daerah. Peningkatan kualitas pendidikan dapat menciptakan SDM yang lebih kompetitif dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah.
2. Akses Pendidikan Memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil atau kurang terlayani, sangat penting. Ini mencakup penyediaan fasilitas, infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung pemerataan pendidikan
3. Peningkatan Kualitas Pengajaran Fokus pada pelatihan dan pengembangan guru sangat krusial untuk meningkatkan metode pembelajaran dan keterampilan. Guru yang berkualitas dapat memberikan dampak besar terhadap hasil belajar siswa.
4. Kualitas Fasilitas Pendidikan Membangun atau merenovasi gedung sekolah serta menyediakan fasilitas yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran modern, akan mendukung proses pengajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif.
5. Pendidikan Karakter Memasukkan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral dalam kurikulum menjadi prioritas untuk membangun generasi yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki moralitas tinggi. Ini penting untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial. +
Kesenjangan pendidikan dan kemiskinan di Makassar merupakan isu penting yang di hadapi. Kesenjangan tersebut membuat tiap daerah merasakan perbedaan yang sangat signifikan. Pemerintah sudah seharusnya membuat kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. +
pappilajarang nga anjo sangat berkaitan erat dengan kemajuan suatu wilayah,bangsa kadang saya kalo di suruh pilih sama pemerintah antara bangun infrastruktur yang memadai +
Menurut saya, yang harus diprioritaskan oleh para calon kepala daerah adalah pendidikan, ekonomi dan lingkungan. Hal-hal tersebut termasuk meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan pendidikan bagi mereka yang tidak mampu, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengatasi masalah sampah, dan mengatasi polusi udara. +
Seperti yang kita ketahui di kalangan remaja saat ini sangat lah tidak bisa di pungkiri pergaulannya, banyak siswa/siswa yang putus sekolah karena pernikahan dini (hamil di luar nikah) akibat salah pergaulan, pergaulan bebas biasanya di sebab lingkungan lingkungan keluarga nya ataupun lingkungan lingkungan pertemanan nya yg tidak sehat , seperti mabuk-mabukan, minum obat terlarang, balapan liar, dan tindakan kriminal lainnya. Jadi saya harap untuk para pemerintah untuk meningkatkan kepedulian terhadap isi ini , dan memperbanyak program yang menarik bagi para remaja agar mengisi kegiatan nya dengan hal-hal positif.dan jangan salah pilih pergaulan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang akan menghasilkan masa depan kita semua. +
Empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), as well as the development of local industries and job creation. +
Pentingnya isu dalam konteks kepala daerah sangat signifikan. Isu yang perlu diangkat oleh seorang kepala daerah perlu memahami dan mengangkat isu yang relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan mengangkat isu yang penting, kepala daerah dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan rasa memiliki terhadap program-program daerah. Kepala daerah dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur. Isu-isu ini perlu diangkat dan ditangani secara serius untuk mencapai tujuan pembangunan.
Berbicara tentang isu, kita perlu mengetahui istilah isu terlebih dahulu. Menurut KBBI isu adalah berita atau pernyataan yang menjadi perbincangan atau perhatian masyarakat; topik yang hangat dibicarakan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa isu terkait dengan hal-hal yang menarik perhatian publik dan sering kali menjadi bahan diskusi dalam masyarakat. Isu dapat mencakup berbagai topik, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Dalam melangkah menjadi seorang kepala daerah, mereka harus memikirkan isu apa saja yang harus mereka kembangkan dan berdampak pada masyarakat yang akan mereka pimpin keepannya. Isu prioritas yang dimana menjadi prioritas penting yang akan mereka lakukan kedepannya jika mereka maju. Isu-isu tersebut sangat penting bagi para kepala daerah, karena isu-isu yang diangkat oleh kepala daerah akan memengaruhi arah kebijakan dan program-program yang akan mereka jalankan ..
Dan menurut isu yang penting yang harus diangkat oleh seorang kepala daerah. Disini menggambil isu “Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan industri lokal dan penciptaan lapangan kerja”. Saya mengambil isu ini dikarenakan ada beberapa alasan mengapa seorang kepala daerah perlu mengembangkan UMKM di daerahnya, antara lain sebagai berikut:
1. Pilar Ekonomi Daerah
Pilar ekonomi daerah menjadi penggerak utama ekonomi local. Dan UMKM menjadi sebagian besar produk dosmetik bruto (PBD).
2. Pengurangan Pengangguran
Dalam meningkatkan UMKM membantu dalam meningkatkan dan industri lokal membantu menciptakan lapangan kerja, yang penting untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengembangan Keterampilan Dan Inovasi
Dengan adanya pengembangan keterampilan dan inovasi perlu melakukan program pelatihan dan peningkatan keterampilan, yang dapat meningkatkan keterampilanmasyarakat.
4. Pemberdayaan Masyarakat
UMKM mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam ekonomi dan keputusan yang memengaruhi mereka dalam meningkatkan kreaktivitas masyarakat.
5. Kemandirian Ekonomi
Kemandirian ekonomi membantu mengurangi risiko ketidakstabilan yang disebabkan oleh fluktuasi pasar global atau krisis internasional. Dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha yang mereka buat.
UMKM di suatu daerah seharusnya menjadi isu prioritas bagi kepala daerah karena memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia dan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 90% tenaga kerja di sektor swasta. Dengan kontribusi sebesar ini, dukungan kepada UMKM adalah investasi dalam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Calon kepala daerah yang memahami dan mendukung peran UMKM akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ada banyak contoh daerah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui dukungan yang kuat terhadap UMKM. Misalnya, beberapa kota di Indonesia yang memberikan insentif fiskal dan program pelatihan bagi UMKM telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan penurunan angka pengangguran. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dukungan yang tepat kepada UMKM dapat membawa perubahan positif yang nyata.
Pengembangan industri lokal merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing industri yang berbasis di suatu daerah. Hal ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin pengembangan idustri lokal dan manfaat dari industri tersebut sama halnya dengan UMKM yang menciptakan tenaga kerja, mengembangkan produk dan inovasi, dukungan terhadap produk lokal, dan penguatan ekonomi lokal.
Isu yang diangkat oleh kepala daerah seharusnya dijalankan dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Isu tersebut harus Isu-isu terkait ekonomi, seperti pengembangan UMKM atau industri lokal, jika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Isu sosial yang ditangani dengan serius akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, penting bagi kepala daerah untuk tidak hanya mengangkat isu, tetapi juga memastikan bahwa isu tersebut dapat diimplementasikan dengan baik untuk mencapai dampak positif yang maksimal bagi masyarakat dan daerah.
UMKM disini diambil agar pertumbuhan dalam suatu masyarakat dapat meningkat. Karena dengan adanya pemberdayaan masyarakat seperti UMKM tersebut sangan bermanfaat pada suatu daerah tersebut. Pada daerah yang membuat UMKM tersebut akan meningkatkan pendapat pada masyarakat tersebut.
UMKM juga diaturu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan prioritas terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah membangun konsep perizinan berusaha yang ramah terhadap UMKM, dan memberikan berbagai kemudahan kepada UMKM untuk berkembang. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur beragam aspek terkait UMKM, seperti asas dan ujuan serta prinsip dan pemberdayaannya. Asas dan tujuannya yaitu bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:
• Kekeluargaan
• Kemandirian
• Demokrasi ekonomi
• Kebersamaan
• Keseimbangan kemajuan
• Efisiensi berkeadilan
• Kesatuan ekonomi nasional.
Dengan adanya undang-undang yang mengatur UMKM tersebut dapat memberi kemudahan bagi seorang yang ingin mengembangan UMKM tersebut. Terlebih lagi jika UMKM tersebut menjadi salah satu isu yang akan diangkat oleh seorang kepala daerah. Dan pasti pada pengembangannya kepala daera tersebut akan memberikan pembelajaran terlebih dahulu kepada masyarakat agar mempu megelolah usaha UMKM tersebut dan berjalan dengan baik dengan adanya dukungan dari pemerintah dan kepala daerah sekitar.
Dukungan yang berkelanjutan kepada UMKM akan memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi perekonomian daerah dan nasional. Dengan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, UMKM akan mampu berkontribusi lebih besar terhadap PDB, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Hal ini akan membantu Indonesia mencapai kemakmuran yang lebih merata dan inklusif. Calon kepala daerah yang mengambil isu ini mengharapkan bisa menjadikan rakyat kecil membangun UMKM yang menjadi pendorong kehidupan masyarakat yang lebih sejahterah dalam memenuhi kebutuhan sehari - hari hidup yang lebih sejahterah
Dengan kita mengambil pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan industri lokal dan penciptaan lapangan kerja. Itu sama saja kita langsung bisa mendorong kemajuan masyarakat, bukan hanya pada pengurangan pengangguran. Tapi juga dapat menambah inovasi dan kreativitas masyarakat, kemendarian ekonomi, dukungan terhadap produk lokal, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan pemberdaayan masyarakat. Dengan demikian UMKM bisa menjadi isu penting bagi seorang kepala daerah.
English: Access to quality education is essential for the future of a region. The head of the region must focus on improving educational infrastructure, training teachers, and providing equal opportunities for all children to succeed in school. +
WIndonesian: Akses ke pendidikan berkualitas sangat penting bagi masa depan suatu daerah. Kepala daerah harus fokus pada peningkatan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak untuk berhasil di sekolah.
Makassar/Bugis: Lambusu’na manengngi pangissengengngi sitongan ri padang. Kepala daerah massuluki napa tallanga lompo ri pendidikan, ri pattulangan guru, nasaba lompo anging pangissengengngi ri sisawa’na sitongngi. +
Wilayah Maros dan Makassar memiliki peran strategis di Sulawesi Selatan, baik dari segi pariwisata maupun pendidikan. Dengan meningkatnya mobilitas warga dan wisatawan, isu transportasi menjadi sangat krusial. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kemacetan yang semakin parah, terutama di jalur penghubung antara Maros dan Makassar. Oleh karena itu, perbaikan sistem transportasi yang terintegrasi tidak hanya akan mengurangi kemacetan, tetapi juga memberikan dampak positif pada lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kemacetan di jalur Maros-Makassar sering menghambat mobilitas warga dan wisatawan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan transportasi massal yang efektif, seperti penambahan halte bus di sepanjang jalur Maros-Makassar. Hal ini akan memudahkan warga Maros mengakses transportasi umum yang terjangkau dan efisien, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Transportasi umum yang lebih baik juga akan mempermudah mahasiswa asal Maros yang berkuliah di berbagai kampus di Makassar. Selama ini, banyak mahasiswa Maros terpaksa menyewa kos di Makassar karena akses transportasi yang sulit dan memakan waktu. Dengan transportasi umum yang lebih baik, mahasiswa dapat melakukan perjalanan pulang-pergi tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk tempat tinggal. Ini juga akan memperluas akses, tidak hanya bagi mereka yang berkuliah di universitas besar seperti Universitas Hasanuddin (Unhas) atau Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN), tetapi juga di perguruan tinggi lainnya di wilayah tersebut.
Selain mengurangi kemacetan, pengembangan transportasi umum yang efisien juga berdampak langsung terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Kendaraan pribadi merupakan salah satu sumber utama emisi karbon di perkotaan. Dengan lebih banyak warga yang beralih menggunakan bus atau transportasi umum lainnya, polusi udara di Makassar dan Maros dapat ditekan. Ini juga merupakan langkah nyata dalam mengurangi efek rumah kaca, salah satu penyebab utama perubahan iklim global.
Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan halte bus di sepanjang jalur strategis antara Maros dan Makassar. Hal ini tidak hanya akan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, tetapi juga mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang berkontribusi terhadap pencemaran udara. Dampak positif ini akan dirasakan tidak hanya oleh warga lokal, tetapi juga oleh wisatawan yang mengunjungi destinasi unggulan di Maros, seperti Taman Nasional Bantimurung dan Rammang-Rammang.
Dengan akses transportasi umum yang lebih baik, warga yang melakukan perjalanan pulang-pergi dari Maros ke Makassar atau sebaliknya akan mendapatkan manfaat yang signifikan. Mereka tidak perlu lagi menghadapi stres karena kemacetan lalu lintas yang melelahkan. Hal ini juga akan membuat mereka lebih segar dan fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk belajar atau bekerja.
Mahasiswa dan pekerja yang tidak perlu menyewa tempat tinggal di kota akan lebih mudah mengatur waktu dan biaya, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pendidikan atau pekerjaan tanpa terganggu oleh masalah transportasi. Waktu yang dihabiskan dalam perjalanan akan lebih produktif, dan kesehatan mental serta fisik warga akan lebih baik karena tidak harus menghadapi tekanan dari kemacetan yang berkepanjangan.
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu merupakan isu yang lumayan marak di era sekarang yang harus menjadi prioritas dan kebijakan daerah. Tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi udara dan air, pengelolaan sampah dan polusi, ekonomi, keberlanjutan sumber daya alam dan lainnya . +
Pendidikan Mahal dan Dekomersialisasi: Mutu Menurun dan Membelenggu
Pendidikan memegang peranan sentral dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pentingnya pendidikan terletak pada kemampuannya untuk membekali setiap orang dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup, baik di tingkat pribadi maupun kolektif. Pendidikan yang baik membantu menciptakan generasi yang lebih kritis,inovatif, dan adaptif terhadap perubahan global. Secara sosial, pendidkan juga berperan sebagai alat utama untuk mengurangi ketimpangan. Dengan akses pendidikan yang merata, semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, memiliki peluang yang sama untuk sukses. Pendidkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi suatu negara, kerena tenaga kerja yang terdidik lebih produktif, kreatif, dan mampu berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi.
Ededeeh tapi di tulisan ji ituu, yang terjadi di lapangan beda sekali kodong, pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap anak kini semakin jauh dari jangkauan, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan. Fenomena komersialisasi pendidikan, yang melahirkan biaya pendidikan mahal, telah memperburuk kondisi ini, Jadi yang kaya-kaya a’ ji bisa sekolah di sekolah bagus, sedangkan anak-anak yang kurang mampu sekolah di tempat yang tidak memadai, dengan pemikiran ‘’yang peting sekolah’’. Nda tau ada ji kah ilmu didapat atau tidak, tapi kualitas sekolah juga harus ditingkatkan dan tidak di beda-bedakan. Kondisii komersialisasi pendidikan yang telah memperburuk kondisi seperti ini. Di kota Makassar, angka anak putus sekolah (APS) semakin mencerminkan ketidakadilan ini. Pada tahun 2023, Dinas Pendidikan Kota Makassar mencatat sebanyak 2.240 anak putus sekolah jenjang SD dan 1.055 di jenjang SMP. Angka-angka ini mejadi bukti nyata bahwa biaya tinggi dalam pendidikan berkontribusi dalam peningkatan angka APS
Selain itu, kelompok rentan seperti anak jalanan di Kota Makassar menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Bukan hanya biaya pendidikan yang mahal, tetapi juga faktor ketidakstabilan hidup, kurangnya dukungan keluarga, dan kemiskinan menjadi penghalang utama bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sistem pendidikan yang semakin dikomersialisasi ini tampaknya tidak member solusi bagi kelompok-kelompok marginal. Alih-alih menghentaskan kemiskinan melalui pendidikan, mereka justru semakin terjebak dalam siklus kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk mendirikan pusat-pusat belajar di berbagai wilayah, terutama di lingkungan rentan. Pusat ini tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada anak-anak kurang mampu atau anak jalanan, atau dengan menyediakan beasiswa penuh bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.dengan pemerintah bisa menjalin kemitraan dengan sekolah swasta dan lembaga nonprofit. NGO dan lembaga yang berpusat untuk kesejahteraan sosial.
Krisis ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pemangku kepentingan. Biaya pendidikan yang tinggi serta komersialisasi sektor pendidikan hanya akan memperlebar kesenjangan sosial, dan semakin banyak anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar. Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang memihak pada kelompok rentan, menyediakan pendidikan gratis atau bersubsidi bagi mereka yang tidak mampu, dan memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
F
Fasilitas dan infrakstuktur yang masih terbilang kurang memadai dalam pendidikan (Muh Afdal Multasyam) yaitu menurut opini sayaa sangat kurang karena masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dasar sepertii laboratorium, perpustakaan dan jugaa sekarang sudah dibilang jaman yang sudah sangaatt canggih otomatis membutuhkan yang namanyaa komputer disetiap sekolah dan itu juga salah satu hal yang dapat menghambat proses belajar mahasiswa dalam masa sekaraangg. menurutku hanyaa inii tanggapan sayaa mengenaii pendidikan untuk calon kepala daerah saya berharap lebih peka soal pendidikan karena generasi muda adalah penerus bangsa ini dan akan sepertii ituu terus menerus. +
Facing Natural Disasters with Green Leadership: Regional Head Candidates' Strategies to Address the Environmental Crisis +
Di era modern ini, tantangan lingkungan semakin kompleks dan beragam. Mulai dari perubahan iklim, polusi udara, sampah yang tak terkendali, hingga kehilangan biodiversitas, semua ini merupakan ancaman langsung kepada keberlangsungan planet Bumi. Oleh karena itu, kepemimpinan yang bijak dan berdedikasi pada lingkungan hidup menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, calon kepala daerah harus siap menghadapi bencana alam dengan menggunakan strategi kepemimpinan hijau yang efektif.
Masalah lingkungan tidak lagi merupakan fenomena lokal; ia telah menjadi isu global yang mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri, beberapa kasus lingkungan yang kritikal telah membuat bangsa ini khawatir. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah kebakaran hutan dan lahan gambut. Kejadian ini tidak saja menyebabkan hilangnya habitat alami dan spesies endemik, tapi juga memicu pemanasan global dengan cara pelepasan karbondioksida massal ke atmosfer. Selain itu, permasalahan sampah juga menjadi sorotan utama. Volume sampah yang meningkat di perkotaan tidak hanya menciptakan masalah estetik, namun juga berpotensi mencemarkan lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Contohnya, kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kota Cimahi menyoroti betapa seriusnya masalah pengelolaan sampah di beberapa daerah. Analisis masalah lingkungan juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Hak-hak warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup telah dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (No.32/2009). Partisipasi masyarakat dalam kampanye penghijauan dan program konservasi alam telah terbukti efektif dalam meningkatkan tutupan lahan hijau dan mengurangi dampak perubahan iklim.
Strategi pengelolaan lingkungan yang efektif harus mencakup beberapa elemen penting.
Pertama, integrasi kebijakan ramah lingkungan dalam setiap aspek perencanaan dan pembangunan daerah. Ini bisa dimulai dengan mengintegrasikan kebijakan pelestarian lingkungan dalam rencana strategis daerah, seperti pengelolaan sampah yang efisien, pengurangan emisi karbon, pelestarian hutan, dan konservasi sumber daya air
Kedua, implementasi teknologi hijau. Penerapan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin dapat membantu mengurangi dependensi pada sumber energy fosil yang polutif. Selain itu, pengembangan transportasi umum berbasis listrik juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca
Ketiga, restorasi ekosistem yang rusak. Restorasi gambut di Kalimantan Barat misalnya, merupakan contoh nyata perlunya upaya serius dalam melestarikan ekosistem yang sudah rusak. Metode 3R (Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi) telah digunakan untuk merevitalisasi area gambut dan mengurangi risiko banjir serta kebakaran hutan.
Keempat, edukasi dan partisipasi masyarakat. Program-program pendidikan lingkungan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian alam sangat penting. Kampanye penghijauan, program adopsi pohon, dan pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah adalah beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan.
Implementasi strategi pengelolaan lingkungan tidak semudah yang dibayangkan. Salah satu tantangan utama adalah biaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan proyek-proyek lingkungan. Biaya infrastruktur yang mahal, teknologi canggih, dan sumber daya manusia yang terlatih membuat beberapa calon kepala daerah meragukan kemampuan finansial mereka untuk melaksanakan visi lingkungan yang ambisius. Namun, tidak semua tantangan datang dari faktor material. Beberapa calon kepala daerah juga menghadapi tekanan politik dari kalangan investor yang lebih tertarik pada kepentingan ekonomi daripada pelestarian lingkungan. Aroma eksploitasi terhadap sumber daya alam masih kentara dalam beberapa dokumen visi dan misi para kandidat, sehingga perlu adanya evaluasi yang lebih mendalam terhadap komitmen mereka. Di samping itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga sangat penting. Masalah kebakaran hutan dan lahan gambut misalnya, merupakan urusan federal yang memerlukan sinergi antara level-daerah dan pusat. Meskipun pemerintah daerah memiliki otoritas lokal, mereka juga harus bekerja sama erat dengan instansi federal untuk mengatasi isu-isu lingkungan skala besar.
Menghadapi bencana alam dengan kepemimpinan hijau memerlukan strategi yang kompleks dan multi-aspek. Calon kepala daerah harus siap mengintegrasi kebijakan ramah lingkungan dalam setiap aspek perencanaan dan pembangunan daerah. Teknologi hijau, restorasi ekosistem, edukasi dan partisipasi masyarakat, serta koordinasi antara level-daerah dan pusat merupakan elemen-elemen penting dalam mengatasi krisis lingkungan.Meski tantangan-tantangan yang dihadapi cukup signifikan, namun komitmen nyata dan dedikasi pada lingkungan hidup dapat membawa perubahan positif. Sebagai contoh, Kota Sukabumi telah menetapkan tiga isu prioritas lingkungan hidup, yakni penanganan persampahan, kualitas dan kuantitas air, serta mitigasi bencana alam. Upaya-upaya ini menunjukkan betapa pentingnya fokus pada penyusunan dokumen lingkungan hidup dan penanganan isu-isu prioritas.
Dalam kesimpulan, menghadapi bencana alam dengan kepemimpinan hijau memerlukan visioner yang bijak dan berdedikasi. Calon kepala daerah harus siap mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi krisis lingkungan, serta memastikan bahwa visi lingkungan mereka tidak hanya formalitas tapi benar-benar dapat diimplementasikan demi masa depan yang lebih cerah bagi generasi saat ini dan masa depan.
Menurut saya, penanggulangan banjir di Makassar masih menjadi tantangan besar. Meski Makassar dikenal sebagai kota yang jarang hujan, namun ketika hujan deras turun, meskipun hanya dalam waktu kurang belum setengah jam, jalanan langsung tergenang hingga setinggi mata kaki. Hal ini dapat menyebabkan beberapa area, termasuk perumahan dapat terendam air dengan cepat, yang pada akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat dan berpotensi merusak properti. Sementara itu, banyak fasilitas di kota Makassar yang terbengkalai. Banyak inovasi yang telah diciptakan tapi sayangnya tidak berjalan dengan baik atau hanya berfungsi sementara, seperti area Lego-lego di Jalan Metro Tanjung Bunga, yang seharusnya menjadi ruang publik yang nyaman untuk bersantai, tetapi kini tidak dapat difungsikan dan dibiarkan begitu saja. Begitu juga dengan halte bus yang rusak dan jembatan penyeberangan yang kotor serta penuh sampah, yang membuatnya tidak nyaman digunakan oleh masyarakat. Ketidakberfungsian fasilitas-fasilitas ini menambah masalah, karena masyarakat tidak memiliki alternatif yang baik untuk bergerak di dalam kota dan berpotensi meningkatkan kemacetan. Perbaikan dan perawatan yang lebih baik terhadap fasilitas-fasilitas ini sangat penting agar dapat mendukung penanggulangan banjir dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, aman, dan nyaman bagi warga Makassar. +
From trash heaps to the pinnacle of progress: why regional heads must become environmental heroes? +
Pertumbuhan populasi konsumsi berlebihan mengakibatkan peningkatan drastic produksi sampah. Pengelolaan yang salah menyebabkan penumpukan sehingga mencemari lingkungan dan mengancam kesehataan. Pertanyaanya apaakah isu sampah ini harus jadi prioritas dari calon kepala daerah?. Sejauh ini saya merasa sampah adalah akar dari banyaknya masalah disetiap daerah bahkan dunia, mulai dari lingkungan hingga kualitas hidup, oleh karena itu menurut saya sampah merupakan isu yang perlu diprioritaskan bagi calon kepala daerah meskipun sangat template, tapi terbukti penting karena ketidakselesaiannya. Terbukti bahwa setiap tahunnya manusia diseluruh dunia memproduksi begitu banyak sampah, berdasarkan Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga 24 Juli 2024, Indonesia telah menghasilkan sampah sebanyak 31,9 juta ton sampah.
Dengan akumulasi sampah tersebut menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun manusia. Contohnya Pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah disebabkan oleh sampah non-biodegradable, kemudian pencemaran udara karena pengelolaan sampah yang salah, seperti membakar dapat melepaskan polutan beracun, dan sebagainya. Dari pencemaran lingkungan tersebut berangkatlah dampak buruk bagi Kesehatan manusia, yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh virus, bakteri, hingga parasite. Salah satu faktor yang mempengaruhi Kesehatan individu maupun Masyarakat ialah masalah lingkungan. Hal ini disebabkan karena lingkungan merupakan tempatnya manusia maupun agen penyakit yang dapat berkembang Bersama-sama. (Ottay, 2013). Kemudian dampak bagi kualitas hidup dan tata ruang, dimana akumulasi sampah membuat penurunan kualitas hidup Masyarakat akibat bau tidak sedap, serangga serta hewan pengerat yang berkembang biak mengganggu kenyamanan. Suatu daerah terlihat kumuh jika terdapat banyak sampah sehingga merusak estetikanya. Percuma suatu daerah terbangun infrastrukturnya dengan megah tapi lantainya masih berhiaskan sampah, pinggiran jalannya masih bertumpukan sampah, tikus bak hewan terlindungi bebas berkeliaran, kecoa beterbangan menebar penyakit, bau busuk sampah jadi wewangian, dan sebagainya.
Dari dampak tersebut banyak penyebabnya, dimana pemerintah kemudian Masyarakat perlu bertanggungjawab penuh. Menurut saya akumulasi sampah ini terjadi akibat kurangnya fasilitas memadai untuk membuag sampah, pengelolaan sampah yang tidak benar bermula dari setiap individu kemudian rumah tangga hingga TPA, dan juga peraturan serta sanksi dari pemerintah mengenai sampah. Kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakaat merupakan kunci bagi penyelesaian masalah sampah ini. Pemerintah seharusnya menyediakan lebih banyak fasilitas kebersihan terutama tempat sampah yang memiliki pedoman pemilahan sampahnya yang lebih jelas, karena berdasarkan pengalaman seringkali kita ingin membuang sampah dengan baik namun tidak mendapat fasilitas layak. kemudian alih-alih menambah jumlah karyawan pembersih jalan, sebaiknya memperketat pengawasan kebersihan dengan membuat perturan yang lebih tegas serta sanksi yang lebih serius bahkan jika perlu patroli setiap waktu. Kemudian saya rasa edukasi seputar sampah akan dampak buruknya perlu banyak-banyak disosialisasikan kepada Masyarakat, selain itu perlu menciptakan inovasi baru membuat Masyarakat tidak terbebani dalam pengelolaan sampahnya serta menjaga lingkungannya.
Oleh karena itu sampah merupakan masalah krusial yang sangat penting untuk diperhatikan oleh calon pemimpin daerah karena dampaknya yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Dengan kolaborasi baik antara pemerintah dan Masyarakat kita dapat menciptakan daerah hingga dunia yang bersih, sehat, nyaman dan aman untuk dihuni. Dalam pelukan alam yang bersih kita menemukan ketenangan, berikan Kembali cinta itu dengan menjaga kebersihan lingkungannya.
Seperti yang diketahui kota Makassar, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan. Meskipun kita telah mencapai perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, masih ada sebagian masyarakat yang berada dalam kondisi perekonomian yang sulit. Oleh karena itu, rencana program pengentasan kemiskinan yang diusulkan oleh kepala daerah Makassar menjadi sangat relevan dan krusial untuk diperhatikan.
Rencana pengentasan kemiskinan ini harus didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data yang akurat dan tepat waktu mengenai jumlah penduduk miskin, penyebab kemiskinan, dan potensi sumber daya lokal harus menjadi dasar dalam merancang program yang efektif. Situasi di Makassar memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, namun juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini dapat berupa pelatihan keterampilan, akses terhadap permodalan dan dukungan usaha bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha kecil-kecilan. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat menjadi mandiri secara finansial dan keluar dari jerat kemiskinan dengan meningkatkan keterampilan dan meningkatkan akses terhadap sumber daya. Hal ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif.
Selain itu, penting untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat lokal. Membangun kemitraan dapat membantu program pengentasan kemiskinan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Misalnya, sektor swasta dapat berperan dalam penciptaan lapangan kerja, dan organisasi non-pemerintah dapat memberikan pendidikan dan dukungan sosial. Melibatkan seluruh kepala daerah, program ini akan memberikan daya jangkau yang lebih luas dan dampak yang lebih signifikan.
Program pengentasan kemiskinan harus di integrasikan ke dalam kebijakan pembangunan infrastruktur yang baik. Akses terhadap infrastruktur seperti jalan, listrik dan air bersih mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan terhadap infrastruktur di daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani sangat penting untuk membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Investasi di bidang infrastruktur juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Namun pelaksanaan program ini bukannya tanpa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana anggaran. Masyarakat hendaknya ikut memantau program tersebut sehingga dapat memberikan masukan dan kritik yang membangun. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat dan partisipasi mereka dalam program pengentasan kemiskinan akan meningkat.
Dengan demikian, rencana program pengentasan kemiskinan oleh kepala daerah Makassar harus bersifat dinamis dan adaptif. Mengingat situasi sosial ekonomi yang terus berubah, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap program yang dilaksanakan untuk menilai efektivitasnya dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Hanya dengan cara inilah upaya pengentasan kemiskinan dapat berhasil dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, program pengentasan kemiskinan yang direncanakan di Makassar mempunyai potensi besar untuk membawa perubahan positif. Diharapkan dengan pendekatan yang tepat dan kerja sama yang baik antar berbagai pihak, maka Makassar akan menjadi kota yang lebih kaya dan inklusif bagi seluruh warganya.
G
Inklusi sosial dan kesetaraan gender adalah elemen penting yang harus diprioritaskan oleh kepala daerah dalam pembangunan yang berkelanjutan. Diskriminasi dan ketidaksetaraan gender terus menjadi hambatan utama yang menghalangi pengembangan potensi pemuda secara merata di berbagai sektor. Masalah ini mengakar pada struktur sosial yang seringkali meminggirkan kelompok tertentu, termasuk perempuan dan kelompok marjinal, sehingga memperkuat siklus ketidakadilan dan menghambat kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.
Kepala daerah perlu mendorong pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dan inklusi sosial. Ini penting untuk membekali pemuda agar mereka memahami pentingnya menghargai perbedaan dan menentang stigma yang merugikan. Melalui kampanye kesetaraan, mereka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran perempuan dan pentingnya memberdayakan kelompok marjinal.
Selain itu, kepala daerah dapat menginisiasi dan mendukung program-program yang fokus pada hak perempuan dan kelompok marjinal. Program-program ini tidak hanya memperjuangkan kesetaraan, tetapi juga membuka akses yang lebih besar bagi seluruh pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Dengan memprioritaskan kesetaraan gender dan inklusi sosial, kepala daerah turut membangun fondasi masyarakat yang tangguh dan berdaya saing, di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memberikan kontribusi tanpa diskriminasi. +
Permasalahan parkir kendaraan yang tidak pada tempatnya semakin marak terjadi, terutama di kawasan pemukiman. Di kompleks perumahan yang seharusnya menjadi lingkungan aman dan nyaman, banyak warga yang kerap memarkir mobil di tepi jalan, terutama mereka yang tidak memiliki garasi atau memiliki kendaraan lebih banyak daripada kapasitas garasi mereka. Hal ini menjadi masalah serius yang tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga membahayakan lalu lintas.
Di jalan-jalan dengan lebar 4-6 meter, mobil yang diparkir di bahu jalan sering kali menyisakan ruang yang sangat sempit bagi kendaraan lain untuk lewat. Dengan lebar rata-rata mobil 1-2 meter, jalan yang semula cukup untuk dua arah kendaraan menjadi sempit dan menyebabkan kemacetan. Ini menjadi tantangan besar bagi pengendara, terutama kendaraan roda empat, yang terpaksa harus berhenti atau bahkan mundur karena tidak bisa melintas. Kondisi seperti ini membuat lalu lintas di lingkungan perumahan yang seharusnya tenang dan tertib menjadi terganggu.
Lebih parah lagi, ada warga yang memiliki lebih dari satu mobil namun hanya memiliki satu garasi. Akibatnya, satu mobil diparkir di garasi sementara mobil lainnya diparkir di depan rumah, menggunakan bahu jalan yang seharusnya digunakan untuk kelancaran lalu lintas. Situasi ini tidak hanya mempersempit akses jalan, tetapi juga merugikan tetangga yang tinggal di sekitarnya.
Kondisi parkir yang sembarangan ini tidak boleh dianggap remeh. Parkir yang tidak pada tempatnya mengakibatkan kemacetan, memperbesar risiko kecelakaan, dan mengganggu kenyamanan hidup bersama. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menata kembali parkir kendaraan di kompleks perumahan demi menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman.
Salah satu solusi yang dapat diambil adalah melalui penerapan kebijakan "1 Garasi, 1 Mobil." Kebijakan ini mewajibkan setiap pemilik kendaraan untuk memiliki garasi yang memadai sesuai dengan jumlah mobil yang mereka miliki. Jika sebuah rumah hanya memiliki satu garasi, maka mereka hanya diperbolehkan memiliki satu mobil. Kebijakan ini akan memaksa warga untuk lebih bertanggung jawab terhadap kendaraan pribadi mereka dan tidak lagi menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir permanen.
Dengan kebijakan ini, diharapkan warga dapat lebih disiplin dalam menata kendaraan mereka. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan parkir. Membangun fasilitas parkir yang memadai di area publik atau kompleks perumahan juga bisa menjadi solusi tambahan, sehingga warga yang memiliki kendaraan lebih banyak tetap bisa memarkir dengan aman dan tertib.
Keberhasilan program "1 Garasi, 1 Mobil" akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan ini. Sanksi yang tegas, seperti denda atau penarikan kendaraan yang diparkir sembarangan, bisa diberlakukan untuk mendorong kepatuhan masyarakat. Selain itu, pengawasan rutin di kawasan perumahan juga diperlukan untuk memastikan bahwa aturan ini berjalan dengan baik.