Menurutmu isu apa yang harus menjadi prioritas dari calon kepala daerah?
Responses
Village Farmers Fail to Harvest, City Residents are Crowded Together, What Hope is Promised?
Di tengah hiruk pikuk kota yang semakin padat, kita seringkali melupakan nasib para petani di desa. Beberapa waktu yang lalu, sejumlah daerah di Sulawesi Selatan mengalami musibah banjir yang menyebabkan gagal panen besar-besaran. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPH-Bun) Sulawesi Selatan mencatat sebanyak 8.563 hektare sawah yang gagal panan akibat musibah tersebut.
Gagal panen yang terus-menerus menjadi pukulan telak bagi petani. Mereka kehilangan sumber mata pencaharian utama, terancam kemiskinan, dan terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Namun, impian untuk hidup lebih sejahtera di kota seringkali pupus. Alih-alih mendapat pekerjaan yang layak, mereka justru harus berjuang menghadapi persaingan yang ketat dalam mencari pekerjaan, hidup di lingkungan yang padat, dan menghadapi berbagai masalah sosial lainnya.
Ketika persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sangat ketat, sementara upah yang ditawarkan tidak sebanding dengan biaya hidup yang tinggi. Akibatnya, banyak masyarakat pendatang dari desa yang terjebak dalam pekerjaan serabutan dengan gaji yang rendah. Contohnya, kota Makassar yang menempati urutan pertama jumlah penduduk tertinggi di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka pengangguran di Kota Makassar menurun. Namun tidak selaras dengan angka kemiskinan yang semakin meningkat sejak tiga tahun terakhir.
Lantas pertanyaannya adalah kehidupan yang menjajikan seperti apa yang diharapkan? Apakah kehidupan di kota benar-benar menjanjikan kesejahteraan? Sementara kondisi di desa tidak lagi memungkinkan masyarakat untuk bisa memperoleh kehidupan yang layak. Jika hal ini dibiarkan secara terus menerus, maka tidak heran jika banyak desa yang akhirnya menjadi desa mati, sementara wilayah perkotaan semakin membengkak menimbulkan berbagai masalah yang jauh dari kata sejahtera.
Apa yang harus dilakukan?
Pemerintah dalam hal ini sebagai garda terdepan harus segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain: Perbaikan di sektor pertanian seperti meningkatkan infrastruktur irigasi, menyediakan akses terhadap teknologi pertanian modern, dan memberikan subsidi kepada petani. Pemberdayaan masyarakat desa juga diperlukan untuk membangun desa mandiri melalui pengembangan ekonomi lokal, seperti pariwisata desa dan UMKM. Selain aspek perekonomian, peningkatan kualitas hidup di desa juga diperlukan seperti ketersediaan akses yang layak terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting. Kita dapat berkontribusi dengan cara mendukung produk-produk lokal, mengurangi konsumsi makanan impor, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
Masalah gagal panen dan urbanisasi yang tidak terkendali merupakan tantangan besar yang harus dihadapi bangsa ini. Kita tidak dapat terus membiarkan petani menderita dan kota-kota semakin sesak. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas dan menyeluruh untuk mengatasi masalah ini. Jika tidak, kita akan menghadapi konsekuensi yang lebih buruk di masa depan.In the midst of the hustle and bustle of an increasingly crowded city, we often forget the plight of farmers in the villages. Some time ago, a number of areas in South Sulawesi experienced floods that caused massive crop failure. The Department of Food Crops, Horticulture and Plantations (DTPH-Bun) of South Sulawesi recorded 8,563 hectares of rice fields that failed due to the disaster.
Persistent crop failure is a devastating blow to farmers. They lose their main source of livelihood, are threatened with poverty, and are forced to leave their hometowns to seek a better life in the city. However, the dream of a better life in the city is often dashed. Instead of getting a decent job, they have to struggle with fierce competition for jobs, live in crowded neighborhoods, and face various other social problems.
While competition for decent jobs is fierce, the wages offered are not commensurate with the high cost of living. As a result, many rural migrants are trapped in low-paying odd jobs. For example, the city of Makassar has the highest number of unemployed people in South Sulawesi. Based on data from the Central Bureau of Statistics, the unemployment rate in Makassar City is declining. However, this is not in line with the poverty rate, which has been increasing for the last three years.
So the question is, what kind of prosperous life is expected? Does life in the city really promise prosperity? Meanwhile, conditions in the village no longer allow people to be able to get a decent life. If this is allowed to continue, it will not be surprising if many villages eventually become dead villages, while urban areas are increasingly swelling, causing various problems that are far from prosperous.
What should be done?
The government, in this case as the frontline, must immediately take concrete actions to overcome this problem. Some things that can be done include: Improvements in the agricultural sector such as improving irrigation infrastructure, providing access to modern agricultural technology, and subsidizing farmers. Village community empowerment is also needed to build independent villages through local economic development, such as village tourism and MSMEs. In addition to economic aspects, improving the quality of life in villages is also needed, such as the availability of proper access to education, health, and other basic infrastructure. Apart from the government, the community also has an important role to play. We can contribute by supporting local products, reducing consumption of imported food, and raising awareness of the importance of preserving the environment.
The problems of crop failure and uncontrolled urbanization are big challenges that this nation must face. We cannot continue to let farmers suffer and cities become overcrowded. The government must take decisive and comprehensive action to address these issues. Otherwise, we will face worse consequences in the future.Dari Rencana ke Realisasi: Prioritas Utama dalam Kepemimpinan Daerah
Peran kepemimpinan daerah sangat penting untuk pembangunan dan kemajuan wilayah. Kepala daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi, bertanggung jawab untuk memimpin daerah mereka menuju kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam proses ini, perumusan kebijakan dan rencana strategis adalah langkah awal yang krusial. Namun, rencana tersebut harus diimplementasikan menjadi tindakan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.
Prioritas pertama dalam kepemimpinan daerah yang efektif adalah menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini adalah landasan keberhasilan dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Masyarakat perlu dapat memantau kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek publik. Kepala daerah perlu memastikan transparansi informasi tentang kebijakan dan alokasi anggaran kepada masyarakat. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Selain itu, akuntabilitas dalam pemerintahan daerah berarti adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sistem pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat perlu diperkuat agar pemerintah daerah bisa menanggapi keluhan dan masukan dari warga dengan cepat dan tepat. Infrastruktur adalah faktor kunci untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, salah satu prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur yang merata dan inklusif. Banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, masih mengalami kendala akses infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan internet. Kepala daerah harus memastikan pembangunan infrastruktur merata di seluruh wilayah, tidak hanya di pusat kota. Pembangunan infrastruktur yang inklusif akan memberikan peluang ekonomi baru, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Misalnya, jalan yang baik akan memudahkan petani untuk mendistribusikan hasil panen mereka ke pasar, sementara jaringan internet yang memadai akan membuka akses informasi dan kesempatan bisnis bagi masyarakat di daerah pedesaan. Kepala daerah perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Pendidikan menjadi kunci bagi kemajuan daerah dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu prioritas kepala daerah sering kali adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Tantangan terbesar adalah memastikan rencana tersebut terlaksana dengan baik di lapangan. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan sekolah, peningkatan kualitas guru, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, penting bagi kepala daerah untuk tidak hanya memperhatikan pendidikan formal, tetapi juga program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Pelatihan vokasional, kursus keterampilan, dan pengembangan kapasitas kerja bagi angkatan muda dapat membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah. Program-program ini harus dirancang dengan fleksibilitas terhadap perkembangan teknologi dan tren ekonomi untuk memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat. Prioritas berikutnya adalah memastikan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat. Kepala daerah harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Akses layanan kesehatan berkualitas sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama selama pandemi COVID-19. Realisasi rencana di sektor kesehatan bisa dilakukan dengan memperkuat SDM kesehatan, seperti dokter dan perawat, serta memastikan fasilitas kesehatan memiliki peralatan dan obat-obatan yang memadai. Selain itu, program kesehatan preventif, seperti kampanye kesehatan dan imunisasi, harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat terhindar dari berbagai penyakit yang dapat dicegah. Sebagai bagian dari tanggung jawab kepala daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Banyak daerah di Indonesia memiliki banyak sumber daya alam seperti tambang, hutan, dan perikanan. Namun, pengelolaan yang tidak berkelanjutan sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Oleh karena itu, kepala daerah harus memprioritaskan pengelolaan SDA yang berkelanjutan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan lingkungan yang efektif harus dirumuskan untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Misalnya, izin pertambangan atau perkebunan harus diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Selain itu, kepala daerah perlu mengambil inisiatif dalam program rehabilitasi lingkungan dan mendukung gerakan hijau yang melibatkan masyarakat setempat, seperti reboisasi, pengelolaan sampah, dan pelestarian sumber air. Kepala daerah memiliki peran krusial dalam memajukan ekonomi lokal, terutama dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah karena memberikan lapangan kerja bagi warga lokal dan berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB daerah. Dalam rencana pembangunan, kepala daerah harus memastikan bahwa ada kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti akses terhadap permodalan, pelatihan bisnis, dan pembukaan pasar baru. Selain itu, promosi produk lokal, terutama yang memiliki potensi ekspor, harus menjadi bagian dari program ekonomi kepala daerah. Pemberdayaan ekonomi lokal dapat ditingkatkan melalui kerja sama antara UMKM dan industri besar untuk menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Pengembangan koperasi dan kelompok usaha masyarakat dapat memperkuat ekonomi lokal secara kolektif. Penutup Kepala daerah bertanggung jawab memastikan setiap program berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui transparansi pemerintahan, pembangunan infrastruktur yang inklusif, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal,
kepala daerah dapat menciptakan perubahan nyata di wilayahnya. Keberhasilan kepemimpinan daerah tidak hanya diukur dari seberapa bagus rencana yang disusun, tetapi juga dari seberapa efektif rencana tersebut direalisasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.The role of regional leadership is crucial for the development and progress of a region. Regional leaders, whether at the district, city, or provincial level, are responsible for leading their areas towards sustainable social, economic, and environmental well-being. In this process, formulating policies and strategic plans is a critical first step. However, these plans must be implemented into tangible and beneficial actions for the community.
The first priority in effective regional leadership is creating a transparent and accountable government. This is the foundation for the success of implementing the planned programs. The public needs to be able to monitor the performance of the regional government, especially in managing budgets and executing public projects. Regional leaders need to ensure transparency in the dissemination of information about policies and budget allocations to the public. This transparency will increase public trust and reduce the risk of corruption, collusion, and nepotism, which are often obstacles to implementing development plans.
In addition, accountability in regional governance means having effective oversight mechanisms to ensure that every allocated budget is used for the intended purposes and goals. An accessible public complaint system needs to be strengthened so that the regional government can respond to citizens' grievances and input quickly and appropriately.
Infrastructure is a key factor in economic growth and improving the quality of life. Therefore, one of the top priorities is equitable and inclusive infrastructure development. Many regions in Indonesia, particularly remote areas, still face challenges in accessing basic infrastructure such as roads, electricity, clean water, and the internet. Regional leaders must ensure that infrastructure development is evenly distributed throughout the region, not just concentrated in urban centers. Inclusive infrastructure development will create new economic opportunities, improve access to education and healthcare, and reduce regional disparities. For example, good roads will make it easier for farmers to distribute their produce to markets, while adequate internet networks will open up access to information and business opportunities for rural communities. Regional leaders need to collaborate with the central government, the private sector, and the community to implement infrastructure development that is accessible to all.
Education is key to long-term regional progress. One of the priorities for regional leaders is often improving the quality of education. The biggest challenge is ensuring that these plans are well-executed on the ground. Regional governments need to allocate adequate budgets for school construction, improving teacher quality, and providing sufficient educational facilities. Additionally, it is important for regional leaders not only to focus on formal education but also on job training programs that enhance the skills of the population in line with local labor market needs. Vocational training, skills courses, and workforce capacity building for the younger generation can help reduce unemployment and increase the competitiveness of the regional workforce. These programs must be designed to be flexible with technological developments and economic trends to have a direct positive impact on society.
The next priority is ensuring adequate access to healthcare services for the population. Regional leaders must commit to improving the quality of healthcare facilities, such as community health centers, clinics, and hospitals, especially in areas far from urban centers. Access to quality healthcare is crucial to maintaining public health, especially during the COVID-19 pandemic. The realization of plans in the healthcare sector can be achieved by strengthening healthcare human resources, such as doctors and nurses, and ensuring that healthcare facilities are equipped with adequate tools and medicines. Moreover, preventive healthcare programs, such as health campaigns and immunizations, must be prioritized to prevent preventable diseases in the population.
As part of the responsibility of regional leaders, the management of natural resources (SDA) and the environment is an important aspect that cannot be overlooked. Many regions in Indonesia are rich in natural resources such as mining, forests, and fisheries. However, unsustainable management often leads to environmental degradation and social conflict. Therefore, regional leaders must prioritize sustainable natural resource management as part of regional development policy.
Effective environmental policies must be formulated to ensure that the exploitation of natural resources is conducted with consideration for long-term environmental sustainability. For instance, mining or plantation permits must be granted selectively with careful consideration of long-term environmental impacts. Additionally, regional leaders need to take the initiative in environmental rehabilitation programs and support green movements that involve local communities, such as reforestation, waste management, and water source conservation.
Regional leaders play a crucial role in advancing the local economy, particularly by developing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). MSMEs are the backbone of the regional economy because they provide jobs for local residents and contribute significantly to regional GDP. In the development plan, regional leaders must ensure that there are policies that support MSME growth, such as access to capital, business training, and opening new markets.
Moreover, promoting local products, especially those with export potential, should be part of the regional leader's economic program. Local economic empowerment can be enhanced through collaboration between MSMEs and large industries to create mutually beneficial synergies. The development of cooperatives and community business groups can strengthen the local economy collectively.
Conclusion
Regional leaders are responsible for ensuring that every program has a direct impact on improving the well-being of the community. Through government transparency, inclusive infrastructure development, improving the quality of education and healthcare, as well as empowering the local economy, regional leaders can create real change in their regions. The success of regional leadership is not only measured by how well plans are made, but also by how effectively those plans are realized to meet the needs of the community.Knowledge is Power: The aspirations of the nation's youth for a regional leader in South Sulawesi.
Saat peringatan 100 tahun merdeka, diprediksi Indonesia akan memperoleh bonus demografi. Ini berarti penduduk usia produktif antara 15-64 tahun akan lebih besar dibanding usia non-produktif di atas 65 tahun. Usia produktif di Indonesia memperoleh proporsi lebih dari 60% jumlah total penduduk. Pemanfaatan bonus demografi itu, menurut tentu harus diiringi dengan penguasaan teknologi yang mumpuni. Ini dikarenakan jejaring sosial berbasis internet telah menjadi bagian tidak terpisah dari kehidupan manusia sekarang ini. Ada banyak hal baru dan juga budaya baru yang muncul sebagai implikasinya. Pendidikan sudah selayaknya hadir sebagai solusi atas segudang persoalan yang dihadapi bangsa, seperti korupsi, kurikulum, intoleransi, maraknya ujaran kebencian. Salah satu penjelasan mengapa pendidikan kita tidak mampu membongkar berbagai problematika bangsa adalah kurang kuatnya cengkeraman nalar deduktif dalam pembelajaran.
Paradigma deduktif cenderung mengabaikan pengalaman empiris dan kehidupan sehari-hari sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Salah satu penjelasan mengapa pendidikan kita tidak mampu membongkar berbagai problematika bangsa adalah kurang kuatnya cengkeraman nalar deduktif dalam pembelajaran. Paradigma deduktif cenderung mengabaikan pengalaman empiris dan kehidupan sehari-hari sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Akibatnya, peserta didik sulit memahami dan menguasai materi pembelajaran karena keterjarakannya dari pengalaman atau realitas kehidupan sehari-hari. Padahal inti pendidikan adalah mengalami. Oleh sebab itu, pengalaman sehari-hari adalah laboratorium terpenting dalam pendidikan.
Yang pada dasarnya di daerah Sulawesi Selatan, masih banyak di pelosok kabupaten dan kota yang tidak merata stabilitas akses pendidikannya. Ketika di pusat perkotaan dalam wilayah siswa siswinya pulang dengan genggaman ide baru dan pola pikir baru apa kabar untuk seluruh siswa yang masih di pelosok desa dengan manajemen pengajaran yang tak optimal,serta fasilitas sekolah yang tidak mendukung konsentrasi belajar para calon emas bangsa. Salah satu sampel yang saya sampaikan berasal dari sekolah dasar di Takalar desa Kale Lantang kecamatan polong bangkeng selatan,berbeda dengan yang lain sekolah ini kekurangan siswa sehingga dana BOS yang dikelola untuk keberlangsungan proses mengajar tidak mampu mengakomodisi dengan baik sebab akumulasi besar rendahnya dana BOS sekolah diukur dari jumlah siswanya
Yang jelas Ketika hal ini tidak mampu dilirik oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dan desa harus menjadi pahlawan terdepan agar hak intelektual anak-anak bangsa mampu merata dengan maksimal melalui Peraturan Daerah atau prerogratif seorang pemimpin daerah yakni kebijakan dan uluran tangan yang hangat dan bijak.Pada tataran ini, kebijakan pemimpin di daerah untuk mengeksekusi kebijakan di bidang pendidikan diharapkan terus berpihak kepada rakyat. Tidak melulu berorientasi kepada pembangunan berdasarkan fisik dan angka. Kualitas putra daerah juga menjadi prioritas dalam mewujudkan visi misi yang diusung saat Pilkada 2024 ini.Para calon yang berkompetisi di Pilkada 2024 sudah semestinya memprioritaskan bidang pendidikan. Amanat UU Sisdiknas, sudah dilakukan alokasi 20% APBN untuk bidang pendidikan. Sudah waktunya itu diikuti dengan realisasi 20% APBD untuk pendidikan juga. Baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Sehingga pengetahuan tiap insan anak bangsa mampu menjadi kekuatan dalam mengatasi krisis keteladanan,moral dan berintegritas.As Indonesia celebrates its 100th year of independence, it is projected to experience a demographic bonus. This means that the working-age population between 15 and 64 years old will significantly outnumber those aged 65 and above. The working-age population in Indonesia is expected to constitute more than 60% of the total population. To fully capitalize on this demographic dividend, it is imperative that the nation equips itself with robust technological capabilities. This is because internet-based social networks have become an integral part of contemporary human life, giving rise to numerous new trends and cultures. Education should therefore be positioned as the solution to the myriad of challenges faced by the nation, such as corruption, curriculum issues, intolerance, and the proliferation of hate speech. One explanation for why our education system has been unable to address these societal problems is the lack of emphasis on deductive reasoning in the learning process.
The deductive paradigm tends to overlook empirical experiences and daily life as integral parts of the learning process. One explanation for our education system's inability to address the nation's various problems is the lack of emphasis on deductive reasoning in the learning process. The deductive paradigm tends to disregard empirical experiences and daily life as integral components of the learning process. Consequently, learners find it difficult to comprehend and master the learning materials due to their distance from real-world experiences. Yet, the essence of education lies in experience. Therefore, daily experiences constitute the most crucial laboratory in education.
In South Sulawesi, many rural areas in both districts and cities still lack equitable access to education. While students in urban areas return home with new ideas and perspectives, what about those in remote villages with suboptimal teaching management and inadequate school facilities? One example is an elementary school in Kale Lantang village, Polong Bangkeng Selatan district, Takalar. Unlike other schools, this school has a low enrollment, resulting in insufficient BOS funds to adequately support the teaching process. The amount of BOS funds allocated to a school is largely determined by its student population.
If the national government doesn't pay attention to this problem, then local governments and villages must step up and make sure that all children have the same opportunities to learn. They can do this by making new local laws or by simply making good decisions. Local leaders should focus on helping people, especially when it comes to education. They shouldn't just build buildings, but also make sure that children learn well. The quality of our future leaders should be a top priority in the upcoming elections.Candidates competing in the 2024 Regional Elections should prioritize the education sector. In accordance with the National Education System Law, 20% of the national budget has been allocated to education. It is now time for this to be followed by the allocation of 20% of regional budgets to education as well, at both the district/city and provincial levels. This will empower every citizen with knowledge, enabling them to overcome crises of role modeling, morality, and integrity.The World City in Drought
Berdasarkan laporan dari Mongabay.co.id (2024) telah berlangsung 24 tahun krisis air bersih terjadi di kota Makassar. Puluhan tahun kekeringan dialami oleh masyarakat kecamatan Tallo, membeli air dalam gerobak dengan harga Rp8.000-Rp15.000 sehari. Selama ini, masyarakat hanya mengandalkan air hujan dan sumur bor. Jika hujan tak turun dan sumur bor mengering, maka masyarakat hanya bisa pasrah, bahkan mengeluarkan biaya ekstra hanya untuk mendapatkan air bersih. Kondisi seperti itu bukan hanya terjadi di kecamatan Tallo, tapi tiap tahun terjadi di kecamatan Manggala, Makassar, Panakkukang, Rappocini, dan bagian Utara maupun Timur kota.
Kota Makassar yang katanya kota dunia, tapi akses terhadap air bersih sangatlah sulit. Jika hal itu terus terjadi, maka julukan kota dunia-pun patut dipertanyakan kembali. Terlebih mirisnya, masalah air bersih ini dijadikan sebagai komoditas politik untuk mendukung kontestasi elektoral, dan bergantung air bersih terhadap daerah lain (bendungan Lekopancing, Bili-Bili, dll). Jika pemerintah serius ingin membenahi itu sudah seharusnya ada tindakan yang serius. Isu air bersih harus menjadi prioritas calon kepala daerah. Bukan cuma sekadar janji politik, tapi butuh langkah serius dan konkrit.
Sebagai salah satu masyarakat, penulis ingin menyampaikan kepada calon kepala daerah agar fokus menyelesaikan masalah air bersih. Pembenahan fasilitas, revitalisasi infrastruktur, tata kelola kota yang mendukung penyelesaian kekeringan. Contohnya, menjadikan kota Makassar sebagai kota spons (menyerap, mengelola air sebagai cadangan) dan pembenahan infrastruktur.
Aspirasi ini semoga mendapat perhatian khusus oleh calon kepala daerah. Kita hanya ingin kota Makassar tidak kesulitan terhadap air bersih. Agar kota Makassar layak sebagai kota dunia, bukan kota dunia yang kekeringanBased on a report by Mongabay.co.id (2024), the water crisis in Makassar has been ongoing for 24 years. For decades, residents of the Tallo district have suffered from drought, relying on water purchased from carts at a price of Rp8,000 to Rp15,000 per day. All this time, people have only depended on rainwater and bore wells. When the rains do not come and the bore wells dry up, the residents have no choice but to surrender and spend extra money just to access clean water. This situation doesn’t only occur in the Tallo district, but happens annually in the Manggala, Makassar, Panakkukang, and Rappocini districts, as well as in the northern and eastern parts of the city.
Makassar, which claims to be a world city, struggles with access to clean water. If this continues, the city's "world-class" status should be called into question. What is even more concerning is that this clean water issue has become a political commodity to support electoral contests, with the city's reliance on clean water from other regions (such as the Lekopancing, Bili-Bili dams). If the government is serious about addressing this, there should be concrete actions taken. The issue of clean water must be a priority for regional leadership candidates—not just political promises, but real and serious steps are needed. As one of the city's residents, I would like to urge the candidates for local leadership to focus on solving the clean water issue. This requires improving facilities, revitalizing infrastructure, and creating urban management that supports the resolution of droughts. For instance, transforming Makassar into a sponge city (absorbing and managing water reserves) and improving infrastructure.
I hope this aspiration receives special attention from the local leadership candidates. We simply want Makassar to no longer struggle with clean water so that the city is truly worthy of being called a world city—not a world-class city suffering from drought.Dead Price Education
Pendidikan membentuk kualitas manusia sehingga dapat dikatakan bahwa pndidikan sebagai factor pendukung dalam meningkatkan pembangunan ekonomi sebab pendidikan dapat menciptakan suatu pola pikir inovatif. Tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan mutu atau kualitas sumber daya manusia. Salah satu upaya dalam mengimplementasikan tujuan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jika melihat fenomena pendidikan saat ini sangatlah kompleks dari segi masalah yang terjadi dimulai dari beberapa daerah pelosok atau pun mungkin didaerah peisir yang belum tersentuh pembangunan. Dimulai dari masalah tenaga pengajar, kurikulum dan fasilitas yang tidak layak. Selain dari itu banyak kasus bullying dan pelecehan seksual yang memberikan citra bahwa lingkungan sekolah saat ini menjadi tempat yang menyeramkan bagi orang-orang yang ada didalamnya. Meskipun penting, pelksanaan dan implementasinya dapat dikatakan jauh tidak terealisasi sehingga berdampak secara luas dan berkelanjutan diberbagai aspek oleh karna itu investasi pada peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah, terutama calon kepala daerah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat.
Akses yang tidak merata salah satu tantangan terbesar dibeberapa daerah khususnya disulawesi selatan bahkan di salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar yang tidak terbilang jauh dari kota besar ini masih ditemukan sekolah yang tidak tersentuh pembangunan baik secara tenaga pengajar maupun fasilitas. Banyak anak didaerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencapai sekolah. Dikota besarpun tidak terelpas dari masalah pendidkan contohnya dari jumlah putus sekolah yang mencapai angka yang sangat tinggi dibeberapa kota-kota besar menyebabkan semakin banyaknya jumlah anak-anak diusia dini yang menjadi anak jalanan atau bahkan terlibat dalam kasus kriminal. Ini menjadi sebuah gambaran bahwa penddikan masih sangat jauh dari konsep yang sebenarnya oleh karena itu sebagai calon kepala daerah harus memastikan bahwa setiap anak terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka memiliki akses yang setara terhadap pendidikan.
Pendidikan sebagai hak fundamental, seharusnya bukan hanya sekedar gaungan pada saat perhelatan politik. Tetapi ini menjadi tanggungjawab utama pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan seperti apa yang telah diatur oleh negara bahkan dalam agama mewajibkan manusia dalam menuntut ilmu. Pendidkan harus menjadi cahaya bagi semua anak-anak dinegeri ini bukan beban yang menakutkan. Semua orang berhak untuk belajar dalam lingkungan yang baik bukan berhenti sekolah karena tidak punya uang, bukan berhenti sekolah karena dibully, bukan berhenti sekolah karena menjadi korban pelecehan seksual, bukan berhenti sekolah karena tidak paham matematika dan bukan tidak sekolah karena merasa pendidikan itu tidak penting.Education shapes human quality so that it can be said that education is a supporting factor in increasing economic development because education can create an innovative mindset. The aim of national development in the field of education is to make the nation's life more intelligent and improve the quality of human resources. One effort to implement this goal is for the government to issue educational policies that are in line with scientific developments. If you look at the current education phenomenon, it is very complex in terms of the problems that occur starting from several remote areas or perhaps even coastal areas that have not been touched by development. Starting from the problem of inadequate teaching staff, curriculum and facilities. Apart from that, there are many cases of bullying and sexual harassment which give the image that the school environment is currently a scary place for the people in it. Even though it is important, its implementation and implementation can be said to be far from being realized so that it has a broad and sustainable impact in various aspects. Therefore, investment in improving the quality of education must be a top priority for the government, especially regional head candidates, to ensure that every individual has the same opportunity to develop and develop. contribute to the progress of society.
Unequal access is one of the biggest challenges in several areas, especially in South Sulawesi. Even in one of the areas directly bordering Makassar City, which is not considered far from this big city, there are still schools that have not been touched by development, both in terms of teaching staff and facilities. Many children in remote areas have to travel long distances just to reach school. Even in big cities, educational problems are not spared, for example, the number of school dropouts has reached very high numbers in several big cities, causing an increasing number of children at an early age to become street children or even involved in criminal cases. This is an illustration that education is still very far from the actual concept, therefore as a regional head candidate you must ensure that every child regardless of their socio-economic background has equal access to education.
Education, as a fundamental right, should not just be an echo during political events. But this is the government's main responsibility in fulfilling the right to education as regulated by the state, even in religion, it is mandatory for humans to seek knowledge. Education must be a light for all children in this country, not a frightening burden. Everyone has the right to study in a good environment, not quitting school because they don't have money, not quitting school because they are bullied, not quitting school because they are victims of sexual harassment, not quitting school because they don't understand mathematics and not quitting school because they feel education is not important."Uncovering the True Potential of Local Leaders: When Quality Speaks, Building Impactful Electoral Mechanisms."
Dasarnya kita semua adalah manusia yang berkebutuhan, kemudian kebutuhan kita di politisasi dengan sistem dan mekanisme hukum yang sudah disepakati sebagai norma bersanksi yang mengikat secara sah seluruh lapisan masyarakat agar bisa menjalankan kehidupan sosial dan bernegara diantara semua manusia yang mengadopsi paham dan pikirannya masing-masing. Dalam negara berbentuk republik yang demokratis dilakukan pemilihan Kepala Daerah sebagai seorang pemimpin dibutuhkan agar bisa mengayomi dan mengadili masyarakat dengan baik di tiap daerah.
Saat ini yang terlintas di benak saya ketika melintasi ratusan baliho Calon Kepala Daerah, Calon Legislator dan posisi-posisi pejabat lainnya simpel; “Mereka dipilih berdasarkan kualitasnya atau kuantitas suara pemilihnya?”. Lama kelamaan saya merasa bahwa sepertinya kita harus mulai mengsulkan mekanisme seleksi Pilkada, Caleg dan semua posisi pemerintahan yang berdasar pada kuantitas suara rakyat. Mari kita pahami bersama bahwa di dalam negara yang dikatakan demokrasi suara semua orang dianggap sama nilainya karena setiap individu memiliki hak bersuara dan partisipasi yang sama di hadapan hukum, terlepas dari posisi, latar belakang atau kemampuan intelektual individu dan hal tersebut adalah bentuk keadilan negara dalam memenuhi hak kesamaan masyarakat dalam partisipasi politiknya.
Sayangnya, kesempatan ini sangat banyak disalah gunakan oleh berbagai oknum yang mungkin sekarang kita lihat sebagai orang terpandang yang terpilih dalam proses pemilihan yang tak luput dari membeli suara, sebenarnya hal itu terjadi karena masih sangat banyak masyarakat yang apatis dan tidak menyadari bahwa hak memilih dan bersuaranya sebagai hal yang berharga dan tak dapat berdampak secara langsung terhadap kehidupan mereka, terutama kalangan menengah kebawah yang kebanyakan hak dasarnya belum terpenuhi dengan baik sehingga mereka tak meikirkan jangka panjang akan suatu hal dalam dunia politik, yang mereka pikirkan adalah bagaimana agar mereka esok hari tetap bisa makan.
Kemungkinan terburuknya ketika orang yang dipercaya memegang aspirasi rakyat, segala izin dan pembentukan regulasi yang benar-benar berdampak secara langsung dalam kehidupan rakyat menjadi individu yang menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk menguntungkan golongan mereka dikarenakan cara mereka naik yang dikatakan tak bersih dan bebas dari pengujian kognitif atau intelektual, dikhawatirkan ketika mereka tumbuh bersama dan mandarah daging di pemerintahan kita, dengan begitu mereka akan memelihara dan memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat dan mengurangi kemampuan/ daya ruang mengkritisi anak-anak dengan memanfaatkan kewenangan ditangannya agar masyarakat bisa terus dikelabui. Kita tidak bisa menghindari atau betul-betul melenyapkan praktik itu karena kebanyakan dari mereka tetap melakukan kampanye politik yang sudah menjadi hak berpolitiknya sebagai warga negara selama itu terlepas dari hal-hal yang dinilai sangat menyimpang, kembali ke pertanyaan utama. Kepala Daerah dipilih berdasarkan kualitasnya atau kuantitas suara pemilihnya? Untuk saat ini mereka memang dipilih berdasarkan kuantitas yang paling dominan diantara semua kandidat dan setidaknya jika ada praktik-praktik yang tak bersih digunakan mereka yang terpilih bisa tetap berguna jika disertai dengan mekanisme pemilihan yang mengutamakan ilmu pengetahuan dan kemampuan berpikir kandidat. Wacana kasar atau Gambaran umum mekanisme seleksi; pertama-tama, untuk semua yang mau mencalonkan diberikan tes atau seleksi yang dapat menguji kemampuan penyelesaian mereka seperti pengetahuan tentang isu-isu sosial dilanjutkan dengan memberikan contoh kasus dan bagaimana dia sebagai orang yang berwenang menyelesaikannya. Dilanjutkan dengan menguji pengetahuan umum, pengetahuan di segala bidang seperti ekonomi, lingkungan, pendidikan dan kesehatan, bagaimana cara mereka menanggapi sesuatu secara lisan dan spontan,diberikan konfirmasi untuk mencalonkan hingga akhirnya mereka diberikan tanggung jawab saat semua kandidat sudah ada untuk merancang pelaksanakan program kerja yang benar-benar berdampak signifikan terhadap penduduk di daerah sebelum kandidat terpilih dan menjabat, jika diperlukan pembentukan tim khusus dari Provinsi untuk hal ini.
Harapan penulis pastinya dengan pengujian dan birokrasi yang bersih atau terbuka bagi masyarakat maka hasil dari seleksi ini akan tetap memberikan hasil yang baik bagi masyarakat siapapun kandidat yang terpilih, kita membutuhkan pemimpin yang betul-betul berkompetensi dan inovatif dalam menyelesaikan segala permasalahan dilingkup sosial. Semoga usulan ini dapat direalisasikan oleh lembaga pembentuk regulasi dan didukung oleh kepala daerah untuk calon kepala daerah berikutnya. Bagi pembaca, ayontinggalkan harapan atau bagaimana mestinya isi seleksi pemimpin daerah, terimakasih!Essentially, we are all humans with needs, and our needs are politicized through a system and legal mechanisms that have been agreed upon as binding norms for all layers of society to enable social life and governance among all individuals who adopt their own beliefs and thoughts. In a democratic republic, the election of local leaders is necessary so that they can protect and serve the community well in each region.
What crosses my mind as I pass by hundreds of billboards for candidates for local leaders, legislators, and other positions is simple: "Are they chosen based on their quality or the quantity of votes?" Over time, I feel that we should start proposing a selection mechanism for local elections, legislative candidates, and all government positions based on the quantity of public votes.
Let us understand together that in a country that claims to be democratic, everyone's voice is considered equally valuable because every individual has the same voting rights and participation before the law, regardless of their position, background, or intellectual ability. This is a form of state justice in fulfilling the equality rights of society in political participation.
Unfortunately, this opportunity is often misused by various individuals who we might currently see as influential people selected through an election process that is not free from vote-buying. This occurs because many people are apathetic and unaware that their right to vote and be heard is valuable and can directly impact their lives, especially among the lower middle class, whose basic rights are often not well met, leading them to not think long-term about politics; their main concern is how to ensure they can eat tomorrow.
The worst-case scenario is when those trusted to uphold the aspirations of the people misuse their power to benefit their own group because their rise to power is tainted and lacks cognitive or intellectual scrutiny. There is concern that as they grow and become entrenched in our government, they will maintain and exploit the powerlessness of the community, reducing the ability of younger generations to critique by leveraging their authority to keep the public misled.
We cannot avoid or completely eliminate such practices, as many continue to engage in political campaigning, which is their right as citizens, as long as it does not involve gross misconduct. Returning to the main question: Are local leaders elected based on their quality or the quantity of votes? For now, they are indeed chosen based on the dominant quantity among all candidates, and at least if unclean practices are employed, those elected can still be beneficial if accompanied by a selection mechanism prioritizing knowledge and the candidates' thinking abilities.
A rough outline of the selection mechanism; firstly, anyone wishing to run should undergo a test or selection process that can assess their problem-solving abilities, such as knowledge of social issues, followed by case studies to demonstrate how they would address them as someone in authority. This would be followed by testing general knowledge in various fields such as economics, the environment, education, and health, assessing how they respond verbally and spontaneously. They would be confirmed to run until all candidates are present to design programs that will have a significant impact on the population in their region before they are elected and take office, potentially forming a special team from the province for this purpose.
The author's hope is that with transparent and clean testing and bureaucracy open to the public, the results of this selection will yield positive outcomes for society, regardless of which candidate is elected. We need leaders who are truly competent and innovative in addressing social issues. Hopefully, this proposal can be realized by policymakers and supported by local leaders for future candidates.Road Safety Education
Keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama, baik dari pihak pengendara, pemerintah, maupun masyarakat secara keseluruhan. Namun, akhir-akhir ini kita sering menyaksikan banyaknya anak-anak yang sudah bisa mengendarai sepeda motor, tapi sayangnya tidak memahami aturan dan etika berkendara. Mereka tahu bagaimana mengoperasikan motor, namun sering mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, atau bahkan berperilaku ugal-ugalan di jalan. Ini bukan hanya membahayakan diri mereka sendiri, tetapi juga mengancam keselamatan orang lain di sekitar mereka.
Fenomena ini, tanpa diragukan lagi, merupakan cerminan dari kurangnya pemahaman tentang lalu lintas, yang seharusnya sudah diajarkan sejak dini. Orang tua yang mengizinkan atau bahkan mengajari anak mereka untuk mengendarai motor tanpa memberikan dasar pengetahuan tentang aturan lalu lintas adalah faktor utama penyebabnya. Namun, sebagai masyarakat yang saling peduli, kita tidak bisa hanya menyalahkan para orang tua. Sebaliknya, kita perlu mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di jalan yang melibatkan anak-anak. Salah satu cara yang dapat diambil oleh pemerintah daerah adalah dengan mengadakan program Pendidikan Berkendara untuk anak-anak dan kalangan lainnya. Pendidikan ini bisa dimulai dari hal-hal yang paling mendasar, seperti pengenalan tanda-tanda lalu lintas, larangan-larangan yang ada di jalan, serta pentingnya mematuhi aturan tersebut. Mengapa anak-anak? Karena mereka memiliki daya tangkap yang tinggi, lebih mudah menyerap informasi, dan cenderung lebih ingat dengan materi yang diberikan dibandingkan orang dewasa. Program ini tidak harus terbatas pada anak-anak yang sudah bisa mengendarai kendaraan, melainkan kepada semua anak. Dengan begitu, ketika mereka dewasa dan mulai berkendara, mereka sudah memiliki fondasi yang kuat tentang keselamatan dan aturan lalu lintas. Selain itu, program pendidikan ini juga bisa melibatkan demonstrasi langsung tentang bagaimana berkendara dengan baik dan benar. Dengan menunjukkan kepada anak-anak praktik berkendara yang aman—misalnya, bagaimana cara memakai helm dengan benar, pentingnya mematuhi rambu lalu lintas, serta menjaga jarak aman dengan kendaraan lain—mereka akan lebih memahami risiko berkendara yang tidak tertib. Hal ini diharapkan bisa menekan angka kecelakaan yang sering kali melibatkan anak-anak di usia muda. Namun, anak-anak bukan satu-satunya kelompok yang perlu menjadi fokus program ini. Pendidikan berlalu lintas juga harus ditujukan kepada mahasiswa dan ibu-ibu. Meskipun sebagian besar mahasiswa sudah cukup memahami aturan berkendara, tidak menutup kemungkinan ada di antara mereka yang masih kurang paham atau kurang peduli terhadap keselamatan berlalu lintas. Program ini bisa membantu memastikan bahwa generasi muda kita, yang kelak akan menjadi tulang punggung bangsa, benar-benar memahami pentingnya keselamatan di jalan. Yang juga penting adalah sosialisasi kepada ibu-ibu. Tidak jarang kita melihat pengendara wanita, khususnya ibu-ibu, yang kurang memahami aturan lalu lintas, seperti memberikan isyarat lampu sein yang salah atau berbelok tanpa memperhatikan kendaraan lain di sekitarnya. Hal ini sering kali bukan karena mereka sengaja, melainkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dengan memberikan pemahaman yang baik kepada para ibu, secara tidak langsung kita juga mengedukasi anak-anak mereka, karena ibu-ibu adalah role model di dalam keluarga. Ketika seorang ibu paham betul bagaimana cara berkendara yang aman, ia juga akan menularkan kebiasaan baik tersebut kepada anak-anaknya.
Selain melalui sekolah formal, program Pendidikan Berkendara ini bisa diadakan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, kepolisian, dan komunitas masyarakat. Program ini bisa menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di sekolah, di mana anak-anak diperkenalkan dengan materi keselamatan berlalu lintas sejak usia dini. Di tingkat universitas, pelatihan singkat atau seminar tentang berkendara aman juga bisa digalakkan. Sementara itu, untuk masyarakat umum seperti ibu-ibu, sosialisasi bisa dilakukan di tingkat komunitas atau melalui kegiatan-kegiatan di pusat layanan masyarakat.Road safety is a shared responsibility, involving not only the drivers, the government, but also society as a whole. However, recently we have often seen many children who already know how to ride a motorcycle, but unfortunately, they lack understanding of traffic rules and road ethics. They know how to operate the motorcycle, but frequently ignore traffic signs, fail to wear helmets, or even ride recklessly on the roads. This behavior not only endangers themselves but also threatens the safety of others around them.
This phenomenon undoubtedly reflects the lack of traffic education that should have been taught from an early age. Parents who allow or even teach their children to ride motorcycles without providing a proper understanding of traffic rules are a primary contributing factor. However, as a caring community, we cannot simply blame the parents. Instead, we need to find effective and sustainable solutions to prevent road accidents involving children. One solution that local governments can implement is launching a Road Safety Education Program for children and other groups. This education can start with the basics, such as recognizing traffic signs, understanding road restrictions, and the importance of following the rules. Why focus on children? Because they have a strong ability to absorb information, they learn faster, and they tend to retain the material better than adults. This program should not be limited to children who already know how to ride but should include all children. That way, by the time they grow up and start driving, they will already have a solid foundation of road safety and traffic rules. Additionally, this education program can involve hands-on demonstrations on how to ride safely. By showing children practical examples—such as how to wear a helmet properly, the importance of obeying traffic signs, and maintaining a safe distance from other vehicles—they will better understand the risks of irresponsible riding. This initiative is expected to reduce the number of accidents involving young riders. However, children are not the only group that should be the focus of this program. Traffic education should also target university students and mothers. While most university students generally understand traffic rules, there may still be some who lack full awareness or don’t prioritize road safety. This program can help ensure that our young generation, who will eventually become the backbone of this nation, fully understands the importance of road safety. Equally important is the education directed at mothers. It is not uncommon to see women, particularly mothers, who are unaware of traffic regulations, such as using the wrong turn signal or making a turn without checking for surrounding vehicles. This often happens not out of negligence, but due to a lack of knowledge and awareness about the importance of road safety. By providing proper understanding to mothers, we indirectly educate their children, as mothers are the role models in the family. When a mother fully understands how to drive safely, she will pass these good habits on to her children. In addition to formal schooling, the Road Safety Education Program can be carried out in collaboration between local governments, the police, and community organizations. This program can become part of the school curriculum, where children are introduced to road safety materials from an early age. At the university level, short training sessions or seminars on safe driving can also be promoted. Meanwhile, for the general public, especially mothers, awareness campaigns can be conducted at the community level or through activities at public service centers.
With a well-structured Road Safety Education Program involving various societal elements, we can work together to build a more disciplined and safe traffic culture. Not only will this program reduce accident rates, but it will also raise awareness and foster greater responsibility among the public regarding road safety. Ultimately, creating safer roads is our collective duty, and with proper knowledge, we can prevent accidents before they happen.Government Program: 1 Garage, 1 Car
Permasalahan parkir kendaraan yang tidak pada tempatnya semakin marak terjadi, terutama di kawasan pemukiman. Di kompleks perumahan yang seharusnya menjadi lingkungan aman dan nyaman, banyak warga yang kerap memarkir mobil di tepi jalan, terutama mereka yang tidak memiliki garasi atau memiliki kendaraan lebih banyak daripada kapasitas garasi mereka. Hal ini menjadi masalah serius yang tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga membahayakan lalu lintas.
Di jalan-jalan dengan lebar 4-6 meter, mobil yang diparkir di bahu jalan sering kali menyisakan ruang yang sangat sempit bagi kendaraan lain untuk lewat. Dengan lebar rata-rata mobil 1-2 meter, jalan yang semula cukup untuk dua arah kendaraan menjadi sempit dan menyebabkan kemacetan. Ini menjadi tantangan besar bagi pengendara, terutama kendaraan roda empat, yang terpaksa harus berhenti atau bahkan mundur karena tidak bisa melintas. Kondisi seperti ini membuat lalu lintas di lingkungan perumahan yang seharusnya tenang dan tertib menjadi terganggu. Lebih parah lagi, ada warga yang memiliki lebih dari satu mobil namun hanya memiliki satu garasi. Akibatnya, satu mobil diparkir di garasi sementara mobil lainnya diparkir di depan rumah, menggunakan bahu jalan yang seharusnya digunakan untuk kelancaran lalu lintas. Situasi ini tidak hanya mempersempit akses jalan, tetapi juga merugikan tetangga yang tinggal di sekitarnya. Kondisi parkir yang sembarangan ini tidak boleh dianggap remeh. Parkir yang tidak pada tempatnya mengakibatkan kemacetan, memperbesar risiko kecelakaan, dan mengganggu kenyamanan hidup bersama. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menata kembali parkir kendaraan di kompleks perumahan demi menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah melalui penerapan kebijakan "1 Garasi, 1 Mobil." Kebijakan ini mewajibkan setiap pemilik kendaraan untuk memiliki garasi yang memadai sesuai dengan jumlah mobil yang mereka miliki. Jika sebuah rumah hanya memiliki satu garasi, maka mereka hanya diperbolehkan memiliki satu mobil. Kebijakan ini akan memaksa warga untuk lebih bertanggung jawab terhadap kendaraan pribadi mereka dan tidak lagi menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir permanen. Dengan kebijakan ini, diharapkan warga dapat lebih disiplin dalam menata kendaraan mereka. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan parkir. Membangun fasilitas parkir yang memadai di area publik atau kompleks perumahan juga bisa menjadi solusi tambahan, sehingga warga yang memiliki kendaraan lebih banyak tetap bisa memarkir dengan aman dan tertib.
Keberhasilan program "1 Garasi, 1 Mobil" akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan ini. Sanksi yang tegas, seperti denda atau penarikan kendaraan yang diparkir sembarangan, bisa diberlakukan untuk mendorong kepatuhan masyarakat. Selain itu, pengawasan rutin di kawasan perumahan juga diperlukan untuk memastikan bahwa aturan ini berjalan dengan baik.The problem of improper vehicle parking, especially in residential areas, is becoming increasingly troublesome. In housing complexes that should be safe and peaceful environments, many residents park their cars on the sides of the streets, particularly those who don’t have garages or whose vehicles outnumber their garage capacity. This has become a serious issue that not only disrupts order but also poses safety risks in traffic.
In streets that are 4-6 meters wide, cars parked on the side often leave very little room for other vehicles to pass. With the average car being 1-2 meters wide, roads that were initially meant for two-way traffic become narrow, causing congestion. This poses a significant challenge for drivers, especially those with four-wheeled vehicles, who are often forced to stop or even reverse because they can’t get through. This situation disrupts traffic flow in residential areas, which should be calm and orderly. Worse still, there are residents who own more than one car but only have one garage. As a result, while one car is parked in the garage, the other is left on the street, occupying the roadside, which should be reserved for smooth traffic. This situation not only reduces road access but also causes inconvenience to neighbors living nearby. This improper parking should not be taken lightly. Parking that is not in the correct place leads to congestion, increases the risk of accidents, and disturbs the overall comfort of living in a community. The government must take firm steps to re-organize vehicle parking in residential areas to create a more orderly and safe environment. One solution that can be implemented is the "1 Garage, 1 Car" policy. This policy would require each vehicle owner to have a garage adequate to house the number of cars they own. If a household has only one garage, they should only be allowed to own one car. This policy would push residents to be more responsible for their private vehicles and discourage the use of public roadsides as permanent parking spaces. With this policy, it is expected that residents will become more disciplined in managing their vehicles. Additionally, the government should provide socialization and education to the public on the importance of following parking regulations. Building sufficient parking facilities in public areas or housing complexes can also be an additional solution, allowing those with more vehicles to park safely and in an orderly manner.
The success of the "1 Garage, 1 Car" program will largely depend on the government's commitment to enforcing this regulation. Strict sanctions, such as fines or the towing of improperly parked vehicles, can be imposed to encourage public compliance. Furthermore, regular monitoring in residential areas is needed to ensure that this regulation is properly followed.Regional Languages Marginalized, Indonesian Language Misused: What Kind of Identity Do We Wear?
“Center Point of Indonesia, City of Makassar, Antang Business Center” tertulis menyolok, tanpa satu pun bahasa Indonesia yang disorot atau mendahului bahasa asing. Contoh nyata penyelewengan penggunaan bahasa yang sering dijumpai di ruang publik. Fenomena ini mencerminkan kondisi dan penggunaan bahasa negara, bahasa Indonesia yang semakin memprihatinkan. Selain itu, sering terlihat bahwa bahasa Ibu bagi anak-anak di Sulawesi Selatan bukan lagi bahasa daerah mereka. Padahal, pelestarian bahasa daerah yang paling efektif adalah ketika diajarkan sejak dini dalam keluarga.
Hal ini bukan sekadar kesalahan penulisan atau pengajaran, tetapi menunjukkan ketidakpedulian terhadap amanat undang-undang, warisan budaya, jati diri, dan identitas nasional. Di tengah gempita digitalisasi, bahasa daerah seperti Aksara Lontara semakin luntur, sementara bahasa Indonesia sering digunakan dengan tidak tepat. Sulawesi Selatan, dengan kekayaan bahasa daerah yang beragam, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pelestarian bahasa dan sastra dengan 14 bahasa daerah yang terdiri dari empat bahasa mayor: Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, serta sepuluh bahasa minor yang menjadi aset dan dilestarikan. Bahasa adalah identitas suatu bangsa. Jika bahasa tidak terawat, maka identitas dan nilai-nilai budaya pun akan terkikis. Bahasa daerah berperan penting dalam membangun jati diri dan karakter masyarakat. Dengan mengenal dan menggunakan bahasa daerah, pemahaman terhadap budaya, tradisi, dan kearifan lokal akan semakin mendalam. Pelestarian bahasa daerah juga berkontribusi pada keberagaman budaya global. Di era globalisasi, keragaman budaya harus dilindungi dan dirayakan. Dengan melestarikan bahasa daerah, kontribusi terhadap perlindungan keragaman budaya sebagai warisan dunia dapat ditingkatkan. Selain itu, bahasa Indonesia telah diakui di forum internasional salah satunya melalui penetapannya menjadi bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO. Ini menunjukkan potensi bahasa Indonesia sebagai jembatan komunikasi global dan menegaskan pentingnya posisi bahasa Indonesia di kancah internasional.
Oleh karena itu, pelestarian bahasa daerah dan penguatan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus menjadi prioritas pascapilkada. Diperlukan program yang konkret, fokus, kolaboratif, dan berkelanjutan, dimulai dari tingkatan yang paling mendasar, yaitu sekolah. Meningkatkan kesadaran publik tentang penggunaan bahasa yang benar di ruang public, penegakan regulasi terkait penggunaan bahasa harus lebih tegas, disertai edukasi menyeluruh untuk masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, bukan hanya bahasa daerah yang terjaga, tetapi juga identitas nasional yang semakin diperkuat.“Center Point of Indonesia, City of Makassar, Antang Business Center” is prominently displayed, with not a single instance of bahasa Indonesia highlighted or taking precedence over foreign languages. This is a clear example of the misuse of language often found in public spaces. This phenomenon reflects the troubling state and usage of the national language, bahasa Indonesia. Additionally, it is frequently observed that children in South Sulawesi no longer speak their mother tongue. In fact, the most effective way to preserve regional languages is to teach them early in the family setting.
This situation is not merely a matter of poor writing or teaching; it demonstrates a disregard for legal mandates, cultural heritage, identity, and national character. Amidst the fervor of digitalization, regional languages such as Aksara Lontara are gradually fading, while bahasa Indonesia is often used incorrectly. South Sulawesi, with its rich diversity of regional languages, has significant potential to become a center for the preservation of language and literature, boasting 14 regional languages, including four major languages: Bugis, Makassar, Mandar, and Toraja, as well as ten minor languages that should be valued and preserved. Language is the identity of a nation. If languages are not nurtured, cultural identities and values will erode. Regional languages play a crucial role in shaping the identity and character of society. By recognizing and using regional languages, a deeper understanding of local culture, traditions, and wisdom can be achieved. The preservation of regional languages also contributes to global cultural diversity. In this era of globalization, cultural diversity must be protected and celebrated. By preserving regional languages, contributions to the protection of cultural diversity as a world heritage can be enhanced. Furthermore, bahasa Indonesia has been recognized in international forums, including its establishment as an official language at UNESCO General Conference. This underscores the potential of Indonesian as a bridge for global communication and affirms its importance on the international stage.
Therefore, the preservation of regional languages and the strengthening of proper usage of bahasa Indonesia must become a post-election priority. Concrete, focused, collaborative, and sustainable programs are needed, starting from the most fundamental level: schools. Raising public awareness about the correct use of language in public spaces and enforcing regulations regarding language use must be more stringent, accompanied by comprehensive education for the community. With these steps, not only will regional languages be preserved, but national identity will also be further strengthened.
Improvement of agricultural infrastructure in Sidrap district
Peningkatan infrastruktur pertanian di Kabupaten Sidrap sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan, memungkinkan petani mengakses pasar dengan lebih mudah dan mempercepat distribusi hasil pertanian. Sistem irigasi yang efektif akan menjamin ketersediaan air, yang esensial untuk meningkatkan hasil panen. Selain itu, perbaikan infrastruktur akan membantu petani menjual produk mereka dengan harga yang lebih baik, mengurangi kerugian akibat kerusakan hasil panen. Hal ini juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah dengan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, peningkatan infrastruktur pertanian akan mengoptimalkan potensi sumber daya alam di Sidrap dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Oleh sebab itu apabila terjadi penurunan infrastruktur pertanian di Kabupaten Sidrap akan memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor pertanian dan perekonomian lokal. Pertama, infrastruktur yang buruk menghambat distribusi dan akses petani terhadap alat serta bahan pertanian, sehingga produksi pertanian menurun. Selain itu, kurangnya sistem irigasi yang baik dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan air dan kualitas tanah, mengancam keberlanjutan pertanian di daerah tersebut. Penurunan hasil panen juga berdampak pada pendapatan petani, yang dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Dalam situasi yang sulit, beberapa petani mungkin terpaksa bermigrasi ke kota, yang mengurangi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini berujung pada ancaman terhadap ketahanan pangan lokal, meningkatkan ketergantungan pada impor. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur pertanian sangat penting untuk mengatasi masalah ini, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ekonomi lokal.
Peningkatan infrastruktur pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) harus ditingkatkan karena dapat Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mengentaskan kemiskinan, Meningkatkan produksi padi, Mengoptimalkan pemanfaatan sawah di lahan rawa lebak, Meningkatkan indeks pertanaman. Adapun beberapa contoh pekerjaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur pertanian di Kabupaten Sidrap, antara lain: Pengerukan dan normalisasi sungai atau saluran irigasi, Pembangunan dan rehabilitasi irigasi perpompaan, Pembangunan pintu air atau dam parit, Pembangunan drainase berupa plat duekker dan gorong-gorong, Pembangunan jembatan tani
pemerintah daerah kemungkinan besar juga akan memberikan tanggapan positif terhadap peningkatan infrastruktur pertanian, menekankan pentingnya perbaikan jalan, irigasi, dan aksesibilitas ke pasar. Mereka akan menggarisbawahi bahwa infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memungkinkan petani untuk menjual hasil panen dengan lebih efisien dan mendapatkan harga yang lebih baik, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Selain itu, keberadaan sistem irigasi yang memadai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pertanian, terutama di tengah tantangan perubahan iklim. Ini juga akan mendorong kolaborasi antara pemerintah, petani, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka mungkin menambahkan bahwa program pendukung, seperti pelatihan teknik pertanian modern dan manajemen pemasaran, juga diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari infrastruktur yang ada. Secara keseluruhan, kepala daerah akan menekankan bahwa peningkatan infrastruktur pertanian merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Sidrap.Improving agricultural infrastructure in Sidrap Regency is essential to increase the productivity and competitiveness of the agricultural sector. Good infrastructure, such as roads, irrigation, and stofacilities, allows farmers to access markets more easily and speeds up the distribution of agricultural products. An effective irrigation system will ensure the availability of water, which is essential for increasing crop yields. In addition, improving infrastructure will help farmers sell their products at better prices, reducing losses due to crop damage. It also contributes to regional economic development by attracting investment and creating jobs. Thus, improving agricultural infrastructure will optimize the potential of natural resources in Sidrap and improve the welfare of the community as a whole.
Therefore, if there is a decline in agricultural infrastructure in Sidrap Regency, it will have a significant impact on the agricultural sector and the local economy. First, poor infrastructure hinders the distribution and access of farmers to agricultural tools and materials, so that agricultural production decreases. In addition, the lack of a good irrigation system can cause problems in water management and soil quality, threatening the sustainability of agriculture in the area. Declining crop yields also have an impact on farmers' incomes, which can increase poverty levels. In difficult situations, some farmers may be forced to migrate to cities, which reduces the number of workers in the agricultural sector. This leads to threats to local food security, increasing dependence on imports. Therefore, improving agricultural infrastructure is very important to overcome this problem, increase productivity, and strengthen the local economy.
Improving agricultural infrastructure in Sidenreng Rappang (Sidrap) Regency must be improved because it can improve people's welfare, alleviate poverty, increase rice production, optimize the use of rice fields in swampy areas, and increase the planting index. Some examples of work that can be done to improve agricultural infrastructure in Sidrap Regency include: Dredging and normalizing rivers or irrigation channels, Construction and rehabilitation of pumping irrigation, Construction of water gates or ditch dams, Construction of drainage in the form of duekker plates and culverts, Construction of farmer bridges
The local government will also likely respond positively to improving agricultural infrastructure, emphasizing the importance of improving roads, irrigation, and accessibility to markets. They will underline that good infrastructure can increase agricultural productivity, enable farmers to sell their crops more efficiently and get better prices, thus having a direct impact on their welfare. In addition, the existence of an adequate irrigation system is very important to maintain the sustainability of agriculture, especially amidst the challenges of climate change. It will also encourage collaboration between government, farmers, and the private sector to ensure that infrastructure development meets the needs of the community. They may add that supporting programs, such as training in modern agricultural techniques and marketing management, are also needed to maximize the benefits of existing infrastructure. Overall, the regional head will emphasize that improving agricultural infrastructure is an important pillar in the economic and social development of Sidrap Regency.increasing social welfare and economic opportunities
Meningkatkan kesejahteraan sosial dan peluang ekonomi saling terkait, karena kesejahteraan sosial yang baik dapat membuka peluang ekonomi.Tujuan utama kesejahteraan sosial adalah untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial, di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi mereka tanpa diskriminasi atau kesulitan sosial yang besar. Pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan sosial tercapai, dengan menyediakan berbagai program dan layanan yang mendukung masyarakat.
Yang harus di pehatikan oleh Pemerintah yaitu memiliki berbagai cara untuk memperhatikan kesejahteraan sosial di lingkungannya melalui kebijakan, program, dan layanan publik yang berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan beberapa cara yang harus dilakukan oleh pemerintah di antaranya memberi bantuan sosial, pemerintah menyediakan bantuan tunai atau non-tunai untuk masyarakat berpenghasilan rendah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Menyediakan pendidikan dan Pelatihan, Pemerintah memberikan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas melalui program beasiswa, sekolah gratis, dan pelatihan keterampilan bagi mereka yang kurang mampu. Dan fokus pada pelayanan Kesehatan, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan memastikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan dasar dan pengobatan. Serta membangunan Infrastruktur seperti Pembangunan jalan, jembatan, sanitasi, dan akses air bersih membantu meningkatkan kualitas hidup di daerah terpencil dan terbelakang.
Pemerintah juga harus memperhatikan Program Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, seperti Program Dana Desa, yang memberikan dukungan keuangan kepada desa-desa untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat desadan kebijakan Ketenagakerjaan, Pemerintah memastikan perlindungan bagi pekerja dengan menetapkan upah minimum, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta memberikan pelatihan vokasional melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Serta Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Kelompok Rentan: Program yang ditujukan untuk lansia, anak-anak, difabel, dan kelompok minoritas melalui bantuan sosial, perlindungan hukum, serta pemberdayaan.
Jika pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan sosial dan peluang ekonomi, dampaknya bisa sangat luas dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti Peningkatan Kemiskinan,Ketiadaan akses ke peluang ekonomi yang setara dapat menyebabkan kemiskinan semakin meluas, karena kelompok rentan tidak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ketidakadilan Sosial, Ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan bisa memicu ketidakadilan sosial. Kelompok tertentu mungkin terpinggirkan, merasa dirugikan, dan kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.Peningkatan Kejahatan dan Ketidakstabilan, Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, hal ini sering kali mendorong orang untuk mencari cara-cara ilegal untuk bertahan hidup. Ini dapat meningkatkan angka kejahatan, yang akhirnya mengganggu keamanan dan stabilitas sosial dan Ketidakpuasan Sosial, Ketidaksetaraan yang terus berlanjut dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial yang meluas. Hal ini berpotensi menimbulkan protes, konflik, atau bahkan kerusuhan sosial.
Untuk itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan sosial dan menciptakan peluang ekonomi yang inklusif agar keseimbangan, stabilitas, dan kemajuan sosial bisa tercapai.The government must also pay attention to the Poverty Alleviation Program, the Government develops community empowerment programs, such as the Village Fund Program, which provides financial support to villages to improve the economic welfare of rural communities and employment policies, the Government ensures protection for workers by setting minimum wages, encouraging job creation , as well as providing vocational training through Job Training Centers (BLK). As well as Social Protection and Empowerment of Vulnerable Groups: Programs aimed at the elderly, children, disabled and minority groups through social assistance, legal protection and empowerment.
If the government does not pay attention to social welfare and economic opportunities, the impact can be very broad and affect various aspects of people's lives, such as increasing poverty. Lack of access to equal economic opportunities can cause poverty to become more widespread, because vulnerable groups do not get the opportunity to improve their standard of living. Social Injustice: Imbalances in the distribution of resources and opportunities can trigger social injustice. Certain groups may be marginalized, feel disadvantaged, and lose access to basic needs such as education, health, and housing. Increased Crime and Instability, When basic needs are not met, this often drives people to seek illegal ways to survive. This can increase crime rates, which ultimately disrupts social security and stability and Social Dissatisfaction. Continued inequality can lead to widespread social dissatisfaction. This has the potential to lead to protests, conflict, or even social unrest.
For this reason, it is important for society and the government to pay attention to social welfare and create inclusive economic opportunities so that balance, stability and social progress can be achieved.The old airport has been empty for a long time
Bandara Lama Mandai, yang dahulu menjadi pintu masuk utama bagi perjalanan udara di Sulawesi Selatan, kini terabaikan setelah peran utamanya digantikan oleh Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dengan lahan luas yang tersisa, bandara ini memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan kembali demi kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Makassar dan Maros. Dalam menghadapi perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan beberapa langkah inovatif untuk memanfaatkan area ini, baik dalam bidang sejarah, olahraga, maupun lingkungan.
Salah satu gagasan yang menarik adalah menjadikan Bandara Lama Mandai sebagai museum sejarah bandara di Indonesia. Bandara ini bisa diubah menjadi objek wisata edukatif yang mengisahkan sejarah perkembangan bandara, baik di Sulawesi maupun Indonesia secara keseluruhan. Dengan pameran pesawat lama, peralatan penerbangan, serta informasi mengenai perkembangan dunia penerbangan, museum ini akan menjadi daya tarik wisata yang tidak hanya mengedukasi, tetapi juga memberi kontribusi pada perekonomian daerah. Wisatawan dari dalam dan luar negeri akan datang untuk menyaksikan sejarah penerbangan, dan ini bisa menjadi langkah maju untuk meningkatkan pariwisata Sulawesi Selatan. Selain itu, museum ini dapat menjadi pusat edukasi bagi anak-anak sekolah, pelajar, maupun mahasiswa yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah penerbangan dan peran penting bandara dalam kemajuan sebuah daerah. Pendirian museum ini tentu saja akan berdampak positif pada peningkatan kesadaran sejarah dan dapat menjadi warisan budaya yang penting bagi generasi mendatang. Alternatif lain yang dapat dipertimbangkan adalah menjadikan lahan Bandara Lama Mandai sebagai lokasi pembangunan stadion sepak bola. Warga Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya memiliki kecintaan yang besar terhadap sepak bola, dan kehadiran stadion modern berstandar internasional akan menjadi kebanggaan tersendiri. Stadion ini tidak hanya akan menjadi tempat pertandingan olahraga, tetapi juga berpotensi menjadi pusat kegiatan masyarakat, seperti konser musik atau event-event besar lainnya. Dengan adanya stadion baru, pemerintah dapat meningkatkan sektor olahraga lokal sekaligus merangsang perekonomian melalui pariwisata olahraga. Para penggemar sepak bola tidak perlu lagi mencari hiburan di luar wilayah Sulawesi karena stadion ini akan menjadi pusat kegiatan yang dinantikan. Namun, jika tujuan utamanya adalah untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan, pemanfaatan lahan Bandara Lama Mandai sebagai taman kota yang hijau bisa menjadi solusi yang ideal. Lahan ini dapat ditanami pepohonan dan diubah menjadi ruang hijau yang asri dan terbuka untuk umum. Selain memberikan tempat rekreasi bagi masyarakat, taman kota ini akan berfungsi sebagai paru-paru kota, mengurangi polusi udara, dan memberikan kontribusi besar dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah padatnya perkembangan kota. Ruang terbuka hijau juga akan menjadi tempat yang nyaman untuk bersantai, berolahraga ringan, atau berkumpul bersama keluarga, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya taman kota ini, Makassar dan Maros akan memiliki ruang publik yang ramah lingkungan dan mendukung gaya hidup sehat bagi warganya. Kawasan hijau yang luas ini akan memberi dampak positif pada kesejahteraan fisik dan mental warga, serta menjadi simbol dari komitmen pemerintah dalam mendukung pelestarian lingkungan.
Secara keseluruhan, pemanfaatan kembali Bandara Lama Mandai adalah peluang emas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperbaiki citra Sulawesi Selatan di kancah nasional maupun internasional. Entah itu melalui museum sejarah bandara, stadion sepak bola modern, atau ruang hijau yang asri, setiap pilihan membawa dampak positif yang nyata. Penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat, dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan memaksimalkan potensi yang ada demi masa depan Sulawesi Selatan yang lebih maju dan berkelanjutan.Mandai Old Airport, once the primary gateway for air travel in South Sulawesi, has been largely abandoned since it was replaced by Sultan Hasanuddin International Airport. However, with its vast remaining land, this old airport holds immense potential for revitalization that could benefit the people of South Sulawesi, particularly those in Makassar and Maros. In response to the region's evolving needs and the aspirations of its people, local government should explore innovative options to repurpose this space, whether in the realms of history, sports, or environmental sustainability.
One compelling idea is to transform Mandai Old Airport into an aviation history museum. This site could be turned into an educational tourist attraction showcasing the history of airports, both in Sulawesi and throughout Indonesia. The museum could feature exhibits of old aircraft, aviation equipment, and information on the evolution of aviation. Such a museum would not only serve as a cultural landmark but also contribute to the regional economy by drawing tourists from both within and outside the country, keen to learn about aviation history. This initiative would position South Sulawesi as a unique destination in the tourism landscape. Moreover, the museum could act as an educational hub for schoolchildren, students, and aviation enthusiasts who want to delve deeper into the world of flight and the crucial role airports play in regional development. Establishing this museum would undoubtedly have a positive impact on historical awareness and become a cultural legacy for future generations. Alternatively, the government could consider using the space to build a modern football stadium. Football is a beloved sport in Makassar and across South Sulawesi, and the construction of an international-standard stadium would become a source of pride for the local population. Such a stadium would not only host sporting events but could also serve as a venue for concerts and large-scale gatherings. A new stadium would stimulate the local sports industry and help boost the economy through sports tourism. Football fans would no longer need to seek entertainment outside of Sulawesi, as this stadium could become the center of exciting local and national events. If environmental sustainability is the primary focus, converting Mandai Old Airport into a public park filled with greenery could be an ideal solution. The land could be planted with trees and transformed into a green urban space open to the public. This park would provide a recreational area for the community while serving as the "lungs" of the city, helping to reduce air pollution and contribute to environmental preservation amid rapid urban growth. Public green spaces also offer areas for relaxation, light exercise, and family gatherings, which would enhance the quality of life for residents. A green city park would symbolize the government's commitment to environmental conservation, and such an area would promote healthier lifestyles among Makassar and Maros residents. The large green space would not only positively impact physical and mental well-being but also become a model for sustainable urban planning.
In conclusion, the revitalization of Mandai Old Airport presents a golden opportunity for the local government to improve residents' quality of life while elevating South Sulawesi’s profile on the national and international stages. Whether repurposed as an aviation museum, a modern football stadium, or a lush green park, each option holds clear, tangible benefits. It is crucial for the government to make informed decisions by considering public input and fully harnessing this site's potential to ensure a brighter, more sustainable future for South Sulawesi.Oh gosh, paying for parking again
Makassar, sebagai salah satu kota terbesar dan pusat ekonomi di Indonesia Timur, memiliki potensi besar untuk menjadi kota berstandar internasional. Namun, ada satu masalah yang meresahkan warga dan menghambat perkembangan kota ini, yaitu keberadaan tukang parkir liar yang semakin marak. Bukan hanya karena jumlahnya yang bertambah, tetapi juga karena praktik yang tidak adil dan merugikan masyarakat. Saat ini, tukang parkir tidak hanya menjadi beban finansial bagi warga, tetapi juga menurunkan kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas di kota.
Bayangkan, ketika seseorang ingin menarik uang tunai sebesar Rp50.000 dari ATM, mereka terpaksa harus memberikan Rp2.000 kepada tukang parkir. Ini berarti mereka hanya membawa pulang Rp48.000. Meskipun Rp2.000 tampak kecil, ketika dikalikan dengan aktivitas harian—misalnya, jika seseorang berhenti 10 kali dalam sehari di lokasi berbeda yang semuanya memiliki tukang parkir—total yang dikeluarkan mencapai Rp20.000 hanya untuk parkir. Uang tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti membeli air minum, atau bahkan ditabung untuk kebutuhan lainnya. Ini menjadi beban tidak perlu bagi warga yang seharusnya bisa dihindari. Lebih meresahkan lagi, ketika terjadi kehilangan barang di area parkir, tukang parkir sering kali tidak bertanggung jawab. Mereka mengatakan bahwa kehilangan adalah tanggung jawab masing-masing. Jika demikian, apa gunanya kita membayar parkir? Fungsi tukang parkir seharusnya memberikan rasa aman, namun kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan, ada anggapan yang sering diutarakan oleh sebagian orang bahwa "Rp2.000 tidak akan membuatmu miskin." Namun, uang kecil ini, bila diakumulasi, bisa sangat berarti, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemerintah Kota Makassar perlu segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini. Ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan. Pertama, pemerintah dapat meniadakan tukang parkir liar dan mengganti sistem parkir dengan yang lebih terstruktur, misalnya dengan mempekerjakan petugas parkir resmi yang dibayar melalui pajak warga. Dengan begitu, warga yang berbelanja atau sekadar singgah di tempat umum tidak perlu lagi membayar biaya parkir. Hal ini juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pemerintah juga bisa meningkatkan kehadiran pihak berwenang seperti polisi, dinas perhubungan, atau petugas keamanan di area publik. Kehadiran mereka akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan, yang selama ini kurang dijamin oleh tukang parkir liar. Bila hal ini diterapkan, masyarakat tidak perlu khawatir akan kehilangan barang atau mengalami ketidaknyamanan saat parkir di tempat umum. Keberadaan tukang parkir liar juga memiliki dampak sosial yang tidak sehat. Banyak orang merasa bahwa menjadi tukang parkir adalah pekerjaan yang mudah dan cepat menghasilkan uang, tanpa perlu memiliki tanggung jawab besar. Kendaraan yang hanya berhenti sebentar dikenai biaya parkir, dan ini memberikan kesan bahwa pekerjaan menjadi tukang parkir adalah jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan tanpa harus berusaha keras. Ini bisa melemahkan etos kerja dan semangat untuk mencari pekerjaan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Jika Makassar ingin menjadi kota berkelas dunia, maka pengelolaan tata kota, termasuk parkir, harus diperbaiki. Kota-kota maju di dunia umumnya memiliki sistem transportasi publik yang baik dan fasilitas parkir yang teratur, sehingga warga dan wisatawan tidak perlu khawatir tentang parkir liar yang merugikan. Penghapusan parkir liar dan pengaturan yang lebih baik akan meningkatkan citra Makassar sebagai kota modern dan ramah bagi semua.
Sebagai penutup, mengubah Makassar dari "Kota Parkir" menjadi "Kota Dunia" bukanlah hal yang mustahil. Dengan kebijakan yang tepat dan tindakan nyata dari pemerintah, warga akan merasakan manfaat yang signifikan. Parkir yang tidak bertanggung jawab dan meresahkan harus dihilangkan, dan digantikan dengan sistem yang lebih teratur dan mendukung perkembangan kota. Ini adalah langkah penting untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang lebih nyaman, aman, dan berkelas internasional.Makassar, as one of the largest cities and economic hubs in Eastern Indonesia, holds significant potential to become an international standard city. However, one persistent issue is hindering the city’s development and frustrating its residents: the increasing number of illegal parking attendants. Not only has their number grown, but their practices are also unfair and burdensome to the public. Currently, parking attendants are not only a financial burden on residents, but they also reduce the convenience and security of daily activities in the city.
Imagine withdrawing Rp50,000 from an ATM, only to be forced to give Rp2,000 to a parking attendant. This means you walk away with only Rp48,000. While Rp2,000 may seem small, when multiplied by daily activities—for instance, if someone stops at 10 different locations in a day, each with a parking attendant—the total paid out reaches Rp20,000 just for parking. That money could be used for more essential things, like buying drinking water or saving for future needs. It becomes an unnecessary burden on residents that could easily be avoided. More troubling is that when valuables are lost in a parking area, the attendants often take no responsibility. They claim that any losses are the individual's responsibility. If that’s the case, what is the point of paying for parking? The role of parking attendants should be to provide security, but this is not the reality. Moreover, there’s a common sentiment among some that "Rp2,000 won’t make you poor." However, those small amounts, when accumulated, can have a significant impact, especially for lower-income communities. The Makassar city government must take immediate and decisive action to address this problem. Several solutions could be implemented. First, the government could eliminate illegal parking attendants and replace the parking system with a more structured one, such as employing official parking officers who are paid through citizens' taxes. This way, residents who shop or stop at public places would no longer have to pay parking fees. This would also increase transparency and accountability. Additionally, the government could strengthen the presence of authorities such as police, transportation officers, or security personnel in public areas. Their presence would ensure the safety and comfort that illegal parking attendants currently fail to provide. With this implemented, residents wouldn’t have to worry about losing their belongings or facing discomfort while parking in public spaces. The existence of illegal parking attendants also fosters an unhealthy social dynamic. Many people view working as a parking attendant as an easy way to make money quickly, without much responsibility. Vehicles that stop for only a moment are charged parking fees, creating the impression that working as a parking attendant is a shortcut to earning income without hard work. This can weaken the work ethic and discourage the pursuit of more productive, sustainable jobs. If Makassar wants to be a world-class city, urban management, including parking, must be improved. Major cities around the world typically have well-developed public transportation systems and organized parking facilities, so residents and tourists don’t have to worry about harmful illegal parking practices. Eliminating illegal parking and implementing better regulations would enhance Makassar’s image as a modern, welcoming city for all.
In conclusion, transforming Makassar from a “Kota Parkir” to a “Kota Dunia” is not impossible. With the right policies and real actions from the government, residents will experience significant benefits. Irresponsible and disruptive parking practices must be eliminated and replaced with an orderly system that supports the city’s growth. This is a crucial step in making Makassar a more comfortable, safe, and world-class city.From trash heaps to the pinnacle of progress: why regional heads must become environmental heroes?
Pertumbuhan populasi konsumsi berlebihan mengakibatkan peningkatan drastic produksi sampah. Pengelolaan yang salah menyebabkan penumpukan sehingga mencemari lingkungan dan mengancam kesehataan. Pertanyaanya apaakah isu sampah ini harus jadi prioritas dari calon kepala daerah?. Sejauh ini saya merasa sampah adalah akar dari banyaknya masalah disetiap daerah bahkan dunia, mulai dari lingkungan hingga kualitas hidup, oleh karena itu menurut saya sampah merupakan isu yang perlu diprioritaskan bagi calon kepala daerah meskipun sangat template, tapi terbukti penting karena ketidakselesaiannya. Terbukti bahwa setiap tahunnya manusia diseluruh dunia memproduksi begitu banyak sampah, berdasarkan Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga 24 Juli 2024, Indonesia telah menghasilkan sampah sebanyak 31,9 juta ton sampah.
Dengan akumulasi sampah tersebut menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun manusia. Contohnya Pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah disebabkan oleh sampah non-biodegradable, kemudian pencemaran udara karena pengelolaan sampah yang salah, seperti membakar dapat melepaskan polutan beracun, dan sebagainya. Dari pencemaran lingkungan tersebut berangkatlah dampak buruk bagi Kesehatan manusia, yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh virus, bakteri, hingga parasite. Salah satu faktor yang mempengaruhi Kesehatan individu maupun Masyarakat ialah masalah lingkungan. Hal ini disebabkan karena lingkungan merupakan tempatnya manusia maupun agen penyakit yang dapat berkembang Bersama-sama. (Ottay, 2013). Kemudian dampak bagi kualitas hidup dan tata ruang, dimana akumulasi sampah membuat penurunan kualitas hidup Masyarakat akibat bau tidak sedap, serangga serta hewan pengerat yang berkembang biak mengganggu kenyamanan. Suatu daerah terlihat kumuh jika terdapat banyak sampah sehingga merusak estetikanya. Percuma suatu daerah terbangun infrastrukturnya dengan megah tapi lantainya masih berhiaskan sampah, pinggiran jalannya masih bertumpukan sampah, tikus bak hewan terlindungi bebas berkeliaran, kecoa beterbangan menebar penyakit, bau busuk sampah jadi wewangian, dan sebagainya. Dari dampak tersebut banyak penyebabnya, dimana pemerintah kemudian Masyarakat perlu bertanggungjawab penuh. Menurut saya akumulasi sampah ini terjadi akibat kurangnya fasilitas memadai untuk membuag sampah, pengelolaan sampah yang tidak benar bermula dari setiap individu kemudian rumah tangga hingga TPA, dan juga peraturan serta sanksi dari pemerintah mengenai sampah. Kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakaat merupakan kunci bagi penyelesaian masalah sampah ini. Pemerintah seharusnya menyediakan lebih banyak fasilitas kebersihan terutama tempat sampah yang memiliki pedoman pemilahan sampahnya yang lebih jelas, karena berdasarkan pengalaman seringkali kita ingin membuang sampah dengan baik namun tidak mendapat fasilitas layak. kemudian alih-alih menambah jumlah karyawan pembersih jalan, sebaiknya memperketat pengawasan kebersihan dengan membuat perturan yang lebih tegas serta sanksi yang lebih serius bahkan jika perlu patroli setiap waktu. Kemudian saya rasa edukasi seputar sampah akan dampak buruknya perlu banyak-banyak disosialisasikan kepada Masyarakat, selain itu perlu menciptakan inovasi baru membuat Masyarakat tidak terbebani dalam pengelolaan sampahnya serta menjaga lingkungannya.
Oleh karena itu sampah merupakan masalah krusial yang sangat penting untuk diperhatikan oleh calon pemimpin daerah karena dampaknya yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Dengan kolaborasi baik antara pemerintah dan Masyarakat kita dapat menciptakan daerah hingga dunia yang bersih, sehat, nyaman dan aman untuk dihuni. Dalam pelukan alam yang bersih kita menemukan ketenangan, berikan Kembali cinta itu dengan menjaga kebersihan lingkungannya.The growth of the overconsuming population has resulted in a drastic increase in waste production. Mismanagement causes accumulation that pollutes the environment and threatens health. The question is whether this waste issue should be a priority for regional head candidates. So far I feel that waste is the root of many problems in every region and even the world, ranging from the environment to the quality of life, therefore in my opinion waste is an issue that needs to be prioritized for regional head candidates even though it is very template, but it proves to be important because it is not resolved. It is proven that every year humans around the world produce so much waste, based on data from the National Waste Management Information System (SIPSN) of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), until July 24, 2024, Indonesia has produced 31.9 million tons of waste.
With the accumulation of waste, it has a negative impact on the environment and humans. For example, environmental pollution, such as water and soil pollution caused by non-biodegradable waste, then air pollution due to incorrect waste management, such as burning can release toxic pollutants, and so on. From this environmental pollution comes the adverse impact on human health, namely diseases caused by viruses, bacteria, and parasites. One of the factors that affect individual and community health is environmental problems. This is because the environment is a place where humans and disease agents can develop together. (Ottay, 2013). Then the impact on quality of life and spatial layout, where the accumulation of waste makes a decrease in the quality of life of the community due to unpleasant odors, insects and rodents that breed disturbing comfort. An area looks slum if there is a lot of garbage so that it damages its aesthetics. It is useless for an area to be built with magnificent infrastructure but the floors are still decorated with garbage, the roadsides are still piled with garbage, rats like protected animals are free to roam, cockroaches fly around spreading disease, the stench of garbage becomes a fragrance, and so on.
These impacts have many causes, for which the government and then the community need to take full responsibility. In my opinion, waste accumulation occurs due to the lack of adequate facilities for waste disposal, improper waste management starting from each individual then household to landfill, and also regulations and sanctions from the government regarding waste. Government policies and public awareness are key to solving this waste problem. The government should provide more cleaning facilities, especially trash bins that have clearer waste sorting guidelines, because based on experience, we often want to dispose of waste properly but do not get proper facilities. Then instead of increasing the number of street cleaning employees, it should tighten cleaning supervision by making stricter regulations and more serious sanctions, even if necessary patrols every time. Then I think that education about waste and its harmful effects needs to be socialized a lot to the community, besides that it is necessary to create new innovations to make the community not burdened in managing their waste and protecting their environment.Therefore, waste is a crucial issue that is very important to be considered by prospective regional leaders because of its impact that touches various aspects of life. With good collaboration between the government and the community, we can create a clean, healthy, comfortable and safe region and world to live in. In the embrace of clean nature we find peace, give back that love by keeping the environment clean.
Quality and Affordable Education
Pendidikan Berkualitas dan Terjangkau: Pilar Pembangunan Berkelanjutan
Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, tantangan untuk menyediakan pendidikan yang merata dan inklusif masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pendidikan yang baik tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Pendidikan Inklusif dan Merata
Pendidikan yang berkualitas harus inklusif dan merata, artinya semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, etnis, atau lokasi geografis, harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Menurut Sustainable Development Goals (SDGs), tujuan keempat adalah memastikan pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Ini berarti bahwa setiap anak harus dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa biaya, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
Akses ke Pendidikan Anak Usia Dini
Akses ke pendidikan anak usia dini yang berkualitas juga sangat penting. Pada tahun 2030, diharapkan semua anak memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini yang baik dapat memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak.
Pendidikan Teknik dan Kejuruan
Selain pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan teknik, kejuruan, dan pendidikan tinggi juga harus dijamin. Pendidikan ini harus terjangkau dan berkualitas, sehingga dapat meningkatkan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Pendidikan teknik dan kejuruan yang baik dapat membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Penghapusan Diskriminasi dalam Pendidikan
Menghilangkan semua bentuk diskriminasi dalam pendidikan adalah langkah penting untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Ini termasuk menghilangkan disparitas gender dan memastikan akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan bagi masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. Pendidikan yang inklusif dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.
Peningkatan Keterampilan Literasi dan Numerasi
Pada tahun 2030, diharapkan semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Keterampilan ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Literasi dan numerasi yang baik juga dapat meningkatkan peluang kerja dan kesejahteraan ekonomi.
Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan
Pendidikan juga harus mencakup pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global, dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Pendidikan yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dapat membantu menciptakan generasi yang lebih sadar lingkungan dan bertanggung jawab sosial.
KesimpulanPendidikan yang berkualitas dan terjangkau adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memastikan akses yang merata, menghilangkan diskriminasi, dan meningkatkan keterampilan literasi dan numerasi, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan juga dapat membantu menciptakan generasi yang lebih sadar lingkungan dan bertanggung jawab sosial, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.
Quality and affordable education is one of the main foundations for sustainable development. In Indonesia, the challenge of providing equitable and inclusive education is still an issue that needs serious attention. Good education not only provides knowledge and skills, but also shapes the character and personality of children as the nation's next generation. Quality education must be inclusive and equitable, meaning that all children, regardless of economic background, ethnicity or geographic location, must have the same opportunities to learn. According to the Sustainable Development Goals (SDGs), the fourth goal is to ensure inclusive and equitable education and promote lifelong learning opportunities for all. This means that every child should be able to complete primary and secondary education at no cost, leading to relevant and effective learning outcomes. Access to quality early childhood education is also critical. By 2030, it is hoped that all children will have access to early childhood development and care, quality pre-primary education, so that they are ready to undertake basic education. Good early childhood education can provide a strong foundation for children's cognitive, social and emotional development. In addition to primary and secondary education, access to technical, vocational and higher education must also be guaranteed. This education must be affordable and of high quality, so as to increase the number of youth and adults who have the relevant skills for decent work and entrepreneurship. Good technical and vocational education can help reduce unemployment and improve the economic welfare of society. Eliminating all forms of discrimination in education is an important step towards achieving quality education. This includes eliminating gender disparities and ensuring equal access to all levels of education for vulnerable populations, including people with disabilities, indigenous communities, and children in vulnerable conditions. Inclusive education can help create a more just society By 2030, it is hoped that all teenagers and certain proportions of adult groups will have literacy and numeracy skills. These skills are essential for everyday life and for active participation in society. Good literacy and numeracy can also increase employment opportunities and welfare.
Improving agricultural infrastructure in Sidrap district, including improving roads, irrigation and accessibility to markets so that farmers can sell their products more easily.
Peningkatan infrastruktur pertanian di Kabupaten Sidrap sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan, memungkinkan petani mengakses pasar dengan lebih mudah dan mempercepat distribusi hasil pertanian. Sistem irigasi yang efektif akan menjamin ketersediaan air, yang esensial untuk meningkatkan hasil panen. Selain itu, perbaikan infrastruktur akan membantu petani menjual produk mereka dengan harga yang lebih baik, mengurangi kerugian akibat kerusakan hasil panen. Hal ini juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah dengan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, peningkatan infrastruktur pertanian akan mengoptimalkan potensi sumber daya alam di Sidrap dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Oleh sebab itu apabila terjadi penurunan infrastruktur pertanian di Kabupaten Sidrap akan memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor pertanian dan perekonomian lokal. Pertama, infrastruktur yang buruk menghambat distribusi dan akses petani terhadap alat serta bahan pertanian, sehingga produksi pertanian menurun. Selain itu, kurangnya sistem irigasi yang baik dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan air dan kualitas tanah, mengancam keberlanjutan pertanian di daerah tersebut. Penurunan hasil panen juga berdampak pada pendapatan petani, yang dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Dalam situasi yang sulit, beberapa petani mungkin terpaksa bermigrasi ke kota, yang mengurangi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini berujung pada ancaman terhadap ketahanan pangan lokal, meningkatkan ketergantungan pada impor. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur pertanian sangat penting untuk mengatasi masalah ini, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ekonomi lokal.
Peningkatan infrastruktur pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) harus ditingkatkan karena dapat Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mengentaskan kemiskinan, Meningkatkan produksi padi, Mengoptimalkan pemanfaatan sawah di lahan rawa lebak, Meningkatkan indeks pertanaman. Adapun beberapa contoh pekerjaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur pertanian di Kabupaten Sidrap, antara lain: Pengerukan dan normalisasi sungai atau saluran irigasi, Pembangunan dan rehabilitasi irigasi perpompaan, Pembangunan pintu air atau dam parit, Pembangunan drainase berupa plat duekker dan gorong-gorong, Pembangunan jembatan tani
pemerintah daerah kemungkinan besar juga akan memberikan tanggapan positif terhadap peningkatan infrastruktur pertanian, menekankan pentingnya perbaikan jalan, irigasi, dan aksesibilitas ke pasar. Mereka akan menggarisbawahi bahwa infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memungkinkan petani untuk menjual hasil panen dengan lebih efisien dan mendapatkan harga yang lebih baik, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Selain itu, keberadaan sistem irigasi yang memadai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pertanian, terutama di tengah tantangan perubahan iklim. Ini juga akan mendorong kolaborasi antara pemerintah, petani, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka mungkin menambahkan bahwa program pendukung, seperti pelatihan teknik pertanian modern dan manajemen pemasaran, juga diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari infrastruktur yang ada. Secara keseluruhan, kepala daerah akan menekankan bahwa peningkatan infrastruktur pertanian merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Sidrap.Improving agricultural infrastructure in Sidrap Regency is essential to increase the productivity and competitiveness of the agricultural sector. Good infrastructure, such as roads, irrigation, and storage facilities, allows farmers to access markets more easily and speeds up the distribution of agricultural products. An effective irrigation system will ensure the availability of water, which is essential for increasing crop yields. In addition, improving infrastructure will help farmers sell their products at better prices, reducing losses due to crop damage. It also contributes to regional economic development by attracting investment and creating jobs. Thus, improving agricultural infrastructure will optimize the potential of natural resources in Sidrap and improve the welfare of the community as a whole.
Therefore, if there is a decline in agricultural infrastructure in Sidrap Regency, it will have a significant impact on the agricultural sector and the local economy. First, poor infrastructure hinders the distribution and access of farmers to agricultural tools and materials, so that agricultural production decreases. In addition, the lack of a good irrigation system can cause problems in water management and soil quality, threatening the sustainability of agriculture in the area. Declining crop yields also have an impact on farmers' incomes, which can increase poverty levels. In difficult situations, some farmers may be forced to migrate to cities, which reduces the number of workers in the agricultural sector. This leads to threats to local food security, increasing dependence on imports. Therefore, improving agricultural infrastructure is very important to overcome this problem, increase productivity, and strengthen the local economy.
Improving agricultural infrastructure in Sidenreng Rappang (Sidrap) Regency must be improved because it can improve people's welfare, alleviate poverty, increase rice production, optimize the use of rice fields in swampy areas, and increase the planting index. Some examples of work that can be done to improve agricultural infrastructure in Sidrap Regency include: Dredging and normalizing rivers or irrigation channels, Construction and rehabilitation of pumping irrigation, Construction of water gates or ditch dams, Construction of drainage in the form of duekker plates and culverts, Construction of farmer bridges
The local government will also likely respond positively to improving agricultural infrastructure, emphasizing the importance of improving roads, irrigation, and accessibility to markets. They will underline that good infrastructure can increase agricultural productivity, enable farmers to sell their crops more efficiently and get better prices, thus having a direct impact on their welfare. In addition, the existence of an adequate irrigation system is very important to maintain the sustainability of agriculture, especially amidst the challenges of climate change. It will also encourage collaboration between government, farmers, and the private sector to ensure that infrastructure development meets the needs of the community. They may add that supporting programs, such as training in modern agricultural techniques and marketing management, are also needed to maximize the benefits of existing infrastructure. Overall, the regional head will emphasize that improving agricultural infrastructure is an important pillar in the economic and social development of Sidrap Regency.The Difficulty Of Access To Clean Water For The Indonesian Society
Air bersih adalah kebutuhan dasar bagi seluruh makhluk hidup di dunia, terutama bagi kehidupan manusia. Namun, di banyak daerah di Indonesia, akses terhadap air bersih masih menjadi permasalahan serius yang berdampak langsung pada kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat. Calon kepala daerah yang ingin membawa perubahan signifikan harus menjadikan isu ini sebagi prioritas utama dalam kampanye dan program kerja mereka. Kesulitan dalam mendapatkan air bersih bukan hanya masalah teknis, tetapi juga persoalan sosial dan lingkungan yang membutuhkan solusi terintegrasi dan berkelanjutan.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa akses air bersih di Indonesia masih jauh dari kata merata. Banyak daerah di Indonesia, baik pedesaan dan pinggiran kota terutama pada wilayah timur dan pedalaman, masih belum memiliki akses memadai terhadap air bersih. Faktor geografis, infrastruktur yang terbatas, serta kurangnya perhatian dari pemerintah daerah menjadi penyebab utama.
Sebagai contoh, di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua, banyak masyarakat yang harus berjalan berjam-jam hanya untuk mendapatkan air dari sumber air yang bahkan tidak higienis dan belum tentu layak untuk dikonsumsi. Sementara itu, di perkotaan, masalah yang dihadapi adalah keterbatasan layanan air minum yang layak dan meningkatnya pencemaran air akibat aktivitas industri dan limbah rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa isu air bersih bukan hanya soal keberadaan sumber air, tetapi juga bagaimana air tersebut dikelola dan disalurkan dengan benar.
Kurangnya akses terhadap air bersih tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi dan sosial. Waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan air mengurangi kesempatan bagi warga untuk bekerja atau belajar. Selain itu, air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, infeksi kulit, hingga penyakit yang lebih serius seperti kolera, sehingga mengakibatkan peningkatan angka kematian dan menurunnya kualitas hidup.
Bagi calon kepala daerah, menyelesaikan masalah air bersih adalah cara nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang dipimpinnya. Dengan menjamin ketersediaan air bersih, calon kepala daerah tidak hanya mengurangi risiko penyakit, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan publik yang memadai dan layak digunakan. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh calon kepala daerah untuk mengatasi permasalahan air bersih. Pertama, memperbaiki dan memperluas infrastruktur pengelolaan air. Ini mencakup pembangunan dan perbaikan jaringan pipa, instalasi pengolahan air, penyediaan sumur bor, sistem penyaringan air, serta penyediaan tangki air di daerah yang sering mengalami kekeringan bisa menjadi solusi jangka pendek. Kedua, mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dan lembaga internasional untuk mempercepat penyediaan teknologi dan pendanaan bagi program air bersih. Ketiga, memperkuat regulasi terkait perlindungan sumber daya air, termasuk pelarangan pembuangan limbah industri dan rumah tangga yang mencemari air.
Di sisi lain, perubahan iklim juga semakin memperburuk masalah ketersediaan air. Kekeringan yang lebih sering terjadi akibat perubahan pola cuaca membuat cadangan air bersih semakin terbatas. Banjir, yang menjadi masalah tahunan di beberapa daerah, turut mencemari sumber-sumber air yang ada. Oleh karena itu, tantangan lingkungan ini harus menjadi perhatian utama calon kepala daerah dalam merumuskan kebijakan air bersih yang berkelanjutan.Clean water is a basic need for all living things in the world, especially for human life. However, in many areas in Indonesia, access to clean water is still a serious problem that has a direct impact on the health, welfare, and quality of life of the community. Prospective regional heads who want to bring about significant change must make this issue a top priority in their campaigns and work programs. The difficulty in obtaining clean water is not only a technical problem, but also a social and environmental problem that requires integrated and sustainable solutions.
According to data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Health, access to clean water in Indonesia is still far from equal. Many areas in Indonesia, both rural and suburban, especially in the eastern and interior regions, still do not have adequate access to clean water. Geographical factors, limited infrastructure, and lack of attention from local governments are the main causes.
For example, in East Nusa Tenggara (NTT) and Papua, many people have to walk for hours just to get water from water sources that are not even hygienic and not necessarily suitable for consumption. Meanwhile, in urban areas, the problems faced are the limited availability of clean drinking water services and increasing water pollution due to industrial activities and household waste. This shows that the issue of clean water is not only about the existence of water sources, but also how the water is managed and distributed properly.
Lack of access to clean water not only affects public health, but also has an impact on economic and social aspects. Time spent collecting water reduces opportunities for residents to work or study. In addition, polluted water can cause various diseases, such as diarrhea, skin infections, to more serious diseases such as cholera, resulting in increased mortality rates and decreased quality of life.
For prospective regional heads, solving the problem of clean water is a real way to improve the quality of life of the community in the areas they lead. By ensuring the availability of clean water, prospective regional heads not only reduce the risk of disease, but also provide opportunities for the community to get access to adequate and suitable public services. Several concrete steps that can be taken by prospective regional heads to overcome the problem of clean water. First, improve and expand water management infrastructure. This includes the construction and repair of pipe networks, water treatment installations, the provision of drilled wells, water filtration systems, and the provision of water tanks in areas that often experience drought can be a short-term solution. Second, encourage cooperation between local governments, the private sector and international institutions to accelerate the provision of technology and funding for clean water programs. Third, strengthen regulations related to the protection of water resources, including the prohibition of industrial and household waste disposal that pollutes water.
On the other hand, climate change is also worsening the problem of water availability. More frequent droughts due to changes in weather patterns are making clean water reserves increasingly limited. Floods, which are an annual problem in several areas, also pollute existing water sources. Therefore, these environmental challenges must be the main concern of regional head candidates in formulating sustainable clean water policies."Responding to the employment crisis as a dilemma and paradox for Indonesian Gen-Z youth"
Krisis lapangan pekerjaan telah menjadi suatu isu penting di negara negara berkembang termasuk di indonesia. Di indonesia sendiri Isu krisisnya lapangan pekerjaan ini menjadi masalah besar yang dapat mengakibatkan banyaknya pengangguran, tak lain ialah pemuda pemudi sarjanawan. Tanpa disadari, hal ini dapat menghambat cita cita negara Indonesia sendiri yakni menjadi negara maju, karena SDM sarjanawan hanya sebagai lambang semata tanpa peluang kerja. Masalah Krisis lapangan pekerjaan dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah angkatan kerja, terlebih pemuda pemudi sarjanawan yang cenderung ingin bekerja dalam pemerintahan menimbulkan persaingan ketat dan menimbulkan perasaan dilema setiap pemuda pemudi sarjanawan, karena sulit mendapat kerja karena persaingan ketat hingga harus memaksa dan menantang diri sendiri untuk berpotensi menciptakan usaha sendiri di luar basicnya. Tingkat pengangguran di kalangan pemuda cukup tinggi, juga disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi. Di sisi lain, banyak sektor industri yang kekurangan tenaga kerja terampil. Hal ini menciptakan ketidakcocokan antara kualifikasi yang dimiliki pemuda dan apa yang dicari oleh perusahaan. Selain itu, ada juga faktor budaya yang mempengaruhi, seperti anggapan bahwa pekerjaan di sektor formal lebih bergengsi, meskipun sektor informal juga menawarkan peluang. Krisis ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang efektif, seperti program pelatihan yang terarah dan peningkatan akses ke wirausaha.
Persoalan ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kualifikasi angkatan kerja baru, terutama generasi Z, memunculkan dilema peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Menteri ketenagakerjaan Indonesia, mengatakan bahwa statistik kelompok terbesar pengangguran adalah kelompok lulusan SMK, presentase nya yakni 8,9%. Tidak hanya itu, data BPS juga menunjukkan bahwa generasi kelahiran 1997 sampai 2010 an menjadi kontributor utama dalam pengangguran dan TPT nya 16,82%. Apindo juga melansir bahwa kelemahan muncul dalam industri padat modal dan industri padat karya dalam menyerap ketenagakerjaan. Dengan adanya data data seperti ini muncul rasa dilema dan menjadi suatu paradoks atau tantangan sehingga pemuda Gen-Z cenderung menjadi pekerja sektor informal ketimbang formal. Mereka akan menciptakan pekerjaan yang fleksibel tanpa terikat waktu dan tempat dan mungkin bagi mereka ada kepuasan dalam penghasilan yang didapat, contohnya seperti menjadi konten kreator, youtuber, dan platform medsos lainnya. Sektor informal seperti ini bisa menjadi sebuah usaha kecil bagi Gen-Z. Melihat situasi dan perubahan gaya kerja seperti ini, semestinya ekstitensi pemerintah daerah segera memperhatikan keadaan ini. Pastinya ada dua pilihan yakni pertama, pemerintah menopang sektor informal, dengan memperkuat infrastruktur perekonomian melalui teknologi dan inovasi, meskipun teknologi dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja di beberapa sektor formal, inovasi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru namun dengan konsekuensi, pajak tidak dikenakan pada sektor informal. Atau kedua, pemerintah mesti menciptakan lapangan kerja yang produktif melalui pningkatan pendidikan dan pelatihan investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program pelatihan keterampilan yang sesuai dapat membantu tenaga kerja menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan industri.Pentingnya memperhatikan isu Krisis lapangan kerja ini terutama bagi kacamata pemerintah daerah atau pemimpin daerah. Banyak yang tidak bekerja dan jadi pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, termasuk kemiskinan, kriminalitas, dan masalah kesehatan mental. Perlu adanya usaha kerja sama pemerintah dalam membangun solusi yang bisa membantu menjawab rasa dilema dan paradoks pemuda Gen-Z indonesia. Jangan sampai Pengangguran adalah jawaban mutlak karena biasanya pengangguran tidak pernah dilihat sebagai masalah pada dirinya sendiri. Pengangguran dianggap sebagai suatu masalah, karena hal ini akan menciptakan masalah-masalah lainnya, seperti kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, dan sebagainya. Dengan kata lain, pengangguran tidak pernah dilihat sebagai problem pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri, pengangguran sebenarnya adalah sebuah paradoks: orang tidak bekerja, tetapi pikirannya dipenuhi dengan pekerjaan, tepatnya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan. Olah fisik dan mental untuk mendapatkan pekerjaan sebenarnya adalah sebuah pekerjaan juga. Pernyataan common sense: pengacara (pengangguran banyak acara) menunjukkan secara persis sisi paradoks dari pengangguran. Di dalam waktu luang seorang pengangguran, pikirannya dipenuhi dengan pekerjaan. Pertanyaannya Mengapa kerja menjadi begitu penting? Apakah itu soal uang? Mungkin jawabannya ya. Akan tetapi, kita yakin, kerja itu bukan hanya soal uang, tetapi soal kepuasan yang mencakup pula soal kepercayaan, pengakuan, dan kebanggaan.
The employment crisis has become an important issue in developing countries, including Indonesia. In Indonesia itself, the issue of the job market crisis is a big problem which can result in many unemployed people, none other than young men and women with graduates. Without realizing it, this can hamper the aspirations of Indonesia itself, namely to become a developed country, because human resources for graduates are only symbols without job opportunities. Problem: The employment crisis can create an imbalance between the number of jobs and the workforce, especially young graduates who tend to want to work in government, causing intense competition and giving rise to a feeling of dilemma for every graduate student, because it is difficult to get a job because of the tight competition, so they have to force and challenge yourself to potentially create your own business beyond the basics. The unemployment rate among youth is quite high, also caused by a lack of skills that match market needs and the high number of college graduates. On the other hand, many industrial sectors lack skilled labor. This creates a mismatch between the qualifications young people have and what employers are looking for. Apart from that, there are also cultural factors that influence, such as the perception that jobs in the formal sector are more prestigious, even though the informal sector also offers opportunities. This crisis is not only an economic problem, but also affects the mental health and future of the younger generation. Therefore, collaboration between government, the private sector and educational institutions is needed to create effective solutions, such as targeted training programs and increasing access to entrepreneurship.
The problem of mismatch between industrial needs and the qualifications of the new workforce, especially generation Z, has given rise to the dilemma of increasing unemployment rates in Indonesia. The Indonesian Minister of Manpower said that the statistics for the largest group of unemployed were vocational school graduates, the percentage was 8.9%. Not only that, BPS data also shows that the generation born from 1997 to 2010 is the main contributor to unemployment and the TPT is 16.82%. Apindo also reported that weaknesses emerged in capital-intensive industries and labor-intensive industries in absorbing employment. With data like this, a sense of dilemma arises and becomes a paradox or challenge so that Gen-Z youth tend to become informal rather than formal sector workers. They will create flexible work without being bound by time and place and perhaps for them there will be satisfaction in the income they earn, for example being a content creator, YouTuber and other social media platforms. An informal sector like this can become a small business for Gen-Z. Seeing the situation and changes in work styles like this, regional government extensions should immediately pay attention to this situation. There are definitely two options, namely first, the government supports the informal sector, by strengthening economic infrastructure through technology and innovation, although technology can reduce the need for labor in some formal sectors, innovation can also create new jobs but with the consequence, taxes are not imposed on the informal sector . Or secondly, the government must create productive employment opportunities through increasing education and investment training in vocational education and training that is relevant to the needs of the job market. Appropriate skills training programs can help the workforce adapt to technological and industry changes.
The importance of paying attention to the issue of the employment crisis is especially from the perspective of regional governments or regional leaders. Many do not work and are unemployed. High unemployment rates can cause a variety of social problems, including poverty, crime, and mental health problems. There is a need for government collaborative efforts to develop solutions that can help answer the dilemmas and paradoxes of Indonesian Gen-Z youth. Don't let unemployment be the absolute answer because usually unemployment is never seen as a problem in itself. Unemployment is considered a problem, because this will create other problems, such as poverty, increased crime, and so on. In other words, unemployment is never seen as a problem in itself. In itself, unemployment is actually a paradox: people do not work, but their minds are filled with work, precisely the desire to get a job. Physical and mental exercise to get a job is actually work too. The common sense statement: lawyers (unemployment many events) shows exactly the paradoxical side of unemployment. In an unemployed person's free time, his mind is filled with work. The question is: Why is work so important? Is it about money? Maybe the answer is yes. However, we believe that work is not just about money, but about satisfaction which also includes trust, recognition and pride.Improve the quality of education in Indonesia.
Fahrezy, Vendredi, 18 Octobre 2024
Seperti yang kita ketahui, sudah hampir tiba saatnya untuk kita menentukan pemimpin daerah untuk 5 tahun kedepan. Dan sebagai mahasiswa (sering menerima sapaan sebagai agent of change), juga mempunyai beberapa harapan untuk para calon pemimpin.
Melihat mirisnya Pendidikan sekolah di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan situasinya. Mengapa saya mengatakan “mengkhawatirkan”?. Karena masih ada siswa/siswi yang masih belum bisa membaca dan/atau menulis di sekolah menengah pertama (SMP). Hal ini patut dipertanyakan kebenarannya. Mendengar cerita dari beberapa teman sesama mahasiswa yang turun ke sekolah-sekolah untuk mengikuti program kampus Merdeka. Dimana mahasiwa diarahkan ke sekolah-sekolah dari Taman kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Teman saya berkata “Ditempatkan ka di sekolah menengah pertama yang dijalan tamalate. Sampe ku disana, ada ku dapat anak-anak tidak bisa membaca. Maksudku saya tohh, kalau memang tidak memungkinkan ki untuk naik kelas yang pasnya SD karena belumpi bisa membaca, jangan dikasih naik kelas”.
Maka dari itu, kami berharap agar pemimpin yang akan datang untuk lebih memerhatikan kualitas pendidikan kita. Menurut kami, ini adalah hal yang sangat penting karena melibatkan masa depan bangsa dan ditangan merekalah nasib masa depan bangsa. Lalu, dimanakah letak permasalahan dibalik semua ini?. Melalui proses diskusi yang cukup lama, kami berhasil untuk mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu faktor yang cukup menarik untuk dibahas adalah parenting. “Parenting adalah proses mengasuh anak, yang biasanya dilakukan oleh orang tua/wali mereka”, Khairally (2023). Kami beranggapan, bahwa kurangnya pendidikan sejak dirumah merupakan faktor mengapa anak-anak tidak bisa membaca dan/atau menulis karena kurangnya ajaran dari orang tua mereka sejak dini. Tapi untuk mengatasi masalah ini sangatlah sulit. Karena aktivitas orang tua sehari-hari bukan hanya sekedar mengasuh anak, melainkan mereka juga harus mengurus diri mereka dan juga berkerja untuk membiayai anak mereka. Kim (2021) juga mengatakan “Tekanan sehari-hari seperti menyiapkan anak untuk sekolah, bekerja dari rumah, atau melakukan tugas tambahan, dapat membuat peran sebagai orang tua menjadi lebih sulit”. Maka dari itu, kami beralih ke faktor lainnya, yaitu guru.
Seperti yang kita ketahui, guru adalah pekerjaan yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak di sekolah mereka. Mereka juga yang mengajarkan cara untuk membaca dan menulis kepada anak-anak di sekolah Taman kanak-kanak(TK). Dan mulai menghitung pada saat awal memasuki Sekolah Dasar (SD), Caesaria (2023). Namun, profesi guru di Indonesia sering kali dianggap sepeleh. Gaji mereka pun sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan profesi yang lain. Menurut Oktyandito (2024), “Guru yang memiliki Golongan I biasanya adalah guru baru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) atau sarjana pendidikan. Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji guru PNS Golongan I adalah Rp1.685.700 hingga Rp2.901.400 per bulan”. Melihat angka yang sedikit itu tentunya membuat saya secara pribadi tidak ingin menjadi guru di Indonesia dan lebih memilih profesi yang lain. Guru bisa saja mengambil pekerjaan sampingan untuk menutupi kebutuhan mereka. Jadi tidak heran, kalau misalnya guru disekolah tidak fokus saat mengajar dan menilai siswanya. Sehingga yang tidak berkompeten tetap diberi izin untuk melanjutkan pembelajarannya ditingkat selanjutnya (Naik kelas), meskipun siswa itu belum bisa baca dan/atau menulis. Namun, bagaimana jika tidak ada lagi mahasiswa yang ingin menjadi guru karena gaji yang sedikit?, masa depan bangsa ini akan menjadi seperti apa tanpa mereka para guru?. Maka dari itu, kami berharap agar gaji guru dinaikan sampai menyentuh kata “layak” sebagai tenaga pengajar di Indonesia. Dengan naiknya gaji guru, mahasiswa tertarik unutk menjadikan profesi guru sebagai opsi mereka saat memilih jurusan di universitas. Meskipun dapat melukai devisa negara, tapi setidaknya kita juga bisa menaikan standar kualitas guru di Indonesia dengan cara menaikan standar kualitas Pendidikan Profesi Guru(PPG). Jadi, tes yang akan diberikan kepada mereka para calon guru akan semakin sulit dan ketat. Hal ini dilakukan untuk menaikan kualitas cara mengajar para calon guru, dan menganggap profesi guru dengan serius.
Jadi, Solusi yang bisa saya tawarkan adalah menaikan standar kualitas guru dengan cara menjadikan profesi guru sebagai profesi yang patut dipertimbangkan saat memilih jurusan di univesitas, dan juga memperketat penyaringan para calon guru pada saat Pendidikan Prosesi Guru(PPG) agar dapat menghasilkan guru yang lebih berkualitas untuk bangsa ini.
References
Khairally, E. T. (2023, juli 30). Parenting adalah Keahlian Mengasuh Anak, Berikut Jenis dan yang jadi Perhatian. Retrieved from detikedu: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6849245/parenting-adalah-keahlian-mengasuh-anak-berikut-jenis-dan-yang-jadi-perhatian
Kim, Y. B. (2021). Yes, Parenting is Difficult! Retrieved from University Nevada, Reno Extension: https://extension.unr.edu/publication.aspx?PubID=4633
Oktyandito, Y. W. (2024, Agustus 21). Gaji Guru PNS Terbaru 2024 Golongan I-IV dan Tunjangannya. Retrieved from IDN Times: https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/gaji-guru-pns-terbaru-2024-golongan-i-iv-dan-tunjangannyaFahrezy, Vendredi, 18 Octobre 2024
As we know, it is almost time for us to determine regional leaders for the next 5 years. And as students (often called agents of change), we also have some hopes for prospective leaders.
Seeing the sad state of school education in Indonesia which is very worrying. Why do I say "worrying"? Because there are still students who still cannot read and/or write. The truth of this is questionable. Hearing stories from several fellow students who went to schools to take part in the Merdeka Campus program. Where students are directed to schools from Kindergarten (TK) to High School (SMA). My friend said “Ditempatkan ka di sekolah menengah pertama yang dijalan tamalate. Sampe ku disana, ada ku dapat anak-anak tidak bisa membaca. Maksudku saya tohh, kalau memang tidak memungkinkan ki untuk naik kelas yang pasnya SD karena belumpi bisa membaca, jangan dikasih naik kelas”.
Therefore, we hope that future leaders will pay more attention to the quality of our education. In our opinion, this is very important because it involves the future of the nation and the fate of the nation's future is in their hands. So, where is the problem behind all this? Through a fairly long discussion process, we managed to try to answer this question. One factor that is quite interesting to discuss is parenting. "Parenting is the process of raising children, which is usually done by their parents/guardians", Khairally (2023). We assume that the lack of education at home is a factor in why children cannot read and/or write due to the lack of teachings from their parents from an early age. But to overcome this problem is very difficult. Because the daily activities of parents are not only caring for children, but they also have to take care of themselves and also work to support their children. Kim (2021) also said "Daily pressures such as preparing children for school, working from home, or doing additional tasks, can make the role of a parent more difficult". Therefore, we turn to another factor, namely teachers. As we know, teachers are jobs that teach knowledge to children in their schools. They are also the ones who teach children how to read and write in kindergarten. And start counting when they first enter elementary school, Caesaria (2023). However, the teaching profession in Indonesia is often considered trivial. Their salaries are also very small when compared to other professions. According to Oktyandito (2024), "Teachers who have Group I are usually new teachers who have graduated from the Teacher Professional Education (PPG) or are bachelors of education. Quoting Government Regulation Number 5 of 2024 concerning Civil Servant Salary Regulations, the salary of a Group I PNS teacher is IDR 1,685,700 to IDR 2,901,400 per month". Seeing that small number certainly makes me personally not want to be a teacher in Indonesia and prefer another profession. Teachers oftentimes take side jobs to cover their needs. So no wonder, if teachers at school are not focused when teaching and assessing their students. So those who are not competent are still given permission to continue their learning at the next level (Moving up a class), even though the student cannot read and/or write. However, what if there are no more students who want to become teachers because of the low salary?. What will the future of this nation be like without them? (the teachers). Therefore, we hope that teacher salaries will be increased to the point of being "adequate" as teaching staff in Indonesia. With the increase in teacher salaries, students will be interested in making the teaching profession their option when choosing a major at university. Although it can hurt the country's asset, but at least we can also raise the standard of teacher quality in Indonesia by raising the standard of quality of Teacher Professional Education (PPG). So the tests that will be given to prospective teachers will be more difficult and strict. This is done to improve the quality of teaching methods for prospective teachers, and to take the teaching profession seriously.
So, the solution that I can offer is to raise the standard of teacher quality by making the teaching profession a profession that is worth considering when choosing a major at university, and also tightening the screening of prospective teachers during the Teacher Procession Education (PPG) in order to produce more qualified teachers for this nation.Completing health facilities in remote areas
Isu fasilitas kesehatan di kalangan masyarakat Indonesia telah menjadi sebuah tantangan yang signifikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Keterbatasan akses ke layanan kesehatan yang layak tidak hanya mempengaruhi kesehatan individu, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan solusi komprehensif yang melibatkan pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat dalam upayanya meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah-daerah tersebut. Isu fasilitas kesehatan di daerah terpencil merupakan salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh calon kepala daerah. Dalam konteks pemerataan pelayanan kesehatan, daerah-daerah terpencil sering kali terpinggirkan, contohnya di daerah saya yang berada di bagian Barat Tana Toraja seringkali disebut sebagai daerah yang dianak tirikan, sehingga akses terhadap layanan kesehatan menjadi terbatas. Prioritas untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil sangat penting agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak dan setara. Salah satu alasan utama mengapa isu ini perlu mendapat perhatian adalah tingginya angka kematian akibat penyakit yang seharusnya dapat dicegah atau diobati. Banyak masyarakat di daerah terpencil yang harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pengobatan, sering kali juga menghadapi kendala infrastruktur yang buruk seperti longsor yang tidak ditangani segera, sudah banyak contoh kasus di daerah saya yang sangat memprihatinkan namun tidak dihiraukan oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu seorang ibu yang sudah waktunya untuk melahirkan harus ditandu ke pusat daerah karena minimnya fasilitas kesehatan di daerah kami, melalui jalanan yang tidak layak masyarakat dan tim medis daerah berupaya untuk menyelamatkan bayi dari ibu hamil tersebut namun naas bayi nya tidak selamat, ibu hamil itu melahirkan di pinggir jalan dengan teduhan pohon, di medan jalanan yang curam dan berkerikil. Ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses kesehatan. Calon kepala daerah harus memahami bahwa pembangunan fasilitas kesehatan bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas layanan dan sumber daya manusia. Pelatihan tenaga medis lokal sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga mendapatkan layanan yang berkualitas. Dengan demikian, calon kepala daerah harus berkomitmen untuk mendukung program pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga medis di daerah terpencil. Calon kepala daerah perlu mendorong penggunaan teknologi dan akses internet dalam pelayanan kesehatan. Seperti yang dijanjikan ketika masa-masa kampanye, misalnya di daerah saya setiap masa kampanye selalu dijanjikan pembangunan tower tapi hingga saat ini masyarakat belum bisa mengakses hal yang dijanjikan tersebut. Telemedicen, juga dapat menjadi solusi efektif untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan. Dengan memanfaatkan teknologi, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Ini dapat mengurangi beban bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan segala tantangan yang ada, calon kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, mendapatkan hak mereka atas kesehatan. Prioritas pada pengembangan fasilitas kesehatan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam upaya ini, komitmen yang kuat dan visi yang jelas dari calon kepala daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.
The issue of healthcare facilities among Indonesians has become a significant challenge, especially in remote areas. Limited access to proper healthcare not only affects the health of individuals, but also has far-reaching social and economic impacts. Therefore, it is important to prioritize comprehensive solutions that involve the government, health organizations, and communities in their efforts to improve health facilities in these areas. The issue of health facilities in remote areas is one of the main challenges that regional head candidates must face. In the context of equitable distribution of health services, remote areas are often marginalized, for example in my area in the western part of Tana Toraja, which is often referred to as a neglected area, resulting in limited access to health services. Prioritizing the improvement of health facilities in remote areas is essential so that people can receive proper and equal services. One of the main reasons why this issue needs attention is the high mortality rate from diseases that could have been prevented or treated. Many people in remote areas have to travel long distances to get treatment, often also facing poor infrastructure constraints such as landslides that are not addressed immediately, there have been many examples of cases in my area that are very concerning but ignored by the local government, one of which is a mother who was due to give birth had to be carried to the regional center due to the lack of health facilities in our area, through unfit roads the community and the regional medical team tried to save the baby of the pregnant woman but unfortunately the baby did not survive, the pregnant woman gave birth on the side of the road in the shade of a tree, on a steep and gravel road terrain. This creates a significant gap between people in urban and rural areas in terms of access to healthcare. Regional head candidates must understand that health facility development is not just about physical development, but also includes improving the quality of services and human resources.
Training local medical personnel is essential to ensure that the community not only gets access, but also gets quality services.
As such, regional head candidates should commit to supporting training and professional development programs for medical personnel in remote areas. Regional head candidates need to encourage the use of technology and internet access in health services. For example, in my area, during the campaign period, the construction of a tower was promised, but until now the community has not been able to access the promised thing. Telemedicine can also be an effective solution to reach people who are far from health facilities. By utilizing technology, patients can consult with doctors without having to travel far. This can reduce the burden on the community and improve the quality of health services. With all the challenges, regional head candidates have a moral and social responsibility to ensure that every citizen, including those living in remote areas, get their right to health. Prioritizing the development of health facilities will not only improve the quality of life of the community, but also contribute to the overall development of the region. In this endeavor, a strong commitment and clear vision from regional head candidates are necessary to realize an inclusive and sustainable health system.Expensive Education and Decommercialization: Quality decreases and is shackled
Pendidikan Mahal dan Dekomersialisasi: Mutu Menurun dan Membelenggu
Pendidikan memegang peranan sentral dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pentingnya pendidikan terletak pada kemampuannya untuk membekali setiap orang dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup, baik di tingkat pribadi maupun kolektif. Pendidikan yang baik membantu menciptakan generasi yang lebih kritis,inovatif, dan adaptif terhadap perubahan global. Secara sosial, pendidkan juga berperan sebagai alat utama untuk mengurangi ketimpangan. Dengan akses pendidikan yang merata, semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, memiliki peluang yang sama untuk sukses. Pendidkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi suatu negara, kerena tenaga kerja yang terdidik lebih produktif, kreatif, dan mampu berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi.
Ededeeh tapi di tulisan ji ituu, yang terjadi di lapangan beda sekali kodong, pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap anak kini semakin jauh dari jangkauan, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan. Fenomena komersialisasi pendidikan, yang melahirkan biaya pendidikan mahal, telah memperburuk kondisi ini, Jadi yang kaya-kaya a’ ji bisa sekolah di sekolah bagus, sedangkan anak-anak yang kurang mampu sekolah di tempat yang tidak memadai, dengan pemikiran ‘’yang peting sekolah’’. Nda tau ada ji kah ilmu didapat atau tidak, tapi kualitas sekolah juga harus ditingkatkan dan tidak di beda-bedakan. Kondisii komersialisasi pendidikan yang telah memperburuk kondisi seperti ini. Di kota Makassar, angka anak putus sekolah (APS) semakin mencerminkan ketidakadilan ini. Pada tahun 2023, Dinas Pendidikan Kota Makassar mencatat sebanyak 2.240 anak putus sekolah jenjang SD dan 1.055 di jenjang SMP. Angka-angka ini mejadi bukti nyata bahwa biaya tinggi dalam pendidikan berkontribusi dalam peningkatan angka APS
Selain itu, kelompok rentan seperti anak jalanan di Kota Makassar menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Bukan hanya biaya pendidikan yang mahal, tetapi juga faktor ketidakstabilan hidup, kurangnya dukungan keluarga, dan kemiskinan menjadi penghalang utama bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sistem pendidikan yang semakin dikomersialisasi ini tampaknya tidak member solusi bagi kelompok-kelompok marginal. Alih-alih menghentaskan kemiskinan melalui pendidikan, mereka justru semakin terjebak dalam siklus kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk mendirikan pusat-pusat belajar di berbagai wilayah, terutama di lingkungan rentan. Pusat ini tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada anak-anak kurang mampu atau anak jalanan, atau dengan menyediakan beasiswa penuh bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.dengan pemerintah bisa menjalin kemitraan dengan sekolah swasta dan lembaga nonprofit. NGO dan lembaga yang berpusat untuk kesejahteraan sosial.
Krisis ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pemangku kepentingan. Biaya pendidikan yang tinggi serta komersialisasi sektor pendidikan hanya akan memperlebar kesenjangan sosial, dan semakin banyak anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar. Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang memihak pada kelompok rentan, menyediakan pendidikan gratis atau bersubsidi bagi mereka yang tidak mampu, dan memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.Expensive Education and Decommercialization: Declining Quality and Shackling
Education plays a central role in the lives of individuals and societies. The importance of education lies in its ability to equip everyone with the knowledge, skills, and values needed to face life's challenges, both at the personal and collective levels. Good education helps create a generation that is more critical, innovative, and adaptive to global change. Socially, education also plays a major role as a tool to reduce inequality. With equal access to education, everyone, regardless of socio-economic background, has an equal opportunity to succeed. Education not only improves the quality of life of individuals, but also strengthens the economic foundation of a country, because an educated workforce is more productive, creative, and able to contribute significantly to economic growth. Ededeeh but in that article, what happens in the field is very different, education which should be a basic right for every child is now increasingly out of reach, especially for those who are in vulnerable conditions. The phenomenon of commercialization of education, which has given rise to expensive education costs, has worsened this condition, so the rich can go to good schools, while underprivileged children go to inadequate places, with the mindset that "the important thing is school". I don't know if knowledge is obtained or not, but the quality of schools must also be improved and not discriminated against. The condition of commercialization of education has worsened this condition. In the city of Makassar, the number of children dropping out of school (APS) increasingly reflects this injustice. In 2023, the Makassar City Education Office recorded that 2,240 children dropped out of elementary school and 1,055 at junior high school. These figures are clear evidence that high costs in education contribute to increasing APS rates. In addition, vulnerable groups such as street children in Makassar City face increasingly complex challenges. Not only are education costs expensive, but also factors of life instability, lack of family support, and poverty are the main barriers for them to get a decent education. This increasingly commercialized education system does not seem to provide a solution for marginalized groups. Instead of eradicating poverty through education, they are actually increasingly trapped in a cycle of poverty and limited access to quality education. By involving collaboration between the government, community and private sector to establish learning centers in various areas, especially in vulnerable environments. This center does not only focus on formal education, but also provides social and psychological support to underprivileged children or street children, or by providing full scholarships for children from underprivileged families. with the government can establish partnerships with private schools and non-profit institutions. NGOs and institutions that focus on social welfare.
This crisis must be a serious concern for the government and stakeholders. High education costs and the commercialization of the education sector will only widen the social gap, and more children will lose the opportunity to learn. The government needs to come up with policies that favor vulnerable groups, provide free or subsidized education for those who cannot afford it, and ensure that education is accessible to all levels of society without discrimination.The Good infrastructure for the prosperous peopleLorina Courtney Faijer (4523023017) Bosowa University
Infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas yang sangat di perlukan oleh masyarakat dan dapat di pergunakan baik itu fisik maupun non fisik, umumnya kata infrastruktur merujuk pada pembangunan fisik untuk fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, sekolah dan untuk non fisik berupa sistem pendidikan, sistem pemerintahannya, sistem hukum dan masih banyak lagi.
Menurut seorang ekonom terkemuka asal Amerika Serikat yang dikenal luas sebab kontribusinya pada bidang ekonomi makro yaitu N Gregory Mankiw berpendapat bahwa dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan sebuah wujud modal publik atau public capital yang terdiri dari jembatan, jalanan umum, sistem saluran pembuangan, dan lainnya sebagai salah satu investasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Infrastruktur sangatlah penting bagi suatu daerah karena dapat memberikan dampak peningkatan terhadap ekonomi di daerah tersebut serta mewujudkan pemenuhan hak dasar masyarakatnya seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan dan kesehatan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa masih ada di beberapa daerah-daerah kecil sebagian besar yang menjadi keresahan bagi para warga sekitar ialah masalah infrastruktur utamanya dibagian akses jalan dan air bersih.
Tidak sedikit dari beberapa daerah-daerah terpencil yang bisa dikatakan merupakan bagian yang masih memiliki infrastruktur yang minim dan kurang memadai seperti sulitnya akses jalan di daerah tersebut. Misalnya di daerah Jl. Manggarupi dibagian belakang Jl. Letnan Jenderal Hertasning, Makassar akses jalan di daerah tersebut masih berupa kerikil dan bukan aspal hal ini dapat membahayakan bagi pengendara melintasi jalan tersebut, serta beberapa daerah di Makassar yang padat penduduk masih sering mengalami masalah kesulitan air bersih karena salah satu faktornya ialah infrastruktur air yang masih kurang memadai, contoh ya di daerah Tallo, Birangkanaya, Tamalanrea, Manggala, Pampang, dan sebagainya.
Sebagai calon kepala daerah sangat penting untuk memperhatikan infrastruktur daerahnya karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai cenderung dapat menarik investor untuk melakukan investasi di daerah tersebut serta dapat meminimalisir adanya ketimpangan antar daerah yang tidak merata, utamanya pada akses jalan dan air bersih karena memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dengan memperbaiki akses jalan serta akses air bersih dapat menunjukkan pada masyarakat jika calon kepala daerah mereka memiliki kepedulian terhadap dasar kebutuhan masyarakat.
Akses jalan dan akses air bersih merupakan pondasi yang sangat penting jika keduanya bermasalah maka perkembangan daerah pun terhambat serta masyarakatnya pun tidak sejahtera, upaya atau solusi yang harus dilakukan sebagai kepala daerah nanti jika terpilih solusi untuk akses jalan ialah, harus melakukan alokasi anggaran untuk dana pembangunan jalan serta pemeliharaan infrastruktur secara berkala dan memadai, memanfaat teknologi modern dalam konstruksi untuk efisiensi waktu serta memberikan kualitas yang terbaik pada masyarakat, dan memberikan pelatihan tenaga kerja serta edukasi terhadap masyarakat lokal agar dapat memelihara fasilitas infrastruktur akses jalan dengan baik, dan solusi untuk akses air bersih ialah, pembangunan sumur bor yang merata agar setiap masyarakat lokal mendapat akses air bersih serta memiliki pengolahan sistem air yang baik agar kualitas air yang diterima dapat memenuhi standar kesehatan.Infrastructure is the facilities that are needed by the community and can be used both physically and non-physically, generally the word infrastructure refers to physical development for public facilities such as roads, bridges, schools and for non-physical in the form of education systems, government systems, legal systems and many more.
According to a leading economist from the United States who is widely recognised for his contributions to the field of macroeconomics, N Gregory Mankiw argues that in economics infrastructure is a form of public capital or public capital consisting of bridges, public roads, sewer systems, and others as one of the investments made by the government.
Infrastructure is very important for a region because it can have an impact on improving the economy in the area and realising the fulfilment of the basic rights of its people such as food, clothing, shelter, security, education and health. However, that there are still some small areas that are mostly a concern for local residents i have a problem of infrastructure, especially in the access to roads and clean water.
Not a few of the remote areas that can be said to be a part that still has not inadequate infrastructure such as the difficulty of road access in the area. For example, in the area of Jl. Manggarupi at the back of Jl. Letnan Jenderal Hertasning, Makassar, the road access in the area is still gravel and not asphalt, which can be dangerous for vehicle crossing the road, and some areas in Makassar that have many populated still often experience problems with clean water because one of the factors is the inadequate water infrastructure, for example in Tallo, Birangkanaya, Tamalanrea, Manggala, Pampang, and so on.
As a candidate for regional head it is very important to pay attention to the infrastructure of the region because it has a direct impact on the welfare of the community and the progress of the region, regions that have adequate infrastructure tend to be able to attract investors to invest in the area and can minimise inequality between regions that are uneven, especially on road access and clean water because it has a direct impact on the community by improving road access and access to clean water can show the community if their regional head candidates have concern for the basic needs of the community.
Access to roads and access to clean water is a very important foundation if both are problematic then the development of the region is hampered and the people are not prosperous, the efforts or solutions that must be made as regional heads later if elected, the solution to road access is, must make budget allocations for road construction funds and regular and adequate infrastructure maintenance, utilising modern technology in construction for time efficiency and providing the best quality to the community, and providing labour training and education to local communities so that they can properly maintain road access infrastructure facilities, and the solution for clean water access is the construction of boreholes that are evenly distributed so that every local community has access to clean water and has a good water system treatment so that the quality of water received can meet health standards.The Good infrastructure for the prosperous people Lorina Courtney Faijer (4523023017) Universitas Bosowa
Infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas yang sangat di perlukan oleh masyarakat dan dapat di pergunakan baik itu fisik maupun non fisik, umumnya kata infrastruktur merujuk pada pembangunan fisik untuk fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, sekolah dan untuk non fisik berupa sistem pendidikan, sistem pemerintahannya, sistem hukum dan masih banyak lagi.
Menurut seorang ekonom terkemuka asal Amerika Serikat yang dikenal luas sebab kontribusinya pada bidang ekonomi makro yaitu N Gregory Mankiw berpendapat bahwa dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan sebuah wujud modal publik atau public capital yang terdiri dari jembatan, jalanan umum, sistem saluran pembuangan, dan lainnya sebagai salah satu investasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Infrastruktur sangatlah penting bagi suatu daerah karena dapat memberikan dampak peningkatan terhadap ekonomi di daerah tersebut serta mewujudkan pemenuhan hak dasar masyarakatnya seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan dan kesehatan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa masih ada di beberapa daerah-daerah kecil sebagian besar yang menjadi keresahan bagi para warga sekitar ialah masalah infrastruktur utamanya dibagian akses jalan dan air bersih.
Tidak sedikit dari beberapa daerah-daerah terpencil yang bisa dikatakan merupakan bagian yang masih memiliki infrastruktur yang minim dan kurang memadai seperti sulitnya akses jalan di daerah tersebut. Misalnya di daerah Jl. Manggarupi dibagian belakang Jl. Letnan Jenderal Hertasning, Makassar akses jalan di daerah tersebut masih berupa kerikil dan bukan aspal hal ini dapat membahayakan bagi pengendara melintasi jalan tersebut, serta beberapa daerah di Makassar yang padat penduduk masih sering mengalami masalah kesulitan air bersih karena salah satu faktornya ialah infrastruktur air yang masih kurang memadai, contoh ya di daerah Tallo, Birangkanaya, Tamalanrea, Manggala, Pampang, dan sebagainya.
Sebagai calon kepala daerah sangat penting untuk memperhatikan infrastruktur daerahnya karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai cenderung dapat menarik investor untuk melakukan investasi di daerah tersebut serta dapat meminimalisir adanya ketimpangan antar daerah yang tidak merata, utamanya pada akses jalan dan air bersih karena memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dengan memperbaiki akses jalan serta akses air bersih dapat menunjukkan pada masyarakat jika calon kepala daerah mereka memiliki kepedulian terhadap dasar kebutuhan masyarakat.
Akses jalan dan akses air bersih merupakan pondasi yang sangat penting jika keduanya bermasalah maka perkembangan daerah pun terhambat serta masyarakatnya pun tidak sejahtera, upaya atau solusi yang harus dilakukan sebagai kepala daerah nanti jika terpilih solusi untuk akses jalan ialah, harus melakukan alokasi anggaran untuk dana pembangunan jalan serta pemeliharaan infrastruktur secara berkala dan memadai, memanfaat teknologi modern dalam konstruksi untuk efisiensi waktu serta memberikan kualitas yang terbaik pada masyarakat, dan memberikan pelatihan tenaga kerja serta edukasi terhadap masyarakat lokal agar dapat memelihara fasilitas infrastruktur akses jalan dengan baik, dan solusi untuk akses air bersih ialah, pembangunan sumur bor yang merata agar setiap masyarakat lokal mendapat akses air bersih serta memiliki pengolahan sistem air yang baik agar kualitas air yang diterima dapat memenuhi standar kesehatan.Infrastructure is the facilities that are needed by the community and can be used both physically and non-physically, generally the word infrastructure refers to physical development for public facilities such as roads, bridges, schools and for non-physical in the form of education systems, government systems, legal systems and many more.
According to a leading economist from the United States who is widely recognised for his contributions to the field of macroeconomics, N Gregory Mankiw argues that in economics infrastructure is a form of public capital or public capital consisting of bridges, public roads, sewer systems, and others as one of the investments made by the government.
Infrastructure is very important for a region because it can have an impact on improving the economy in the area and realising the fulfilment of the basic rights of its people such as food, clothing, shelter, security, education and health. However, that there are still some small areas that are mostly a concern for local residents i have a problem of infrastructure, especially in the access to roads and clean water.
Not a few of the remote areas that can be said to be a part that still has not inadequate infrastructure such as the difficulty of road access in the area. For example, in the area of Jl. Manggarupi at the back of Jl. Letnan Jenderal Hertasning, Makassar, the road access in the area is still gravel and not asphalt, which can be dangerous for vehicle crossing the road, and some areas in Makassar that have many populated still often experience problems with clean water because one of the factors is the inadequate water infrastructure, for example in Tallo, Birangkanaya, Tamalanrea, Manggala, Pampang, and so on.
As a candidate for regional head it is very important to pay attention to the infrastructure of the region because it has a direct impact on the welfare of the community and the progress of the region, regions that have adequate infrastructure tend to be able to attract investors to invest in the area and can minimise inequality between regions that are uneven, especially on road access and clean water because it has a direct impact on the community by improving road access and access to clean water can show the community if their regional head candidates have concern for the basic needs of the community.
Access to roads and access to clean water is a very important foundation if both are problematic then the development of the region is hampered and the people are not prosperous, the efforts or solutions that must be made as regional heads later if elected, the solution to road access is, must make budget allocations for road construction funds and regular and adequate infrastructure maintenance, utilising modern technology in construction for time efficiency and providing the best quality to the community, and providing labour training and education to local communities so that they can properly maintain road access infrastructure facilities, and the solution for clean water access is the construction of boreholes that are evenly distributed so that every local community has access to clean water and has a good water system treatment so that the quality of water received can meet health standards.Don't let the earth cry because of our trash
Masalah sampah negara berkembang seperti di Indonesia adalah persoalan yang hampir tidak pernah selesai, hal ini toh terjadi kerena tidak na ditangani dengan benar oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dimana sampah hanya dikumpulkan menjadi satu kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir, akan tetapi sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, kelestarian lingkungan, serta kehidupan satwa liar yang terjebak atau terpapar bahan berbahaya dari tumpukan sampah itu sendiri. Selain itu, sampah yang tidak dikelolah dengan baik akan merusak ekosistem dan mengancam keberagaman hayati dengan mencemari habitat alami. Sampah plastik, misalnya, menyumbang sebagian besar pencemaran laut, karena bahan ini sulit terurai dan sering kali berakhir di lautan, yang pada akhirnya akan mengancam kehidupan laut dan merusak ekosistem maritim. Pada tahun 2022 laut Indonesia tercemar 389 ribu ton sampah plastik dan pada tahun 2017 limbahh plastik dilautan dimakan hewan dan telah membunuh 1 juta burung laut serta 100 ribu mamalia laut.
Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dengan luas wilayah 1.811.570 Km persegi dan menurut survei worldometers jumlah penduduknya mencapai 273.523.615 jiwa sehingga jika dihitung setiap 1 Km persegi diisi oleh 151 penduduk. Hal ini juga sejalan dengan sampah yang dihasilakan. Dari data weste4change pada tahun 2021 Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 Ton setiap harinya, akan tetapi dari banyaknya sampah ini hanya 7,5% saja yang mampu di daur ulang dan dijadikan kompos sedangkan sisanya sebanyak 10% sampah di timbun, 5% sampah di bakar, dan sisanya terakumulasi di TPA. Timbunan sampah yang menggunung ini selain menimbulkan pencemaran lingkungan menambah produksi gas metanah dari sampah. Sebagai contoh kasus ledakan gas metanah di gunungan sampah di TPA Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat pada tahun 2005 silam yang telah memicu terjadi longsor di kampung Cilimus dan Mojong. Dimana ledakan gas metanah itu juga mengakibatkan 157 orang meninggal yang pada umumnya mereka adalah warga sekitar yang berprofesi sebagai pemulung. Contoh kasus ini sekali lagi menunjukan betapa seriusnya permasalahan sampah yang harus segera ditangani dan diselesaikan dengan cara memperhatikan bagaimana seharusnya tatakelolah sampah semestinya harus dilakukan. Proses pengelolan sampah tidak hanya tentang reduce, reuse, dan recycle, tetapi ada berbagai aspek yang jauh lebih penting yang harus di perhatikan, seperti soal aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sosial budaya, dan aspek teknologi dimana semuanya harus dikerjakn secara beriringan.
Permasalahan mengenai sampah adalah masalah nasional, sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara komperhensif. Pemecahan masalah mengenai pengelolaan sampah memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, produsen produk atau dunia usaha sampai pada masyarakat umum. Lima aspek pengelolaan sampah yang belum efektif di Indonesia harus segera dipercepat perlaksanaannya agar peristiwa di TPA Leuwigajah tidak terulang kembali, harapannya Indonesia bisa memiliki khualitas pengelolaan sampah yang baik walaupun hal ini tidak akan terwujud dalam waktu yang singkat, dimana perlu konsistensi dan kesadaran bersama bahwa pengelolaan sampah harus menjadi prioritas karena kebersihan adalah investasi bagi keberlanjutan kehidupan dimasa depan.The waste problem in developing countries like Indonesia is a problem that is almost never resolved, this happens because it is not handled properly by all parties, both the government and society. Where the waste is only collected together and then ends up at the final disposal site, however, the rubbish that piles up at the final disposal site has a negative impact on human health, environmental sustainability, as well as wildlife that is trapped or exposed to dangerous materials from the pile of rubbish itself. Apart from that, waste that is not managed properly will damage ecosystems and threaten biodiversity by polluting natural habitats. Plastic waste, for example, accounts for the majority of marine pollution, because this material is difficult to decompose and often ends up in the ocean, ultimately threatening marine life and damaging maritime ecosystems. In 2022, Indonesia's seas will be polluted by 389 thousand tons of plastic waste and in 2017 plastic waste in the ocean will be eaten by animals and will kill 1 million seabirds and 100 thousand marine mammals.
Indonesia is the fourth largest country in the world with an area of 1,811,570 square kilometers and according to the Worldometers survey, the population reaches 273,523,615 people, so that if you calculate every 1 square kilometer, there are 151 residents. This is also in line with the waste produced. From weste4change data in 2021, Indonesia produces 175,000 tons of waste every day, however, of this amount of waste, only 7.5% can be recycled and made into compost, while the remaining 10% of waste is landfilled, 5% of waste is burned. and the rest accumulates in landfill. Apart from causing environmental pollution, the mounting piles of rubbish also increase the production of methane gas from the rubbish. For example, the case of a methane gas explosion in a mountain of rubbish at the Leuwigajah TPA, Cimahi, West Java in 2005 which triggered landslides in the villages of Cilimus and Mojong. The methane gas explosion also resulted in the deaths of 157 people, most of whom were local residents who worked as scavengers. This case example once again shows how serious the waste problem is, which must be immediately addressed and resolved by paying attention to how waste management should be carried out. The waste management process is not only about reduce, reuse and recycle, but there are various much more important aspects that must be paid attention to, such as legal aspects, institutional aspects, funding aspects, socio-cultural aspects and technological aspects, all of which must be worked on simultaneously. .
The problem of waste is a national problem, so its management must be carried out comprehensively. Solving problems regarding waste management requires cooperation from various parties, from the government, product manufacturers or the business world to the general public. Five aspects of waste management that have not been effective in Indonesia must be immediately accelerated so that the incident at the Leuwigajah TPA does not happen again. It is hoped that Indonesia can have good quality waste management, although this will not be realized in a short time, where consistency and mutual awareness are needed that management Waste must be a priority because cleanliness is an investment for the sustainability of life in the future."Towards a Prosperous Makassar: Innovation and Collaboration in Overcoming Poverty"
Makassar memiliki potensi besar untuk menjadi kota yang lebih baik. Namun, masalah kemiskinan masih menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan tersebut. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat miskin, tetapi bisa juga menghambat pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di makassar seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, terbatasnya lapangan kerja, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan, serta bencana alam. Pemerintah kota Makassar telah melakukan program untuk mengatasi kemiskinan tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengentasan kemiskinan. Tantangan yang masih ada sampai sekarang yaitu data kemiskinan yang tidak akurat, Koordinasi antar lembaga, dan Perubahan kondisi sosial ekonomi. Dari program yang telah di lakukan pemerintah ada keberhasilan dan kekurangan. Keberhasilan beberapa program seperti PKH, KIP, dan KIS telah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan kekurangan Data kemiskinan yang tidak akurat seringkali menyebabkan program tidak tepat sasaran. Contoh kasus PKH telah berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga miskin di Makassar. Namun, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa bantuan yang diterima benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, seperti membeli buku atau perlengkapan sekolah,ada juga pembinaan UMKM di Makassar telah berhasil meningkatkan pendapatan beberapa kelompok masyarakat, terutama perempuan. Namun, tidak semua UMKM yang dibina dapat bertahan dalam jangka panjang, dan Makassar Bersih telah berhasil meningkatkan kebersihan kota, namun belum sepenuhnya berdampak pada pengurangan angka kemiskinan. Solusinya bisa saja dalam bentuk peningkatan bantuan sosial dan stabilitas harga pangan itu termasuk solusi jangka pendek. Solusi buat jangka panjang itu ada reformasi birokrasi Memperbaiki sistem birokrasi agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pengembangan ekonomi berkelanjutan Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Bisa juga melakukan Kerjasama Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dengan Membentuk kemitraan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien atau Kemitraan dengan Dunia Usaha dengan Membangun kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai contoh salah satu kota yang tingkat kemiskinannya rendah itu di sulawesi utara Manado dikarenakan di manado menjadi pusat ekonomi dan perdagangan. dan Sektor pariwisata juga cukup berkembang di beberapa daerah. Dari banyak nya kasus yang ada di kota Makassar tentang kemiskinan Maka dari itu diharapkan kepada calon kepala daerah kota makassar harus meningkatkan program pengentasan kemiskinan yang ada, agar tingkat kemiskinan yang ada di kota makassar berkurang dan dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, kita yakin Makassar dapat menjadi kota yang lebih sejahtera dan inklusif
Makassar has great potential to become a better city. However, poverty is still a major obstacle in achieving this goal. This condition not only affects the quality of life of the poor, but can also hinder the overall economic growth of the city. Many factors cause high poverty rates in Makassar, such as rapid population growth, limited employment opportunities, lack of access to education and health, and natural disasters. The Makassar city government has implemented programs to overcome poverty, but there are still many challenges to be faced in poverty alleviation. The challenges that still exist today are inaccurate poverty data, coordination between institutions, and changes in socio-economic conditions. From the programs that have been carried out by the government, there are successes and shortcomings. The success of several programs such as PKH, KIP, and KIS have succeeded in reducing poverty rates significantly and the shortcomings of inaccurate poverty data often cause programs to be off-target. For example, PKH has succeeded in increasing the school participation rate of children from poor families in Makassar. However, there are still challenges in ensuring that the assistance received is actually used to meet the needs of children, such as buying books or school supplies, there is also the development of MSMEs in Makassar has succeeded in increasing the income of several community groups, especially women. However, not all MSMEs that are developed can survive in the long term, and Clean Makassar has succeeded in improving the cleanliness of the city, but has not fully impacted the reduction of poverty rates. The solution could be in the form of increasing social assistance and food price stability, which are short-term solutions. The long-term solution is bureaucratic reform Improving the bureaucratic system to be more efficient and responsive to the needs of the community and sustainable economic development Encouraging inclusive and sustainable economic growth, Reducing dependence on limited natural resources. It can also carry out Government, Private, and Community Cooperation by Forming partnerships to manage resources effectively and efficiently or Partnerships with the Business World by Building partnerships with the business world to create new jobs. For example, one of the cities with a low poverty rate is in North Sulawesi, Manado, because Manado is the center of the economy and trade. and the tourism sector is also quite developed in several areas. From the many cases in the city of Makassar regarding poverty, it is hoped that the prospective regional head of Makassar city must improve the existing poverty alleviation program, so that the level of poverty in the city of Makassar is reduced and with good cooperation between the government, private sector, and the community, we are sure that Makassar can become a more prosperous and inclusive city.
We Need Real Change
Menjelang akan dilaksanakannya pilkada tahun 2024, tentu teman-teman pemuda harus berhasil dalam memilih calon Kepala Daerah.Sebab tidak jarang kita menemukan bahwa kita memilih seseorang karena prefensi politik, karena adanya hubungan keluarga, atau pertemanan dan sebagainya. Pernahkah teman-teman pemuda terpikirkan bahwa kesalahan kita dalam memilih Kepala Daerah dapat berdampak pada tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah, hal tersebut tentu disebabkan oleh rendahnya kinerja pemerintah.
Oleh karena itu teman-teman pemudaku ayo kita mulai berpendapat, dan mulai menyampaikan aspirasi/gagasan/ide mengenai isu sosial yang terjadi di daerah kalian. Karena, saya, dan kalian merupakan agen perubah bangsa, jadi sangat penting bagi kita dalam memilih Kepala Daerah yang kompeten, berintegritas dan mampu mengelola pemerintahan yang baik, sehingga pembangunan dan kesejahteraan rakyat itu dapat tercapai dengan baik jadi, bukan hanya semata-mata kepentingan partai politik yang mengusung. Saya pemuda, saya yang akan berpartisipasi dalam menentukan nasib bangsa di masa depan, dengan hal itu saya beropini bahwa isu yang harus menjadi prioritas dari calon Kepala Daerah yaitu pertama, Infrastruktur dan Transportasi: adanya peningkatanjumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan menyebabkan kemacetan terutama di saat jam sibuk. Maka dari itu perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan sangat dibutuhkan di kota ini untuk mengatasi kemacetan, meningkatkan layanan transportasi umum yang efisien dan terjangkau, serta mendukung transportasi ramah lingkungan merupakan inovasi yang baru. Kedua, Masalah Sampah dan Lingkungan: penanganan sampah yang belum optimal yang terjadi hingga saat ini masih menyebabkan banyak masalah, seperti sampah yang menumpuk seperti sungai dan kanal, dan sampah yang menggunung di satu daerah menyebabkan lingkungan yang tidak sehat. Dibutuhkan peningkatan sistem pengoloahan sampah secara ramah lingkungan, dan juga mendorong usaha mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mengurangi polusi. Ketiga, Banjir: drainase yang tidak memadai, dan perkembangan kota yang pesat menyebabkan banyak lahan resapan air berubah menjadi kawasan pemukiman, jalan atau bangunan. hal ini tentu mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Maka dari itu di perlukan penanganan, perbaikan dan perluasan sistem drainase serta pengeolaan air yang lebih baik untuk mengatasi banjir. meningkatkan program resapan air juga akan membantu. Keempat, Kualitas Pelayanan Publik: pelayanan kesehatan yang tidak optimal dan Pelayanan Administrasi yang Lambat dan masih berbelit-belit.
Sebagai pemuda yang peduli dengan bangsa ini, saya akan terus bersuara dan belajar untuk memperbaiki sistem politik. Keberhasilan suatu bangsa ada pada kualitas pemudanya, jika bukan kita yang berpartisipasi lalu siapa lagi? jadi jangan salah pilih calon pemimpin karena kita membutuhkan perubahan yang nyata untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.“The Importance of Economic and Health Priorities in Regional Leadership”
Dalam pembangunan daerah, pemilihan kepala daerah merupakan momen terpenting yang dapat menentukan arah pengambilan kebijakan dan stabilitas kehidupan masyarakat. Ada dua isu yang sangat penting saat ini dan menjadi isu yang perlu di baahas menurut saya, yaitu ekonomi dan kesehatan. Keduanya tidak hanya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari, namun juga berkaitan erat dalam penciptaan ekosistem sosial dan ekonomi.Kepemimpinan yang efektif dan kuat di sektor kesehatan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap layanan kesehatan dengan menciptakan lapangan kerja, menarik investasi dan mendukung usaha kecil dan menengah.Penggunaan anggaran daerah yang efisien dan transparan penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Artinya menyisihkan dana untuk kesehatan.Undang-undang kesehatan yang baru membawa perubahan signifikan pada sistem kesehatan Indonesia. kepala daerah harus memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan benar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Keadaan darurat seperti pandemi beberapa tahun lalu dapat menguji ketahanan ekonomi dan kesehatan. kepemimpinan yang baik adalah kunci dari kedua aspek ini untuk mempersiapkan dan menyembuhkan.Kesehatan yang baik memungkinkan orang untuk bekerja dan berkontribusi pada perekonomian lokal, sementara perekonomian yang kuat menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk kesehatan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, pemimpin daerah harus berupaya menyeimbangkan prioritas ekonomi dan kesehatan guna mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Kepemimpinan yang kuat di sektor kesehatan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan mendukung usaha kecil. Penggunaan dana daerah yang benar dan transparan adalah kunci efektivitas proyek, termasuk pendidikan dan infrastruktur. Penerapan UU Kesehatan yang baru merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam krisis seperti pandemi, penting bagi pemimpin untuk fokus pada kesehatan dan keuangan agar pemulihan berhasil. Kesehatan yang baik mendukung produktivitas, namun perekonomian yang kuat mendanai layanan kesehatan. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup.
increasingly severe traffic jams and irregular spatial planning in the city of Makassar
Calon kepala daerah Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar untuk merumuskan kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan warganya serta mengatasi berbagai masalah yang telah lama dihadapi. Menurut saya, terdapat 2 isu penting yang perlu menjadi prioritas perhatian calon kepala daerah yang baru agar perencanaan dan pembangunan Makassar ke depan lebih tepat sasaran.
Isu pertama yang harus menjadi perhatian serius adalah kemacetan lalu lintas yang semakin parah, terutama di jalan-jalan utama seperti Jalan Urip Sumoharjo, Jalan AP Pettarani, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Kemacetan yang terjadi di kota makassar disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang terus bertambah setiap tahunnya sedangkan kapasitas jalan tidak berubah untuk menampung kendaraan yang ada, meningkatnya jumlah penduduk di makassar juga meningkatkan tuntutan kehidupan Masyarakat yang juga meningkatkan volume dan frekuensi kegiatan penduduk sehingga terjadinya ketidakseimbangan kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk, tingkat pengetahuan dan budaya berlalu lintas yang rendah Dimana banyak pengguna jalan yang tidak tertib dengan melawan arus dan juga parkir kendaraan di bahu dan badan jalan, transportasi public yang belum memadai, serta penataan kendaraan bermuatan berat yang kurang efektif. Salah satu solusi yang bisa diusulkan adalah perbaikan dan peningkatan transportasi publik, seperti bus rapid transit (BRT) atau pengembangan transportasi berbasis rel. Calon kepala daerah juga perlu mendorong kebijakan yang lebih tegas untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, misalnya melalui pembatasan jumlah kendaraan baru atau pengembangan sistem parkir berbayar yang efektif agar masalah parkir liar yang semakin marak di Kawasan komersial dapat tertangani. Selain itu, peningkatan kualitas trotoar dan jalur sepeda bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong warga agar lebih memilih berjalan kaki atau berspeda, juga meningkatkan persediaan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi prasarana-prasarana kegiatan baru. Isu kedua yang juga tidak kalah penting yaitu terhadap tata ruang kota Makassar yang semakin tidak teratur akibat pertumbuhan urbanisasi yang pesat. Banyak lahan hijau yang kini berubah fungsi menjadi perumahan atau pusat perbelanjaan tanpa perencanaan matang, sehingga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, seperti berkurangnya area resapan air dan meningkatnya polusi udara. Calon kepala daerah harus memiliki kebijakan tata ruang yang berkelanjutan, dengan memperbanyak ruang terbuka hijau dan mengontrol perizinan pembangunan secara ketat agar keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan tetap terjaga.
Secara keseluruhan, dua isu utama ini harus menjadi fokus utama calon kepala daerah dalam membangun Kota Makassar yang lebih maju dan sejahtera. Penanganan dan pengurangan kemacetan, pengembangan transportasi publik yang efisien, serta perencanaan tata ruang yang lebih terintegrasinadalah langkah awal yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan visi yang jelas dan tindakan yang nyata, Makassar bisa berkembang menjadi kota yang lebih modern, namun tetap memperhatikan kesejahteraan warganya dan menjaga kelestarian lingkungannya.The regional head candidates of Makassar City have a big responsibility to formulate policies that can answer the needs of their citizens and overcome various problems that have long been faced. In my opinion, there are 2 important issues that need to be a priority for the new regional head candidates so that the planning and development of Makassar in the future are more targeted. The first issue that must be a serious concern is the increasingly severe traffic congestion, especially on main roads such as Jalan Urip Sumoharjo, Jalan AP Pettarani, and Jalan Perintis Kemerdekaan. The congestion that occurs in the city of Makassar is caused by the increasing number of private vehicles which continues to increase every year while the road capacity does not change to accommodate existing vehicles, the increasing population in Makassar also increases the demands of community life which also increases the volume and frequency of population activities so that there is an imbalance in road needs with population density, low levels of knowledge and traffic culture Where many road users are not orderly by going against the flow and also parking vehicles on the shoulder and body of the road, inadequate public transportation, and ineffective arrangement of heavy tonnage vehicles. One solution that can be proposed is the improvement and enhancement of public transportation, such as bus rapid transit (BRT) or the development of rail-based transportation. Prospective regional heads also need to encourage stricter policies to reduce the use of private vehicles, for example by limiting the number of new vehicles or developing an effective paid parking system so that the increasingly rampant illegal parking problem in commercial areas can be handled. In addition, improving the quality of sidewalks and bicycle lanes can be one way to encourage residents to choose to walk or cycle, as well as increasing the supply of space that can be used to accommodate new activity infrastructure.
The second issue that is no less important is the increasingly irregular spatial planning of Makassar City due to rapid urbanization. Many green areas have now been converted into housing or shopping centers without careful planning, resulting in a decline in environmental quality, such as reduced water catchment areas and increased air pollution. Prospective regional heads must have a sustainable spatial planning policy, by increasing green open spaces and strictly controlling development permits so that the balance between development and the environment is maintained.
Overall, these two main issues should be the main focus of regional head candidates in building a more advanced and prosperous Makassar City. Handling and reducing congestion, developing efficient public transportation, and more integrated spatial planning are important initial steps to improve the quality of life of the community. With a clear vision and real action, Makassar can develop into a more modern city, while still paying attention to the welfare of its citizens and preserving its environment.Improving equitable access to education
Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan berperan besar dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan potensi diri, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Di Indonesia, isu pendidikan menjadi sangat penting karena masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti rendahnya kualitas pendidikan, kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kurangnya fasilitas yang memadai. Dalam konteks pemilihan Kapala daerah, isu pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi calon pemimpin. Meningkatkan akses pendidikan yang merata tidak hanya membantu anak-anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.
Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan bentuk geografi yang luas, menyebabkan timbulnya ketidakmerataan pendidikan. Hal ini karena masih banyak daerah-daerah terpencil di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh fasilitas pendidikan formal yang layak. Infrastruktur yang kurang baik, serta kurangnya tenaga pendidik, merupakan persoalan pertama dalam menyediakan pendidikan berkualitas di daerah-daerah. Hal ini terlihat dari perbedaan kualitas sekolah antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di perkotaan cenderung lebih banyak mendapatkan fasilitas belajar serta kualitas pengajaran yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang ada di pedesaan. Meskipun pemerintah berusaha melakukan pemerataan fasilitas di seluruh wilayah, namun kendala yang sering dihadapi adalah tersendak atau macetnya fasilitas pendidikan yang diberikan untuk daerah pedesaan. Sehingga isu harus di prioritaskan bagi calon kepala daerah dalam program kerja mereka. Selain itu, adanya ketimpangan ekonomi yang mengakibatkan Indonesia saat ini masih tergolong sebagai negara yang berkembang. Hal ini dapat dirasakan ketika lapangan pekerjaan yang sulit dicari, jumlah pengangguran yang meningkat setiap tahunnya, sekolah yang masih berbayar, serta banyak masyarakat yang hidup di bawah standar perekonomian. Akibatnya muncul ketimpangan ekonomi yang berdampak terhadap pendidikan. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sering kali kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas karena kendala dalam perekonomian. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program seperti sekolah gratis, beasiswa, dan sebagainya, ketimpangan pendidikan masih saja terjadi karena belum meratanya bantuan yang diberikan. Bahkan bantuan yang diberikan pemerintah, tak jarang mengalami pemotongan berkala hingga akhirnya sampai kepada yang bersangkutan tidak sesuai dengan jumlah yang diberikan sebenarnya. Dari permasalahan tersebut, calon kepala daerah harus mengedapankan isu Pendidikan agar lebih baik lagi.
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan adalah langkah penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia terutama daerah-daerah yang terpencil. Oleh karena itu, calon kepala daerah perlu memprioritaskan isu-isu ini dalam program kerja mereka untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dengan mengedepankan isu pendidikan, calon kepala daerah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan akan melahirkan generasi yang lebih baik, siap menghadapi tantangan masa depan, dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.Education is one of the most important aspects of human life and plays a major role in the development of a nation. Through education, individuals can develop their potential, skills and knowledge needed to face future challenges. In Indonesia, the issue of education is very important because there are still many challenges to be faced, such as the low quality of education, the gap in access between urban and rural areas, and the lack of adequate facilities. In the context of local elections, education issues should be a top priority for prospective leaders. Improving equitable access to education not only helps children acquire the necessary knowledge and skills, but also contributes to poverty reduction and overall improvement in quality of life.
Indonesia, which is known as a country with a vast geography, causes inequality in education. This is because there are still many remote areas in Indonesia that are still not covered by proper formal education facilities. Poor infrastructure, as well as a lack of educators, is the first problem in providing quality education in these areas. This can be seen in the difference in school quality between urban and rural areas. Schools in urban areas tend to have more learning facilities and better teaching quality than those in rural areas. Although the government is trying to equitably distribute facilities across the region, it is often faced with a bottleneck in the educational facilities provided to rural areas. Therefore, this issue should be prioritized by regional head candidates in their work programs. In addition, economic inequality has resulted in Indonesia still being classified as a developing country. This can be felt when jobs are difficult to find, the number of unemployed people increases every year, schools are still paid, and many people live below economic standards. As a result, economic inequality has an impact on education. Children from poor families often find it difficult to access quality education due to economic constraints. Although the government has provided various programs such as free schools, scholarships, and so on, educational inequality still occurs because of the unequal assistance provided. Even the assistance provided by the government, not infrequently undergoes periodic cuts until it finally reaches the person concerned not in accordance with the actual amount given. From these problems, regional head candidates must prioritize the issue of education for the better.
Improving access and quality of education is an important step towards achieving sustainable development and community welfare in Indonesia, especially in remote areas. Therefore, regional head candidates need to prioritize these issues in their work programs to ensure that every citizen has equal opportunities in obtaining quality education. By prioritizing education issues, regional head candidates can make a significant contribution to regional development. Improved access to and quality of education will give birth to a better generation, ready to face future challenges, and contribute to the overall progress of society.IMPROVE THE ECONOMY AND WELFARE OF THE COMMUNITY
Ekonomi dan kesejahteraan adalah dua konsep yang saling berkaitan erat. Ekonomi merujuk pada sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu masyarakat. Sementara kesejahteraan mengacu pada kondisi di mana kebutuhan dasar manusia terpenuhi, baik secara material maupun non-material, sehingga individu dapat hidup dengan layak dan berkualitas. Dalam konteks pemilihan calon kepala daerah isu “ekonomi dan kesejahteraan” menjadi isu penting untuk di jadikan prioritas bagi calon kepala daerah karena keduanya sangat berdampak langsung pada kualitas hidup masayarakat. Dengan meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan, kepala daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan stabil, dengan alasan karena jika ekonomi berkembang, masyarakat lebih bisa mendapatkan akses yang lebih baik terhadap kebutuhannya seperti, makanan , Pendidikan, layanan Kesehatan, dan perumahan terutama pada kawasan pinggiran yang masih sering di temukan. Inilah yang dapat memperbaiki kesejahteraan fisik, mental, dan sosial masyarakat keseluruhan. Pengurangan kemiskinan juga dapat menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi, dengan menciptakan program-program yang fokus pada penyediaan lapangan pekerjaan, pengembangan UMKM ( usaha mikro kecil menengah), serta bantuan sosial yang dapat membantu mengangkat masyarakat miskin dari garis kemiskinan karena hal tersebut dapat menjadi alasan bagi beberapa masyarakat yang ingin menempuh pendidikan yang lebih layak. Kepala daerah yang mampu mengatasi kemiskinan akan memberikan dampak langsung yang signifikan bagi warganya dan tentunya pekerjaan tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga memberikan rasa memiliki, identitas, dan kepuasan bagi mereka. Beberapa daerah itu masih memiliki tantangan dalam penyediaan lapangan kerja, terutama di kalangan anak muda, yang menjadi salah satu masalah yang harus diatasi dalam kebijakan ekonomi yang efektif dan tentunya pengembangan ini lebih disukai oleh masyarakat. Ekonomi yang tumbuh dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekrjaan bagi masyarakat. Kepala daerah yang fokus pada pembangunan ekonomi akan berupaya meningkatkan investasi di wilayahnya, mendukung sektor-sektor lokal seperti pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. Ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan memiliki penghasilan yang stabil.
Kesehatan juga adalah aspek penting dalam kesejahteraan. Program kesehatan yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Calon kepala daerah perlu memastikan bahwa layanan kesehatan mudah diakses dan berkualitas, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Dengan program-program yang ditujukan untuk kesehatan akan membantu menciptakan generasi yang lebih produktif. Pastinya jika kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas. Penyediaan air bersih yang memadai dan terjangkau ini juga sangat penting dan masuk dalam rangkai Kesehatan masyarakat yang masih sulit dalam mendapatkan air bersih. Hal ini juga merupakan salah satu merupakan faktor penentu utama dalam meningkatkan kesejahteraan. Dengan melaksanakan program-program yang bisa direalisasikan seperti pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga donor untuk meningkatkan akses terhadap air bersih, masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan air bersih dan sanitasi yang baik, dan penerapan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan air bersih.
Isu ekonomi dan kesejahteraan adalah jantung dari kepemimpinan daerah. Dengan menjadikan isu ini sebagai prioritas, kepala daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warganya, dengan fokus pada isu mencakup penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, serta memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan mewariskan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.Economy and welfare are two closely related concepts. Economics refers to the system of production, distribution, and consumption of goods and services in a society. Meanwhile, welfare refers to a condition in which basic human needs are met, both materially and non-materially, so that individuals can live a decent and quality life. In the context of the election of regional head candidates, the issue of “economy and welfare” is an important issue to be prioritized by regional head candidates because both have a direct impact on the quality of life of the community. By improving economic conditions and welfare, regional heads can create a more prosperous and stable environment, with the reason being that if the economy develops, people are more able to get better access to their needs such as food, education, health services, and housing, especially in peripheral areas which are still often found. This can improve the overall physical, mental, and social well-being of the community. Poverty reduction can also be one of the main objectives in economic development, by creating programs that focus on providing jobs, developing MSMEs (micro, small and medium enterprises), and social assistance that can help lift the poor out of poverty because it can be a reason for some people who want to pursue a more decent education. Regional heads who are able to overcome poverty will have a significant direct impact on their citizens and of course jobs not only provide income, but also provide a sense of belonging, identity, and satisfaction for them. Some of these regions still have challenges in providing employment, especially among young people, which is one of the problems that must be addressed in effective economic policies and of course this development is preferred by the community. A growing economy can create more jobs for people. Regional heads who focus on economic development will seek to increase investment in their region, supporting local sectors such as agriculture, fisheries, industry and tourism. This gives people the opportunity to work and have a stable income.
Health is also an important aspect of well-being. A good health program will improve people's overall quality of life. Regional head candidates need to ensure that health services are easily accessible and of high quality, especially for vulnerable groups such as children and the elderly. With programs aimed at health, it will help create a more productive generation. Of course, good health will increase productivity. The provision of adequate and affordable clean water is also very important and is included in the Health of communities that are still difficult to get clean water. This is also one of the main determining factors in improving welfare. By implementing programs that can be realized such as the government needs to work with the private sector, civil society, and donor agencies to increase access to clean water, communities need to be provided with knowledge and skills in managing clean water and good sanitation, and the application of appropriate technology can increase efficiency in managing clean water.
Economic and welfare issues are at the heart of local leadership. By making these issues a priority, regional heads can create a better environment for their citizens, focusing on issues including job creation, poverty alleviation, infrastructure improvement, as well as ensuring that the benefits of economic growth can be enjoyed by all levels of society and leave a brighter future for future generations.protect the environment and manage natural resources sustainably
Melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam merupakan Salah satu isu prioritas yang penting bagi calon kepala daerah karena hal ini berhubungan langsung dengan keberlanjutan kehidupan manusia, ekosistem dan kesehatan Bumi ini. lingkungan sehat dan bersih itu akan berkontribusi pada kesehatan masyarakat dan juga mendapatkan dukungan keanekaragaman hayati ,dan biodiversitas yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem,serta penting bagi kehidupan makhluk lainnya. Setiap spesies memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas alam misalnya dalam penyerbukan tanaman,pengendalian hama dan daur ulang nutrisi. Ketika spesies punah atau terancam punah, ini bisa menyebabkan kerusakan ekosistem yang berdampak langsung pada manusia, seperti penurunan hasil pertanian atau kerusakan sumber daya alam. Jadi Ketika lingkungan kurang di perhatikan oleh calon kepala daerah maka akan terjadi polusi dan kerusakan lingkungan yang dimana kemudian itu akan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat,dan merugikan ekonomi lokal. Pengelolaan lingkungan yang buruk juga dapat meningkatkan risiko penyakit menular, seperti malaria dan demam berdarah, yang disebabkan oleh perubahan ekosistem. Bukan hanya itu adapun juga prioritas penting yang harus di fokuskan oleh calon kepala daerah yaitu pengelolaan sumber daya alam seperti air yang bersih , udara yang sehat, energi dan pangan, yang merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup manusia.
Tanpa pengelolaan yang baik, sumber daya ini bisa habis atau tercemar, yang dapat menyebabkan krisis pangan, air, dan energi. Misalnya, pencemaran air atau kerusakan ekosistem laut dapat mengancam pasokan ikan dan pertanian.
Oleh karena itu penting bagi calon kepala daerah untuk memfokuskan isu2 di atas karena melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana adalah langkah yang penting untuk menciptakan dunia yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang menjaga alam untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang dan kesejahteraan seluruh masyarakat.Protecting the environment and managing natural resources is one of the important priority issues for regional head candidates because this is directly related to the sustainability of human life, ecosystems and the health of the Earth. A healthy and clean environment will contribute to public health and also support biodiversity, which is very important for maintaining ecosystem balance and is important for the lives of other creatures. Each species has an important role in maintaining natural stability, for example in plant pollination, pest control and nutrient recycling. When species become extinct or threatened with extinction, this can cause ecosystem damage that has direct impacts on humans, such as reduced agricultural yields or damage to natural resources. So, if regional head candidates pay less attention to the environment, pollution and environmental damage will occur, which will then have a negative impact on public health and be detrimental to the local economy. Poor environmental management can also increase the risk of infectious diseases, such as malaria and dengue fever, caused by changes in ecosystems. Not only that, there are also important priorities that regional head candidates must focus on, namely the management of natural resources such as clean water, healthy air, energy and food, which are basic needs for human survival. Without good management, these resources can be depleted or polluted, which can lead to food, water and energy crises. For example, water pollution or damage to marine ecosystems can threaten fish supplies and agriculture. Therefore, it is important for regional head candidates to focus on the issues above because protecting the environment and managing natural resources wisely are important steps to create a healthier, fairer and more sustainable world. This is not only about preserving nature for our own benefit, but also for future generations and the well-being of the entire society.
Transparency and anti-corruption
Isu transparansi dan antikorupsi berkaitan dengan bagaimana calon kepala daerah berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang terbuka, jujur, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Transparansi melibatkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pelaporan kinerja pemerintahan kepada publik. Antikorupsi mencakup upaya pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap praktik korupsi.
Transparency and anti-corruption issues relate to how regional head candidates are committed to running a government that is open, honest and free from abuse of power. Transparency involves openness in decision making, budget management, and reporting government performance to the public. Anti-corruption includes efforts to prevent, detect and take action against corrupt practices.
Improving Waste Management and Environmental Sustainability in Makassar City
Makassar adalah kota yang indah dan sudah berkembang besar selama beberapa tahun. Meskipun kota ini bersih, masih ada beberapa masalah penting tentang pengelolaan sampah dan keberlanjutan lingkungan yang harus diperhatikan. Dalam essay ini, saya ingin bicara tentang masalah ini dan memberi beberapa saran untuk membuat kota Makassar lebih baik.
Masalah Membakar Sampah
Salah satu kebiasaan umum di Makassar adalah membakar sampah di depan rumah. Meskipun beberapa orang mungkin pikir ini cara mudah untuk buang sampah, itu sebenarnya bisa menyebabkan masalah. Asap dari membakar sampah buat polusi udara, yang bisa merusak lingkungan dan kesehatan orang-orang. Apalagi tetangga akan kena asap itu, dan itu tidak baik untuk mereka. Solusi yang lebih baik adalah kumpulkan sampah dan bakar di tempat jauh dari kota, di mana itu tidak merusak udara atau orang.
Kebijakan Baik di Tempat Wisata
Makassar punya beberapa kebijakan baik, terutama di tempat wisata seperti gunung dan tempat camping. Misalnya, saat orang pergi hiking atau camping, staf menghitung semua barang yang mereka bawa, seperti kantong kopi atau kaleng makanan. Ketika mereka kembali, staf memeriksa apakah mereka membawa pulang semua sampahnya. Kalau mereka buang sampah sembarangan, mereka akan kena denda. Ini cara bagus untuk menjaga tempat wisata tetap bersih dan melindungi alam. Kalau lebih banyak tempat ikut aturan ini, lingkungannya akan tetap bersih.
Supermarket Kurangi Penggunaan Plastik
Perubahan positif lain di Makassar adalah supermarket seperti Indomaret dan Alfamart tidak memberi kantong plastik gratis lagi. Kalau kita mau beli sesuatu, kita harus bawa tas sendiri. Kebijakan ini mendorong orang untuk mengurangi penggunaan plastik, yang bagus untuk lingkungan karena plastik sulit hancur dan bisa membahayakan binatang. Perubahan kecil seperti ini bisa punya dampak besar untuk menjaga kebersihan kotanya.
Kesimpulannya, ada tantangan dan solusi tentang pengelolaan sampah di Makassar. Meskipun kebiasaan seperti membakar sampah di depan rumah harus diperbaiki, ada juga kebijakan baik di tempat wisata dan supermarket. Saya percaya kalau kita lebih sadar dan buat perubahan kecil, kita bisa buat Makassar kota yang lebih bersih dan berkelanjutan untuk semua.Makassar is a beautiful city that has grown a lot over the years. While it is generally clean, there are still some important issues related to waste management and environmental sustainability that need attention. In this essay, I would like to discuss these issues and suggest a few ways to make the city even better.
The Problem of Burning Trash One of the common practices in Makassar is burning trash in front of homes. While some people may think this is an easy way to get rid of waste, it can actually cause problems. The smoke from burning trash creates air pollution, which is harmful to the environment and to the health of people. It can be especially bad for neighbors who have to breathe in the smoke. A better solution would be to collect the trash and burn it far from the city, in a controlled area where it won’t affect people or the air quality. Good Policies in Tourist Areas Makassar has some very good policies in place, especially in tourist areas like mountains and camping sites. For example, when people go hiking or camping, the staff counts all the items they bring with them, like coffee packets or food cans. When they return, the staff checks if they have taken back all their trash. If they have left any trash behind, they are fined. This is a great way to keep tourist areas clean and protect nature. If more places followed this rule, the environment would stay cleaner and more enjoyable for everyone. Supermarkets Reducing Plastic Use Another positive change in Makassar is that supermarkets like Indomaret and Alfamart no longer give plastic bags. If you want to buy something, you need to bring your own bag. This policy encourages people to reduce their use of plastic, which is good for the environment because plastic takes a long time to break down and can harm wildlife. Small changes like this can have a big impact on keeping the city clean.
In conclusion, there are both challenges and solutions when it comes to waste management in Makassar. While practices like burning trash in front of homes should be improved, there are also good policies in place, such as in tourist areas and supermarkets. I believe that by raising awareness and making small changes, Makassar can be a cleaner and more sustainable city for everyone.improving infrastructure and transportation
Akses infrastruktur yang baik, termasuk jalan, jembatan, dan transportasi umum, merupakan kunci pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Calon kepala daerah harus fokus pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur agar menciptakan konektivitas yang lebih baik antar wilayah. Infrastruktur dan transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Konektivitas yang baik antara wilayah perkotaan, pedesaan, hingga antarprovinsi tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas penduduk. Di tengah tantangan globalisasi dan urbanisasi, daerah-daerah di Indonesia perlu fokus pada peningkatan infrastruktur dan transportasi yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan.
Infrastruktur jalan yang rusak atau tidak memadai menjadi salah satu hambatan utama bagi mobilitas dan distribusi barang masyarakat. Kondisi ini terutama terlihat di daerah pedesaan atau pelosok dan kawasan terpencil, di mana akses fasilitas umum masih terbatas.
Pemerintah daerah harus fokus pada perbaikan dan pemeliharaan jalan secara berkala, pembangunan jembatan yang menghubungkan wilayah terpencil, serta peningkatan akses jalan di pedesaan harus di perhatikan serta strategi infrastruktur di kawasan pertanian dan industri. dan sistem pemantauan infrastruktur dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi.
Salah satu contoh daerah Simbuang Mappak di wilayah Kabupaten Tana Toraja yang terletak di pegunungan yang terpencil. Karena kondisi geografisnya yang sulit, akses transportasi di daerah ini sangat terbatas. Jalan-jalan yang ada sering kali tidak layak dilalui, terutama saat musim hujan, di mana banyak jalan yang rusak, berlumpur, dan bahkan terputus. Mobilitas warga sangat terbatas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Mereka mengalami kesulitan dalam menjangkau pusat pelayanan umum atau ekonomi, yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Selain itu, terbatasnya transportasi juga memperlambat akses menuju fasilitas kesehatan dalam situasi darurat. contoh kasus ini menunjukkan bahwa meskipun Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan infrastruktur dan transportasi, masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi. Penyelesaian masalah-masalah ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah, kolaborasi dengan sektor swasta, serta partisipasi masyarakat untuk menciptakan infrastruktur yang bermanfaat.
Peningkatan infrastruktur dan transportasi merupakan pilar penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan fokus pada perbaikan kualitas jalan, pengembangan transportasi publik, penerapan infrastruktur berkelanjutan, pemanfaatan teknologi cerdas, serta penggalian pembiayaan alternatif, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Semoga ini dapat menyusun rencana aksi para calon kepala daerah yang konkret untuk memperbaiki kondisi infrastruktur dan transportasi di berbagai wilayah Indonesia, Khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Selain itu, peningkatan sistem transportasi publik akan membantu meningkatkan kualitas hidup penduduk. Dengan demikian, Sulawesi Selatan dapat menjadi wilayah yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi dalam mendukung pembangunan nasional.Good infrastructure access, including roads, bridges, and public transportation, is key to economic development and public welfare. Prospective regional heads must focus on improving and developing infrastructure to create better connectivity between regions. Infrastructure and transportation play an important role in economic, social development, and public welfare. Good connectivity between urban, rural, and inter-provincial areas not only increases accessibility, but also opens up new economic opportunities, facilitates the distribution of goods and services, and increases population mobility. Amid the challenges of globalization and urbanization, regions in Indonesia need to focus on improving infrastructure and transportation that is more modern, effective, and sustainable.
Damaged or inadequate road infrastructure is one of the main obstacles to community mobility and distribution of goods. This condition is especially visible in rural or remote areas and isolated areas, where access to public facilities is still limited.
Local governments should focus on regular road repair and maintenance, bridge construction connecting remote areas, and improving road access in rural areas should be considered, as well as infrastructure strategies in agricultural and industrial areas. and infrastructure monitoring systems can be used to improve efficiency.
One example is the Simbuang Mappak area in Tana Toraja Regency, which is located in a remote mountain range. Due to its difficult geographical conditions, transportation access in this area is very limited. The existing roads are often impassable, especially during the rainy season, when many roads are damaged, muddy, and even cut off. The mobility of residents is very limited, especially for those who do not have private vehicles. They have difficulty reaching public or economic service centers, which has a direct impact on their welfare. In addition, limited transportation also slows down access to health facilities in emergency situations. This case example shows that although South Sulawesi has great potential in developing infrastructure and transportation, there are still many challenges that need to be overcome. Solving these problems requires a strong commitment from the central and regional governments, collaboration with the private sector, and community participation to create useful infrastructure.
Infrastructure and transportation improvements are important pillars in sustainable regional development. By focusing on improving road quality, developing public transportation, implementing sustainable infrastructure, utilizing smart technology, and exploring alternative financing, local governments can accelerate development that has a direct impact on community welfare.
Hopefully this can formulate a concrete action plan for regional head candidates to improve infrastructure and transportation conditions in various regions of Indonesia, especially in South Sulawesi.Additionally, improving the public transportation system will help improve the quality of life of residents. In this way, South Sulawesi can become a more competitive and highly competitive region in supporting national development.Improving the quality of education for human resources
Prioritas penting bagi calon kepala daerah, yaitu perlu meningkatkan kualitas pendidikan terhadap sumber daya manusia untuk generasi yang akan datang. Hal tersebut perlu di khawatir kan, karena semakin berkembangnya teknologi semakin menurunnya kualitas pendidikan. Kemudian dapat menyebabkan kasus kasus yang terjadi bagi generasi muda terutama anak-anak. Ada beberapa anak yang tidak mengetahui kepanjangan dari BPUPKI sampai, tidak tahu membaca jam hingga munculnya AI membuat banyak perubahan. berikutnya perlunya kita mendukung anak-anak daerah terutama di sulawesi selatan yang ingin menjunjung tinggi pendidikan hingga ke luar negeri di era saingan global ini. ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan mulai dari kurikulumnya, kualitas guru yang mengajar, akses pendidikan serta anggar pendidikannya. karena terdapat di daerah yang terpencil, anak anak ingin sekali mewujudkan cita-cita mereka hal itu menjadi tantangan bagi mereka. Oleh karena itu yang harus di perhatikan bagi calon kepala daerah untuk generasi yang akan datang demi kemajuan masa depan daerah maupun bangsa
An important priority for regional head candidates is to improve the quality of education for human resources for future generations. This needs to be worried about, because the development of technology is decreasing the quality of education. Then it can cause cases that occur for the younger generation, especially children. There are some children who do not know what BPUPKI stands for, do not know how to read the clock until the emergence of AI makes a lot of changes. next, we need to support regional children, especially in South Sulawesi, who want to uphold education abroad in this era of global competition. there are several challenges that must be considered starting from the curriculum, the quality of teachers who teach, access to education and the education budget. because it is in a remote area, children are eager to realize their dreams, it is a challenge for them. Therefore, what must be considered for prospective regional heads for the next generation for the future progress of the region and nation.
accumulation of waste in landfills
Menumpuknya sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang sudah melebihi kapasitas tempat yang ada. Hal ini juga dapat mengganggu warga yang tinggal di daerah sekitar TPA dan warga yang melewati daerah tersebut. Pemerintah sebaiknya menindak lanjuti hal tersebut dan memberikan kebijakan terkait pengelolaan sampah demi kesejahteraan masyarakat
The accumulation of rubbish at the Antang Final Disposal Site (TPA) has exceeded the capacity of the existing site. This can also disturb residents who live in the area around the landfill and residents who pass through the area. The government should follow up on this and provide policies related to waste management for the welfare of the community
Economy and Employment
Jika kita melihat di kota tertentu, masih banyak orang yang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Banyak yang sudah lulus sekolah, tapi sampai sekarang belum dapat kerja. Oleh sebab itu menciptakan lapangan kerja itu memang kebutuhan mendesak untuk sekarang ini.
If we look at certain districts/cities, there are still many people who have difficulty finding jobs. Many have graduated from school, but until now have not been able to work. Creating jobs is indeed an urgent need.
Education gap and poverty
Kesenjangan pendidikan dan kemiskinan di Makassar merupakan isu penting yang di hadapi. Kesenjangan tersebut membuat tiap daerah merasakan perbedaan yang sangat signifikan. Pemerintah sudah seharusnya membuat kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.
The education gap and poverty in Makassar is an important issue that is faced. The gap makes each region feel a very significant difference. The government should have made a policy that can solve the problem.
smkn 4 gowa
ini sekolah yang baik banyak jurusan di dalam jadi anak anak bebas untuk memilih jurusan apapun yang dia mau ketika mereka mau mendaftar sekolah di sana sama guru guru di sana juga pada baik baik semua
This is a good school, there are lots of majors, so children are free to choose whatever major they want when they want to enroll in a school there, the teachers there are all good too.
Many damaged roads
Di depan rumah, di jalan setiap pergi ke sekolah says selalu melihat jalanan rusak, apalagi kalau saat hujan. Banyak genangan air di jalan yang berlubang.🤏👍
-no
Digital Economic Development
Pembangunan ekonomi digital harus menjadi fokus utama, terutama dengan menyediakan infrastruktur internet yang merata, termasuk di daerah terpencil. Akses internet yang stabil akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan keterampilan digital kepada generasi muda, seperti pemasaran online dan e-commerce. Ini akan membantu mereka bersaing di pasar kerja modern atau membuka usaha digital.
Pemerintah juga harus mendukung inovasi teknologi dengan menciptakan ekosistem yang ramah bagi startup dan UMKM. Dukungan regulasi dan akses permodalan akan memperkuat potensi ekonomi digital di daerah.Digital economic development should be a key priority, starting with providing widespread internet infrastructure, including in remote areas. Stable internet access will open up new economic opportunities for the community.
Additionally, local governments need to offer digital skills training to the younger generation, such as online marketing and e-commerce. This will help them compete in the modern job market or start their own digital businesses.
The government should also support technological innovation by creating a friendly ecosystem for startups and small businesses. Regulatory support and access to funding will strengthen the region’s digital economic potential.Macet
Setiap pergi sekolah terkenan macet biyasa nya saya terlambat ke sekolah 😥
-
DPR performance is not good
Untuk DPR turunkan harga beras
For the DPR to lower the price of rice
Kosong itu
Harga gas makin kesini makin mahal, Biasanya harga gas 20rb, sekarang harganya makin naik bisa di blng harga gas sekarang 30an
Kosong itu
No
tolong itu harganya di turunin sedikit, biar ga banyak pengeluaran ????????????
-
clean water facilities
Ketersediaan air bersih Masih menjadi masalah terutama di daerah perkampungan.Permasalahan ini disebabkan oleh peningkatan kekeruhan air, karena dipengaruhi perluasan pembuangan air perkebunan.
-
Efforts to prevent early marriage among underage teenagers
Seperti yang kita ketahui di kalangan remaja saat ini sangat lah tidak bisa di pungkiri pergaulannya, banyak siswa/siswa yang putus sekolah karena pernikahan dini (hamil di luar nikah) akibat salah pergaulan, pergaulan bebas biasanya di sebab lingkungan lingkungan keluarga nya ataupun lingkungan lingkungan pertemanan nya yg tidak sehat , seperti mabuk-mabukan, minum obat terlarang, balapan liar, dan tindakan kriminal lainnya. Jadi saya harap untuk para pemerintah untuk meningkatkan kepedulian terhadap isi ini , dan memperbanyak program yang menarik bagi para remaja agar mengisi kegiatan nya dengan hal-hal positif.dan jangan salah pilih pergaulan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang akan menghasilkan masa depan kita semua.
As we know, among teenagers today, it is undeniable that their social life is very busy, many students drop out of school due to early marriage (pregnancy outside of marriage) due to wrong decisions.
agricultural development
Pengembangan pertanian penting untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, serta mengurangi dampak lingkungan yang negatif
Agricultural development is important to meet ever-increasing food needs, as well as reducing negative environmental impacts
Prices of basic commodities are increasing
Bahan pokok yg kini harganya makin
naik dari biasanyaa,contonya kopi yg biasanya 500/1 Sekarang harganya 5000/3. ,,gas juga harganya semakin meningkat Yg bi
asanya cuman 20.000, sekarang bisa di blng 30an..
Street facilities
Fasilitas di jalan raya terlalu banyak jalanan yg berlubang dan bisa mengakibatkan kecelakaan roda dua, dan rambu rambu lalu lintas sudah banyak yg rusak/pudar.
Kosong untuk ini
stadion barombongg
Stadion yang sebenarnya bagus tetapi
tidak terpakai karena uangnya di salah
gunakan oleh pemerintahnya setempatThe actual stadium is nice however
unused because the money was in the wrong place
used by the local governmentKosong untuk ini
Di kampung tidak rata caranya membagi sembako rata" orng banyak ji uang nya di kasi
Kosong untuk ini
Stadion Barombong
Stadion Barombong yang sebenarnya bagus tetapi tidak terpakai karena uangnya di salah gunakan oleh pemerintah setempatt
Barombong Stadium is actually good but is not used because the money was misused by the local government.
uneven roads
jalanan di Gowa banyak yang kurang rata pak
The roads in Gowa are not smooth, sir
Stadium Barombon
stadion yang sebenarnya bagus tetapi tidak terpakai karena uangnya yang di salah gunakan oleh pemerintah setempat
The stadium is actually good but is not used because the money was misused by the local government
Barombong Stadium
stadion yang sebenarnya bagus tetapi tidak terpakai karena uangnya yang di salah gunakan oleh pemerintah setempat
The stadium is actually good but is not used because the money was misused by the local government
Stadium Barombong
stadion yang sebenarnya bagus tetapi tidak terpakai karena uangnya yang di salah gunakan oleh pemerintah setempat
The stadium is actually good but is not used because the money was misused by the local government
Hospital
Banyak masyarakat yang tidak tau mengurus surat surat untuk masuk rumah sakit karna itu banyak pasien yg meninggal belum di tangani sama pihak rumah sakit karna tidak punya surat surat
Many people do not know how to take care of the paperwork to enter the hospital, which is why many patients die without being treated by the hospital because they do not have the paperwork.
Future Poverty Elimination Program Plan by The Regiona Head of Makassar, South Sulawesi
Seperti yang diketahui kota Makassar, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan. Meskipun kita telah mencapai perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, masih ada sebagian masyarakat yang berada dalam kondisi perekonomian yang sulit. Oleh karena itu, rencana program pengentasan kemiskinan yang diusulkan oleh kepala daerah Makassar menjadi sangat relevan dan krusial untuk diperhatikan.
Rencana pengentasan kemiskinan ini harus didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data yang akurat dan tepat waktu mengenai jumlah penduduk miskin, penyebab kemiskinan, dan potensi sumber daya lokal harus menjadi dasar dalam merancang program yang efektif. Situasi di Makassar memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, namun juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini dapat berupa pelatihan keterampilan, akses terhadap permodalan dan dukungan usaha bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha kecil-kecilan. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat menjadi mandiri secara finansial dan keluar dari jerat kemiskinan dengan meningkatkan keterampilan dan meningkatkan akses terhadap sumber daya. Hal ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif.
Selain itu, penting untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat lokal. Membangun kemitraan dapat membantu program pengentasan kemiskinan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Misalnya, sektor swasta dapat berperan dalam penciptaan lapangan kerja, dan organisasi non-pemerintah dapat memberikan pendidikan dan dukungan sosial. Melibatkan seluruh kepala daerah, program ini akan memberikan daya jangkau yang lebih luas dan dampak yang lebih signifikan.
Program pengentasan kemiskinan harus di integrasikan ke dalam kebijakan pembangunan infrastruktur yang baik. Akses terhadap infrastruktur seperti jalan, listrik dan air bersih mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan terhadap infrastruktur di daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani sangat penting untuk membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Investasi di bidang infrastruktur juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Namun pelaksanaan program ini bukannya tanpa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana anggaran. Masyarakat hendaknya ikut memantau program tersebut sehingga dapat memberikan masukan dan kritik yang membangun. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat dan partisipasi mereka dalam program pengentasan kemiskinan akan meningkat.
Dengan demikian, rencana program pengentasan kemiskinan oleh kepala daerah Makassar harus bersifat dinamis dan adaptif. Mengingat situasi sosial ekonomi yang terus berubah, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap program yang dilaksanakan untuk menilai efektivitasnya dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Hanya dengan cara inilah upaya pengentasan kemiskinan dapat berhasil dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, program pengentasan kemiskinan yang direncanakan di Makassar mempunyai potensi besar untuk membawa perubahan positif. Diharapkan dengan pendekatan yang tepat dan kerja sama yang baik antar berbagai pihak, maka Makassar akan menjadi kota yang lebih kaya dan inklusif bagi seluruh warganya.As we know, the city of Makassar, as the capital of South Sulawesi Province, faces great challenges in poverty alleviation. Although we have achieved rapid development in recent years, there are still some people who are in difficult economic conditions. Therefore, the poverty alleviation program plan proposed by the head of Makassar is very relevant and crucial to be considered.
This poverty alleviation plan must be based on an in-depth analysis of the socioeconomic conditions of the community. Accurate and timely data on the number of poor people, the causes of poverty, and the potential of local resources should be the basis for designing effective programs. The situation in Makassar requires a comprehensive approach that not only focuses on social assistance, but also creates jobs and improves access to education and health services.
One of the strategic steps that can be taken is to develop a community economic empowerment program. These programs can include skills training, access to capital and business support for people who want to start or expand small businesses. The aim is to help communities become financially independent and escape poverty by improving skills and increasing access to resources. This also contributes to more inclusive local economic growth.
In addition, it is important to build partnerships with various parties, including the private sector, non-governmental organizations, and local communities. Building partnerships can help poverty alleviation programs become more inclusive and sustainable. For example, the private sector can play a role in job creation, and non-governmental organizations can provide education and social support. Involving all regional heads, this program will provide a wider reach and more significant impact.
Poverty alleviation programs must be integrated into sound infrastructure development policies. Access to infrastructure such as roads, electricity and clean water has a significant impact on people’s quality of life. Therefore, improvements to infrastructure in remote and underserved areas are critical to opening up new economic opportunities and improving people’s living standards. Investments in infrastructure also promote more equitable economic growth.
However, the implementation of this program is not without challenges. One of the main challenges is ensuring transparency and accountability in the use of budget funds. The public should participate in monitoring the program so that they can provide input and constructive criticism. In this way, public trust in the government will increase and their participation in poverty alleviation programs will increase.
Thus, the poverty alleviation program plan by the Makassar regional head must be dynamic and adaptive. Given the changing socioeconomic situation, it is necessary to periodically evaluate the programs implemented to assess their effectiveness and make adjustments if necessary. Only in this way can poverty alleviation efforts be successful and bring real benefits to the community.
Overall, the poverty alleviation programs planned in Makassar have great potential to bring about positive changes. It is hoped that with the right approach and good cooperation between various parties, Makassar will become a richer and more inclusive city for all its citizens.Political Parties and Climate Crisis as the root of deforestation
Mari kita mulai meyusuri ide ini dengan melihat catatan tahunan yang diterbitkan oleh Walhi Sulsel tercatat bahwa sepanjang tahun 2023 Sulawesi Selatan mengalami kekeringan berkepanjangan yang berdampak pada gagal panen dan krisis pangan. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil masih mengalami ancaman akibat tambang pasir laut, nikel dan reklamasi. Tentunya berbagai peristiwa yang dirasakan masyarakat saat ini adalah dampak dari krisis iklim, dimana iklim yang mengalami perubahan menjadi momok bagi degradasi lingkungan yang terus mengancam keberlangsungan hidup masyarakat.
Bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. sejauh ini merupakan penyumbang terbesar perubahan iklim global, yang menyumbang lebih dari 75 persen emisi gas rumah kaca global dan hampir 90 persen dari seluruh emisi karbon dioksida. Dominasi dari penyebab krisis iklim nampak berasal dari kegiatan ekstraktif yang salah satunya banyak ditemukan di Indonesia dan tesebar di beberapa wilayah. Jika terus menerus dibiarkan maka dampak krisis iklim ini akan menghantui kehidupan manusia, meggerogoti segala aspek baik kesehatan, pendidikan dan sosial. Dampak tersebut ibarat mata rantai yang saling berkaitan satu sama lain.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan di antaranya untuk mitigasi perubahan iklim yaitu melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan untuk menyerap karbon dioksida dan mencegah deforestasi. Sementara pengurangan emisi gas rumah kaca dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dari berbagai sumber. Adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi hal yang tak terelakkan. Salah satunya membangun infrastruktur yang tahan terhadap dampak perubahan iklim, seperti bangunan tahan gempa, sistem drainase yang baik, dan tanggul laut.Let's start exploring this idea by looking at the annual records published by Walhi South Sulawesi, it is noted that throughout 2023 South Sulawesi experienced a prolonged drought which resulted in crop failure and a food crisis. Coastal areas and small islands are still threatened by sea sand mining, nickel and reclamation. Of course, the various events that society is currently experiencing are the impact of the climate crisis, where climate change is becoming a scourge of environmental degradation which continues to threaten the survival of society.
Fossil fuels such as coal, oil and gas. it is by far the largest contributor to global climate change, accounting for more than 75 percent of global greenhouse gas emissions and nearly 90 percent of all carbon dioxide emissions. The dominance of the causes of the climate crisis appears to come from extractive activities, one of which is often found in Indonesia and is spread across several regions. If this continues, the impact of the climate crisis will haunt human life, undermining all aspects of health, education and social affairs. These impacts are like links in a chain that are interconnected with each other.
Several steps that can be taken include mitigating climate change, namely carrying out sustainable forest management to absorb carbon dioxide and prevent deforestation. Meanwhile, reducing greenhouse gas emissions can be done by implementing various policies that encourage the reduction of greenhouse gas emissions from various sources. Adaptation to climate change is inevitable. One of them is building infrastructure that is resistant to the impacts of climate change, such as earthquake-resistant buildings, good drainage systems and sea walls.Gender Equality and Social Inclusion: Key to Youth Development for Regional Leaders
Inklusi sosial dan kesetaraan gender adalah elemen penting yang harus diprioritaskan oleh kepala daerah dalam pembangunan yang berkelanjutan. Diskriminasi dan ketidaksetaraan gender terus menjadi hambatan utama yang menghalangi pengembangan potensi pemuda secara merata di berbagai sektor. Masalah ini mengakar pada struktur sosial yang seringkali meminggirkan kelompok tertentu, termasuk perempuan dan kelompok marjinal, sehingga memperkuat siklus ketidakadilan dan menghambat kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.
Kepala daerah perlu mendorong pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dan inklusi sosial. Ini penting untuk membekali pemuda agar mereka memahami pentingnya menghargai perbedaan dan menentang stigma yang merugikan. Melalui kampanye kesetaraan, mereka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran perempuan dan pentingnya memberdayakan kelompok marjinal.
Selain itu, kepala daerah dapat menginisiasi dan mendukung program-program yang fokus pada hak perempuan dan kelompok marjinal. Program-program ini tidak hanya memperjuangkan kesetaraan, tetapi juga membuka akses yang lebih besar bagi seluruh pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Dengan memprioritaskan kesetaraan gender dan inklusi sosial, kepala daerah turut membangun fondasi masyarakat yang tangguh dan berdaya saing, di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memberikan kontribusi tanpa diskriminasi.Social inclusion and gender equality are important elements that local leaders should prioritize in sustainable development. Gender discrimination and inequality continue to be major obstacles that hinder the equitable development of youth potential in various sectors. This problem is rooted in social structures that often marginalize certain groups, including women and marginalized groups, thus reinforcing the cycle of injustice and hindering their contribution to regional development.
Regional heads need to encourage education that instills the values of gender equality and social inclusion. This is important to equip youth to understand the importance of respecting differences and challenging harmful stigmas. Through equality campaigns, they can raise public awareness about the role of women and the importance of empowering marginalized groups. In addition, regional heads can initiate and support programs that focus on the rights of women and marginalized groups. These programs not only fight for equality, but also open greater access for all youth to actively participate in regional development. By prioritizing gender equality and social inclusion, regional heads help build the foundation of a resilient and competitive society, where all individuals have equal opportunities to develop and contribute without discrimination.
Inklusi sosial dan kesetaraan gender adalah elemen penting yang harus diprioritaskan oleh kepala daerah dalam pembangunan yang berkelanjutan. Diskriminasi dan ketidaksetaraan gender terus menjadi hambatan utama yang menghalangi pengembangan potensi pemuda secara merata di berbagai sektor. Masalah ini mengakar pada struktur sosial yang seringkali meminggirkan kelompok tertentu, termasuk perempuan dan kelompok marjinal, sehingga memperkuat siklus ketidakadilan dan menghambat kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.Infrastructure priority strategy for regional head candidates
Calon kepala daerah sebaiknya memprioritaskan perbaikan jalan ,membangun jembatan, air bersih dan listrik.itu perlu dipentingkan supaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Candidates for regional head bajikna na prioritize the threshold of infrastructure iamintu ni pabajikki oloanga, bridge jekne tangkasaka electricity standby, anjo ni parioloangi so that they support pattimbona's economy.
Integrated and Sustainable Tourism in South Sulawesi
Pariwisata di Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dengan berbagai destinasi alam dan budaya yang menawan. Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan dan pengelolaan pariwisata di Sulawesi Selatan mengalami kemajuan Berdasarkan Indeks Pembangunan Pariwisata Nasional (IPKN) tahun 2022, Sulsel berada pada peringkat ke-5. Namun, ada sejumlah isu yang perlu diselesaikan untuk menjadikan pariwisata lebih terpadu dan berkelanjutan. Isu-isu utama meliputi pengembangan infrastruktur, kurangnya promosi, kelestarian lingkungan, peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta dampak sosial terhadap masyarakat setempat. adapun beberapa faktornya seperti
1. Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Infrastruktur yang memadai, seperti akses jalan, fasilitas umum, dan transportasi, sangat penting untuk menunjang pariwisata. Destinasi wisata di Sulawesi Selatan, seperti Tanjung Bira, Toraja, dan Selayar, seringkali sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur, banyak para turis mengeluhkan jaringan internet dan seluler yang lambat, bahkan tidak tersedia di beberapa lokasi. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas dasar harus menjadi prioritas agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. 2. Kurangnya Promosi pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan mengakui bahwa media promosi yang digunakan masih terbatas. Akibatnya, banyak destinasi wisata yang kurang dikenal baik oleh masyarakat lokal maupun internasional. Penggunaan media sosial dan platform digital belum optimal, ditambah dengan akun-akun media sosial dinas yang kurang aktif, sehingga informasi mengenai destinasi wisata tidak tersebar dengan baik. 3.Kelestarian Lingkungan Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pariwisata di Sulawesi Selatan adalah kelestarian lingkungan. Sulsel memiliki banyak opsi untuk pariwisata alam, mulai dari pantai hingga hutan bakau. Namun, pembangunan yang tak terencana telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, termasuk pencemaran dan kehilangan flora dan fauna. Selain itu, tidak cukup perilaku sadar maupun edukasi di antara penduduk dan industrinya yang menyebabkan banyak sampah, penanaman liar, pemecahan batu karang. 4.Kualitas SDM di sektor pariwisata Di beberapa daerah, seperti Kabupaten Tanatoraja, pegawai di Dinas Pariwisata tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang pariwisata. Ini menunjukkan bahwa banyak SDM yang terlibat dalam sektor ini tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola pariwisata secara profesional Saran Untuk pemerintah agar sektor pemerintahmenjadi lebih baik lagi, sejauh ini yang saya baca baca artikel, banyak peningkatan terhadap beberapa sektor pariwisata, dan saya haraplebih ditingkatkan dan melakukan inovasi pada pariwisatanya -Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur: Fokus pada pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung aksesibilitas
ke destinasi wisata. Hal ini termasuk memperbaiki jaringan internet dan seluler di daerah wisata.
-Kerjasama dengan Swasta: Libatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan memberikan insentif bagi investor yang
berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata.
-Optimalisasi Media Sosial dan Digital: Tingkatkan penggunaan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan destinasi wisata. Buat
konten menarik yang dapat menjangkau audiens lebih luas.
- Kampanye Promosi Terpadu: Lakukan kampanye promosi terpadu yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pelaku usaha lokal. -Regulasi Lingkungan yang Ketat: Buat dan terapkan regulasi yang ketat terkait pengelolaan lingkungan di area pariwisata. Ini termasuk
pengawasan terhadap pembangunan yang berpotensi merusak ekosistem.
-Edukasi tentang Lingkungan: Selenggarakan program edukasi bagi masyarakat dan pelaku industri mengenai pentingnya menjaga kelestarian
lingkungan.
-Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan: Selenggarakan program pelatihan berkelanjutan bagi SDM di sektor pariwisata, termasuk pemandu
wisata, pengelola hotel, dan pelaku usaha lokal.
-Kerjasama dengan Institusi Pendidikan: Kolaborasikan dengan institusi pendidikan untuk menyediakan kurikulum yang relevan dengan
kebutuhan industri pariwisata.
saya harap pemerintah akan terus konsisten menjalankan pariwisatanya. dan bagi yang membaca pendapat saya,mohon maaf jika ada miss informasi atau pendapat yang terlalu banyak.
sekian terima kasih.Tourism in South Sulawesi has great potential with various appealing natural and cultural destinations. In recent years, the development and management of tourism in South Sulawesi have made progress. According to the 2022 National Tourism Development Index (IPKN), South Sulawesi ranks 5th. However, several issues must be addressed to make tourism more integrated and sustainable. Key issues include infrastructure development, lack of promotion, environmental preservation, improving human resources (HR), and the social impact on local communities. The following are some of the factors:
1. Tourism Infrastructure Development Adequate infrastructure, such as access roads, public facilities, and transportation, is crucial to support tourism. Tourist destinations in South Sulawesi, such as Tanjung Bira, Toraja, and Selayar, are often difficult to reach due to limited infrastructure. Many tourists have complained about slow or even non-existent internet and cellular networks in some locations. The development of roads, bridges, and basic facilities should be a priority to prevent undesirable incidents such as accidents.
2. Lack of Tourism Promotion The South Sulawesi Culture and Tourism Office acknowledges that the media used for promotion is still limited. As a result, many tourist destinations are not well-known to both local and international communities. The use of social media and digital platforms is not optimal, compounded by inactive social media accounts of the relevant agencies, which prevents the dissemination of information about tourist destinations.
3. Environmental Preservation One of the main challenges faced by tourism in South Sulawesi is environmental preservation. South Sulawesi offers many options for nature tourism, from beaches to mangrove forests. However, unplanned development has led to environmental degradation, including pollution and the loss of flora and fauna. Additionally, there is insufficient awareness or education among the population and industry, leading to practices such as littering, illegal logging, and coral reef destruction.
4. Quality of Human Resources in the Tourism Sector In several areas, such as Tanatoraja Regency, staff at the Tourism Office do not have formal educational backgrounds in tourism. This indicates that many human resources involved in the sector lack the knowledge and skills needed to manage tourism professionally.
Suggestions for the Government: While there have been improvements in various tourism sectors based on my readings, I hope further enhancements and innovations are made in tourism. Here are some suggestions for improvement:
Prioritize Infrastructure Development: Focus on building roads, bridges, and other public facilities that support accessibility to tourist destinations. This includes improving internet and cellular networks in tourist areas. Collaboration with the Private Sector: Engage the private sector in infrastructure development by providing incentives to investors committed to improving tourism infrastructure. Optimize Social Media and Digital Platforms: Increase the use of social media and digital platforms to promote tourist destinations. Create engaging content to reach a broader audience. Integrated Promotion Campaigns: Conduct integrated promotion campaigns involving various stakeholders, including local business owners. Strict Environmental Regulations: Implement and enforce strict regulations related to environmental management in tourism areas, including monitoring developments that could harm ecosystems. Environmental Education: Organize educational programs for local communities and the tourism industry on the importance of environmental preservation. Ongoing Training and Education: Implement ongoing training programs for human resources in the tourism sector, including tour guides, hotel managers, and local entrepreneurs. Collaboration with Educational Institutions: Collaborate with educational institutions to provide curricula relevant to the needs of the tourism industry. I hope the government remains consistent in maintaining tourism, and for those who read my opinion, I apologize if there is any misinformation or excessive commentary. Thank you.
This version reflects the original content accurately while maintaining clarity in English.Building a Better and More Responsible Makassar and Candidates for Regional Leadership
Kota Makassar, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, kini menghadapi berbagai tantangan serius menjelang pemilihan kepala daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi salah satu isu utama yang perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan survei yang dilakukan, banyak masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan karena adanya praktik nepotisme atau "orang dalam" (ordal). Fenomena ini menciptakan kesenjangan dalam kesempatan kerja, di mana hanya segelintir orang yang mampu mendapatkan pekerjaan, sementara banyak yang terpaksa menganggur. (herald.id)
Tingginya tingkat pengangguran tidak hanya memengaruhi ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Dampak langsung yang terlihat adalah munculnya pengemis di berbagai sudut kota. Hal ini menjadi cerminan kegagalan sistem dalam menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Pengangguran yang berkepanjangan memaksa banyak orang untuk mengambil langkah drastis demi bertahan hidup, yang seringkali berujung pada perilaku yang tidak diinginkan.
Selain itu, fenomena pungutan liar juga menjadi perhatian serius. Kasus tukang parkir yang tidak memberikan karcis setelah memungut biaya parkir adalah contoh konkret dari masalah ini. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dan institusi pemerintah. Calon kepala daerah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menanggulangi pungli, termasuk dengan menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka.
Selanjutnya, keamanan masyarakat juga menjadi isu krusial. Kasus begal yang marak terjadi di Kota Makassar menunjukkan bahwa rasa aman masyarakat masih belum terjamin. Begal bukan hanya mengancam keselamatan fisik, tetapi juga menciptakan ketakutan yang mendalam di kalangan warga. Calon kepala daerah harus memiliki rencana strategis untuk meningkatkan keamanan, termasuk memperkuat kerja sama dengan aparat kepolisian dan memberdayakan komunitas untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan mereka.
Pentingnya pendidikan dan pelatihan keterampilan juga tidak bisa diabaikan. Calon kepala daerah perlu merumuskan program-program yang fokus pada peningkatan keterampilan masyarakat, agar mereka siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Dengan memberikan akses pelatihan dan pendidikan, diharapkan masyarakat tidak hanya bergantung pada peluang kerja yang ada, tetapi mampu menciptakan peluang kerja sendiri.
Dalam menghadapi semua tantangan ini, calon kepala daerah harus bersikap transparan dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perlu didorong agar mereka merasa memiliki peran dalam pembangunan kota. Melalui dialog yang terbuka dan inklusif, calon kepala daerah dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemilihan kepala daerah kali ini adalah momentum penting bagi Kota Makassar. Dengan mengatasi masalah pengangguran, pungli, dan keamanan, calon kepala daerah tidak hanya akan menciptakan lingkungan yang lebih baik, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan kota di masa depan. Masyarakat Makassar berhak mendapatkan pemimpin yang peduli dan berkomitmen untuk mewujudkan perubahan positif.The high unemployment rate not only affects the economy but also contributes to the increasing poverty rate. A direct visible impact is the emergence of beggars on various street corners. This reflects the system's failure to provide decent job opportunities for the community. Prolonged unemployment forces many people to take drastic measures to survive, often resulting in undesirable behaviors.
In addition, the phenomenon of extortion is also a serious concern. Cases of parking attendants collecting fees without issuing tickets are concrete examples of this issue. Such practices not only harm the community but also create distrust towards law enforcement and government institutions. Candidates for local leadership need to take concrete steps to combat extortion, including implementing stricter oversight systems and educating the public about their rights.
Furthermore, community safety remains a crucial issue. The rising number of mugging incidents in Makassar shows that citizens' sense of security is still not guaranteed. Muggings not only threaten physical safety but also instill deep fear among residents. Candidates for local leadership must have strategic plans to enhance security, including strengthening cooperation with the police and empowering communities to participate in maintaining the safety of their neighborhoods.
The importance of education and skills training cannot be overlooked. Candidates for local leadership need to formulate programs focused on enhancing community skills, preparing them to face the increasingly competitive job market. By providing access to training and education, it is hoped that the community will not only rely on existing job opportunities but will also be able to create their own.
In addressing all these challenges, candidates for local leadership must be transparent and accountable. Community involvement in the decision-making process should be encouraged to ensure that citizens feel they have a role in the city's development. Through open and inclusive dialogue, local leaders can formulate policies that align with the community's needs.
This local election is a crucial moment for Makassar. By tackling the issues of unemployment, extortion, and security, candidates for local leadership can not only create a better environment but also build a strong foundation for the city's future progress. The people of Makassar deserve leaders who care and are committed to realizing positive change.One of the priority issues for regional head candidates is "education" NUR ZALSABILA BAKRI
Akses pendidikan yang merata dan berkualitas sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Calon kepala daerah harus memastikan program beasiswa, fasilitas sekolah, dan kualitas guru menjadi prioritas.
Equitable and quality access to education is very important to improve the quality of human resources in the region. Prospective regional heads must ensure that scholarship programs, school facilities and teacher quality are priorities.
“Makassar City Development Strategy: Creating a Liveable, Prosperous, and Sustainable City
Dalam pencalonan kepala daerah di pusat kota atau makassar, ada beberapa isu krusial yang harus menjadi prioritas demi meningkatkan kualitas hidup warganya serta mendorong pembangunan berkelanjutan.Pertama, infrastruktur dan transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi. Kemacetan yang semakin parah membutuhkan solusi yang inovatif, seperti peningkatan jaringan transportasi umum yang efisien serta perbaikan kondisi jalan. Hal ini tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga dapat mengurangi polusi udara dan emisi karbon.Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat adalah fondasi penting bagi sebuah kota yang maju. Penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang merata akan memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan akses yang mudah dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.Perumahan dan tata kota juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Pengembangan kawasan harus dilakukan secara teratur dengan menyediakan hunian yang layak, serta memperbaiki sanitasi dan ruang publik. Kota yang tertata baik akan menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi para penghuninya.Pemberdayaan ekonomi lokal menjadi pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan terhadap UMKM, peningkatan lapangan kerja, serta dorongan investasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Aspek keamanan dan ketertiban juga tidak bisa diabaikan. Kejahatan, ketertiban umum, dan stabilitas sosial harus dikelola dengan baik agar kota tetap aman dan nyaman untuk dihuni.Dalam konteks lingkungan hidup, promosi keberlanjutan harus menjadi prioritas. Pengelolaan sampah yang baik, pengembangan ruang hijau, dan kebijakan ramah lingkungan akan membantu mengurangi dampak negatif terhadap alam dan memastikan kota tetap lestari bagi generasi mendatang.Terakhir, transparansi dalam pemerintahan sangatlah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Tata kelola yang baik, keterbukaan informasi, serta pemberantasan korupsi akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga, menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif.Dengan fokus pada isu-isu ini, seorang kepala daerah dapat membangun sebuah kota yang lebih layak huni, sejahtera, dan berkelanjutan bagi semua warganya.
.
Dynamics of the "empty box" discourse in the 2024 South Sulawesi gubernatorial election: Challenges to local democracy
Wacana "kotak kosong" dalam Pilgub Sulawesi Selatan 2024 memicu perdebatan serius mengenai kualitas demokrasi. Banyak pihak menilai bahwa kotak kosong adalah tanda adanya masalah dalam kompetisi politik yang sehat, karena hanya satu calon yang kuat muncul. Tokoh politik seperti Rusdi Masse (RMS) menyatakan bahwa kotak kosong adalah bagian dari proses demokrasi, namun juga mengkritik bahwa kurangnya alternatif calon mencerminkan kegagalan partai politik lain dalam mengusung calon yang kompeten.
Isu kotak kosong muncul ketika hanya ada satu pasangan calon yang maju, dan masyarakat dihadapkan pada pilihan antara memilih calon tersebut atau memilih kotak kosong (tidak memilih calon manapun.
Beberapa pengamat politik menyarankan agar partai-partai lebih aktif dalam mengusung calon alternatif agar demokrasi tetap hidup. Partai politik harus lebih jeli melihat calon-calon potensial yang bisa memberikan pilihan yang lebih beragam bagi masyarakat.Untuk menghindari situasi kotak kosong, perlu ada dorongan yang kuat dari masyarakat sipil dan tokoh politik untuk menciptakan kompetisi yang lebih adil. Ini bisa dilakukan dengan memastikan partai-partai memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon-calon alternatif, dan memfasilitasi dialog yang lebih terbuka mengenai calon-calon yang potensial. Reformasi dalam sistem pencalonan politik juga bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan partisipasi partai-partai dalam mengusung lebih banyak kandidat.
Persoalan pendidikan
Adanya faktor ekonomi yang membuat pendidikan tidak merata, dibutuhkan kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi atas masalah pendidikan yang tidak merata tersebut
-
There is no psm stadion in Makassar
Saran saya buatkanlah psm sebuah stadion di Makassar agar mereka bisa bertanding di Makassar supaya kami tidak jauh jauh ke pare pare dan Balikpapan
-
lack of trees in urban areas
kurangnya pepohonan di kota menjadikan polusi yang kurang baik untuk makhluk hidup
-
lack of awareness in preserving regional languages
Dalam pandangan saya, tren yang terjadi di kalangan generasi muda saat ini memang sangat memprihatinkan. Kebanggaan menggunakan bahasa populer, terutama bahasa yang disebut "bahasa Gen Alpha," seolah menggeser posisi bahasa daerah yang justru memiliki nilai budaya yang lebih dalam. Di satu sisi, saya memahami bahwa generasi muda ingin mengekspresikan diri dan merasa relevan dengan lingkungannya, namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kebanggaan terhadap bahasa daerah perlahan mulai memudar.
Sebagai generasi yang seharusnya menjadi penjaga warisan budaya, kita justru cenderung mengabaikan bahasa daerah, bahkan menganggapnya ketinggalan zaman. Padahal, bahasa daerah tidak hanya sekadar alat komunikasi, melainkan juga sarana untuk memahami akar budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang. Jika bahasa daerah hilang, kita akan kehilangan koneksi penting dengan sejarah dan identitas kita.
Saya juga jarang melihat kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap penurunan penutur bahasa daerah. Mungkin isu ini dianggap kurang mendesak dibandingkan masalah pembangunan ekonomi atau infrastruktur. Namun, saya berpendapat bahwa keberagaman budaya termasuk bahasa, seharusnya menjadi salah satu prioritas. Jika dikelola dengan baik, budaya dan bahasa daerah bisa menjadi aset yang mendukung pembangunan pariwisata dan memperkuat identitas daerah di kancah nasional maupun internasional.
Agar bahasa daerah tetap hidup, diperlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas budaya, dan generasi muda sendiri. Sosialisasi yang menarik dan relevan harus dilakukan, misalnya dengan mengintegrasikan bahasa daerah dalam konten media sosial atau karya kreatif yang diminati generasi muda. Kepala daerah juga harus berani memperjuangkan program-program pelestarian bahasa daerah, tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai komitmen jangka panjang.
Dengan demikian, bahasa daerah tidak akan sekadar menjadi kenangan dari masa lalu, melainkan tetap hidup dan berkembang seiring dengan modernisasi.In my view, the trend among the younger generation today is quite concerning. The pride in using popular language, especially what is now called "Gen Alpha language," seems to be overshadowing the position of regional languages, which actually hold deeper cultural value. On one hand, I understand that young people want to express themselves and feel relevant to their surroundings, but on the other hand, there is a worry that pride in regional languages is gradually fading.
As a generation that should be the guardians of cultural heritage, we tend to neglect regional languages, even considering them outdated. In reality, regional languages are not just a means of communication; they are also a way to understand cultural roots, customs, and values passed down by our ancestors. If regional languages disappear, we lose an important connection to our history and identity.
I rarely see local leaders paying serious attention to the decline in regional language speakers. Perhaps this issue is seen as less urgent compared to economic or infrastructure development. However, I believe that cultural diversity, including language, should be a priority. When managed properly, local culture and language can become assets that support tourism development and strengthen regional identity both nationally and internationally.
To keep regional languages alive, collaboration among various parties is necessary, including the government, cultural communities, and the younger generation itself. Engaging and relevant socialization must be done, such as integrating regional languages into social media content or creative works that appeal to young people. Local leaders should also be bold in championing programs to preserve regional languages, not just as a formality, but as a long-term commitment.
In this way, regional languages will not merely become relics of the past but will continue to live and thrive alongside modernization.i think idk
transportasi umum sangat dibutuhkan seperti kereta cepat, di Makassar belum mempunyai kereta cepat padahal kereta cepat sangat membantu publik juga bisa membantu mengurangi kemacetan dan meminimalisir polusi yang di hasilkan dari kendaraan
-
campus facilities and environment
Dalam kampus pasti memiliki fasilitas dan lingkungan yang baik, nah untuk sebagai calon kepala daerah baik untuk mempersiapkan fasilitas dan lingkungan kampus karena hal ini merupakan salah satu kewajiban untuk mempermudah dan memperlancar pembelajaran mahasiswa di kampus nah untuk memfasilitasi itu semua perlu untuk mengadakan ac, lcd dan lingkungan yang baik untuk menciptakan suasana pembalajaran yang baik
On campus there must be good facilities and environment, so as a candidate for regional head it is good to prepare campus facilities and environment because this is one of the obligations to facilitate and expedite student learning on campus, so to facilitate all of this it is necessary to provide air conditioning, LCD and a good environment to create a good learning atmosphere
city security and order
Perbaikan jalan
Di luar kota biasa nya banyak jalan rusak atau berlubang lubang di karena sering kena banjir atau segala macam.jadi buat gubernur harus memerhatikan kondisi jalan dan harus di benahi. Supaya orang yang memakai jalan tidak kecelakaan.
-
Traffic Congestion Flow
Kemacetan adalah situasi di mana arus lalu lintas pada suatu jalan yang mengalami kepadatan ataupun penumpukan kendaraan-kendaraan sehingga memperlambat arus lalu lintas di jalan tersebut.
Pada beberapa Kota di Indonesia seperti pada Kota Makassar, sering mengalami hal ini terutama pada jam-jam sibuk, seperti jam Pulang Kantor (Sore menuju Malam). Selain itu, Indonesia sering mengalami kemacetan ketika menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Dimana orang-orang akan pulang ke kampung mereka untuk merayakan lebaran. Dalam perjalanan menuju kembali ke kampung mereka inilah kemacetan sering terjadi.
Selain membuat waktu terbuang, Kendaraan yang terjebak dalam kemacetan terus mengeluarkan emisi gas buang, meningkatkan tingkat polusi udara dan memperburuk kualitas lingkungan.
Maka dari itu, isu ini sangat penting menjadi perhatian penting untuk pemerintah. Kemacetan merupakan masalah kompleks yang memerlukan solusi terpadu dari pemerintah daerah, termasuk pembangunan infrastruktur yang tepat dan pengaturan lalu lintas yang efisien."Key Priorities for Local Leadership Candidates: Well-Being, Health, and Sustainability"
Sebagai calon kepala daerah, prioritas utama haruslah kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menciptakan lapangan kerja dan memperluas akses pendidikan, kepala daerah bisa mengurangi pengangguran dan memperkuat ekonomi, agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata sangat penting, begitu juga dengan akses air bersih, perumahan layak, dan infrastruktur. Program sosial untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas harus didukung penuh demi membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat.
Terakhir, komitmen terhadap lingkungan sangatlah penting. Perubahan iklim berdampak langsung pada masyarakat, jadi kebijakan pelestarian seperti pengelolaan sampah, energi terbarukan, dan penghijauan harus jadi prioritas. Menjadikan isu lingkungan sebagai fokus utama adalah langkah nyata untuk masa depan yang berkelanjutan.As a candidate for local leadership, community well-being should be the top priority. Leaders need to focus on building an inclusive and sustainable economy. By creating jobs and expanding education access, they can cut down unemployment and strengthen the local economy, making sure people feel the benefits directly.
Affordable and accessible healthcare is crucial, along with access to clean water, decent housing, and solid infrastructure. Social programs for vulnerable groups, like seniors and people with disabilities, need strong support to build trust and security within the community.
Finally, commitment to the environment is essential. Climate change has a direct impact on people’s lives, so policies like waste management, renewable energy, and green initiatives must be prioritized. Putting the environment first shows real dedication to a sustainable future.Lack of Handling of Public Services in Facing Crisis Lack of Inadequate Facilities
Tentunya pada zaman atau era saat ini hubungan antara sesama manusia perlu di perhatikan terutama jika mereka adalah seseorang yang benar-benar membutuhkan. Terutama lagi jika menghadapi suatu krisis lingkungan dan terjadinya suatu isu-isu politik yang memanas sehingga para penguasa atau beberapa oknum yang memerintah atau mengkoordinasi fasilitas di suatu daerah ini kurang tanggap terhadap seseorang yang tak memiliki senasib dengan suatu oknum ini. Pelayanan masyarakat di era saat ini perlunya diperhatikan, mereka yang tak bisa memenuhi sandang, pangan, dan papan, dan mereka yang kurangnya pendidikan ini mengajukan suatu harapan yang ingin mereka penuhi tetapi kurangnya suatu penanggalan terhadap suatu fasilitas. akibat kurangnya fasilitas publik yang memadai. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit sering kewalahan, terutama selama pandemi, dengan kapasitas yang terbatas dan kurangnya tenaga kesehatan dan juga terdapatnya diskriminasi yang dapatkan dari masyarakat miskin. Selain itu, infrastruktur penanganan bencana alam, terutama untuk mengatasi banjir, masih minim, menyebabkan lambatnya pemulihan dan kerugian besar. Di wilayah pinggiran, fasilitas pendidikan tidak mencukupi, sehingga akses pendidikan berkualitas terbatas. Selain itu, di kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi, akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi sangat terbatas. Solusi yang tentunya sangat diharapkan adalah pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih terstruktur serta sumber daya manusia di dalamnya, peningkatan infrastruktur bencana terutama kepada mereka yang kurangnya informasi atau kurnagnya pendidikan, serta perbaikan layanan publik di wilayah miskin, itulah yang saya dapat harapkan yang dapat menjadi fokus calon kepala daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Of course, in this era or era, the relationship between fellow human beings needs to be considered, especially if they are someone who really needs it. Especially when facing an environmental crisis and the occurrence of heated political issues so that the rulers or some individuals who govern or coordinate facilities in an area are less responsive to someone who does not have the same fate as this individual. Public services in the current era need to be considered, those who cannot meet their needs for clothing, food, and shelter, and those who lack education put forward a hope that they want to fulfill but lack a date for a facility. due to the lack of adequate public facilities. Health facilities such as hospitals are often overwhelmed, especially during a pandemic, with limited capacity and a lack of health workers and also discrimination from the poor. In addition, the infrastructure for handling natural disasters, especially to deal with floods, is still minimal, causing slow recovery and major losses. In remote areas, educational facilities are inadequate, so access to quality education is limited. In addition, in areas with high poverty rates, access to basic services such as clean water and sanitation is very limited. The solution that is certainly very much hoped for is the development of more structured health and education facilities and human resources within them, improving disaster infrastructure especially for those who lack information or lack education, and improving public services in poor areas, that is what I can hope for which can be the focus of regional head candidates to improve the quality of life of the community.
The condition of many parking attendants in Makassar
Keterbatasan lapangan kerja formal mendorong banyak individu untuk memilih pekerjaan sebagai tukang parkir, yang sering kali tidak menjamin kesejahteraan. Dengan meningkatnya mobilitas kendaraan, permintaan akan jasa parkir kian bertambah, namun ini juga menimbulkan masalah ketertiban publik. Banyak tukang parkir yang tidak memiliki izin resmi, sehingga dapat menimbulkan konflik dengan otoritas dan menciptakan kesan negatif terhadap citra kota. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya solusi berkelanjutan, seperti pengembangan lapangan kerja formal dan program pelatihan keterampilan, agar para pekerja dapat beralih ke pekerjaan yang lebih aman dan terjamin. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan situasi ketenagakerjaan di Makassar dapat diperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
-
Sekian
Kurangnya kesadaran terhadap lingkungan sekitar yang menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat, seperti penggunaan transportasi yang tidak ramah lingkungan yang menyebabkan polusi udara dan juga kurangnya taman taman hijau. Dalam hal ini perlu di adakan seminar untuk menyadarkan masyarakat dan perlu membangun taman taman hijau.
-
lack of competition venues for students
Kurangnya pemerataan dalam perlombaan sering kali membuat sebagian peserta merasa kurang beruntung. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan sumber daya, fasilitas, atau bahkan peluang untuk berlatih. Misalnya, anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan mungkin memiliki akses yang lebih mudah ke fasilitas olahraga yang lengkap, dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini tentu saja sangat tidak adil dan bisa menghambat potensi yang dimiliki oleh setiap individu.
Selain kurangnya pemerataan, kurangnya wadah untuk berkompetisi juga menjadi masalah yang serius. Banyak anak-anak yang memiliki bakat dan minat di bidang tertentu, namun tidak memiliki tempat yang tepat untuk menyalurkannya. Akibatnya, bakat-bakat tersebut bisa terpendam dan tidak berkembang dengan maksimal. Padahal, melalui perlombaan, anak-anak bisa belajar banyak hal, seperti sportivitas, kerja sama tim, dan juga mengembangkan kepercayaan diri.
Saya harap para pemerintah, dan lembaga swasta, dapat lebih membuka mata dalam melihat bibit bibit unggul pada setiap cabang perlombaan baik akademik maupun nonakademik-
Social status discrimination often occurs in urban areas and even in remote areas
Masyarakat yang memiliki status sosial lebih di atas seringkali menindas, mendiskriminasi, bahkan mengucilkan masyarakat yang memiliki status sosial lebih rendah, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan perbedaan yang terjadi di lingkungan sekitar. Masyarakat yang memiliki status sosial lebih tinggi terkadang tidak mau hidup satu lingkungan dengan masyarakat yang memiliki status sosial lebih rendah, bahkan seringkali masyarakat yang memiliki status sosial lebih tinggi mencaci masyarakat dengan status sosial yang lebih rendah dengan kata "busuk", "idiot", dll. Masyarakat dengan status sosial lebih rendah juga biasanya tidak dapat kebebasan dalam pendidikan mereka tidak diperbolehkan mendapatkan pendidikan dengan baik karena tidak dapat membayar tagihan sekolah. Maka dari itu hendaklah seorang pemimpin daerah memberikan pengarahan bagi seluruh masyarakat untuk menerima perbedaan yang terjadi, pemimpin daerah juga baiknya memberikan fasilitas seperti rumah sekolah bagi anak anak yang tidak memiliki cukup uang untuk membayar sekolah agar mereka tetap bisa mendapat pendidikan yang layak.
Public facility that are not paid enough attention
Fasilitas publik di lingkungan kita sangat kurang di perhatikan salah satu contoh nya adalah jalan yang telah rusak (bolong) tapi tidak di perbaiki salah satu contoh nya terdapat di jalan sunu dekat sman 17 sendiri terdapat pembelokan yang penuh lobang namun hanya sedikit di isi lobang nya kayak saat di perbaiki hanya setengah niat
fasilitas Makassar yang di bawah dari kata layak
saya ingin membahas mengenai infrastruktur yang ada di Makassar, yang fasilitasnya sangat minim, halte saja yang ada di jalan sudah tak terpakai dan terbengkalai begitu saja, ada banyak titik halte yang harus nya bisa kita pakai , seperti persinggahan Pete Pete dsb, halte yang tidak terpakai itu mau di apakan?.. hanya di biarkan bgitu saja? bukan hanya halte, kita berbicara mengenai semua fasilitas, seperti jalanan yang rusak dan sudah ber tahun tahun tidak ada respon dari pemerintah untuk perbaikan jalanan itu, sampai melibatkan beberapa korban yang jatuh akibat jalanan rusak , membuat risih warga tentunya, bukan cuman jalanan dan halte , ketersediaan tempat saja sangat minim di Makassar, itulah jangan heran banyak sampah yang berserakan begitu saja, mana tanggung jawab dari bupati atau pemerintah yang bersangkutan, kalau terus menerus begini??? kota Makassar berkembangnya kapan? SDM nya kapan di tingkatkan? partisipasi bupati mana? tanggung jawab semua ini mana? masyarakat tentunya di tegaskan untuk membayar pajak namun... hasilnya apa? apakah itu untuk kita? untuk perbaikan atau untuk apa? kami butuh perkembangan di Makassar supaya menjadi lebih maju dan berkembang dengan fasilitas yang memadai.
the rise of over-dimensional overload trucks on public roads
Pada dasarnya di Makassar sendiri kita sangat sering melihat jalanan umum aspal yang rusak/berlubang, macet pada jalanan yg kecil dll.. Overdimension dan Overload truk merupakan penyumbang masalah-masalah tersebut, saya berlandaskan dari negara-negara tetangga di Asia.. Malaysia, Singapur, Jepang.
-
The Importance of Early Sexual Education
indonesia perlu sadar bahwa pentingnya adanya edukasi seksual sejak dini dikarenakan dan pembelajaran yang difokuskan pada pengajaran dan pembelajaran berbasis kurikulum tentang aspek kognitif, emosional, fisik dan sosial seksualitas.
Indonesia needs to be aware of the importance of sexual education from an early age because learning is focused on curriculum-based teaching and learning about the cognitive, emotional, physical and social aspects of sexuality.
Dirty environmental conditions affect public health.
Di Makassar, peran pemimpin daerah dalam menangani sampah menjadi sangat penting karena kota ini merupakan salah satu pusat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan populasi yang pesat menyebabkan peningkatan volume sampah, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan. Dalam konteks ini, peran pemimpin daerah sangat penting dalam mengelola masalah sampah yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyebaran penyakit menular, pencemaran air, dan penurunan kualitas udara. Oleh karena itu, pemimpin daerah harus berperan aktif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif. Dengan kepemimpinan yang visioner dan responsif, pemimpin daerah dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan masyarakat, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mendorong keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Dengan menjalankan peran-peran ini secara efektif, pemimpin daerah di Makassar tidak hanya dapat mengatasi masalah sampah yang berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menciptakan kota yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan. Kesehatan masyarakat akan meningkat seiring dengan berkurangnya risiko penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tercemar, dan citra kota sebagai tujuan wisata dan pusat ekonomi di Indonesia Timur juga akan lebih positif.
In Makassar, the role of regional leaders in managing waste is very important because this city is one of the centers of urbanization and economic growth in South Sulawesi. Rapid population growth has led to an increase in the volume of waste, which if not managed properly, can threaten public health and damage the environment. In this context, the role of regional leaders is very important in managing waste problems that have an impact on public health. Waste that is not managed properly can cause various health problems, such as the spread of infectious diseases, water pollution, and decreased air quality. Therefore, regional leaders must play an active role in formulating and implementing effective waste management policies. With visionary and responsive leadership, regional leaders can reduce the negative impacts of waste on public health, create a clean and healthy environment, and encourage long-term environmental sustainability. By carrying out these roles effectively, regional leaders in Makassar can not only address the problem of waste that has an impact on public health, but also create a cleaner, greener, and more sustainable city. Public health will improve along with the reduced risk of diseases caused by a polluted environment, and the city's image as a tourist destination and economic center in Eastern Indonesia will also be more positive.
infrastructure in sustainable development
Isu infrastruktur harus menjadi prioritas utama bagi calon kepala daerah, mengingat pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Banyak daerah yang masih menghadapi permasalahan serius dalam hal aksesibilitas, baik jalan raya, jembatan, maupun fasilitas transportasi umum. Calon kepala daerah perlu merencanakan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya difokuskan di perkotaan, tetapi juga di daerah terpencil yang sering kali diabaikan. Akses yang lebih baik ke daerah-daerah ini akan mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang ekonomi baru.
Selain itu, pengembangan infrastruktur digital juga menjadi isu yang tak kalah penting. Di era digital saat ini, koneksi internet yang cepat dan merata sangat dibutuhkan untuk mendorong inovasi, pendidikan, serta akses informasi. Banyak desa dan daerah tertinggal masih belum mendapatkan akses internet yang stabil, yang menghambat perkembangan ekonomi lokal dan pendidikan. Calon kepala daerah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mendukung perkembangan teknologi di seluruh wilayah, agar masyarakat dapat lebih mudah terhubung dan bersaing di era globalisasi.
Yang tak kalah penting, pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dapat mengakibatkan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Calon kepala daerah perlu memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur menggunakan teknologi ramah lingkungan dan mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan, untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan kelestarian alam.Infrastructure issues must be a top priority for regional head candidates, considering the importance of adequate infrastructure to encourage economic growth and improve the quality of life of the community. Many areas still face serious problems in terms of accessibility, both roads, bridges and public transportation facilities. Prospective regional heads need to plan infrastructure development that is not only focused on urban areas, but also on remote areas that are often ignored. Better access to these areas will speed up the distribution of goods and services, and open up new economic opportunities. Apart from that, the development of digital infrastructure is also an issue that is no less important. In the current digital era, fast and even internet connections are needed to encourage innovation, education and access to information. Many villages and underdeveloped areas still do not have stable internet access, which hinders local economic development and education. Prospective regional heads must prioritize the development of telecommunications infrastructure that supports technological developments throughout the region, so that people can more easily connect and compete in the era of globalization. What is no less important, infrastructure development must be carried out by paying attention to sustainability and environmentally friendly aspects. Development that does not consider environmental impacts can result in natural disasters, such as floods and landslides, which ultimately harm society. Prospective regional heads need to ensure that every infrastructure project uses environmentally friendly technology and follows sustainable development principles, to maintain a balance between development progress and nature conservation.
Overcoming Congestion and Improving Environmentally Friendly Public Transportation
Sebagai kepala daerah, isu kemacetan dan transportasi publik menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus segera diatasi. Setiap hari, warga mengalami kesulitan mobilitas akibat kemacetan yang menghambat aktivitas ekonomi dan sosial. Salah satu penyebab utamanya adalah pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang tidak sebanding dengan infrastruktur jalan yang ada. Untuk itu, saya akan fokus pada pengembangan transportasi publik yang lebih efektif, modern, dan ramah lingkungan. Program ini mencakup peningkatan kapasitas angkutan umum, penambahan jalur bus dan kereta api, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik di kalangan masyarakat. Selain itu, perlu diterapkan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur transportasi hijau, seperti penyediaan jalur sepeda yang aman dan nyaman. Dengan adanya sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan kita tidak hanya mengurangi tingkat kemacetan tetapi juga mengurangi tingkat populasi udara yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Program-program ini dapat didukung dengan adanya kampanye edukasi untuk mendorong masyarakat agar lebih memilih transportasi umum daripada kendaraan pribadi, sehingga tercipta mobilitas yang lebih lancar dan berkelanjutan.
As a regional head, the issue of congestion and public transportation is one of the biggest challenges that must be overcome immediately. Every day, residents experience mobility difficulties due to traffic jams which hamper economic and social activities. One of the main causes is the growth in the number of private vehicles which is not commensurate with the existing road infrastructure. For this reason, I will focus on developing public transportation that is more effective, modern and environmentally friendly. This program includes increasing public transport capacity, adding bus and train lines, and encouraging the use of electric vehicles among the public. Apart from that, it is necessary to implement policies that support the development of green transportation infrastructure, such as providing safe and comfortable bicycle lanes. By having an efficient and environmentally friendly transportation system, we not only reduce the level of congestion but also reduce the level of air population which can threaten public health. These programs can be supported by educational campaigns to encourage people to choose public transportation over private vehicles, thereby creating smoother and more sustainable mobility.
service from health workers who are less than friendly
Terkadang di beberapa daerah biasa terjadi pelayanan yang tidak mengenakkan dari petugas pegawai di karenakan adanya pengguna BPJS dan non BPJS biasanya terjadi perlakuan yang membedakan antara pengguna bpjs dan non, hal tersebut tentu adalah diskriminasi
Bad Services from health Workers
Dalam Pelayanan Tenaga kesehatan biasanya kurang ramah dalam melayani pasien, selanjutnya adanya perbedaan pelayanan antara pasien yang menggunakan BPJS dan non-BPJS bukan hanya dalam pelayanan, fasilitas dan jumlah obat yang didapatkan juga berbeda.
Dengan adanya diskriminasi ini, tentunya masyarakat akan berpikir untuk tidak menggunakan BPJS karena perbedaan pelayanan ini. Padahal pemerintah sendiri yang menganjurkan untuk menggunakan BPJS.
Sehingga munculnya pertanyaan bahwa bagaimana respon dari pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menggunakan BPJS tetapi pengguna BPJS itu sendiri mendapatkan diskriminasi.-
Public facilities are not paid enough attention
Fasilitas yang ada di lingkungan kita itu menurut saya sangat kurang di perhatikan contohnya seperti seperti traffic sign yang sebenarnya sudah tidak di gunakan tapi tetap berada di sana seperti jika ada pembelokan yang ditutup namun penanda jalannya masih ada atau salah satu contoh lainnya jalanan yang rusak tapi tidak di perbaiki atau di perbaiki tapi kayak setengah niat saja
Dirty environmental conditions affect public health
seperti yang kita ketahui di Makassar sendiri merupakan salah satu kota di Indonesia yang kotor, masih banyak sampah yang berserakan dimana mana hal inilah yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, hal inilah yang dipertanyakan kepada pemerintah atau kepala daerah, apakah peran dari mereka untuk mengatasi hal ini, yang dimana sebagai yang kita ketahui kepala daerah di kota makassar masih minim tindak lanjutnya terhadap masalah tersebut. Tindak lanjut inilah yang diharapkan oleh beberapa masyarakat dikarenakan disini kondisi lingkungan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan dari masyarakat setempat.
-
political party ( nurul zakinah)
Peningkatan Ekonomi: Calon kepala daerah perlu meningkatkan ekonomi masyarakat, agar tercipta kesejahteraan yang lebih merata.
Peningkatan Pendidikan: Pendidikan harus menjadi prioritas untuk menciptakan generasi yang cerdas dan kompetitif. Kesehatan Masyarakat: Akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat menjadi hal penting yang perlu ditingkatkan.
Kebersihan dan Lingkungan Hidup: Kebersihan kota serta perbaikan lingkungan harus menjadi perhatian utama untuk kehidupan yang lebih sehat.Economic Development: Candidates should prioritize economic growth that benefits the wider community and reduces inequality.
Education Improvement: Ensuring access to quality education for all to build a skilled and knowledgeable generation should be a key priority. Healthcare Access: Providing equal access to healthcare services for all citizens is vital for a healthier society.
Environmental Sustainability: Maintaining cleanliness and focusing on environmental sustainability is essential for the well-being of the population.Politics that are happening now
Ini mencakup perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial, memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapatkan manfaat dari kemajuan.anne antama tongi pajagaang lingkungang, pa'bakka' ekonomi siagang kaadelang sosial, sollanna massing-massing tau ri masyaraka'a akkullei anggappa wassele'.
This includes environmental protection, economic growth, and social equity, ensuring that all community members benefit from progress.This includes environmental protection, economic growth, and social equity, ensuring that all community members benefit from progress.
Indonesian Political
Indonesia: Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan, harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Inggris: Infrastructure development, including roads, schools, and health facilities, should be a priority to improve the overall quality of life and support economic growth.
politics that occur in Indonesia
menurut saya calon kepala daerah harus memprioritaskan isu-isu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pengembangan infrastruktur untuk memastikan pertumbuhan komunitas yang berkelanjutan.
In my opinion, regional head candidates should prioritize issues such as public health, education, and infrastructure development to ensure sustainable community growth.
politik di Indonesia
menurut saya calon kepala daerah harus memprioritaskan isu-isu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pengembangan infrastruktur untuk memastikan pertumbuhan komunitas yang berkelanjutan.
In my opinion, regional head candidates should prioritize issues such as public health, education, and infrastructure development to ensure sustainable community growth.
The Influence of Foreign Policy on National Economic Stability
Bahasa Indonesia Menurut isu yang ada, calon kepala daerah harus memprioritaskan beberapa hal penting. Pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti akses kesehatan dan pendidikan yang merata. Kedua, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, seperti jalan, pasar, dan sarana transportasi. Ketiga, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk penanganan sampah dan pengelolaan sumber daya air. Terakhir, calon harus fokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan agar kepercayaan masyarakat tetap menjaga.
According to current issues, candidates for regional head should prioritize several key areas. First, improving the quality of public services, such as equal access to healthcare and education. Second, developing infrastructure that supports local economic growth, like roads, markets, and transportation facilities. Third, sustainable environmental management, including waste handling and water resource management. Finally, the candidate must focus on increasing transparency and accountability in governance to maintain public trust.
regent election politics (Muh ridho saputra
Transparansi dan Akuntabilitas: Banyak pemilih merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai kandidat dan program mereka. Kurangnya transparansi dalam pendanaan kampanye juga menjadi sorotan.
Politik Uang: Taktik membeli suara atau memberikan imbalan kepada pemilih sering kali mengganggu integritas pemilu. Ini dapat mengurangi keadilan dalam pemilihan.
Kampanye Negatif: Serangan pribadi dan kampanye hitam antara kandidat dapat menciptakan atmosfer yang tidak sehat dan merusak reputasi calon.
Partisipasi Pemilih: Rendahnya tingkat partisipasi pemilih, terutama di kalangan generasi muda, bisa menjadi masalah. Ini sering kali disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap sistem atau apatis terhadap politik.
Kualitas Kandidat: Terkadang, kandidat yang maju tidak memiliki kualifikasi atau pengalaman yang memadai, sehingga mengurangi harapan pemilih akan perubahan positif.
Manipulasi Suara: Isu tentang penggelembungan suara atau intimidasi pemilih dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.Low quality candidates.
Money politics undermining the integrity of elections. Lack of transparency in the electoral process. Negative campaigning creating an unhealthy political atmosphere.
Low public participation, leading to voter apathy.competition for the regent election
Harapan masyarakat adalah salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan dan tindakan politik,” tambah Suci.
People's expectations are one of the important aspects that must be considered in every policy and political action," added Suci.
Indonesian political parties
1. Indonesia:
1. Ekonomi: Ciptakan lapangan kerja dan dorong investasi. 2. Pendidikan: Tingkatkan akses dan kualitas pendidikan. 3. Kesehatan: Perbaiki layanan kesehatan dan akses medis. 4. Infrastruktur: Kembangkan jalan, transportasi, dan air bersih. 5. Lingkungan: Tangani polusi dan perubahan iklim secara berkelanjutan.
6. Pengentasan Kemiskinan: Kurangi ketimpangan melalui program sosial.3.Inggris
1. Economy: Create jobs and encourage investment. 2. Education: Improve access and quality of education. 3. Health: Improve health services and medical access. 4. Infrastructure: Develop roads, transportation, and clean water. 5. Environment: Address pollution and climate change sustainably.
6. Poverty Alleviation: Reduce inequality through social programs.Calon kepala daerah
Menurutku, salah satu isu utama yang harus menjadi prioritas calon kepala daerah adalah kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup peningkatan akses kesehatan, menjamin pendidikan yang berkualitas, dan menciptakan lapangan kerja. Pengembangan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, juga penting untuk mengurangi ketimpangan. Kelestarian lingkungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana juga tak boleh diabaikan, mengingat tantangan global yang kita hadapi saat ini. Secara keseluruhan, calon harus mampu menciptakan kebijakan inklusif yang menguntungkan semua pihak.
In my opinion, one of the main issues that a regional leader candidate should prioritize is public welfare. This includes improving healthcare access, ensuring quality education, and creating jobs. Infrastructure development, especially in remote areas, is also essential to reduce disparities. Environmental sustainability and disaster preparedness should not be overlooked either, considering the global challenges we face today. Overall, the candidate should be someone who can create inclusive policies that benefit everyone.
politik in country of Indonesia
Indonesia:
1. Ekonomi: Ciptakan lapangan kerja dan dorong investasi. 2. Pendidikan: Tingkatkan akses dan kualitas pendidikan. 3. Kesehatan: Perbaiki layanan kesehatan dan akses medis. 4. Infrastruktur: Kembangkan jalan, transportasi, dan air bersih. 5. Lingkungan: Tangani polusi dan perubahan iklim secara berkelanjutan.
6. Pengentasan Kemiskinan: Kurangi ketimpangan melalui program sosialInggris:
1. Economy: Create jobs and encourage investment. 2. Education: Improve access and quality of education. 3. Health: Improve health services and medical access. 4. Infrastructure: Develop roads, transportation, and clean water. 5. Environment: Address pollution and climate change sustainably.
6. Poverty Alleviation: Reduce inequality through social programs.a little politic in indonesia
menurut pendapat pribadi saya Calon kepala daerah harus memprioritaskan isu-isu yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan infrastruktur. Kesejahteraan masyarakat mencakup akses kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan lapangan kerja. Pendidikan yang berkualitas juga penting untuk membangun generasi penerus yang lebih baik. Selain itu, pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas umum, sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi.
A regional leader candidate should prioritize issues related to public welfare, education, and infrastructure. Public welfare includes access to healthcare, poverty alleviation, and job creation. Quality education is essential for building a better future generation. Additionally, infrastructure development, such as roads and public facilities, is crucial to supporting economic activities.
Politic in indonesia
Calon kepala daerah harus memprioritaskan isu seperti pengembangan ekonomi, akses kesehatan, dan perbaikan pendidikan. Menangani bidang-bidang ini dapat meningkatkan kualitas hidup warga secara signifikan.
Candidates for regional leadership should prioritize issues such as economic development, healthcare access, and education improvement. Addressing these areas can significantly enhance the quality of life for residents.
Indonesian state politics
bahasa Indonesia: Calon pemimpin daerah perlu utamakan isu seperti kesehatan yang terjangkau, akses pendidikan, dan kelestarian lingkungan. Ini semua penting untuk kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi.
.
bahasa inggris
Prospective regional leaders need to prioritize issues such as affordable healthcare, access to education, and environmental sustainability. These are all important for community well-being and economic development.Politick Indonesia saat ini
Bahasa Indonesia: Menurut saya, isu yang harus menjadi prioritas calon kepala daerah adalah peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan perbaikan layanan kesehatan.
English: In my opinion, the key issues that should be prioritized by local leaders are infrastructure improvement, local economic development, and healthcare services enhancement.
Politik in indonesia
Isu prioritas calon kepala daerah harus mencakup:
1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. 2. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi. 3. Perbaikan infrastruktur dan transportasi. 4. Pengelolaan lingkungan hidup.
5. Tata kelola pemerintahan yang transparan.Priority issues for regional head candidates should include:
1. Improving the quality of education and healthcare. 2. Creating job opportunities and boosting the economy. 3. Enhancing infrastructure and transportation. 4. Environmental management.
5. Transparent governance.Politics Indonesians
Isu prioritas bagi calon kepala daerah seharusnya mencakup pengelolaan lingkungan, pendidikan berkualitas, dan peningkatan infrastruktur.
The priority issues for candidates should include environmental management, quality education, and infrastructure development.
Politics in Indonesian
Menurut saya, calon kepala daerah harus memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan yang merata, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung ekonomi lokal. Fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
In my opinion, regional head candidates must prioritize improving the quality of education, equal access to health, and infrastructure development to support the local economy. Focus on creators
politics in Gowa(Nurannisa)
Calon kepala daerah sebaiknya memprioritaskan:
1. Pembangunan Infrastruktur
2. Pendidikan dan Kesehatan
3. Pemberdayaan Ekonomi dan Lapangan Kerja
4. Pengentasan Kemiskinan
5. Perlindungan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
6. Keamanan dan Ketertiban
Candidates for local leadership should prioritize:
1. Infrastructure Development
2. Education and Healthcare
3. Economic Empowerment and Job Creation
4. Poverty Alleviation
5. Environmental Protection and Disaster Management
6. Public Safety and Order
The lack of interest in studying is caused by the high cost of education.
Kurangnya minat belajar yang disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan adalah masalah serius yang dapat berdampak pada akses dan kesempatan belajar, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Biaya pendidikan yang tinggi sering kali mencakup biaya sekolah, buku, seragam, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Hal ini bisa membuat pendidikan terasa tidak terjangkau bagi banyak orang, sehingga menurunkan motivasi mereka untuk melanjutkan studi.
Untuk mengatasi hal ini, beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan adalah:
1. Beasiswa dan Bantuan Finansial 2. Pengembangan Program Pendidikan Alternatif. 3. Pengurangan Biaya Tambahan.
Dengan mengatasi tingginya biaya pendidikan, diharapkan minat belajar dapat meningkat, sehingga lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.The lack of interest in studying caused by the high cost of education is a serious issue that can affect access to learning opportunities, especially for low-income families. High educational costs often include tuition fees, books, uniforms, transportation, and other necessities. This can make education feel unaffordable for many people, leading to a decrease in their motivation to continue their studies.
To address this issue, several solutions can be considered:
1. Scholarships and Financial Aid
2. Development of Alternative Education Programs
3. Reduction of Additional Costs
The lack of interaction and concern from political officials towards the public.
Kurangnya interaksi dan kepedulian para aparat politik terhadap masyarakat sering kali memunculkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik. Beberapa tanggapan umum terhadap masalah ini adalah:
1. Rendahnya Akuntabilitas: Ketika aparat politik tidak berinteraksi atau peduli dengan masyarakat, sering kali dianggap bahwa mereka kurang bertanggung jawab terhadap aspirasi rakyat yang seharusnya diwakili. Hal ini membuat masyarakat merasa suaranya tidak didengar.
2. Ketimpangan Informasi: Dengan kurangnya komunikasi yang efektif, masyarakat sering merasa kurang mendapatkan informasi mengenai kebijakan atau tindakan pemerintah. Ini dapat memperburuk rasa ketidakadilan atau ketidakpastian di kalangan publik.
3. Menurunnya Partisipasi Politik: Kurangnya kepedulian aparat politik dapat menurunkan minat masyarakat untuk terlibat dalam politik, baik dalam bentuk pemilu maupun partisipasi sosial. Hal ini bisa berdampak negatif pada kualitas demokrasi secara keseluruhan.
4. Munculnya Kesenjangan Sosial: Ketika pejabat tidak mendengarkan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, ini bisa memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi, karena kebijakan yang diambil tidak selalu berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
5. Meningkatnya Protes dan Ketidakpuasan: Sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan, masyarakat sering kali beralih ke demonstrasi atau protes sebagai sarana menyuarakan ketidakadilan. Jika aparat politik tetap abai, protes ini bisa meningkat dalam skala dan intensitas.
The lack of interaction and concern from political officials towards the public often leads to dissatisfaction and distrust. Some common responses to this issue are:
1. Lack of Accountability: When political officials do not interact or care about the public, it is often seen that they are not accountable to the aspirations of the people they are supposed to represent. This makes the public feel that their voices are not being heard.
2. Information Gap: With ineffective communication, the public often feels they are not receiving enough information about government policies or actions. This can worsen feelings of injustice or uncertainty among the public.
3. Declining Political Participation: The lack of concern from political officials can reduce public interest in participating in politics, whether in elections or social participation. This can negatively impact the overall quality of democracy.
4. Widening Social Inequality: When officials do not listen to the needs of the public, especially vulnerable groups, this can exacerbate social and economic inequality, as policies may not always reflect real needs on the ground.
5. Increased Protests and Dissatisfaction: As an expression of dissatisfaction, the public often turns to demonstrations or protests as a way to voice injustice. If political officials remain indifferent, these protests can escalate in scale and intensity.
This is problem
Berbicara tentang pendidikan yang mahal , maka secara kongkrit akan megarah kepada perguruan tinggi kedokteran yang bukan main biaya pendidikan nya dalam aspek bahasa ekonomi mahal sekali tentunya ini bukan lah menjadi sebuah problem bagi masyarakat yang tingkat ekonomi nya tinggi ataupun strata sosial nya tinggi tapi ini menjadi problem bagi kaum kalangan bawah yang miskin yg punya bakat namun terkendala biaya pendidikan yang sangat mahal
This is problem
environmental damage
Kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah seringkali disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang tepat dan pengabaian terhadap regulasi lingkungan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi sumber daya alam dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Perlu ada integrasi antara kebijakan pembangunan dan perlindungan lingkungan, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penegakan hukum yang ketat dan edukasi publik juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan isu lingkungan.
Environmental damage that occurs in regions is often caused by inappropriate government policies and neglect of environmental regulations. Local governments have a responsibility to protect natural resources and ensure sustainable development. There needs to be integration between development policies and environmental protection, as well as community participation in decision making. Strict law enforcement and educating the public are also important to increase awareness of environmental issues.
Min. of educational assistance
Sekolah merupakan salah satu pendidikan yang dapat kita tempuh dari anak usia dini sampai menginjak bangku perkuliahan. Pada era sekarang banyak siswa yang telah lulus sekolah tetapi tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada beberapa faktor salah satunya kurangnya beasiswa daerah bagi siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan kuliah. Harapan saya suatu daerah untuk menyediakan beasiswa-beasiswa kepada siswa agar tidak putus pendidikan karena mahalnga biaya kuliah. Dengan demikian siswa-siswa tersebut dapat kuliah dan kembali ke daerahnya masing-masing.
-
Environmental management
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu merupakan isu yang lumayan marak di era sekarang yang harus menjadi prioritas dan kebijakan daerah. Tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi udara dan air, pengelolaan sampah dan polusi, ekonomi, keberlanjutan sumber daya alam dan lainnya .
Environmental management is an issue that is quite rampant in this era that must be a priority and regional policy. Environmental challenges such as climate change, air and water pollution, waste and pollution management, economy, sustainability of natural resources and others.
Unclean environment
Lingkungan yg kurang bersih mengakibatkan banyak penyakit yg datang seperti penyakit malaria. Pembersihan harus di lakukan setiap minggu untuk membuat lingkungan menjadi bersih dan terhindar dari penyakit
An unclean environment causes many diseases to occur, such as malaria. Cleaning must be done every week to make the environment clean and free from disease
"Be wise in choosing a leader"
Semoga kt di jauhkn dari pemimpin"yg tdk adil dan tdk amanah
kept away from leaders who are dishonest and unjust.”
road facilities and infrastructure that are not repaired
Seperti yang kita ketahui dan bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, banyak sarana dan prasarana jalan yang tidak diperbaiki. Kita bisa memperhatikan beberapa alat fasilitas umum yang sudah tidak layak pakai dan seharusnya di perbaiki tetapi nyatanya hanya dibiarkan begitu saja. Sebagai contoh beberapa halte bus yang berada dipinggir jalan yang seharusnya dilakukan perbaikan nyatanya hanya dibiarkan begitu saja tanpa adanya perbaikan. Kita juga bisa melihat banyak jalanan yang harusnya diperbaiki atau dilakukan penambalan jalan tetapi hanya dibiarkan bahkan terkadang sudah menelan korban tetapi tidak dilakukan perbaikan. Terkadang ada warga yang melakukan inisiatif untuk melakukan penambalan jalan menggunakan bahan seadanya. Bahkan terkadang dilakukan penambalan atau perbaikan jalan pada saat akhir masa periode jabatan sebagai kepala daerah.
As we know and can see with our own eyes, many road facilities and infrastructure have not been repaired. We can pay attention to several public facilities that are no longer suitable for use and should be repaired but in fact they are just left there. For example, several bus stops located on the side of the road that were supposed to be repaired were in fact just left without any repairs. We can also see that there are many roads that should be repaired or patched, but they are just left unattended, sometimes even causing casualties but no repairs are carried out. Sometimes there are residents who take the initiative to patch roads using available materials. Sometimes roads are even patched or repaired at the end of their term of office as regional head.
Hold basic food outreach for people who can't afford it
Cost of Higher Education
Biaya pendidikan tinggi yang mahal menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat, terutama dari keluarga kurang mampu.
Banyak yang mengeluhkan bahwa kenaikan biaya pendidikan tidak sebanding dengan peningkatan kualitas layanan atau fasilitas kampus. Ini membuat pendidikan tinggi terasa semakin tidak terjangkau bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Dan di karenakan juga bagi mahasiswa yang dari luar daerah yang memilih untuk nge kos jga membutuhkan pengeluaran tambahan lagiirregular traffic lane
salah satu isu yang menurut saya penting untuk perlu di prioritaskan oleh calon kepala daerah adalah jalur lalu lintas,yang di mana tidak begitu berjalan dengan baik,yang mana kemacetan dimana-mana , kecelakaan rawan terjadi dan saran saya agar secepatnya di tangani dan diskusikan oleh calon kepala daerah
One of the issues that I think is important to be prioritized by regional head candidates is the traffic route, which is not functioning well, where there are traffic jams everywhere, accidents are prone to occur and my suggestion is that it be handled and discussed as soon as possible by regional head candidates.
Coruption
Korupsi pada pemerintahan daerah sangat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan. Ketika dana publik disalahgunakan, pelayanan publik akan terganggu dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Penegakan hukum yang ketat, transparansi dan akuntabilitas menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga dapat membantu mencegah praktik korupsi.
Corruption in regional government is very detrimental to society and hinders development. When public funds are misused, public services will be disrupted and public trust in the government will decrease. Strict law enforcement, transparency and accountability are important steps to overcome this problem. Apart from that, public participation in supervision can also help prevent corrupt practices.
In the field of education
Menurut saya kepala daerah harus lebih memperhatikan masalah pendidikan yang adaa seperti kalau ada yang tidak mampu membayar uang sekolah, kepala daerah harus memberikan beasiswa kepada siswa tersebut karena seperti yang kita tauu banyak anak anak sekolah yang harus putus sekolah karena masalah biaya jadi kepala daerah harus memberikan beasiswa kepada murid yang membutuhkan
In my opinion, the regional head must pay more attention to existing education problems, such as if there are those who cannot afford school fees, the regional head must provide scholarships to these students because as we know, many school children have to drop out of school because of financial problems, so the regional head must provide scholarships to students in need.
Public Order
Ketertiban masyarakat menjadi salah satu isu yang bisa berpengaruh dalam suatu daerah. Seperti ketertiban masyarakat dalam hal lalu lintas. Beberapa masyarakat di Makassar masih kurang tertib dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Contohnya yaitu masih banyak yang melanggar rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat berpengaruh bagi pengendara masyarakat yang lain. Maka tindakan seperti ini hendaknya di perhatikan seperti memberi sanksi kepada masyarakat yang tidak tertib. Dengan masyarakat yang tertib maka akan membuat daerah daerah disitu menjadi aman dan nyaman.
Public order is one of the issues that can affect an area. Such as public order in terms of traffic. Some people in Makassar are still less orderly in obeying traffic rules. For example, there are still many who violate traffic signs so that it can affect other community drivers. So this kind of action should be considered, such as giving sanctions to people who are not orderly. With an orderly society, it will make the area there safe and comfortable.
technological developments in South Sulawesi
Perkembangan teknologi di Sulawesi Selatan telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya infrastruktur digital yang lebih baik dan semakin banyaknya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, Sulawesi Selatan telah melangkah lebih maju dalam hal ini. Beberapa inisiatif dan proyek telah diluncurkan untuk memperkuat sektor teknologi di wilayah ini, seperti pengembangan startup dan dukungan terhadap inovasi lokal. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan perkembangan teknologi yang berkelanjutan dan inklusif di Sulawesi Selatan.
The development of technology in South Sulawesi has shown significant progress in recent years. With the improvement of digital infrastructure and the increasing use of technology in daily life, South Sulawesi has taken steps forward in this area. Several initiatives and projects have been launched to strengthen the technology sector in this region, such as the development of startups and support for local innovation. However, there are still challenges that need to be addressed to ensure the sustained and inclusive development of technology in South Sulawesi.
-()
Mengatur kota Dengan baik agar ad tertiban dan tidak ad kerusuhan dan terjalani dengan baik
-
The government's lack of concern for street children (SOMEONE)
TIDAK ADANYA RASA PEDULI PEMERINTAH TERHADAP ANAK JALAN, SEHINGGA BANYAK ANAK YANG TERLANTAR SERTA MINIM NYA PEMERINTAH UNTUK TURUN LANGSUNG UNTUK MEMBERIKAN SEBUAH FASILITAS YANG DAPAT MENUNJANG ANAK JALANAN SEPERTI SEMBAKO DAN SEKOLAH GRATIS DAN LAIN LAIN
-
pay more attention to the environment regarding cleanliness
lingkungan, adalah salah satu hal yang wajib di perhatikan apalagi di suatu daerah, terkait lingkungan bisa melibatkan kenyamanan, kesehatan dan keindahan untuk sebuah daerah, saya mengangkat isu ini, di karenakan melihat dari keadaan sekarang, banyaknya daerah yang tidak terawat dalam hal kebersihan dan kenyamanan. saya berharap banyak kepada kepala daerah untuk mengadakan, bersih bersih setiap Minggu/bulan, dan juga tanam pohon di lingkungan secara rutin, untuk mengurangi pemanasan yang terjadi sekarang dan juga menambah tempat meneduh serta keindahan di lingkungan.
environment, is one of the things that must be considered especially in a region, related to the environment can involve comfort, health and beauty for a region, I raise this issue,because looking at the current situation, there are many areas that are not maintained in terms of cleanliness and comfort. I hope that the regional head will hold, clean up every Sunday/month, and also plant trees in the environment regularly, to reduce the current warming and also add shade and beauty to the environment.
Road repair in areas outside Makassar
Perbaikan jalan di daerah luar Makassar sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian. Jalan yang baik dapat mendukung transportasi barang dan orang, serta mengurangi waktu tempuh. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan juga berkontribusi pada keselamatan pengguna jalan. Diharapkan pemerintah memperhatikan kualitas pekerjaan dan pemeliharaan agar investasi ini memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Road improvements in areas outside Makassar are essential to improve accessibility and the economy. Good roads can support the transportation of goods and people, and reduce travel time. In addition, road infrastructure improvements also contribute to the safety of road users. It is expected that the government pays attention to the quality of work and maintenance so that this investment provides long-term benefits for the community.
Top priorities of regional leader candidates (Nurindah)
*Bahasa Indonesia: pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan akses dan mobilitas, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, penanganan masalah lingkungan hidup, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan mengatasi isu-isu ini, mereka dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan daerah yang lebih berkelanjutan dan aman.
*Bahasa inggris: improving infrastructure to enhance access and mobility, upgrading healthcare and education services, creating job opportunities to reduce unemployment, addressing environmental challenges, enhancing security and public order, and encouraging community participation in decision-making. By tackling these issues, they can improve the quality of life for residents and create a more sustainable and safe community.
politics in gowa(nur annisa)
Calon kepala daerah sebaiknya memprioritaskan:
1. Pembangunan Infrastruktur
2. Pendidikan dan Kesehatan
3. Pemberdayaan Ekonomi dan Lapangan Kerja
4. Pengentasan Kemiskinan
5. Perlindungan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
6. Keamanan dan Ketertiban
Candidates for local leadership should prioritize:
1. Infrastructure Development
2. Education and Healthcare
3. Economic Empowerment and Job Creation
4. Poverty Alleviation
5. Environmental Protection and Disaster Management
6. Public Safety and Order
Enhancing Public Transportation: Reducing Traffic and Boosting Quality of Life in Maros-Makassar
Wilayah Maros dan Makassar memiliki peran strategis di Sulawesi Selatan, baik dari segi pariwisata maupun pendidikan. Dengan meningkatnya mobilitas warga dan wisatawan, isu transportasi menjadi sangat krusial. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kemacetan yang semakin parah, terutama di jalur penghubung antara Maros dan Makassar. Oleh karena itu, perbaikan sistem transportasi yang terintegrasi tidak hanya akan mengurangi kemacetan, tetapi juga memberikan dampak positif pada lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kemacetan di jalur Maros-Makassar sering menghambat mobilitas warga dan wisatawan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan transportasi massal yang efektif, seperti penambahan halte bus di sepanjang jalur Maros-Makassar. Hal ini akan memudahkan warga Maros mengakses transportasi umum yang terjangkau dan efisien, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Transportasi umum yang lebih baik juga akan mempermudah mahasiswa asal Maros yang berkuliah di berbagai kampus di Makassar. Selama ini, banyak mahasiswa Maros terpaksa menyewa kos di Makassar karena akses transportasi yang sulit dan memakan waktu. Dengan transportasi umum yang lebih baik, mahasiswa dapat melakukan perjalanan pulang-pergi tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk tempat tinggal. Ini juga akan memperluas akses, tidak hanya bagi mereka yang berkuliah di universitas besar seperti Universitas Hasanuddin (Unhas) atau Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN), tetapi juga di perguruan tinggi lainnya di wilayah tersebut. Selain mengurangi kemacetan, pengembangan transportasi umum yang efisien juga berdampak langsung terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Kendaraan pribadi merupakan salah satu sumber utama emisi karbon di perkotaan. Dengan lebih banyak warga yang beralih menggunakan bus atau transportasi umum lainnya, polusi udara di Makassar dan Maros dapat ditekan. Ini juga merupakan langkah nyata dalam mengurangi efek rumah kaca, salah satu penyebab utama perubahan iklim global. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan halte bus di sepanjang jalur strategis antara Maros dan Makassar. Hal ini tidak hanya akan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, tetapi juga mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang berkontribusi terhadap pencemaran udara. Dampak positif ini akan dirasakan tidak hanya oleh warga lokal, tetapi juga oleh wisatawan yang mengunjungi destinasi unggulan di Maros, seperti Taman Nasional Bantimurung dan Rammang-Rammang. Dengan akses transportasi umum yang lebih baik, warga yang melakukan perjalanan pulang-pergi dari Maros ke Makassar atau sebaliknya akan mendapatkan manfaat yang signifikan. Mereka tidak perlu lagi menghadapi stres karena kemacetan lalu lintas yang melelahkan. Hal ini juga akan membuat mereka lebih segar dan fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk belajar atau bekerja.
Mahasiswa dan pekerja yang tidak perlu menyewa tempat tinggal di kota akan lebih mudah mengatur waktu dan biaya, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pendidikan atau pekerjaan tanpa terganggu oleh masalah transportasi. Waktu yang dihabiskan dalam perjalanan akan lebih produktif, dan kesehatan mental serta fisik warga akan lebih baik karena tidak harus menghadapi tekanan dari kemacetan yang berkepanjangan.The Maros and Makassar regions hold a strategic role in South Sulawesi, both in terms of tourism and education. With increasing mobility among residents and tourists, transportation issues have become highly crucial. One of the main problems faced is the worsening traffic congestion, especially on the connecting route between Maros and Makassar. Therefore, improving an integrated transportation system will not only reduce congestion but also have positive effects on the environment and enhance the quality of life for the community.
The traffic congestion on the Maros-Makassar route often hinders the mobility of residents and tourists. One solution that can be implemented is the development of effective public transportation, such as adding bus stops along the Maros-Makassar route. This will make it easier for Maros residents to access affordable and efficient public transportation, thus reducing reliance on private vehicles. Better public transportation will also provide convenience for students from Maros who study at various campuses in Makassar. Currently, many Maros students are forced to rent accommodation in Makassar due to limited and time-consuming transportation access. With better public transport, students can commute without having to pay additional costs for accommodation. This will also broaden access, not only for those studying at major universities like Hasanuddin University (Unhas) or Alauddin State Islamic University (UIN), but also at other higher education institutions in the region. In addition to reducing congestion, the development of efficient public transportation also directly contributes to reducing greenhouse gas emissions. Private vehicles are one of the main sources of carbon emissions in urban areas. With more residents switching to buses or other forms of public transport, air pollution in both Makassar and Maros can be minimized. This is also a concrete step toward mitigating the greenhouse effect, which is one of the main causes of global climate change. Local governments must prioritize the construction of bus stops along strategic routes between Maros and Makassar. This will not only reduce the number of private vehicles on the road but also decrease fossil fuel consumption, which contributes to air pollution. The positive impact will be felt not only by local residents but also by tourists visiting key attractions in Maros, such as Bantimurung National Park and Rammang-Rammang. With better access to public transportation, commuters traveling between Maros and Makassar will experience significant benefits. They will no longer have to deal with the stress of daily traffic congestion. This will also help them stay refreshed and focused on their daily activities, including studying or working.
Students and workers who no longer need to rent accommodations in the city will find it easier to manage their time and expenses, allowing them to focus more on education or work without being burdened by transportation issues. The time spent commuting will be more productive, and the mental and physical health of residents will improve as they no longer have to endure the strain of prolonged traffic congestion.Empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), as well as the development of local industries and job creation.
Pentingnya isu dalam konteks kepala daerah sangat signifikan. Isu yang perlu diangkat oleh seorang kepala daerah perlu memahami dan mengangkat isu yang relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan mengangkat isu yang penting, kepala daerah dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan rasa memiliki terhadap program-program daerah. Kepala daerah dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur. Isu-isu ini perlu diangkat dan ditangani secara serius untuk mencapai tujuan pembangunan.
Berbicara tentang isu, kita perlu mengetahui istilah isu terlebih dahulu. Menurut KBBI isu adalah berita atau pernyataan yang menjadi perbincangan atau perhatian masyarakat; topik yang hangat dibicarakan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa isu terkait dengan hal-hal yang menarik perhatian publik dan sering kali menjadi bahan diskusi dalam masyarakat. Isu dapat mencakup berbagai topik, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam melangkah menjadi seorang kepala daerah, mereka harus memikirkan isu apa saja yang harus mereka kembangkan dan berdampak pada masyarakat yang akan mereka pimpin keepannya. Isu prioritas yang dimana menjadi prioritas penting yang akan mereka lakukan kedepannya jika mereka maju. Isu-isu tersebut sangat penting bagi para kepala daerah, karena isu-isu yang diangkat oleh kepala daerah akan memengaruhi arah kebijakan dan program-program yang akan mereka jalankan .. Dan menurut isu yang penting yang harus diangkat oleh seorang kepala daerah. Disini menggambil isu “Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan industri lokal dan penciptaan lapangan kerja”. Saya mengambil isu ini dikarenakan ada beberapa alasan mengapa seorang kepala daerah perlu mengembangkan UMKM di daerahnya, antara lain sebagai berikut: 1. Pilar Ekonomi Daerah Pilar ekonomi daerah menjadi penggerak utama ekonomi local. Dan UMKM menjadi sebagian besar produk dosmetik bruto (PBD). 2. Pengurangan Pengangguran Dalam meningkatkan UMKM membantu dalam meningkatkan dan industri lokal membantu menciptakan lapangan kerja, yang penting untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Pengembangan Keterampilan Dan Inovasi Dengan adanya pengembangan keterampilan dan inovasi perlu melakukan program pelatihan dan peningkatan keterampilan, yang dapat meningkatkan keterampilanmasyarakat. 4. Pemberdayaan Masyarakat UMKM mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam ekonomi dan keputusan yang memengaruhi mereka dalam meningkatkan kreaktivitas masyarakat. 5. Kemandirian Ekonomi Kemandirian ekonomi membantu mengurangi risiko ketidakstabilan yang disebabkan oleh fluktuasi pasar global atau krisis internasional. Dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha yang mereka buat.
UMKM di suatu daerah seharusnya menjadi isu prioritas bagi kepala daerah karena memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia dan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 90% tenaga kerja di sektor swasta. Dengan kontribusi sebesar ini, dukungan kepada UMKM adalah investasi dalam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Calon kepala daerah yang memahami dan mendukung peran UMKM akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ada banyak contoh daerah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui dukungan yang kuat terhadap UMKM. Misalnya, beberapa kota di Indonesia yang memberikan insentif fiskal dan program pelatihan bagi UMKM telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan penurunan angka pengangguran. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dukungan yang tepat kepada UMKM dapat membawa perubahan positif yang nyata.
Pengembangan industri lokal merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing industri yang berbasis di suatu daerah. Hal ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin pengembangan idustri lokal dan manfaat dari industri tersebut sama halnya dengan UMKM yang menciptakan tenaga kerja, mengembangkan produk dan inovasi, dukungan terhadap produk lokal, dan penguatan ekonomi lokal.
Isu yang diangkat oleh kepala daerah seharusnya dijalankan dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Isu tersebut harus Isu-isu terkait ekonomi, seperti pengembangan UMKM atau industri lokal, jika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Isu sosial yang ditangani dengan serius akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, penting bagi kepala daerah untuk tidak hanya mengangkat isu, tetapi juga memastikan bahwa isu tersebut dapat diimplementasikan dengan baik untuk mencapai dampak positif yang maksimal bagi masyarakat dan daerah. UMKM disini diambil agar pertumbuhan dalam suatu masyarakat dapat meningkat. Karena dengan adanya pemberdayaan masyarakat seperti UMKM tersebut sangan bermanfaat pada suatu daerah tersebut. Pada daerah yang membuat UMKM tersebut akan meningkatkan pendapat pada masyarakat tersebut. UMKM juga diaturu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan prioritas terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah membangun konsep perizinan berusaha yang ramah terhadap UMKM, dan memberikan berbagai kemudahan kepada UMKM untuk berkembang. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur beragam aspek terkait UMKM, seperti asas dan ujuan serta prinsip dan pemberdayaannya. Asas dan tujuannya yaitu bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan: • Kekeluargaan • Kemandirian • Demokrasi ekonomi • Kebersamaan • Keseimbangan kemajuan • Efisiensi berkeadilan • Kesatuan ekonomi nasional.
Dengan adanya undang-undang yang mengatur UMKM tersebut dapat memberi kemudahan bagi seorang yang ingin mengembangan UMKM tersebut. Terlebih lagi jika UMKM tersebut menjadi salah satu isu yang akan diangkat oleh seorang kepala daerah. Dan pasti pada pengembangannya kepala daera tersebut akan memberikan pembelajaran terlebih dahulu kepada masyarakat agar mempu megelolah usaha UMKM tersebut dan berjalan dengan baik dengan adanya dukungan dari pemerintah dan kepala daerah sekitar.
Dukungan yang berkelanjutan kepada UMKM akan memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi perekonomian daerah dan nasional. Dengan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, UMKM akan mampu berkontribusi lebih besar terhadap PDB, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Hal ini akan membantu Indonesia mencapai kemakmuran yang lebih merata dan inklusif. Calon kepala daerah yang mengambil isu ini mengharapkan bisa menjadikan rakyat kecil membangun UMKM yang menjadi pendorong kehidupan masyarakat yang lebih sejahterah dalam memenuhi kebutuhan sehari - hari hidup yang lebih sejahterah
Dengan kita mengambil pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan industri lokal dan penciptaan lapangan kerja. Itu sama saja kita langsung bisa mendorong kemajuan masyarakat, bukan hanya pada pengurangan pengangguran. Tapi juga dapat menambah inovasi dan kreativitas masyarakat, kemendarian ekonomi, dukungan terhadap produk lokal, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan pemberdaayan masyarakat. Dengan demikian UMKM bisa menjadi isu penting bagi seorang kepala daerah.The importance of the issue in the context of regional heads is very significant. The issues that need to be raised by a regional head need to understand and raise issues that are relevant to the needs and aspirations of the community to create policies that are right on target. By raising important issues, regional heads can encourage active community participation in the decision-making process, increasing their sense of ownership of regional programs. Regional heads are faced with various challenges, such as poverty, unemployment, and infrastructure. These issues need to be raised and addressed seriously to achieve development goals.
Talking about issues, we need to know the term issue first. According to KBBI, an issue is news or statements that become a discussion or concern of the public; a hot topic to talk about. The definition shows that issues are related to things that attract public attention and are often the subject of discussion in society. Issues can cover a wide range of topics, including political, social, economic, and environmental.
In stepping into becoming a regional head, they must think about what issues they must develop and have an impact on the community they will lead. Priority issues which are important priorities that they will do in the future if they move forward. These issues are very important for regional heads, because the issues raised by regional heads will affect the direction of policies and programs that they will implement..
And according to an important issue that must be raised by a regional head. Here the issue of "Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), as well as the development of local industries and job creation". I take this issue because there are several reasons why a regional head needs to develop MSMEs in his area, including the following: 1. Regional Economic Pillar The regional economic pillar is the main driver of the local economy. And MSMEs are the majority of gross domestic products (PBD). 2. Reduction of Unemployment In improving MSMEs help in improving and local industries help in creating jobs, which is important to reduce the unemployment rate and improve people's welfare. 3. Skills Development and Innovation With the development of skills and innovation, it is necessary to carry out training and skill improvement programs, which can improve the skills of the community. 4. Community Empowerment MSMEs encourage people to more actively participate in the economy and decisions that affect them in increasing community creativity. 5. Economic Independence Economic independence helps reduce the risk of instability caused by global market fluctuations or international crises. And improving the welfare of the community through the efforts they make.
MSMEs in a region should be a priority issue for regional heads because they have a significant impact on the economy and community welfare. MSMEs contribute more than 60% to Indonesia's GDP and provide employment for more than 90% of the workforce in the private sector. With this large contribution, support for MSMEs is an investment in economic stability and community welfare. Candidates for regional heads who understand and support the role of MSMEs will contribute to inclusive and sustainable economic growth.
There are many examples of regions that have succeeded in improving the welfare of their communities through strong support for MSMEs. For example, several cities in Indonesia that provide fiscal incentives and training programs for MSMEs have shown significant improvements in local economic growth and a decrease in the unemployment rate. This success is proof that the right support for MSMEs can bring real positive change.
The development of local industries is an effort to increase the capacity and competitiveness of industries based in an area. This is very important to encourage economic growth, create jobs, and improve people's welfare. Perhaps the development of local industries and the benefits of these industries are the same as MSMEs that create jobs, develop products and innovations, support local products, and strengthen the local economy. The issues raised by regional heads should be carried out properly to achieve the desired development goals. These issues must be issues related to the economy, such as the development of MSMEs or local industries, if managed properly, can increase regional economic growth and job creation. Social issues that are taken seriously will contribute to improving people's welfare, reducing poverty, and improving the quality of life. Thus, it is important for regional heads to not only raise issues, but also ensure that the issues can be implemented properly to achieve maximum positive impacts on the community and the region.
MSMEs here are taken so that growth in a society can increase. Because with the empowerment of communities such as MSMEs, it is beneficial to an area. In the area that makes MSMEs, it will increase the opinion of the community.
MSMEs are also regulated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation giving priority to the development of MSMEs in Indonesia. In this case, the government has built a business licensing concept that is friendly to MSMEs, and provides various facilities for MSMEs to develop. This Law also regulates various aspects related to MSMEs, such as principles and proposals as well as their principles and empowerment. The principles and objectives are that Micro, Small, and Medium Enterprises are based on: • Family • Independence • Economic democracy • Togetherness • Balance of progress • Fair efficiency • National economic unity.
With the law that regulates MSMEs, it can make it easier for a person who wants to develop these MSMEs. Especially if the MSME is one of the issues that will be raised by a regional head. And surely in its development, the head of the district will provide learning first to the community so that they can manage the MSME business and run well with the support of the government and the heads of the surrounding regions.
Continuous support for MSMEs will have a positive long-term impact on the regional and national economy. With stable and sustainable growth, MSMEs will be able to contribute more to GDP, create more jobs, and increase the competitiveness of local products in the global market. This will help Indonesia achieve more equitable and inclusive prosperity. The candidate for regional head who took up this issue hopes to be able to make small people build MSMEs which are the drivers of a more prosperous community life in meeting the daily needs of a more prosperous life
By taking the empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), as well as the development of local industries and job creation. It is the same as we can directly encourage community progress, not only in reducing unemployment. But it can also increase community innovation and creativity, economic prosperity, support for local products, improve social welfare, and community empowerment. Thus, MSMEs can be an importantFacing Natural Disasters with Green Leadership: Regional Head Candidates' Strategies to Address the Environmental Crisis
Di era modern ini, tantangan lingkungan semakin kompleks dan beragam. Mulai dari perubahan iklim, polusi udara, sampah yang tak terkendali, hingga kehilangan biodiversitas, semua ini merupakan ancaman langsung kepada keberlangsungan planet Bumi. Oleh karena itu, kepemimpinan yang bijak dan berdedikasi pada lingkungan hidup menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, calon kepala daerah harus siap menghadapi bencana alam dengan menggunakan strategi kepemimpinan hijau yang efektif.
Masalah lingkungan tidak lagi merupakan fenomena lokal; ia telah menjadi isu global yang mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri, beberapa kasus lingkungan yang kritikal telah membuat bangsa ini khawatir. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah kebakaran hutan dan lahan gambut. Kejadian ini tidak saja menyebabkan hilangnya habitat alami dan spesies endemik, tapi juga memicu pemanasan global dengan cara pelepasan karbondioksida massal ke atmosfer. Selain itu, permasalahan sampah juga menjadi sorotan utama. Volume sampah yang meningkat di perkotaan tidak hanya menciptakan masalah estetik, namun juga berpotensi mencemarkan lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Contohnya, kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kota Cimahi menyoroti betapa seriusnya masalah pengelolaan sampah di beberapa daerah. Analisis masalah lingkungan juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Hak-hak warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup telah dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (No.32/2009). Partisipasi masyarakat dalam kampanye penghijauan dan program konservasi alam telah terbukti efektif dalam meningkatkan tutupan lahan hijau dan mengurangi dampak perubahan iklim.
Strategi pengelolaan lingkungan yang efektif harus mencakup beberapa elemen penting. Pertama, integrasi kebijakan ramah lingkungan dalam setiap aspek perencanaan dan pembangunan daerah. Ini bisa dimulai dengan mengintegrasikan kebijakan pelestarian lingkungan dalam rencana strategis daerah, seperti pengelolaan sampah yang efisien, pengurangan emisi karbon, pelestarian hutan, dan konservasi sumber daya air Kedua, implementasi teknologi hijau. Penerapan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin dapat membantu mengurangi dependensi pada sumber energy fosil yang polutif. Selain itu, pengembangan transportasi umum berbasis listrik juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca Ketiga, restorasi ekosistem yang rusak. Restorasi gambut di Kalimantan Barat misalnya, merupakan contoh nyata perlunya upaya serius dalam melestarikan ekosistem yang sudah rusak. Metode 3R (Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi) telah digunakan untuk merevitalisasi area gambut dan mengurangi risiko banjir serta kebakaran hutan. Keempat, edukasi dan partisipasi masyarakat. Program-program pendidikan lingkungan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian alam sangat penting. Kampanye penghijauan, program adopsi pohon, dan pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah adalah beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan. Implementasi strategi pengelolaan lingkungan tidak semudah yang dibayangkan. Salah satu tantangan utama adalah biaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan proyek-proyek lingkungan. Biaya infrastruktur yang mahal, teknologi canggih, dan sumber daya manusia yang terlatih membuat beberapa calon kepala daerah meragukan kemampuan finansial mereka untuk melaksanakan visi lingkungan yang ambisius. Namun, tidak semua tantangan datang dari faktor material. Beberapa calon kepala daerah juga menghadapi tekanan politik dari kalangan investor yang lebih tertarik pada kepentingan ekonomi daripada pelestarian lingkungan. Aroma eksploitasi terhadap sumber daya alam masih kentara dalam beberapa dokumen visi dan misi para kandidat, sehingga perlu adanya evaluasi yang lebih mendalam terhadap komitmen mereka. Di samping itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga sangat penting. Masalah kebakaran hutan dan lahan gambut misalnya, merupakan urusan federal yang memerlukan sinergi antara level-daerah dan pusat. Meskipun pemerintah daerah memiliki otoritas lokal, mereka juga harus bekerja sama erat dengan instansi federal untuk mengatasi isu-isu lingkungan skala besar. Menghadapi bencana alam dengan kepemimpinan hijau memerlukan strategi yang kompleks dan multi-aspek. Calon kepala daerah harus siap mengintegrasi kebijakan ramah lingkungan dalam setiap aspek perencanaan dan pembangunan daerah. Teknologi hijau, restorasi ekosistem, edukasi dan partisipasi masyarakat, serta koordinasi antara level-daerah dan pusat merupakan elemen-elemen penting dalam mengatasi krisis lingkungan.Meski tantangan-tantangan yang dihadapi cukup signifikan, namun komitmen nyata dan dedikasi pada lingkungan hidup dapat membawa perubahan positif. Sebagai contoh, Kota Sukabumi telah menetapkan tiga isu prioritas lingkungan hidup, yakni penanganan persampahan, kualitas dan kuantitas air, serta mitigasi bencana alam. Upaya-upaya ini menunjukkan betapa pentingnya fokus pada penyusunan dokumen lingkungan hidup dan penanganan isu-isu prioritas.
Dalam kesimpulan, menghadapi bencana alam dengan kepemimpinan hijau memerlukan visioner yang bijak dan berdedikasi. Calon kepala daerah harus siap mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi krisis lingkungan, serta memastikan bahwa visi lingkungan mereka tidak hanya formalitas tapi benar-benar dapat diimplementasikan demi masa depan yang lebih cerah bagi generasi saat ini dan masa depan.In this modern era, environmental challenges are increasingly complex and diverse. From climate change, air pollution, uncontrolled waste, to biodiversity loss, these are all direct threats to the sustainability of planet Earth. Therefore, wise leadership that is dedicated to the environment is crucial. In this context, regional head candidates must be prepared to face natural disasters by using effective green leadership strategies.
Environmental issues are no longer a local phenomenon; they have become global issues that affect all aspects of human life. In Indonesia alone, several critical environmental cases have alarmed the nation. One of the most striking examples is the forest and peatland fires. Not only does this cause the loss of natural habitats and endemic species, but it also triggers global warming by releasing mass carbon dioxide into the atmosphere. Waste is also a major concern. The increasing volume of waste in cities not only creates aesthetic problems, but also has the potential to pollute the environment and threaten public health. For example, the fire at the Sarimukti landfill in Cimahi City highlighted how serious the waste management problem is in some areas. Analysis of environmental problems must also involve community participation. The rights of citizens to participate in environmental management have been guaranteed by the Law on Environmental Protection and Management (No.32/2009). Community participation in reforestation campaigns and nature conservation programs has proven effective in increasing green land cover and reducing the impact of climate change. An effective environmental management strategy should include several important elements. First, the integration of environmentally friendly policies in every aspect of regional planning and development. This can start by integrating environmental conservation policies in regional strategic plans, such as efficient waste management, carbon emission reduction, forest preservation, and water resource conservation. Second, the implementation of green technology. The implementation of renewable energy such as solar and wind power can help reduce dependence on polluting fossil energy sources. In addition, the development of electricity-based public transportation can also reduce greenhouse gas emissions. Third, restoration of damaged ecosystems. Peat restoration in West Kalimantan, for example, is a clear example of the need for serious efforts to preserve damaged ecosystems. The 3R method (Rewetting, Revegetation, Revitalization) has been used to revitalize peat areas and reduce the risk of flooding and forest fires. Fourth, education and community participation. Environmental education programs aimed at increasing community awareness and involvement in nature conservation efforts are essential. Greening campaigns, tree adoption programs, and environmental education in schools are some of the concrete steps that can be taken. Implementing environmental management strategies is not as easy as one might think. One of the main challenges is the cost required to implement environmental projects. The high cost of infrastructure, advanced technology, and trained human resources makes some aspiring local leaders doubt their financial ability to implement an ambitious environmental vision. However, not all challenges come from material factors. Some candidates also face political pressure from investors who are more interested in economic interests than environmental conservation. The aroma of exploitation of natural resources is still evident in some candidates' vision and mission documents, so there is a need for a more in-depth evaluation of their commitments. In addition, coordination between local and central government is also very important. The issue of forest and peatland fires, for example, is a federal matter that requires synergy between the regional and central levels. Although local governments have local authority, they must also work closely with federal agencies to address large-scale environmental issues.
Dealing with natural disasters with green leadership requires a complex and multi-faceted strategy. Regional head candidates must be ready to integrate environmentally friendly policies in every aspect of regional planning and development. Green technology, ecosystem restoration, community education and participation, as well as coordination between regional and central levels are important elements in overcoming the environmental crisis.Although the challenges faced are significant, real commitment and dedication to the environment can bring positive changes. For example, Sukabumi City has set three priority environmental issues, namely waste management, water quality and quantity, and natural disaster mitigation. These efforts show how important it is to focus on preparing environmental documents and addressing priority issues. In conclusion, facing natural disasters with green leadership requires wise and dedicated visionaries. Regional head candidates must be ready to take strategic steps to address the environmental crisis, and ensure that their environmental vision is not just a formality but can actually be implemented for a brighter future for current and future generations.Jobs For Us Not Empty Promises! We Don't Want To Be Educated Unemployed In Our Own Country
Di pemilihan kepala daerah 2024, para calon kepala daerah seharusnya tidak perlu lagi menjual janji-janji muluk. Satu isu yang paling mendesak dan harus jadi prioritas adalah menciptakan lapangan kerja bagi pemuda. Realitas di Sulawesi Selatan sudah sangat jelas: banyak anak muda yang berijazah, berkemampuan, tapi menganggur! Apa artinya kita berpendidikan tinggi, pada akhirnya menjadi pengangguran terdidik?
Lapangan kerja yang layak dan sesuai dengan kemampuan kita masih sangat terbatas. Paling-paling kita hanya bisa mendoakan agar tidak hijrah mencari kerja ke luar negeri. Sulsel seharusnya bisa menjadi lebih mandiri. Dengan banyaknya potensi di sektor pariwisata, pertanian, teknologi, dan industri kreatif, pemerintah daerah harus proaktif mengelola ini demi menciptakan lapangan kerja.
Pemimpin yang terpilih nanti mesti berani memutuskan birokrasi yang selama ini menghambat investasi, memberikan insentif yang nyata dan betul-betul dirasakan oleh pelaku UMKM dan industri kreatif, serta mendorong program pelatihan yang bukan sekadar bersifat formalitas. Kita butuh aksi, bukan sekadar janji! Kita pemuda punya hak untuk hidup layak di negara kita sendiri.
Jadi, bagi kamu yang sudah capek dengan janji-janji, inilah waktunya harus memilih calon yang memiliki rencana konkret dan solusi nyata. Kalau bukan lapangan kerja menjadi prioritas, lantas akan di bawa ke mana masa depan kita?In the 2024 regional head elections, regional head candidates should no longer need to sell grandiose promises. One of the most urgent issues that must be prioritized is creating jobs for youth. The reality in South Sulawesi is very clear: there are many young people with degrees and skills who are unemployed! What does it mean for us to be highly educated, only to end up as educated unemployed?
Decent job opportunities that match our abilities are still very limited. At best, we can only pray that we do not migrate to look for work abroad. South Sulawesi should be able to become more independent. With so much potential in the tourism, agriculture, technology and creative industry sectors, the local government must proactively manage this to create jobs.
The next elected leader must have the courage to break the bureaucracy that has been hampering investment, provide incentives that are real and truly felt by MSME and creative industry players, and encourage training programs that are not just a formality. We need action, not just promises! We young people have the right to live a decent life in our own country.
So, for those of you who are tired of promises, it's time to vote for candidates who have concrete plans and real solutions. If employment is not a priority, then where will our future take us?Child Marriage Limiting Youth Participation in Regional Development
Salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan oleh calon kepala daerah pascapilkada 2024 adalah Perkawinan Usia Anak (PUA). PUA memiliki dampak luas, terutama dalam membatasi partisipasi pemuda di ruang politik, demokrasi, dan pembangunan daerah. Tingginya angka PUA dipicu oleh kemiskinan, rendahnya pendidikan, norma budaya, dan minimnya akses informasi kesehatan reproduksi. Kondisi ini mengurangi akses pemuda terhadap pendidikan dan kesehatan, serta menghambat peluang mereka berperan aktif di bidang apa pun. Pemuda yang menikah dini cenderung harus menghadapi tanggung jawab rumah tangga lebih awal, yang membatasi keterlibatan mereka dalam aktivitas yang mendukung kemajuan daerah. Sebagai pemegang kebijakan, kepala daerah perlu memahami dampak PUA terhadap partisipasi pemuda dan mengambil langkah konkret untuk menekan perkawinan dini. Salah satu langkah efektif adalah melibatkan pemuda dalam perumusan kebijakan, khususnya yang terkait pencegahan PUA. Dengan memaksimalkan keterlibatan mereka dalam forum seperti musrenbang, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan generasi muda, mendukung keterlibatan mereka dalam kegiatan produktif dan politik. Contoh praktik baik ini dapat dilihat di Kabupaten Barru, pada tahun 2022, terdapat 78 kasus pengajuan nikah dini ke Pengadilan Agama, setelah masifikasi pemberdayaan anak melalui forum anak dan kegiatan serupa, angka menurun hingga 23 kasus pada tahun 2023. Pemuda yang aktif dalam organisasi sosial juga berperan penting dalam menyebarkan kesadaran tentang risiko PUA. Mereka dapat menjadi agen perubahan, membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menunda usia pernikahan. Sejalan dengan tema Pilkada 2024 yang mendorong partisipasi pemuda dalam politik dan demokrasi, keterlibatan mereka dalam proses kebijakan dapat menciptakan generasi berkualitas dan siap berkontribusi optimal dalam pembangunan daerah dan demokrasi.
One critical issue that regional head candidates must address after the 2024 elections is Child Marriage (PUA). PUA greatly limits youth participation in politics, democracy, and regional development. The high PUA rate is driven by poverty, low education, cultural norms, and lack of access to reproductive health information. PUA restricts youth access to education and health then blocking their opportunities to engage actively in social, economic, and political activity. Early-married youth often face household responsibilities prematurely, limiting their involvement in activities that support democracy and regional progress. As policymakers, regional heads must understand PUA’s impact on youth participation and take concrete steps to reduce it. An effective approach is to involve young people in policymaking, particularly regarding PUA prevention. By including them in musrenbang, the government can become more responsive to youth needs, supporting their involvement in productive and political activities. For example, in Barru Regency, 78 early marriage applications were submitted to the Religious Court in 2022, but after extensive youth empowerment through children's forums, cases decreased to 23 in 2023. Youth active in social organizations also play an important role in raising awareness about PUA risks. They can be agents of change, promoting the importance of delaying marriage age. Aligning with the 2024 election theme of youth participation in politics and democracy, their involvement in policy processes helps build a qualified, independent generation ready to contribute to regional development and democracy.
EVALUATION OF REGIONAL AUTONOMY: BETWEEN ENVIRONMENTAL RIGHTS OR THE RIGHTS OF THE ENVIRONMENT
Atensi terhadap lingkungan saat ini semakin minim. Hal tersebut terlihat dari prioritas manusia yang hanya tertuju pada sandang, pangan, dan papan. Hanya sedikit dari manusia yang memiliki rasa kepemilikan terhadap lingkungan, sehingga upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan belum maksimal. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa lingkungan harus dilindungi? Padahal, sejatinya dalam hukum yang dapat diberi perlindungan adalah subjek hukum. Namun, apakah lingkungan merupakan subjek hukum yang bisa menanggung hak dan kewajiban? Otonomi daerah merupakan jawaban dari problematika tersebut. Kepala daerah harus mampu menyelaraskan regulasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), termasuk upaya pemerintah dalam memberikan batasan penggunaan hak atas lingkungan demi melindungi hak lingkungan itu sendiri. Otonomi daerah yang diterapkan saat ini cenderung berlebihan, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam (SDA). Banyak daerah yang memiliki SDA melimpah mengeksploitasinya demi peningkatan pendapatan daerah sehingga cenderung menunjukkan konsep weak sustainability, tanpa mempertimbangkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Akibatnya, kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin cepat terjadi. Contohnya adalah isu reklamasi Pantai Losari, Makassar, yang justru dapat berdampak negatif dengan mengancam keanekaragaman hayati dan menurunkan kualitas air akibat sedimentasi. Manfaatnya lebih banyak dinikmati investor, sementara nelayan dan masyarakat sekitar dirugikan. Melalui otonomi daerah, pemberian izin pembangunan industri dan tempat wisata seolah hanya berorientasi pada ekonomi (economic oriented) yang menonjolkan hak atas lingkungan dan bukan hak lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan hak lingkungan demi kebutuhan generasi mendatang agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan kualitas, kuantitas, dan opsi yang sama.
Attention to the environment is currently diminishing. This is evident from human priorities, which focus solely on clothing, food, and shelter. Only a few people feel a sense of ownership towards the environment, so efforts to preserve and protect it have not been maximized. A question that may arise is why the environment should be protected. In law, protection is typically given to legal subjects. However, is the environment a legal subject that can bear rights and obligations? Regional autonomy is the answer to this issue. Regional leaders must be able to align regulations with the concept of sustainable development, including government efforts to limit the exercise of rights over the environment to protect environmental rights themselves. Current regional autonomy tends to be excessive, particularly regarding the exploitation of natural resources. Many regions with abundant natural resources exploit them to increase regional income, showing a tendency towards weak sustainability without considering environmentally conscious development principles. Consequently, environmental damage and pollution are accelerating. An example is the reclamation issue at Losari Beach, Makassar, which may have negative impacts by threatening biodiversity and lowering water quality due to sedimentation. The benefits are mostly enjoyed by investors, while fishermen and local communities are disadvantaged. Through regional autonomy, the granting of industrial and tourism permits seems to be economically oriented, highlighting the right to the environment rather than the right of the environment itself. Therefore, local governments must pay attention to environmental rights to ensure that future generations can meet their needs with the same quality, quantity, and options.
Flood Management and Abandoned Facilities in Makassar
Menurut saya, penanggulangan banjir di Makassar masih menjadi tantangan besar. Meski Makassar dikenal sebagai kota yang jarang hujan, namun ketika hujan deras turun, meskipun hanya dalam waktu kurang belum setengah jam, jalanan langsung tergenang hingga setinggi mata kaki. Hal ini dapat menyebabkan beberapa area, termasuk perumahan dapat terendam air dengan cepat, yang pada akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat dan berpotensi merusak properti. Sementara itu, banyak fasilitas di kota Makassar yang terbengkalai. Banyak inovasi yang telah diciptakan tapi sayangnya tidak berjalan dengan baik atau hanya berfungsi sementara, seperti area Lego-lego di Jalan Metro Tanjung Bunga, yang seharusnya menjadi ruang publik yang nyaman untuk bersantai, tetapi kini tidak dapat difungsikan dan dibiarkan begitu saja. Begitu juga dengan halte bus yang rusak dan jembatan penyeberangan yang kotor serta penuh sampah, yang membuatnya tidak nyaman digunakan oleh masyarakat. Ketidakberfungsian fasilitas-fasilitas ini menambah masalah, karena masyarakat tidak memiliki alternatif yang baik untuk bergerak di dalam kota dan berpotensi meningkatkan kemacetan. Perbaikan dan perawatan yang lebih baik terhadap fasilitas-fasilitas ini sangat penting agar dapat mendukung penanggulangan banjir dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, aman, dan nyaman bagi warga Makassar.
In my opinion, flood management in Makassar is still a big challenge. Even though Makassar is known as a city that rarely rains, when heavy rain falls, even for less than half an hour, the streets are immediately flooded up to ankle level. This can cause several areas, including housing, to be quickly submerged in water, which ultimately disrupts people's daily activities and has the potential to damage property. Meanwhile, many facilities in the city of Makassar are neglected. Many innovations have been created but unfortunately they do not work well or only function temporarily, such as the Lego-lego area on Jalan Metro Tanjung Bunga, which should be a comfortable public space for relaxing, but is now unable to function and is left as it is. Likewise, the bus stops are damaged and the pedestrian bridges are dirty and full of rubbish, which makes them uncomfortable for the public to use. The non-functioning of these facilities adds to the problem, because people do not have good alternatives to move around the city and has the potential to increase traffic jams. Repairing and better maintenance of these facilities is very important to support flood mitigation and create a cleaner, safer and more comfortable environment for Makassar residents.
City waste management
Salah satu isu krusial yang seharusnya menjadi prioritas calon kepala daerah khususnya di kota Makassar adalah permasalahan pengelolaan sampah. Kota Makassar menghadapi tantangan serius terkait peningkatan volume sampah yang mencapai ribuan ton setiap hari, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan pencemaran dan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.
Penanganan sampah yang efektif memerlukan pendekatan sistematis, termasuk pemilahan sampah dari sumbernya. Sampah rumah tangga menjadi salah satu sumber sampah terbesar yang berakhir di TPA Antang. Berdasarkan artikel Mongabay.co.id, TPA Antang ini memang memiliki kondisi yang memprihatinkan dan sudah over kapasitas. Timbunan sampah bahkan mencapai 50 meter dan sudah mulai merambah area pemukiman sekitar.
Selain itu, penguatan infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah juga krusial. Makassar memerlukan fasilitas pengolahan sampah yang memadai, dan tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan teknologi yang tepat, sampah organik dapat diubah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi produk baru.
Langkah lain yang perlu diperhatikan adalah edukasi masyarakat tentang cara bijak mengelolah sampah. Oleh karena itu, edukasi masyarakat tentang pemilahan sampah dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sangat penting. Pengoptimalan Bank Sampah juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Gerakan ini.
Selanjutnya, penguatan hukum dan regulasi tentang pengelolaan sampah, kerjasama dengan sektor swasta dan komunitas lokal perlu diperkuat. Dalam kajian collaborative governance, kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, termasuk permasalahan sampah di Makassar.
Dengan fokus pada pengelolaan sampah yang berkelanjutan, tidak hanya akan mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Makassar....
masalah pendidikan menurut/saran saya mungkin dapat mengadakan literasi membaca Al-Qur'an setiap kamis-Jum'at pagi sebelum pelajaran di mulai agar dapat membangun siswa/siswi yang berjiwa religius dan sebaik nya banyak² mengadakan beasiswa pelajaran ke luar negeri atau daerah untuk anak² sekolah mau dari kalangan tidak mampu maupun mampu agar kami para siswa dapat mengambil pelajaran dari negara² atau daerah² itu langsung dan tambah semangat untuk mencapai cita² kami, saya sangat berharap agar pemerintah sebaiknya langsung turun ke lokasi melihat keadaan² masyarakat dan jangan menutup telinga untuk orang² yang ingin di dengar agar kita semua sama² bangkit untuk Indonesia maju🙏🏻
...
Education at school
Isu prioritas kepada calon kepala daerah dalam bidang pendidikan
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Pendidikan menjadi fondasi utama dalam kemajuan daerah. Peningkatan kualitas pendidikan dapat menciptakan SDM yang lebih kompetitif dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah.
2. Akses Pendidikan Memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil atau kurang terlayani, sangat penting. Ini mencakup penyediaan fasilitas, infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung pemerataan pendidikan 3. Peningkatan Kualitas Pengajaran Fokus pada pelatihan dan pengembangan guru sangat krusial untuk meningkatkan metode pembelajaran dan keterampilan. Guru yang berkualitas dapat memberikan dampak besar terhadap hasil belajar siswa.
4. Kualitas Fasilitas Pendidikan Membangun atau merenovasi gedung sekolah serta menyediakan fasilitas yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran modern, akan mendukung proses pengajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif.
5. Pendidikan Karakter Memasukkan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral dalam kurikulum menjadi prioritas untuk membangun generasi yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki moralitas tinggi. Ini penting untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial.Here are the priority issues for regional head candidates in the field of education that you mentioned:
1. Improving Education Quality Education is the main foundation for the progress of a region. Improving the quality of education can create more competitive human resources capable of contributing to regional development.
2. Access to Education Ensuring equal access to education for all segments of society, especially in remote or underserved areas, is crucial. This includes providing facilities, infrastructure, and policies that support equitable education. 3. Improving Teaching Quality Focusing on teacher training and development is essential to enhance teaching methods and skills. Qualified teachers can have a significant impact on student learning outcomes.
4. Education Facilities Quality Building or renovating school buildings and providing adequate facilities such as laboratories, libraries, and modern learning technologies will support the teaching process and create a more effective learning environment
5. Character Education Incorporating character education and moral values into the curriculum is a priority for building a generation that is not only academically intelligent but also morally and ethically sound. This is important for creating individuals with integrity and social responsibilityIMPORTANT NOTICE AND ACTION FOR SULSEL
Membahas mengenai isu yang perlu diprioritaskan calon kepala daerah. Saya rasa ada banyak hal yang perlu diprioritaskan agar Kota Makassar bisa menjadi Primadona Indonesia bagian Timur.
Ada beberapa poin yang merupakan isu penting : 1. Isu Lingkungan Ada banyak isu berkaitan dengan lingkungan, mulai dari penanganan sampah yang lambat sehingga pada musim hujan akan terjadi banjir dibeberapa tempat bahkan pernah sampai ke jalan raya yang menyebabkan macet bahkan parahnya pernah terjadi rusuh di jalan tol karena pengendara motor masuk, perbaikan jalanan yang tidak merasa, sering terjadi macet dibeberapa tempat, krisis air di beberapa tempat dan beberapa tahun belakangan sempat terjadi pemadaman listrik bergiliran.
2. Isu Kemiskinan dan bantuan tidak tepat sasaran Saya rasa ini mungkin cukup berat, akan tetapi isu ini perlu juga diperhatikan agar kesejahteraan dapat terbangun. Mengenai isu kemiskinan saya ingin mengaitkan dengan kesadaran bahwa jika orang-orang terus disuap secara cuma-cuma tanpa diberikan sesuatu yang dapat meningkatkan dirinya seperti pelatihan skill, kreatifitas atau semacamnya maka orang tersebut akan bermental miskin dan terus menunggu disuapi. Saya sangat setuju dengan bansos yang sering diberikan itu sangat membantu, akan tetapi tidak dengan pemberian bansos itu secara cuma-cuma tanpa ada sesuatu yang perlu dicapai. Ditambah lagi jika bantuan-bantuan yang diberikan itu tidak tepat sasaran dan hanya mementingkan pihak yang memiliki orang dalam atau kenalan, sungguh sangat ironis.
3. SDM dan Lowongan Pekerjaan Topik mengenai SDM dan lowongan pekerjaan juga memiliki isu penting yang perlu diperhatikan. Dimana Sumber Daya Manusia atau kualitas diri masyarakat saat ini perlu diperhatikan dan diberi dukungan. Saya rasa perlu adanya program yang dibuat agar SDM dapat memahami dunia kerja yang saat ini erat dengan perkembangan teknologi serta program yang dapat memberikan jalan pada peluang-peluang pekerjaan yang ada karena ada banyak orang diluar sana yang kesusahan bahkan sampai putus asa soal pekerjaan.
Saya rasa isu itu semua yang perlu diprioritaskan di Kota Makassar, perlu adanya solusi yang diberikan serta tindakan yang dilakukan.
Setidaknya perlu ada wadah untuk mendengarkan keluh kesah atau saling memberikan feedback terkiat yang dialami masyarakat dan apa yang dilakukan pemerintah sehingga bisa tercipta penanganan cepat. Dan dari wadah itu, bukan hanya kepala daerah saja yang perlu memperhatikan isu dan memprioritaskan isu, akan tetapi bagaimana seorang kepala daerah memiliki pengaruh yang baik untuk merangkul dan mengajak semua atau setidaknya sebagian masyarakat perhatian terhadap beberapa isu yang ada untuk menjadikan Makassar yang lebih baik.Discussing the issues that need to be prioritized by the prospective regional head. I think there are many things that need to be prioritized for Makassar City to become the prima donna of Eastern Indonesia.
There are several points that are important issues: 1. Environmental Issues There are many issues related to the environment, starting from the slow handling of waste which causes flooding in several places during the rainy season, even reaching the main roads causing traffic jams, and worse, there have been riots on the toll roads because motorcyclists entered. The road repairs are not felt, traffic jams often occur in several places, there is a water crisis in some areas, and in recent years there have been rolling blackouts.
2. The Issue of Poverty and Misallocated Aid I think this might be quite heavy, but this issue also needs to be addressed so that welfare can be built. Regarding the issue of poverty, I want to connect it with the awareness that if people are continuously spoon-fed without being given something that can improve themselves, such as skill training, creativity, or something similar, then those people will have a poverty mentality and will keep waiting to be spoon-fed. I completely agree that the social assistance given frequently is very helpful, but not with the provision of social assistance for free without any goals to achieve. Moreover, if the assistance provided is not targeted and only favors those with connections or acquaintances, it is truly ironic.
3. HR and Job Vacancies The topic of HR and job vacancies also has important issues that need to be addressed. Where Human Resources or the quality of the community's self needs to be taken into account and supported. I think there needs to be a program created so that human resources can understand the job market, which is currently closely tied to technological developments, as well as a program that can open up job opportunities because there are many people out there who are struggling and even becoming desperate about employment.
I think that issue needs to be prioritized in the city of Makassar, and solutions need to be provided along with actions taken.
At the very least, there needs to be a platform to listen to grievances or provide mutual feedback regarding what the community experiences and what the government does, so that quick responses can be created. And from that platform, it is not only the regional heads who need to pay attention to and prioritize issues, but also how a regional head can have a positive influence to embrace and invite all or at least some of the community to pay attention to several existing issues to make Makassar better.Education'
pappilajarang nga anjo sangat berkaitan erat dengan kemajuan suatu wilayah,bangsa kadang saya kalo di suruh pilih sama pemerintah antara bangun infrastruktur yang memadai
pappilajarang nga anjo is closely related to the progress of a region, nation, sometimes I am asked to choose by the government between building adequate infrastructure.
Tax
I think the government should consider the amount of tax that should be paid by everyone, especially for workers who have mediocre income. Moreover, the tax should be used in right way because it is a regional income. For instance, if there's a public facility broken, it has to be fixed or even changed. However, if the tax has another function or being different from this statement, I still strongly suggest to the government to be fair about it. I mean, it must be used as the function, I mean not to use in "wrong" way.
Education
pappilajarang nga anjo sangat berkaitan erat dengan kemajuan suatu wilayah,bangsa kadang saya kalo di suruh pilih sama pemerintah antara bangun infrastruktur yang memadai
_Prioritas Calon kepala daerah
Prioritas sebagai calon kepala daerah memperhatikan masalah akhlah / perilaku masyarakat. Memerinpondasi yang kuat dalam penanam akhlah yg baik Bisa melalui pendidikan formal jg kegiatan keagamaan, organisasi. Kr AKHLAH YG BAIK AKAN MEMBUAT DAERAH / WILAYAH KITA JADI LBIH AMAN. KR individu akan lebih jujur, amanah dan bertanggung jawab. Kr mereka paham agama
air quality
Polusi udara merupakan masalah serius di Indonesia, dengan dampak fundamental terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan
Air pollution is a serious problem in Indonesia, which has fundamental impacts on public health and the environment
The earth is already hot
bumi menjadi lebih panas,hutan mulai menipis,karena seringnya terjadi penebangan liar
The earth is getting hotter, forests are starting to thin out, due to frequent illegal logging
rubbish
sampah
Pembuangan sampah sembarangan adalah tindakan membuang sampah di tempat yang tidak seharusnya, seperti di jalanan, sungai, lahan kosong, atau tempat umum lainnya. Ini merupakan masalah lingkungan yang serius karena dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti:
1. Pencemaran Lingkungan: Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari tanah, air, dan udara. Misalnya, sampah plastik di sungai bisa mencemari air dan membahayakan kehidupan laut.
2. Banjir: Sampah yang menumpuk di saluran air atau sungai dapat menyumbat aliran air, yang pada akhirnya menyebabkan banjir ketika hujan deras.
3. Penyakit: Sampah organik yang membusuk dan menumpuk bisa menjadi tempat berkembang biaknya lalat, tikus, dan serangga yang bisa menularkan penyakit.
4. Kerusakan Estetika: Lingkungan yang dipenuhi sampah menjadi terlihat kotor dan tidak sedap dipandang, yang dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan suatu tempat.
5. Dampak pada Kehidupan Satwa: Sampah plastik atau bahan berbahaya lainnya dapat tertelan oleh hewan, yang bisa berakibat fatal bagi mereka.
Trash Problem
Karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, mereka tidak memperhatikan masalah kebersihan. Untuk itu pemerintah harus membuat kebijakan/peraturan terkait pengelolaan sampah, yang memungkinkan masyarakat bisa diatur.
-
anti-corruption
Calon kepala daerah harus memiliki sifat anti korupsi agar daerah yg dia jabati tetap aman dan tentram
Candidates for regional heads must have anti-corruption characteristics so that the region they serve remains safe and peaceful
infrastruktor(road)
jalanan termasuk fasilitas negara mengapa?penting diperhatikan karena jalanan marupakan akses masyarakat dimana ini termasuk juga kenyamanan masyaraakat
Why are roads included in state facilities? It is important to pay attention because roads are public access, which also includes public comfort.
poor
-peningkatan keterampilan dan pelatihan kerja agar masyarakat dapat mengatasi pekerjaan yang layak dan baik -pemberdayaan ekonomi: mendorong wirausaha dan koperasi di kalangan masyarakat untuk meningkatkan pendopatan
development
Dilihat dari banyak nya jalanan yang rusak di tengah perkotaan yang banyak merugikan masyarakat bahkan memakan korban serta juga jalan di desa kecil juga sangat perlu di perhatikan agar rakyat bisa sama sama sejahtera bukan hanya di perkotaan besar saja.
Traffic jam
Kemacetan selalu menjadi persoalan setiap hari dari Pallangga sampai jembatan kembar meskipun Polantas tangani tiap pagi dan sore tapi tetap aja macet dan membuat pengendara jengkel karena ga ada solusi lain dari pemerintah untuk menangani.
road infrastructure
jalanan termasuk fasilitas negara mengapa penting di perhatikan karena jalanan merupakan akses masyarakat d mana in termasuk juga kenyamanan masyarakat
Roads are included in state facilities, why is it important to pay attention to them? Because roads are public access, which also includes public comfort.
—
our regent candidate in gowa(Nazrul Iksan syam)
saya harap bakal calon bupati yang akan menjadi bupati pada tahun 2025 sampai 2030 yang saya harapkan adanya perubahan yang ada di kabupaten kita yaitu kabupaten GOWA.
Yang saya harapkan adanya solusi tentang kemacetan di jembatan kembar kabupaten GOWA yaitu jalan antar hubung dari arah Makassar ke limbung dan sebaliknya dari arah limbung yang ingin ke Makassar.Di karena sering terjadi kemacetan di jembatan tersebut.
dan yang saya harapkan lagi bakal calon bupati Gowo yang akan duduk ini semoga bisa melihat kondisi jalan-jalan yang rusak yang ada di kabupaten GOWA di karenakan masih banyak jalan yang rusak atau tidak bagus.
semoga calon bupati kali ini lebih baik dan kabupaten GOWA lebih maju dan bisa membantu masyarakat-masyarakat di kabupaten GOWA,seperti memberikan BANSOS(Bantuan Sosial) dan PKH(Program Keluarga Harapan)
Terima kasih itu saja yang saya dapat berikan tanggapan yang terjadi pada saat ini di kabupaten GOWAI hope that the candidate for regent who will become the regent from 2025 to 2030 will bring change to our region, Gowa Regency.
What I expect is a solution to the traffic congestion at the twin bridges in Gowa Regency, which is the connecting road from Makassar to Limbung and vice versa. Traffic jams frequently occur on this bridge.
Additionally, I hope the future regent of Gowa will address the condition of the damaged roads in Gowa Regency, as there are still many roads that are in poor condition.
I also hope that this upcoming regent will be better and that Gowa Regency will progress further, and help the people of Gowa by providing social assistance programs such as BANSOS (Social Assistance) and PKH (Family Hope Program).
Thank you. That is all I have to say about the current situation in Gowa Regency.What issues should be prioritized be prioritized by candidates for regional head?
Attention to children as the golden generation in 2045
Partisipasi anak dimana dimulai dengan kelengkapan sipil yang belum merata dimulai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Anak yang tidak semua dapat sehingga hak kebangsaan juga sudah menghilang dan tidak diperhatikan. Lingkungan sekitar yang belum memadai mulai dari isu Keluarga seperti Kekerasan Pada Anak dan Rumah yang tidak nyaman bagi anak sehingga Anak tidak nyaman dalam lingkungannya. Kesehatan dan Kebersihan lingkungan untuk anak juga tidak memadai seperti anak di TPA Antang yang kurang diperhatikan padahal mereka bisa sakit jika terus berada di sekitar itu. Pengenalan Budaya dan Waktu luang yang dimanfaatkan kurang dimana banyak anak yang jadinya melakukan pergaulan bebas dan jauh dari hal positif dan Perlindungan bagi anak yang diterlantarkan.
Children's participation starts with unequal civil equipment, starting with Family Cards and Children's Cards, which not everyone gets so that national rights have also disappeared and are not paid attention to. The surrounding environment is inadequate, starting from family issues such as violence against children and homes that are uncomfortable for children so that children are not comfortable in their environment. Environmental health and cleanliness for children is also inadequate, such as children at Antang landfill who receive little attention even though they can get sick if they continue to be around it. Introduction to culture and free time is underutilized where many children end up engaging in promiscuity and are far from positive things and protection for neglected children.
social protection dan security
saat ini keamanan dan ketertiban menjadi faktor utama dan penting dalam kehidupan sehari - hari masyarakat. selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, difabel dan masyarakat miskin harus mendapat perhatian khusus, termasuk dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap program-program bantuan sosial. Banyaknya isu yang bermunculan di beberapa tahun ini harus dinaikkan dan dibahas berlanjut.
-
decreased circulation of money and employment opportunities
menyempitnya lapangan kerja dan edaran uang pada suatu daerah yang disebabkan oleh kepala daerah yang hanya memanfaatkan "pembuatan infrastructure" hanya dalam lingkungan keluarga atau terdekatnya saja dan berdampak baik hanya untuk mereka saja, dan edaran uang hanya berputar di orang" itu saja (pejabatnya) yang merugikan pada para pekerja biasa lainnya.
The narrowing of employment opportunities and circulation of money in a region is caused by regional heads who only take advantage of "infrastructure development" only within their family or those closest to them and have a good impact only on them, and the circulation of money only revolves around them. people (officials) who harm other ordinary workers.
1
Diversity Empowerment of South Sulawesi.
Keberagaman SARA merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sejarah dan lini masa Indonesia di sepanjang perjalanannya. Keberadaan dari Indonesia dibentuk dari banyak SARA yang dipadukan dalam persatuan yang menyatukan. Salah satunya daerah Sulawesi Selatan yang menjadi bagian dari Indonesia itu sendiri. Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari banyaknya daerah di Indonesia, dan hal ini juga menjadi salah satu pertanda dari adanya keberagaman masyarakat itu sendiri. Sulawesi Selatan dibangun dari keberagaman yang dipadukan, banyaknya Suku, Bahasa dan Budaya yang menjadi inti sari dari keberagaman tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberdayaan SDM yang beragam tentunya perlu didiversitaskan melalui pemerataan sosial, dengan artian adanya kesenjangan terhadap pihak tertentu yang didasari faktor 'kurang diperhatikan', 'kurang dikembangkan', bahkan 'tidak sama sekali'. Pemberdayaan keberagaman masyarakat dalam aspek SARA menjadi salah satu penyebab utama adanya perpecahan didalam masyarakat yang nampak secara eksplisit atau implisit. Tindakan pemerintah yang ingin dicapai oleh beberapa pihak masyarakat yakni tentang adanya keadilan dan pemerataan sosial. Oleh karena itu, perbedaan sikap dan penggunaan SDM yang cenderung dalam satu kalangan atau pihak perlu diselesaikan dengan cara penyisihan yang kompeten dan kompleks. Dengan artian sebagai bentuk tuntutan keadilan dan protes masyarakat dalam berbagai kalangan.
SARA diversity is something that cannot be separated from Indonesia's history and timeline throughout its journey. The existence of Indonesia is formed from many SARA combined in a uniting unity. One of them is the South Sulawesi area which is part of Indonesia itself. South Sulawesi is one of the many regions in Indonesia, and this is also a sign of the diversity of society itself. South Sulawesi was built from combined diversity, the many ethnicities, languages and cultures which are the essence of this diversity. In this regard, the empowerment of diverse human resources certainly needs to be diversified through social equality, meaning that there are gaps towards certain parties based on factors of 'less attention', 'less development', or even 'not at all'. Empowering community diversity in the SARA aspect is one of the main causes of divisions in society that appear explicitly or implicitly. The government's actions that several parties in society want to achieve are about justice and social equality. Therefore, differences in attitudes and use of human resources that tend to be within one group or party need to be resolved by means of competent and complex preparation. With the meaning of it as a form of demand for justice and protest from society in various circles.
The Widespread Issue of Littering and Installation of Posters/Billboards
Salah satu isu yang sering menganggu saya itu maraknya sampah dimana-mana, di sungai, got, bahkan jalanan. Hal ini merusak keindahan dan kebersihan lingkungan dan bahkan memfasilitasi penyakit. Menurut saya, pemerintah perlu membuat ketegasan mengenai pembuangan sampah pada tempatnya, dan pemerintah pun butuh membuat program untuk membersihkan/memindhakan sampah dari tempat-tempat tersebut. Hal lain yang sering saya perhatikan itu lokasi pemasangan poster/baliho caleg yang bisa dikatakan sembarangan, khususnya di pohon-pohon. Tidak ada masalah dengan pemasangan baliho caleg, tetapi seharusnya itu dilakukan secara terkontrol. Menurutku, harus ada ketentuan buat tempat penyimpanan baliho caleg agar mereka tidak menganggu keindahan.
One issue that often bothers me is how rampant garbage is everywhere, in rivers, gutters, or even on streets. This damages the beauty and cleanliness of the environment and even facilitates diseases. In my opinion, the government needs to make a firm rule in place regarding the disposal of garbage in its place, the government also needs to create a program to clean/remove garbage from these places. Another problem I often notice is the location of the installation of posters/billboards of legislative candidates which are placed randomly, especially on trees. There's no problem with installing of billboards of legislative candidates, but it should be done in a controlled manner. In my opinion, there should be provisions for the installations of billboards of legislative candidates so that they don't disturb the beauty.
facilities for students
Opini saya terkait dengan topik yang saya pilih adalah Fasilitas di Indonesia sangat kurang untuk para pelajar, terlebih lagi di daerah daerah tertentu terlebih lagi di daerah terpencil. Saya harap pemerintah membuat sebuah fasilitas untuk para pelajar terutama dalam sarana belajar. Kurang nya sarana belajar membuat para siswa malas untuk melakukan proses pembelajaran terlebih lagi tidak semua siswa atau siswi memiliki sarana transportasi . Saya berharap pemerintah lebih mengutamakan pendidikan
My opinion regarding the topic I chose is Facilities in Indonesia are very lacking for students, especially in certain areas, especially in remote areas. I hope the government creates facilities for students, especially learning facilities. The lack of learning facilities makes students lazy to carry out the learning process, especially not all students or female students have transportation facilities. I hope the government prioritizes education more
In my opinion, environmental pollution occurs because of human carelessness who do not think about the surrounding environment and unconsciously do things that pollute the environment.
menurut saya pencemaran lingkungan itu terjadi karena kelalaian manusia yang tidak memikirkan lingkungan sekitarnya dan secara tidak sadar sudah melakukan hal hal yang mencemari lingkungan
In my opinion, environmental pollution occurs because of human carelessness who do not think about the surrounding environment and unconsciously do things that pollute the environment.
Spreading false information or hoaxes on social media
Saat ini, masyarakat memiliki peran utama dalam menangkal hoax. Kenapa? Karena masyarakat merupakan tujuan akhir hoax di produksi. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan daya kritis, hoax yang beredar tidak akan mampu menimbulkan berbagai polemik. “ Satu peluru hanya mampu membunuh satu orang, tetapi satu berita hoax mampu membunuh ribuan orang”. Itu fakta, kita dapat lihat sejarah bagaimana hoax dapat menyebabkan peperangan, genosida dan konflik yang menyebabkan perpecahan suatu bangsa.Perkembangan hoax saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat. Perkembangan ini, dipicu oleh perkembangan teknologi informasi.
Currently, society has a major role in preventing hoaxes. Why? Because society is the final destination for hoax production. If the public has knowledge and critical thinking, the hoaxes circulating will not be able to cause various polemics. "One bullet can only kill one person, but one hoax can kill thousands of people." That's a fact, we can see in history how hoaxes can cause wars, genocide and conflicts that cause the division of a nation.The development of hoaxes is currently experiencing very rapid development. This development was triggered by developments in information technology.
Unequal Education
Di Indonesia terkhususnya di Kota Makassar, menurut saya pendidikannya belum merata karena masih banyak masyarakat yang membanding-bandingkan antara Sekolah satu dengan Sekolah lainnya, hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan di Kota Makassar itu masih belum merata dan masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas untuk belajar dan juga kekurangan tenaga kerja untuk mengajar
In Indonesia, especially in Makassar City, in my opinion, education is not evenly distributed because there are still many people who compare one school to another, this shows that education in Makassar City is still not evenly distributed and there are still many schools that lack facilities for learning and also shortage of manpower to teach
illegal parking everywhere
menurut saya, parkir liar sangat mengganggu masyarakat karena mereka ada dimana mana dan tiba tiba ada,padahal pas datang mereka tidak ada. dan mereka cuman minta uang dan tidak membantu. Dan rata rata tukang parkir ada yang tidak resmi. tolong di singkirkan tukang parkir yang tidak resmi dan di kurangi parkir liar kalau bisa. makasih, asike.
In my opinion, illegal parking is very disturbing to the public because they are everywhere and suddenly they are there, even though when they arrive they are not there. and they only ask for money and don't help. And on average, there are parking attendants who are not official. Please get rid of unauthorized parking attendants and reduce illegal parking if possible. thanks, asike.
Street hazards in Makassae
Kali ini saya ingin menyampaikan isu tentang keamanan jalanan di Makassar, Terutama di malam hari. Menurut saya jalanan di makassar itu bahkan di siang hari terkadang masih banyaknya orang gila yang berkeliaran, balap" liar dan masih banyak yang lain. Apalagi malam hari, jalanan di Makassar masih banyaknya orang yang tawuran, busur liat, balap liar di jalanan umum, begal dan masih banyak yang lain. Menurut saya jalanan di makassar sangat tidak aman.
This time I would like to raise the issue about street safety in Makassar, especially at night. It seems to me that the streets in Makassar even during the day sometimes still have a lot of crazy people running around, racing “wild” and many others. Especially at night, the streets in Makassar are still full of people fighting, clay bows, wild racing on public streets, begal and many others. I think the streets in Makassar are very unsafe.
Inequality of Access To Education in Indonesia
Menurut saya isu-isu tentang pendidikan di Indonesia sangat banyak dan sangat penting untuk dibahas, apalagi mengenai akses pendidikan di Indonesia yang tidak merata. Semua calon kepala daerah harus menguasai dan memberi solusi terhadap isu yang memiliki dampak yang sangat negatif bagi keberlangsungan pendidikan anak Indonesia. Contoh singkat bagi isu ini adalah banyak anak-anak di daerah Timor tidak memiliki akses yang baik terhadap pendidikan. Anak-anak di NTB dan NTT banyak sekali yang hingga sekarang tidak tahu caranya menulis dan membaca. Jangankan di wilayah Timor, di DKI Jakarta yang notabenya ibu kota Indonesia saja banyak sekali orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Walaupun pemerintah-pemerintah dari kota besar banyak sekali yang mendatangi daerah Timor untuk memberikan bantuan, jumlah yang memberikan bantuan tidak pernah cukup untuk jumlah penduduk yang ada disana.
-
Sexual harshment of woman
Saya rasa akhir-akhir ini tingkat pelecehan seksual di INDONESIA kian meningkat. Seperti yang kita ketahui dengan informasi yang telah beredar dimana-dimana mengenai kejadian yang baru saja terjadi di Makassar, lebih tepatnya di UNIVERSITAS HASANUDDIN. Informasi tsb menginfokan bahwa ada sekitar 4 mahasiswi diduga mengalami pelecehan seksual oleh pembimbing tugas akhirnya sejak tahun 2023 dan masih banyak sekali kasus yang lainnya. Saya rasa isu pelecehan seksual terhadap wanita sangat penting untuk dibahas dan ditindak lanjuti, karena kurangnya penangan lebih lanjut oleh pemerintah maupun masyarakat. Dan saya sangat berharap ini akan berdampak baik bagi kami para perempuan dan yang ada diluar sana agar kami merasa aman untuk melanjutkan kehidupan sehari-harinya
I think that recently the level of sexual harassment in INDONESIA has increased. As we know, information has been circulating everywhere regarding the incident that recently occurred in Makassar, more precisely at HASANUDDIN UNIVERSITY. This information shows that around 4 female students are suspected of experiencing sexual harassment by their final assignment supervisors since 2023 and there are many other cases. I think the issue of sexual harassment against women is very important to discuss and act on, because of the lack of further handling by the government and society. And I really hope this will have a good impact on us women and those out there so that we feel safe to continue our daily lives
Human Resources Quality Management
Dalam berbangsa dan bernegara, indonesia dengan jumlah 275,5 Juta Jiwa yang beruntai dari Sabang hingga Merauke dan dari miangas ke pulau rote seringkali menghadapi masalah Kualitas Sumber Daya Manusia. Kurang bagusnya prosedur manajemen pemerintah terhadap masyarakat berupa pendidikan, makanan hingga pada lingkungan menjadi penyebab kualitas sdm yang anjlok dibandingkan dengan negara negara asia khususnya asia tenggara. Diimplementasikan terhadap kehidupan saya, saya masi miris melihat ketimpangan sosial antara yang miskin maupun kaya, tidak meratanya akses pendidikan bahkan masi banyak anak anak diluar sana yang tidak bisa memperoleh hak asasinya. Bahkan Pelecehan sering terjadi dimana mana, Hal ini mengakibatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia sangat miris. Dan naik ke jenjang pejabat pejabat, tak dapat dipungkiri masi banyak pejabat yang melakukan korupsi dan nepotisme
As a nation and state, Indonesia, with a population of 275.5 million people stretching from Sabang to Merauke and from Miangas to Rote Island, often faces problems with the quality of human resources. Poor government management procedures for society in the form of education, food and the environment are the cause of the decline in the quality of human resources compared to Asian countries, especially Southeast Asia. When applied to my life, I am still sad to see the social inequality between the poor and the rich, the unequal access to education and even the many children out there who cannot obtain their human rights. In fact, harassment often occurs everywhere. This results in the quality of human resources in Indonesia being very sad. And rising to the level of officialdom, it cannot be denied that there are still many officials who commit corruption and nepotism
upgrade of public facilities
Saya rasa peningkatan fasilitas umum yang ada di Makassar seperti pete’-pete’ harus lebih di perhatikan lagi. Seperti projek yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta yaitu ‘JakLingko’, dengan adanya jak lingko masyarakat mulai memakai fasilitas umum dan juga JakLingko memiliki tarif harga yang sangat terjangkau. Program itu juga memiliki efek samping yaitu pengurangan polusi. Saya sendiri sebagai masyarakat sangat menyayangkan jika program seperti itu tidak di lakukan secara menyeluruh, saya sebagai masyarakat kurang mau mengendarai pete’-pete’ sebab masalah kebersihan dan kepatuhan supir terhadap lalu lintas. Saya harap pemerintah dapat menerapkan jg program tsb.
I think that improving public facilities in Makassar such as pete'-pete' should be given more attention. Like the project that has been carried out by the DKI Jakarta provincial government, namely 'JakLingko', with the existence of Jak Lingko, people are starting to use public facilities and JakLingko also has very affordable rates. The program also has the side effect of reducing pollution. As a member of society, I would really regret it if a program like this was not carried out thoroughly, as a member of society I would be less willing to drive a pete'-pete' due to issues of cleanliness and driver compliance with traffic. I hope the government can implement this program too.
lack of infrastructure and transportation
Isu yang seharusnya menjadi prioritas bagi calon pemimpin dalam negeri ini, yang paling sering dirasakan bagi saya yaitu kurangnya Infrastruktur dan transportasi umum. Mengapa? Saya ambil sebuah contoh jalan yang saya lalui dari rumah ke sekolah kurang baik, masih banyak permasalahan lain seputar infrastruktur dan transportasi yang saya rasakan.. FYI saya tinggal di salah satu kota besar, yang dimana seharusnya daya kerja pemerintah/kepala daerah lebih terjamin dan cepat. Sampai sekarang, saya merasa solusi/bantuan yang diberikan kepada pemerintah masih belum sampai/dirasakan. Saya harap isu atau permasalahan yang saya berikan dapat di dengar dan menjadi pertimbangan. Terimah kasih.
The issue that should be a priority for prospective leaders in this country, which is most often felt by me is the lack of infrastructure and public transportation. Why? I take an example of the road I take from home to school which is not good, there are still many other problems related to infrastructure and transportation that I experience... FYI I live in a big city, where the work of the government/regional heads should be more secure and fast. . Until now, I feel that the solution/assistance provided to the government has not yet arrived/been felt. I hope that the issues or problems I have presented can be heard and taken into consideration. Thank you.
Diversity Empowerment of South Sulawesi
Keberagaman SARA merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sejarah dan lini masa Indonesia di sepanjang perjalanannya. Keberadaan dari Indonesia dibentuk dari banyak SARA yang dipadukan dalam persatuan yang menyatukan. Salah satunya daerah Sulawesi Selatan yang menjadi bagian dari Indonesia itu sendiri. Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari banyaknya daerah di Indonesia, dan hal ini juga menjadi salah satu pertanda dari adanya keberagaman masyarakat itu sendiri. Sulawesi Selatan dibangun dari keberagaman yang dipadukan, banyaknya Suku, Bahasa dan Budaya yang menjadi inti sari dari keberagaman tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemberdayaan SDM yang beragam tentunya perlu didiversitaskan melalui pemerataan sosial, dengan artian adanya kesenjangan terhadap pihak tertentu yang didasari faktor 'kurang diperhatikan', 'kurang dikembangkan', bahkan 'tidak sama sekali'. Pemberdayaan keberagaman masyarakat dalam aspek SARA menjadi salah satu penyebab utama adanya perpecahan didalam masyarakat yang nampak secara eksplisit atau implisit. Tindakan pemerintah yang ingin dicapai oleh beberapa pihak masyarakat yakni tentang adanya keadilan dan pemerataan sosial. Oleh karena itu, perbedaan sikap dan penggunaan SDM yang cenderung dalam satu kalangan atau pihak perlu diselesaikan dengan cara penyisihan yang kompeten dan kompleks. Dengan artian sebagai bentuk tuntutan keadilan dan protes masyarakat dalam berbagai kalangan.
Oleh karena itu, menurut saya Sulawesi Selatan memerlukan adanya Pemerataan, Pemberdayaan dan Pengembangan SARA yang lebih adil.SARA diversity is something that cannot be separated from Indonesia's history and timeline throughout its journey. The existence of Indonesia is formed from many SARA combined in a uniting unity. One of them is the South Sulawesi area which is part of Indonesia itself. South Sulawesi is one of the many regions in Indonesia, and this is also a sign of the diversity of society itself. South Sulawesi was built from combined diversity, the many ethnicities, languages and cultures which are the essence of this diversity. In this regard, the empowerment of diverse human resources certainly needs to be diversified through social equality, meaning that there are gaps towards certain parties based on factors of 'less attention', 'less development', or even 'not at all'. Empowering community diversity in the SARA aspect is one of the main causes of divisions in society that appear explicitly or implicitly. The government's actions that several parties in society want to achieve are about justice and social equality. Therefore, differences in attitudes and use of human resources that tend to be within one group or party need to be resolved by means of competent and complex preparation. With the meaning of it as a form of demand for justice and protest from society in various circles.
Sport Facilities
Pendapat saya tentang fasilitas olahraga di kota ini sangat minim dan memerlukan perhatian serius. Salah satu masalah utamanya adalah tidak adanya stadion yang memenuhi standar FIFA, yang sangat penting untuk mendukung perkembangan sepak bola dan menjadi tempat yang layak untuk pertandingan resmi, seperti yang kita ketahui stadion andalan warga kota makassar yaitu stadion mattoangin, kini sudah dirubuhkan karena adanya rencana ingin direnovasi oleh pemerintah, tetapi sampai saat ini belum menemukan titik terang. Selain itu, kolam renang yang ada belum berstandar FINA, sehingga sulit bagi atlet renang untuk berlatih dengan optimal. Lapangan latihan pun tidak memadai dan jauh dari standar FIFA, yang tentunya berdampak pada kualitas pelatihan dan pengembangan atlet di berbagai cabang olahraga. Kurangnya fasilitas ini menghambat potensi olahraga di kota dan membuat para atlet lokal kesulitan bersaing di level nasional maupun internasional, kita liat saja posisi sulawesi selatan di klasmen PON Sumut yang sangat jauh dari ekspetasi. Pemerintah dan pihak terkait perlu segera memperbaiki dan meningkatkan fasilitas ini agar olahraga di kota kita bisa berkembang lebih baik.
In my opinion, sports facilities in this city are very limited and require serious attention. One of the main problems is the lack of a stadium that meets FIFA standards, which is crucial for supporting the development of football and providing a proper venue for official matches. As we know, the pride of Makassar, Mattoangin Stadium, has been demolished due to plans for renovation by the government, but so far, there has been no clear progress. In addition, the existing swimming pools do not meet FINA standards, making it difficult for swimmers to train optimally. The training fields are also inadequate and far from FIFA standards, which certainly affects the quality of training and athlete development in various sports. The lack of these facilities hinders the potential of sports in the city and makes it difficult for local athletes to compete at the national and international levels. Just look at South Sulawesi's position in the PON Sumut standings, which is far below expectations. The government and relevant parties need to immediately improve and upgrade these facilities so that sports in our city can develop more effectively.
Water Crisis
Musim kemarau belakangan ini meyebabkan kota makassar mendapatkan status siaga kekeringan. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang rendah di kota makassar. Curah hujan yang rendah ini menyebabkan pasokan air baku di kota makassar sedang berkurang juga, sehingga air bersih lumayan sulit didapatkan untuk sekarang ini. Bahkan untuk mendapatkan air bersih, warga harus mengambil pada mobil PDAM yang berjalan disetiap wilayah dikota makassar. kekurangan pasokan air baku menjadi penyebab kedua kota makassar mengalami status siaga kekeringan.
The recent dry season has caused the city of Makassar to receive drought alert status. This is caused by low rainfall in the city of Makassar. This low rainfall has caused the supply of raw water in the city of Makassar to decrease, so clean water is quite difficult to obtain at this time. In fact, to get clean water, residents have to take PDAM cars that run in every area of Makassar city. The lack of raw water supply is the reason why the two cities of Makassar are experiencing drought alert status
What issues should be prioritized by candidates for regional head?
What issues should be a priority for regional heads?
Menurut saya, Isu yang bisa diangkat adalah mengenai Keakraban atau Pendekatan Pemerintah dengan Masayarakat, Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan adalah keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan publik. Ini penting karena memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan.
Menurut saya, di era sekarang masyarakat sudah memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah kepada pemerintah, masyarakat sering kali menganggap pemerintah memiliki sifat-sifat yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, padahal faktanya sudah banyak bukti nyata dari hasil kerja pemerintah sekarang. Namun, minimnya pengetahuan masayarakat akan hal itu dan kurangnya kedekatan antara masayarakat dan pemerintah sehingga terjadi miss comunication antara masyarakat dan pemerintah.
Dan selanjutnya, saya ingin menanggapi soal banyaknya Anggota DPR yang banyak tidak sukai oleh masayarakat karena hanya dikira sebagai pekerjaan yang tidak berguna dan hanya membuang-buang uang saja, padahal faktnya anggota DPR sangat sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat
Dan semoga kepala daerah selanjutnya dapat membangun Keakraban antara Masyarakat dan PemerintahThe rampant police doing illegal ticketing
Dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat mengemudi, kita selalu bertemu dengan polisi lalu lintas, yang berguna untuk mengatur atau menjaga keselamatan lalu lintas.
Tetapi terkadang polisi lalu lintas menggunakan hak atau posisi mereka untuk melakukan insiden saat mengemudi. Saya pernah mengalami kecelakaan di jalan, polisi memberi saya tilang dengan alasan bahwa saya mengemudi dengan sembrono meskipun saya mengemudi dengan lambat dan sesuai dengan peraturan jalan.
Banyak polisi melakukan insiden untuk mendapatkan uang untuk diri mereka sendiri, dan saya juga tidak melihat partisipasi polisi yang cukup dalam masalah lalu lintas, terutama karena polisi memainkan peran penting dalam kehidupan mengemudi kitaIn everyday life, especially when driving, we always encounter traffic police, who are useful for regulating or maintaining traffic safety.
but sometimes traffic police use their rights or positions to carry out incidents while driving. I once had an incident on the road, the police gave me a ticket on the grounds that I was driving recklessly even though I was driving slowly and in accordance with road rules.
Many police carry out incidents to earn money for themselves, and I also don't see enough police participation in traffic matters, especially since the police play an important role in our driving lives--
Saya ingin menyampaikan keluhan terkait adanya pembangunan tidak sah di lingkungan kami atau pun dilingkungan yang dapat merugikan orang banyak. Pembangunan ini dilakukan tanpa izin yang jelas dan tidak mengikuti peraturan yang sudah di berlakukan, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap warga sekitar. Selain merusak tata ruang yang telah diatur, pembangunan ini juga menyebabkan gangguan lingkungan, seperti polusi suara, pencemaran udara, pencemaran lingkungan, dan juga dapat menyebabkan kemacetan jalan. Kami khawatir jika pembangunan ini dibiarkan, akan terjadi masalah yang lebih serius, termasuk potensi bahaya bagi keselamatan warga. Kami berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan pembangunan yang tidak sah ini dan menindaki para pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum ini.
-
security in chaos
keamanan dan ketertiban merupakan aspek krusial dalam pemerintahan daerah yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Calon kepala daerah biasanya berencana untuk meningkatkan jumlah personel keamanan, seperti polisi dan satpol PP, serta melakukan patroli di daerah-daerah rawan kejahatan. Strategi penanggulangan kejahatan mencakup pencegahan dan penegakan hukum yang lebih ketat, serta kerjasama dengan masyarakat untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, pengembangan sistem keamanan berbasis teknologi, seperti instalasi CCTV dan aplikasi pelaporan, dapat meningkatkan respons terhadap situasi darurat. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting, melalui pembentukan kelompok Siskamling yang aktif berpatroli. Calon kepala daerah juga perlu mengelola isu-isu yang dapat memicu konflik sosial, dengan menjalankan program dialog antarwarga dan sosialisasi nilai-nilai toleransi. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan sektor swasta, sangat penting untuk mendukung program-program keamanan. Selain itu, menyusun rencana tanggap darurat untuk menghadapi situasi krisis, seperti bencana alam atau kerusuhan sosial, juga menjadi prioritas. Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan dan cara melindungi diri dalam situasi darurat akan turut mendukung upaya menciptakan ketertiban. Dengan fokus pada keamanan dan ketertiban, calon kepala daerah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dan produktif, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan
Security and order are crucial aspects of regional government which aim to create a safe and comfortable environment for the community. Regional head candidates usually plan to increase the number of security personnel, such as police and Satpol PP, as well as carrying out patrols in crime-prone areas. crime prevention strategies include stricter law enforcement and prevention, as well as collaboration with the public to report suspicious activity. In addition, the development of technology-based security systems, such as CCTV installations and reporting applications, can improve response to emergency situations. Community involvement is also very important, through the formation of Siskamling groups that actively patrol. Regional head candidates also need to manage issues that can trigger social conflict, by implementing dialogue programs between citizens and socializing the values of tolerance. The involvement of various parties, including community organizations and the private sector, is very important to support security programs. Apart from that, developing an emergency response plan to deal with crisis situations, such as natural disasters or social unrest, is also a priority. education and counseling to the public regarding the importance of security and how to protect themselves in emergency situations will help support efforts to create order. By focusing on security and order, regional head candidates aim to create a safe environment, so that people can carry out their activities calmly and productively, as well as improving the overall quality of life
damaged roads
menurut saya jalanan umum dapat di perbaiki agar resiko kecelakaan menurun dan dapat meningkatkan kenyamanan pengendara. Kerusakan jalanan menyebabkan adanya genangan air sehingga pengendara biasanya tidak melihat jika ada lubang dan bisa memperusak permukaan jalanan. Oleh karena itu, perbaikan jalan sangat penting karena menjamin keamanan sehingga, tidak ada lagi kecelakaan dan dapat memperlancar aktivitas .
In my opinion, public roads can be improved to reduce the risk of accidents and increase driver comfort. Road damage causes puddles of water so drivers usually don't see if there are potholes and they can damage the road surface. Therefore, road repairs are very important because they guarantee safety so that there are no more accidents and can facilitate activities.
city facilities
isu yang bisa juga menjadi prioritas bahwa fasilitas pejalan kaki rata-rata yang saya temui selalu rusak dan kadang tidak layak untuk dijadikan tempat pejalan kaki. Dan juga rata rata dijadikan tempat jualan. Dan sangat menghambat para pejalan kaki
The issue that could also be a priority is that the average pedestrian facilities that I encounter are always damaged and sometimes not suitable for use as pedestrian areas. And also on average they are used as places
Traffic Congestion and Waste Management: Urgent Challenges for the City of Makassar
Kota Makassar menghadapi beberapa masalah yang mendesak untuk ditindaklanjuti, salah satunya adalah kemacetan lalu lintas yang semakin parah. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan infrastruktur, volume kendaraan di jalanan Makassar meningkat pesat, sementara kapasitas jalan tidak berkembang dengan proporsional. Akibatnya, kemacetan menjadi masalah harian yang mempengaruhi mobilitas masyarakat dan produktivitas ekonomi. Pengaturan transportasi publik yang kurang optimal, ditambah dengan tingginya penggunaan kendaraan pribadi, memperburuk situasi ini. Pemerintah perlu segera menerapkan solusi berkelanjutan, seperti pengembangan transportasi massal yang efisien dan penerapan kebijakan lalu lintas yang lebih ketat. Selain kemacetan, permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, juga menjadi isu krusial di Makassar. Dengan pertumbuhan pesat kota, jumlah sampah yang dihasilkan warga semakin meningkat, namun sistem pengelolaan sampah yang ada belum memadai. Banyak area permukiman dan tempat umum mengalami masalah penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik, menyebabkan polusi dan masalah kesehatan bagi warga. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan penerapan program daur ulang yang lebih luas diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur pengelolaan limbah dan mempercepat penerapan teknologi ramah lingkungan.
Makassar faces several urgent issues that need to be addressed, one of which is the worsening traffic congestion. As the population grows and infrastructure develops, the volume of vehicles on Makassar's roads has increased rapidly, while road capacity has not expanded proportionally. As a result, congestion has become a daily problem, affecting people's mobility and economic productivity. The lack of an optimal public transportation system, combined with the high use of private vehicles, exacerbates the situation. The government needs to implement sustainable solutions, such as developing efficient mass transportation and enforcing stricter traffic regulations. In addition to traffic congestion, environmental issues, particularly waste management, are also critical in Makassar. With the city's rapid growth, the amount of waste generated by residents has surged, yet the current waste management system is insufficient. Many residential areas and public spaces suffer from uncollected garbage, leading to pollution and health problems for the community. Raising public awareness of the importance of waste management and expanding recycling programs are crucial to addressing this challenge. The government also needs to strengthen waste management infrastructure and accelerate the adoption of environmentally friendly technologies.
obstacles in road infrastructure
tanggapan saya kepala daerah membangun jalanan yang lebih sesuai dengan kapasitas transportasi yang padat agar dapat terhindari dari kemacetan dan peserta didik yg ingin berangkat sekolah tidak terlambat karena terhambatnya dengan kemacetan tersebut
My response is that the regional head builds roads that are more suited to dense transportation capacity so that traffic jams can be avoided and students who want to go to school are not late because of the traffic jams.
in your opinion, what issues should be a priority for regional head candidates?
Menurut saya, Isu yang bisa diangkat adalah mengenai Keakraban atau Pendekatan Pemerintah dengan Masayarakat, Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan adalah keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan publik. Ini penting karena memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan
Misuse of Place
Saya kurang nyaman karena banyaknya orang yang bangun warung warung di trotoar yang harusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki. jadi pejalan kaki mau jalan di mana kalau isinya trotoar itu warung semua? tidak heran bila banyak pejalan kaki yang akhirnya berjalan di jalanan yang harusnya untuk kendaraan, buruknya bisa saja terjadi kecelakaan serempet, sangat bahaya karena memakan korban. jadi seharusnya kepada calon kepala daerah memperhatikan orang orang yang tidak bertanggung jawab karena membangun warung di tempat yang seharusnya menjadi kepunyaan pejalan kaki. dan juga mengenai zebra cross, seperti terlihat tidak ada fungsinya selain membuat motif jalanan karena masih banyaknya juga orang yang menyebrangi jalan sembarangan. mungkin itu tidak masalah jika keadaan jalanan sedang sepi, bagaimana jika sedang ramai? merugikan juga untuk pengendara karena harus menunggu mereka untuk lewat terlebih dahulu. terkadang pun ada juga yang tidak hati hati dalam naik motor sehingga dalam kecepatan penuh mereka bisa saja menabrak kita, nanti ujung ujungnya berdebat lagi. dan seperti yang kita tau orang makassar sering tidak ingin mengalah
I'm not comfortable because there are so many people setting up stalls on the sidewalks that should be intended for pedestrians. So where are pedestrians going to walk if the sidewalks are all stalls? It's not surprising that many pedestrians end up walking on roads that are supposed to be for vehicles, the worst thing is that accidents can happen, which is very dangerous because it can cause casualties. So regional head candidates should pay attention to people who are irresponsible because they build stalls in places that should belong to pedestrians. and also regarding the zebra crossing, as it seems it has no function other than making a street motif because there are still many people who cross the road carelessly. Maybe it doesn't matter if the street is quiet, what if it's busy? It is also detrimental for motorists because they have to wait for them to pass first. Sometimes there are also those who are not careful when riding motorbikes so that at full speed they could hit us, then end up arguing again. and as we know, Makassar people often don't want to budge
Lack of Education Among Youth and Children in Makassar
Saya sangat kasihan terhadap anak anak kecil ataupun anak dibawah umur yang dimana mereka menjual ataupun mencari nafkah di pinggir jalan dan tidak mendapatkan pendidikan, saya sangat meminta tolong kepada pemerintah setempat untuk memperhatikan anak anak tersebut yang dimana mereka seharusnya mendapatkan fasilitas berupa pendidikan dikarenakan biasanya orang tua dari anak tersebut mengalami masalah finansial yang menghalangi anak mereka untuk disekolahkan ataupun mendapatkan pendidikan, maka dari itu mereka menyuruh anak anak mereka untuk membantu mereka mencari nafkah dengan cara yang salah, dengan cara itu juga biasanya bisa menimbulkan dampak negatif yang banyak, contohnya seperti anak” dijaman sekarang kurang mendapatkan pendidikan ataupun mungkin di area mereka mencari nafkah tersebut sangat rawan terjadi kecelakaan yang bisa menimbulkan marabahaya kepada anak anak mereka. Saya juga berharap pemerintah dapat menindak lanjuti masaah tersebut agar semua anak anak di Makassar dapat merasakan yang namanya sekolah dan mendapatkan pendidikan agak masa depan mereka bisa lebih cerah.
I really feel sad for small children or underage children who sell or earn a living on the side of the road and don't get an education. I really ask the local government to pay attention to these children who should get facilities in the form of education because usually their parents of these children experience financial problems that prevent their children from going to school or getting an education, therefore they ask their children to help them earn a living in the wrong way, in this way it can also usually have many negative impacts, for example on children." Nowadays, there is a lack of education or perhaps the area where they earn a living is very prone to accidents which could cause harm to their children. I also hope that the government can follow up on this problem so that all children in Makassar can experience what is called school and get an education so that their future can be brighter.
public transportation
Dalam kehidupan sehari - hari beberapa tahun belakangan ini rakyat indonesia biasanya menggunakan angkutan umum seperti taksi, angkot dan juga ojek motor. Tetapi dikarenakan kemajuan teknologi dan juga masalah flexibility banyak rakyat - rakyat indonesia mulai berpaling dari kendaraan umum yang bersifat tradisional berpindah menjadi kendaraan yang dapat di akses secara online dan mudah di jangkau. Dengan adanya teknologi seperti ini masyarakat indonesia yang menjadi pelaku pengendara angkutan umum menjadi kesulitan mendapatkan pendapatan penghasilan.
Pemerintah sebaiknya lebih memerhatikan mata pencarian para masyarakat seperti contohnya angkutan umum karena ini ialah salah satu mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat. Pemerintah mungkin bisa membuatkan aplikasi khusus untuk angkutan umum ini agar lebih diminati dan dilirik oleh masyarakat umum.Terima kasihMuh.fauzan.ram07 (talk)
In everyday life in recent years, Indonesian people usually use public transportation such as taxis, public transportation and motorcycle taxis. However, due to technological advances and flexibility issues, many Indonesian people have begun to turn away from traditional public transportation and switch to vehicles that can be accessed online and are easy to reach. With this technology, Indonesian people who are public transportation drivers have difficulty earning income.
The government should pay more attention to the livelihoods of the community, such as public transportation because this is one of the livelihoods that is in great demand by the community. The government may be able to create a special application for this public transportation so that it is more in demand and glanced at by the general public.Thank youMuh.fauzan.ram07 (talk)
increasing human resources to reduce poverty
menurut saya, seorang calon kepala desa harus memprioritaskan masyarakatnya, salah satu cara nya adalah meningkatkan sumber daya manusia. dengan meningkatnya sumber daya manusia akan berdampak bagus bagi daerah. salah satu dampak positif nya adalah mengurangi kemiskinan, misalnya membuka pelatihan kerja untuk remaja agar mereka memiliki soft skill dan memiliki persiapan sebelum mereka bekerja. dan juga untuk mengurangi kemiskinan seorang calon kepala daerah harus membuka lebih banyak lapangan kerja karena dimasa sekarang masih banyak orang pengangguran dan paling banyak adalah remaja yang baru lulus sekolah. karena sulitnya mendapatkan kerja mereka harus mengangguran. jadi saya mohon kepada calon kepala daerah harus meningkat lapangan kerja
In my opinion, a village head candidate must prioritize his community, one way is to increase human resources. Increasing human resources will have a good impact on the region. One of the positive impacts is reducing poverty, for example by opening job training for teenagers so that they have soft skills and are prepared before they work. and also to reduce poverty, a regional head candidate must open up more job opportunities because currently there are still many unemployed people and most of them are teenagers who have just graduated from school. because it is difficult to find work they have to be unemployed. So I ask regional head candidates to increase job opportunities
Health Facilities
Menurut saya, fasilitas yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah fasilitas kesehatan, contohnya fasilitas kesehatan dilingkungan masyarakat atau puskesmas. Menurut saya, fasilitas puskesmas harus memadai dari teknologi dan nakes, jadinya penanganan di puskesmas sudah terbaik.
illegal parking
Sebagai warga, saya ingin menyampaikan kritik terhadap calon kepala daerah terkait penanganan masalah parkir liar yang masih belum terselesaikan. Selama ini, parkir liar telah menjadi salah satu sumber utama kemacetan dan gangguan di banyak kawasan, dan seringkali parkir liar ini memaksa seseorang orang untuk membayarnya dan inilah biasanya yang mengakibatkan perkelahian, saya harap ini bisa menjadi perhatisn untuk calon kepala daerah ke depannya. Mksh
As a resident, I would like to express my criticism toward the candidate for regional head regarding the unresolved issue of illegal parking. So far, illegal parking has become one of the main sources of traffic jams and disturbances in many areas, and often this illegal parking forces people to pay, which usually leads to fights. I hope this will be a concern for future regional head candidates. Thank you
social inequality that exists in the city of Makassar
health environment
lingkungan kesehatan itu contohnya hanya melayani orang yang "berada" dan ogah ogahan melayani orang yang kurang mampu itu harusnya di ubah sih. jangan pilih pilih
For example, the health environment only serves people who are "well off" and is reluctant to serve people who are less fortunate, that should be changed. don't be picky
What issues should be a priority for regional head candidates?
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas jalan, jembatan, dan fasilitas publik.
Improving the accessibility and quality of roads, bridges and public facilities.
---
Menurut saya isu yang harus di perhatikan yaitu krisis air yang berada di sekitaran barukang, cambayya dan sabutung. Krisis air ini suda lama terjadi dan yang saya perhatikan blum ada tindak lanjut dari pemerintah, dan krisis air ini harus jadi perhatian bagi calon kepala daerah nantinya
-
Attention to the increasing disparities in social status in society
Ada perkataan dari seseorang yang mengemukakan bahwa orang yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya orang miskin akan selalu miskin, hal ini dapat menyebabkan semakin besarnya jarak antara masyarakat yang mengakibatkan mereka membentuk status sosialnya mereka sendiri. Yang menjadi masalah yakni dalam perbedaan status sosial ini akan mengakibatkan hal hal yang tidak diinginkan seperti kearoganan dan lain lain, padahal seperti yang kita ketahui bahwa dalam negara kita ini ada sila dalam pancasila yang merupakan landasan atau dasar bagi negara kita yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana kita sebagai warga negara indonesia diharapkan menjadi manusia yang adil yang dimana tidak adanya perbedaan perbedaan seperti isu diatas dan kita sebagai rakyat Indonesia diharapkan menjadi warga yang beradab yang dimana tidak adanya sifat sifat kearoganan dan lain lainnya.
There is a saying from someone who suggests that rich people will get richer and conversely poor people will always be poor, this can cause the distance between people to increase which results in them forming their own social status. The problem is that this difference in social status will result in undesirable things such as arrogance and so on, even though as we know, in our country there are principles in Pancasila which are the basis or basis for our country which says Just Humanity and civilized, where we as Indonesian citizens are expected to be just human beings where there are no differences like the issues above and we as Indonesian people are expected to be civilized citizens where there are no traits of arrogance and so on.
Infrastructure improvements are really that important??
Melihat Kemajuan beberapa negara asia yg lain, seperti Singapura dan negara maju yg lain, sudah menjadi Pr besar untuk pemimpin selanjutnya, Kualitas pendidikan yg tidak merata menjadi faktor besar penghalang generasi emas Indonesia, pendidikan yg baik tidak lepas dari peran dari seorang pemimpin suatu wilayah maupun daerah, ini mesti menjadi pusat perhatian dari suatu pemimpin, dimana saya sebagai siswa merasa kasihan, pada saat saya ketahui faktanya banyak anak yang putus sekolah karena terhalang ekonomi, hal ini selaras dengan isu lapangan kerja yang kurang di Indonesia, Iya, terbatas lapangan kerja sudah mesti menjadi perhatian pemerintah, mereka hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, namun nyata masih banyak jalanan yang kurang perbaikan, Lantas itukah fokus mereka terhadap infrastruktur??? Seharusnya fokus bagi para bapak/ibu kepala daerah itu lebih ke kualitas pendidikan, Kesehatan, dan lapangan kerja, serta kesediaan listrik dan air bersih, setelah itu, bisa di dampingi oleh pembangunan Infrastruktur yg baik...
Karena kemarin sudah masuk di radar berita, Masyarakat di Cambaya karena kekurangan air bersih, dimana peran dari pemerintah?? Semoga saran ini bisa masuk dan menjadi fokus bagi pemerintah atau kepala daerah selanjutnya
Harapan saya kedepannya bagi para kepala daerah, saya percaya bahwa bapak Hebat dan harapan saya, buat masyarakat tidak salah pilih karena telah memilih bapak/ibuSeeing the progress of several other Asian countries, such as Singapore and other developed countries, has become a big problem for the next leaders. The unequal quality of education is a big factor hindering Indonesia's golden generation. Good education cannot be separated from the role of a leader in a region or region. regionally, this must be the center of attention of a leader, which I as a student feel sorry for, when I found out the fact that many children dropped out of school because of economic obstacles, this is in line with the issue of insufficient employment opportunities in Indonesia. Yes, employment opportunities are limited. The government should be paying attention, they only focus on infrastructure development, but in fact there are still many roads that are not repaired. So is that their focus on infrastructure??? The focus for regional heads should be more on the quality of education, health and job opportunities, as well as the availability of electricity and clean water, after that, it can be reduced by the development of good infrastructure... Because yesterday it was on the news radar, the people in Cambaya are lacking clean water, where is the role of the government?? Hopefully this suggestion can be included and become a focus for the next government or regional heads My hope for the future for regional heads is that I believe that you are great and my hope is that the community will not make the wrong choice because they have chosen you.
Traffic and clean water crisis
Dalam hal ini mengenai kemacetan. Kami yang tinggal di daerah Utara sering mengalami yang namanya kemacetan yang dimana penyebab dari kemacetan itu adanya jam operasional mobil mobil truck yang tidak efisien sehingga menyebabkan kemacetan. Apalagi jika mobil truck tersebut mengalami masalah entah pada mesin atau ban bocor sehingga mau tidak mau para mobil truck tersebut menepi ke bahu jalan yang dimana itu dapat membuat jalan sempit sehingga menyebabkan kemacetan. Selanjutnya mengenai krisis air bersih. Kami yang tinggal di daerah Utara atau berdekatan dengan pelabuhan yang dimana sejak beberapa bulan yang lalu tengah mengalami krisis air bersih yang dimana krisis air bersih tersebut sering terjadi pada setiap tahunnya, memang ada beberapa bantuan air bersih namun tidak terlalu cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Dan kami berharap adanya tindak lanjut pemerintah dalam pengolahan air bersih sehingga kebutuhan air bersih dapat teratasi
In this case it is about traffic jams. Those of us who live in the North often experience what is called traffic jams, where the cause of traffic jams is the inefficient operating hours of trucks, which causes traffic jams. Moreover, if the truck experiences a problem, whether with the engine or a flat tire, inevitably the truck pulls over to the shoulder of the road, which can make the road narrow, causing traffic jams. Next, regarding the clean water crisis. We who live in the northern area or close to the port, which has been experiencing a clean water crisis for several months, where the clean water crisis often occurs every year, there is indeed some clean water assistance but it is not enough to meet the community's clean water needs. . And we hope that there will be government follow-up in processing clean water so that the need for clean water can be resolved
Infrastructure or development gap
Kesenjangan infrastruktur atau pembangunan seperti pada perbaikan jalan mencerminkan ketidakadilan dalam alokasi anggaran pembangunan. Calon kepala daerah harus menjamin bahwa semua wilayah mendapatkan perhatian yang seimbang untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Jalanan yang rusak atau tidak memadai meningkatkan risiko kecelakaan, serta memperpanjang waktu tempuh darurat, seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Kondisi ini dapat berdampak langsung pada kesehatan dan keselamatan warga.
Infrastructure or development gaps such as road repairs reflect injustice in the allocation of development budgets. Regional head candidates must ensure that all regions receive
The complexity of the BOS fund usage mechanism makes it easier for corruption to occur.
Dalam realitas penggunaan dana BOS bisa memberikan keleluasaan terhadap pengelola dana BOS untuk melakukan sebuah micro corruption atau bahkan big corruption.
Bayangkan saja saat ini penggunaan dana BOS harus menggunakan website yang disebut dengan SIPLAH. Potongan yang di haruskan oleh aplikasi dan penyedia jasa di aplikasi itu sebesar 25% dari total dana yang kita ajukan. Bayangkan kita butuh uang 10 juta tapi yang bisa kita kelola hanya 7,5 juta. Betapa mirisnya hal itu bagi kami selaku pelaksana kegiatan di sekolah.
Selain itu dalam pengajuan proposal itu harus menaikkan harga dari barang yang akan kita beli agar bisa membayar pajak, bayangkan aslinya kita membeli makanan cuma 15 ribu, tapi kita memasukkan harga 35 ribu di proposal.
Pasti kalian mengira kok bisa bengkak banget? Mirisnya banyak banget keperluan yang tidak bisa di handle oleh dana BOS, seperti hadiah untuk pemenang kegiatan, spanduk, dan banyak hal lain yang kita butuhkan namun tidak bisa di tanggulangi oleh dana BOS.
Solusinya apa? Kita harus menaikkan harga (Korupsi) agar kami dapat mengambil kelebihan harga tersebut untuk menalangi hal hal yang tidak dapat di tanggulangi oleh dana BOS. Itu korupsi bukan? Itu adalah yang dilakukan oleh pemimpin pemimpin kita baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Korupsi yang mereka anggap kecil/bahkan bukan korupsi. Padahal hal itu membohongi dan dapat merugikan negara.
Mirisnya bahkan sedari kecil kita diharuskan korupsi karena regulasi yang tidak jelas oleh pemerintah pusat.Facilities and infrastructure are still considered inadequate in education (Muh Afdal Multasyam)
Fasilitas dan infrakstuktur yang masih terbilang kurang memadai dalam pendidikan (Muh Afdal Multasyam) yaitu menurut opini sayaa sangat kurang karena masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dasar sepertii laboratorium, perpustakaan dan jugaa sekarang sudah dibilang jaman yang sudah sangaatt canggih otomatis membutuhkan yang namanyaa komputer disetiap sekolah dan itu juga salah satu hal yang dapat menghambat proses belajar mahasiswa dalam masa sekaraangg. menurutku hanyaa inii tanggapan sayaa mengenaii pendidikan untuk calon kepala daerah saya berharap lebih peka soal pendidikan karena generasi muda adalah penerus bangsa ini dan akan sepertii ituu terus menerus.
Facilities and infrastructure are still considered inadequate in education (Muh Afdal Multasyam), which in my opinion is very lacking because there are still many schools that lack basic facilities such as laboratories, libraries and now it is said that the era is very sophisticated and automatically requires computers in every school. and that is also one of the things that can hinder students' learning process in the current era. In my opinion, this is my response regarding education for regional head candidates. I hope to be more sensitive about education because the younger generation is the successor of this nation and will continue to be like that.
priority of security and welfare in leading society Kirim masukan (Siti Athirah Ramadhani)
calon kepala daerah wajib dan harus memperhatikan isu isu keamanan yang seperti berkaitan dengan kriminal atau bencana alam, contohnya adalah banjir dan pencurian ada pun contoh yang lain sebagainya, sebelum menjadi calon kepala daerah ia wajib mampu memperhatikan hal tersebut karena masyarakat kecil sangat membutuhkan keamanan dan kesejahteraan untuk hidup mereka
Regional head candidates are required to pay attention to security issues such as those related to crime or natural disasters, for example floods and theft, and other examples. Before becoming a regional head candidate, he must be able to pay attention to these matters because the lower classes really need security and welfare for their lives.
ECONOMIC CONSTRAINTS AND GRATIFICATION MAIN FACTORS INHIBITING REGIONAL DEVELOPMENT
PENDAHULUAN
Kepala daerah menjadi ujung tombak pergerakan kemajuan suatu wilayah, dalam setiap pemilihan kepala daerah, berbagai isu strategis selalu menjadi sorotan yang perlu untuk dibenahi. Namun, di antara sekian banyak masalah, ekonomi dan gratifikasi tentunya harus menjadi perhatian utama bagi calon kepala daerah. Kedua isu ini saling terkait erat karena perkembangan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang bersih dan efektif. Hal tersebut menjadi sesuatu yang terus berlanjut entah siapapun pemimpinnya, tatanan daerah yang terus terluka dan dicederai dengan perbuatan oknum yang tak bertanggungjawab dalam transaksi gratifikasi, serta pola pertumbuhan perekonomian yang tak efektif dalam penerapannya. Dengan mengatasi masalah gratifikasi yang sering dan bahkan selalu muncul dalam tatanan fungsioneris struktural pemerintahan, calon pemimpin dapat membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial untuk kemajuan daerah kedepannya, calon kepala daerah harusnya memiliki gagasan secara sistematis untuk dapat menyelesaikan isu – isu tersebut.
ISI Masalah ekonomi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak wilayah di Indonesia. Tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan selalu menjadi persoalan pokok yang di hadapi oleh berbagai wilayah, khususnya di wilayah yang tertinggal. Wilayah tertinggal dalam sebuah daerah memiliki keterbelakangan dalam pengelolaan perekonomian, masyarakat awam yang tak memiliki pendidikan khusus dalam berwirausaha ataupun tata kelola ekonomi secara umum menjadi sesuatu yang tak dapat dipungkiri. Sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan sering kali belum mampu mendongkrak ekonomi lokal secara maksimal, hal tersebut dapat terjadi karena pengawalan pertumbuhan ekonomi yang kurang, rendahnya kreativitas dalam memanfaatkan hasil bumi dan pesisir di wilayah tertentu. Permasalahan ini menjadi sesuatu yang terus berulang karena tidak adanya trobosan yang mampu di munculkan sebagai sarana solutif dan mengembangkan perekonomian.
Di tengah tantangan global seperti inflasi, transisi ke era digital tentunya membawa perubahan signifikan pada setiap unsur perekonomian yang ada, era teknologi yang dimanfaatkan sebagai alternatif malah menjadi hal yang mutual yang terus dipergunakan, pendapatan UMKM di setiap daerah yang terus merosot akibat keberadaan usaha retail yang bergerak di bidang perdagangan terkhususnya minimarket yang semakin hari semakin menjatuhkan penghasilan UMKM itu sendiri. Penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur merupakan hal mendesak. Di samping itu, pemberdayaan sektor UMKM menjadi penting karena sektor ini merupakan penopang utama ekonomi di banyak daerah. Jika dikelola dengan baik, kebijakan-kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, calon kepala daerah perlu menyusun strategi yang mampu merespons kebutuhan daerah. Peningkatan investasi.
Sementara itu, gratifikasi menjadi masalah serius yang dapat memperlambat pembangunan daerah. Praktik gratifikasi, yang mencakup penerimaan hadiah atau suap oleh pejabat, menciptakan iklim korupsi yang merusak tata kelola pemerintahan. Dampaknya, sumber daya yang semestinya digunakan untuk pembangunan malah terbuang sia-sia karena digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, calon kepala daerah perlu berkomitmen penuh untuk memerangi gratifikasi. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, pengawasan yang lebih ketat, serta kolaborasi dengan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah langkah penting yang harus diambil. Pemimpin yang bersih dari korupsi akan mampu membangun kepercayaan masyarakat dan investor, yang pada akhirnya berdampak positif pada perekonomian daerah. Ketegasan perlu diperadakan lebih ketat untuk mengawal kebijakan dan program daerah tanpa kepentingan material yang dapat merusakcitra daerah dan sistematika tatanan pemerintahan.
Terdapat hubungan erat antara keberhasilan ekonomi suatu daerah dengan kebersihan tata kelola dari praktik korupsi. Wilayah yang berhasil mengelola pemerintahan secara transparan dan bersih dari gratifikasi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, daerah yang didera praktik korupsi akan mengalami hambatan dalam menarik investasi dan membangun kepercayaan dunia usaha. Oleh karena itu, calon kepala daerah harus menekankan pentingnya tata kelola yang bersih sebagai fondasi untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, penerapan teknologi dalam pengelolaan pemerintahan bisa menjadi solusi untuk mengurangi peluang gratifikasi. Digitalisasi dalam perizinan usaha, administrasi anggaran, dan pelayanan publik akan meningkatkan efisiensi serta meminimalkan interaksi langsung yang sering kali menjadi titik rawan terjadinya praktik suap.
KESIMPULAN
Di tengah berbagai tantangan yang ada, calon kepala daerah harus memfokuskan perhatian pada dua isu utama, yakni ekonomi dan gratifikasi. Kedua masalah ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Calon yang mampu mengembangkan ekonomi lokal sekaligus menekan praktik gratifikasi akan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. Komitmen terhadap kedua hal ini tidak hanya mencerminkan integritas calon, tetapi juga berperan penting dalam keberhasilan kepemimpinan mereka di masa depan.INTRODUCTION
Regional leaders serve as the driving force behind the progress of a region. In every regional election, various strategic issues come under the spotlight and need to be addressed. However, among the many challenges, economic issues and gratuities should be the main focus for candidates. These two issues are closely related because the economic development of a region is highly influenced by clean and effective governance. This problem persists regardless of who the leader is, as the region's governance continues to be harmed by irresponsible officials involved in gratuity transactions, as well as ineffective economic growth patterns. By tackling the issue of gratuities, which frequently and even consistently occur within the functional structure of government, candidates can pave the way for more equitable and sustainable economic growth. This is crucial for the future progress of the region, and candidates must have systematic ideas to address these issues.
BODY Economic problems are one of the biggest challenges faced by many regions in Indonesia. Poverty rates, unemployment, and income distribution inequality are recurring issues, particularly in underdeveloped areas. These regions lag in economic management, and the general population, lacking specialized education in entrepreneurship or basic economic governance, cannot be ignored. Traditional sectors such as agriculture and fisheries often fail to maximize the local economy due to inadequate economic growth oversight and a lack of creativity in utilizing natural resources and coastal areas in certain regions. This issue recurs because there are no breakthroughs to provide solutions and develop the economy.
Amid global challenges such as inflation, the transition to the digital era has brought significant changes to every economic sector. Technology, used as an alternative, has become a mutual solution that continues to be utilized. However, the income of SMEs in many regions continues to decline due to the presence of retail businesses, especially minimarkets, which increasingly erode SME revenues. Job creation and infrastructure development are urgent needs. Additionally, empowering the SME sector is crucial because it is the backbone of the economy in many regions. If properly managed, these policies can promote more equitable economic growth, and candidates need to develop strategies that respond to regional needs. Increasing investment is also essential.
Meanwhile, gratuities are a serious problem that can slow down regional development. The practice of gratuities, which includes the acceptance of gifts or bribes by officials, creates a corrupt environment that undermines good governance. As a result, resources that should be used for development are wasted on personal or group interests. Therefore, candidates must commit fully to combating gratuities. Transparency in budget management, tighter oversight, and collaboration with anti-corruption institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK) are important steps that must be taken. A leader free from corruption will be able to build trust among the public and investors, ultimately having a positive impact on the region's economy. Strict enforcement is needed to safeguard regional policies and programs from material interests that could damage the region's image and governance system.
There is a close relationship between the economic success of a region and clean governance free from corruption. Regions that manage transparent governance and remain free from gratuities tend to experience better economic growth. Conversely, regions plagued by corruption will face obstacles in attracting investment and building business confidence. Therefore, candidates must emphasize the importance of clean governance as the foundation for economic development. Additionally, the application of technology in governance can be a solution to reduce opportunities for gratuities. Digitalization in business licensing, budget administration, and public services will improve efficiency and minimize direct interactions, which are often hotspots for bribery.
CONCLUSION
Amid the many challenges, regional leaders should focus on two main issues: the economy and gratuities. These two problems are critical for ensuring sustainable regional development. Candidates who can develop the local economy while curbing gratuities will bring significant changes to society. A commitment to both issues not only reflects the candidate's integrity but also plays a crucial role in the success of their leadership in the future.environment
di lingkungan makassar sangat bersih tapi jalanannya rusak dan banyak lubang-lubang tidak diperbaiki. semoga calon kepala daerah melihat jalanan jalanan dimakassar
in the makassar environment is very clean but the roads are damaged and many holes are not repaired. hopefully the regional head candidates see the streets in makassar
Hot
Makassar sangat panas hingga pernah terdapat berita tentang panasnya makassar melebihi mesir
Makassar is so hot that there is news that Makassar is hotter than Egypt.
inadequate sidewalks
Tree care
environment issues
-
Di Makassar banyak jalanan yang rusak dan itu ada dimana mana, menurut saya ini adalah masalah serius untuk calon pemimpin di kota Makassar, sejujurnya perbaikan jalan Sangat penting karena bagian dari fasilitas yang di berikan kepada kita dari pemerintah, dan jalan rusak adalah masalah yang dapat memperhambat aktivitas kita.
-
public service
Menurutku, isu prioritas bagi calon kepala daerah seharusnya adalah meningkatkan layanan publik, menangani pembangunan infrastruktur, dan memastikan akses yang adil terhadap pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penting juga untuk fokus pada transparansi dan keberlanjutan lingkungan untuk mendukung pembangunan jangka panjang.
In my opinion, the priority issues for a regional leader should be improving public services, addressing infrastructure development, and ensuring equitable access to education and healthcare. It's also important to focus on transparency and environmental sustainability to support long-term development.
The issue of public facilities( Hodijah dkv 3
Isu mengenai fasilitas untuk umum mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan aksesibilitas, kualitas, dan pemeliharaan fasilitas publik. Salah satunya
1. Aksesibilitas:
Fasilitas umum seperti taman, transportasi, dan bangunan harus dapat diakses oleh semua orang.The issue of public facilities encompasses various aspects related to accessibility, quality, and maintenance of public amenities. One of them is:
1. Accessibility:
Public facilities such as parks, transportation, and buildings must be accessible to everyone.Developing regional head policies (suci)
*Indonesia:* Menurut saya, yang perlu diprioritaskan saat menjabat sebagai kepala daerah yaitu mengembangkan kebijakan kepala daerah terdahulu yang di mungkin kan dapat membantu dalam mengembangkan kesejahteraan daerah. Meliputi keresahan pengamanan daerah, pengembangan umkm daerah, penanganan populasi massal, dan kebijakan yang berhubungan tentang kesejahteraan rakyat daerah.
*English:* In my opinion, what needs to be prioritized when serving as regional head is developing the policies of the previous regional head which might be able to help in developing regional welfare. Covers concerns about regional security, development of regional UMKM, handling mass populations, and policies related to the welfare of regional people.
Infrastructure and Accessibility (Nabil)
Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih perlu diperhatikan. Selain itu, akses ke layanan transportasi umum dan fasilitas umum lainnya sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
The development of basic infrastructure such as roads, bridges, electricity and clean water needs to be considered. In addition, access to public transportation services and other public facilities is very important to improve people's quality of life.
Economic Prosperity
Peningkatan lapangan kerja, investasi lokal, dan pemberdayaan UMKM. Stabilitas ekonomi masyarakat merupakan prioritas utama, apalagi setelah pandemi, banyak daerah yang perlu pemulihan ekonomi
Increased employment opportunities, local investment and empowerment of MSMEs. Community economi stability is a top priority, especially after the pandemic, many regions need economic recovery.
Maintain environmetal sustainability (windi rahayu putri)
Menurut saya, calon kepala daerah harus memprioritaskan pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, dan akses kesehatan yang lebih baik. Selain itu, perbaikan infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan juga harus menjadi fokus utama untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
In my opinion, a candidate for regional leadership should prioritize local economic development, improving the quality of education, and better healthcare access. Additionally, infrastructure improvements and environmental preservation should be key focuses to ensure sustainable development.
improving public health (Siti Athirah Ramadhani)
Menurut saya, isu prioritas bagi calon kepala daerah harus mencakup peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan akses pendidikan. Menangani ketiga aspek ini akan sangat meningkatkan kualitas hidup warga.
I believe the priority issues for a mayoral candidate should include public health improvement, infrastructure development, and education access. Addressing these areas will significantly enhance the quality of life for residents.
infrastructure development (Ika Dkv 1)
Indonesia : Isu yang sebaiknya menjadi prioritas calon kepala daerah biasanya adalah pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan lingkungan.
Inggris : The issues that should be the priority of potential regional heads are usually infrastructure development, health, education, and environmental management.
infrastructure development, healthcare, and education.(Resky Amanda)
Bahasa Indonesia: Calon kepala daerah harus memprioritaskan isu-isu seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Selain itu, sistem kesehatan yang baik dan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
English: Candidates for regional leadership should prioritize issues such as infrastructure development, healthcare, and education. Infrastructure development is crucial for supporting economic growth and community mobility. Additionally, a robust healthcare system and quality education will enhance community welfare and the quality of human resources.
economic development (Ikky)
Bahasa Indonesia: Menurut saya, isu yang paling penting bagi calon kepala daerah adalah pembangunan ekonomi. Ini termasuk penciptaan lapangan kerja, dukungan untuk usaha kecil, dan peningkatan infrastruktur.
Bahasa Inggris: In my opinion, the most important issue for a regional leader candidate should be economic development. This includes job creation, support for small businesses, and improving infrastructure.
infrastructure development (Syaikhah Dkv 1)
Indonesia : Isu yang sebaiknya menjadi prioritas calon kepala daerah biasanya adalah pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan lingkungan.
Inggris : The issues that should be the priority of potential regional heads are usually infrastructure development, health, education, and environmental management.
Education and training (Putri ananditha)
menurutmu isu apa yang harus menjadi prioritas dari calon kepala daerah?
- • BAHASA INDONESIA*
_pendidikan dan pelatihan_meningkatkan kualitas pendidikan dan akses ke pelatihan vokasional sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang siap menghadapi perubahan dunia kerja
improving the quality of education and access to vocational training is essential to creating a society that is ready to face changes in the world of work
Regional head candidate
Menurut saya, prioritas calon kepala daerah harus fokus pada infrastruktur yang mendukung ekonomi, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, serta menjaga lingkungan. Selain itu, penting juga untuk menjamin keamanan dan tata kelola pemerintahan yang transparan.(SRI AULIA)
In my view, regional head candidates should prioritize infrastructure that supports the economy, improving healthcare and education, job creation, and environmental preservation. It's also essential to ensure public safety and transparent governance.(SRI AULIA)
waste management, and handling climate change.
Melindungi lingkungan dengan praktik yang berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan penanganan perubahan iklimm
English: Protecting the environment through sustainable practices, waste management, and addressing climate change.
improving the quality of education ( witri septria putri X DKV II )
menurut masukan saya tentang beberapa isu yang harus menjadi prioritas dari calon kepala daerah, ada tiga yang saya ketahui yaitu pertama peningkatan kualitas pendidikan, karna kualitas pendidikan umenjadi prioritas calon kepala daerah untuk meningkat kan kualitas hidup masyarakat contoh nya akses pendidikan merata dan fasilitas pendidikan yang layak karna isunya banyak sekolah terutama di daerah yang kurang berkembang contoh nya kurang nya ruang kelas yang sudah tidak layak . ke dua kualitas layanan kesehatan, ada beberapa masalah salah satunya krusial yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. ada juga contoh isu terkait peningkatan kualitas layanan terbatas nya yaitu akses fasilitas kesehatan dan biaya kesehatan yang tinggi oleh karna itu banyak warga indonesia yg merasa kesulitan . ketiga pengembangan ekonomi lokal, pemgembangan ekonomi lokal berfokus ke peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sumber daya lokal yg dapat di manfaat kan, ada beberapa isu utama yaitu keterbatasan modal dan akses pasar yang terbatas di karenakan beberapa usaha kecil sulit mendapat kan modal dan prodak lokal keterbatasan untuk memapasar kan prodak nya.
According to my input regarding several issues that should be a priority for regional head candidates, there are three that I know of, namely first improving the quality of education, because the quality of education is a priority for regional head candidates to improve the quality of life of the community, for example equal access to education and adequate educational facilities. because the issue is that many schools, especially in less developed areas, for example lack classrooms that are no longer suitable. Second, the quality of health services, there are several problems, one of which is crucial, which affects people's welfare. There are also examples of issues related to improving the quality of limited services, namely access to health facilities and high health costs, because of which many Indonesian citizens feel overwhelmed. thirdly, local economic development, local economic development focuses on improving community welfare through local resources that can be utilized, there are several main issues, namely limited capital and limited market access because some small businesses find it difficult to get capital and local producers have limited access to the market. it's the seller.
Education, economy and environment. (Siti arifah ika putri XI DKV 1)
Menurut saya, yang harus diprioritaskan oleh para calon kepala daerah adalah pendidikan, ekonomi dan lingkungan. Hal-hal tersebut termasuk meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan pendidikan bagi mereka yang tidak mampu, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengatasi masalah sampah, dan mengatasi polusi udara.
In my opinion, what regional head candidates should prioritize are education, economy and environment. These include improving the quality of education, providing education for those who cannot afford it, encouraging economic growth, creating jobs, addressing waste issues, and tackling air pollution.
improve the welfare of society well(Aulia dkv III)
Calon kepala daerah perlu mementingkan isu-isu seperti pembangunan berkelanjutan, akses kesehatan, dan kualitas pendidikan. Menangani hal-hal ini bisa memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan baik.
Bahasa inggris Local leaders need to prioritize issues such as sustainable development, healthcare access, and education quality. Addressing these matters can significantly improve community welfare
road construction/road repair(RESTI SYARIF DKV II)
menurut saya yang harus menjadi prioritas dari calon kepala daerah yang pertama adalah pembangunan jalan/ perbaikan jalan, kemudian di lengkapi dengan fasilitas umum yang harus menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup warga.
yang ke 2 adalah kebersihan lingkungan seperti, pengelolaan sampah dan air bersih ini harus di perhatikan untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan lingkungan. yang ketiga adalah pengurangan kriminalitas karena demi terciptanya keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. yang ke 3 ialah penciptaan lapangan kerja supaya dapat mengurangi kemiskinan.
yang ke 4 yaitu penerapan teknologi dalam pelayanan publik seperti dalam administrasi pemerintahan maupun layanan masyarakat sebab akan mempermudah akses serta transparansi pemerintahan.In my opinion, what should be the priority of regional head candidates is firstly building roads/road repairs, then equipping them with public facilities which must be a priority to improve connectivity and quality of life for residents.
The second is environmental cleanliness, such as waste management and clean water. This must be considered to maintain environmental comfort and cleanliness. the third is reducing crime because it is for the sake of creating security and stability in the region.
the third is the creation of jobs in order to reduce poverty.
The fourth is the application of technology in public services such as in government administration and community services because it will facilitate access and government transparency.education and training(putri anandhita dkv 2)
Meningkatkan kualitas pendidikan askes ke pelatihan vokasional sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang siap mengahadapi perubahan dunia
improving the quality of education and access to vocational training is essential to creating a society that is ready to face changes in the world of work
Improving human welfare and development (Reskyana)
Meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan manusia, Terkait dengan panghematan belanja bagi pegawai untuk menutupi kekurangan dana bagi Infrastruktur Sehingga rakyat bisa terdanai
Improving human welfare and development. Linked to savings in spending on employees to cover the cack of funds for infrastruktur so that the people can be funded
Air pollution (Alfiah DKV III)
Polusi udara mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem, dengan upaya pengurangan emisi sangat penting.
Air pollution affects human health and ecosystems, with efforts to reduce emissions being crucial.
corruption and political system. Nujumum Niswah
Menurut saya prioritas dari calon kepala daerah adalah kesejahteraan masyarakat, ketenangan masyarakat dan pembangunan daerah.
In my opinion, the priority of regional head candidates is public welfare, public peace and regional development.
Setting the Course.Key Issues to be Prioritized by Regional Leaders (MUH.FAREL HIDAYAT MS)
Menurut saya, calon kepala daerah harus memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, karena pendidikan yang merata dan berkualitas dapat menciptakan generasi yang lebih baik dan berdaya saing tinggi. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Infrastruktur yang baik, seperti jalan dan jembatan, akan memudahkan akses ke berbagai daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tak kalah penting, kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama. Calon kepala daerah perlu memastikan bahwa layanan kesehatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan sosial tersedia dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
In my opinion, candidates for regional heads should prioritize improving the quality of education, as equitable and high-quality education can create a better and more competitive generation. Additionally, infrastructure development is crucial to support economic activities and public mobility. Good infrastructure, such as roads and bridges, will ease access to different regions and promote economic growth. Equally important, public welfare should be a key focus. Regional leaders need to ensure that healthcare services, job opportunities, and social welfare are available and accessible to all levels of society.
Public Policy and Political Participation (nur salsabila sriabadi)
menurut saya, isu yang harus menjadi prioritas dari calon kepala daerah adalah pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, calon kepala daerah juga harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, karena kedua sektor ini berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
in my opinion, the issue that should be a priority for regional head candidates is infrastructure development and public services. Good infrastructure is very important to support economic growth and improve people's quality of life. Apart from that, regional head candidates must also focus on improving the quality of education and health, because these two sectors have a direct influence on community welfare.
political system in indonesia
berdasarkan pendapat saya isu yang harus menjadi prioritas bagi calon kepala daerah adalah membangun infrastruktur berkelanjutan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan,menciptakan peluang ekonomi yang adil dan inklusif bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama, serta kepemimpinan yang transparan dan pemberantas korupsi juga perlu menjadi fokus penting
In my opinion, the issues that should be a priority for regional head candidates are building sustainable infrastructure, improving the quality of education and health, creating economic opportunities
"The Electoral System and the Quality of Democracy in Indonesia." NUR AULIAH WARSITA DKV 1
Menurutku, prioritas utama calon kepala daerah seharusnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang berkualitas, serta infrastruktur yang memadai. Selain itu, mereka juga harus fokus pada transparansi dan pemberantasan korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
In my opinion, the main priority for a regional head candidate should be improving community welfare through better healthcare services, quality education, and adequate infrastructure. Additionally, they should focus on transparency and combating corruption to establish a clean and integrity-based government.
Politics in Indonesia
Calon Kepala daerah perlu memprioritaskan:
1. Demokrasi Pancasila: Sistem politik Indonesia berdasarkan pada Pancasila, yang menekankan pada prinsip musyawarah untuk mufakat dan kebersamaan dalam perbedaan.
2. Sistem Pemerintahan Presidensial: Indonesia menerapkan sistem presidensial, di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
3. Partai Politik: Ada berbagai partai politik yang berkompetisi dalam pemilu, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan lain-lain.
4. Pemilu: Pemilihan umum dilaksanakan secara berkala untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu dilakukan setiap lima tahun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Lembaga legislatif yang berperan dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintahan, dan penyusunan anggaran negara. DPR terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilu.
6. Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Lembaga yang mewakili kepentingan daerah dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional. DPD juga dipilih secara langsung oleh rakyat.
7. Mahkamah Konstitusi (MK): Lembaga yang berperan dalam menjaga konstitusi, termasuk memutus sengketa hasil pemilu, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan menangani sengketa kewenangan lembaga negara.Regional Head Candidates need to prioritize:
1. Pancasila Democracy: Indonesia's political system is based on Pancasila, which emphasizes the principles of deliberation for consensus and togetherness in differences.
2. Presidential Government System: Indonesia implements a presidential system, where the president functions as head of state and head of government. The president is elected directly by the people.
3. Political Parties: There are various political parties that compete in elections, such as the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), Gerindra Party, Golkar Party, Prosperous Justice Party (PKS), and others.
4. Elections: General elections are held periodically to elect the president, vice president, members of the DPR, DPD and DPRD. Elections are held every five years.
5. People's Representative Council (DPR): The legislative institution which plays a role in making laws, supervising the government, and preparing the state budget. The DPR consists of members elected through elections.
6. Regional Representative Council (DPD): Institution that represents regional interests in policy making at the national level. The DPD is also directly elected by the people.
7. Constitutional Court (MK): An institution that plays a role in maintaining the constitution, including deciding disputes over election results, reviewing laws against the 1945 Constitution, and handling disputes over the authority of state institutions.In your opinion, what issues should be the priority of regional head candidates (Muh. Rezky Arfandy)
Peningkatan ekonomi, pendidikan yang berkualitas, akses kesehatan yang lebih baik, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan pengurangan kemiskinan.
Economy: Boost economic growth and job opportunities.
Education: Improve access and quality of education. Health: Enhance healthcare services and accessibility. Infrastructure: Develop roads, transportation, and clean water infrastructure. Environment: Address pollution and promote sustainable environmental practices.
Poverty Reduction: Implement social programs to reduce poverty.public welfare
Menurut saya, isu prioritas bagi calon kepala daerah harus mencakup peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan akses pendidikan. Menangani ketiga aspek ini akan sangat meningkatkan kualitas hidup warga.
I believe the priority issues for a mayoral candidate should include public health improvement, infrastructure development, and education access. Addressing these areas will significantly enhance the quality of life for residents.
Regional elections
Bahasa Indonesia: Calon kepala daerah harus memprioritaskan beberapa isu penting. Pertama, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Ini termasuk jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Kedua, pelayanan publik yang transparan dan efisien, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari pemerintah. Ketiga, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Daerah yang sehat akan membawa kemakmuran jangka panjang. Terakhir, pemberdayaan ekonomi lokal agar masyarakat bisa berkembang dengan kemandirian.
Bahasa Inggris: Candidates for regional leadership should prioritize several key issues. First, sustainable infrastructure development, including roads, healthcare, and education facilities. Second, transparent and efficient public services so that the public can directly benefit from government programs. Third, environmental protection and sustainability, as a healthy region ensures long-term prosperity. Finally, local economic empowerment is essential for fostering independence and growth in the community.
Indonesian politics
Calon kepala daerah perlu memprioritaskan:
1. Infrastruktur: Menjamin akses transportasi, air bersih, dan infrastruktur digital yang baik.
2. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi: Membuka lapangan pekerjaan dan mendukung UMKM.
3. Pendidikan dan Kesehatan: Menyediakan akses yang adil dan layanan berkualitas bagi masyarakat.
4. Tata Kelola yang Baik: Meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi.
5. Lingkungan Hidup: Menerapkan solusi berkelanjutan untuk masalah lingkungan.
6. Keamanan: Meningkatkan ketertiban dan penegakan hukum di masyarakat.
7. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
A regional head candidate should prioritize:
1. Infrastructure: Ensuring access to transportation, clean water, and reliable digital infrastructure.
2. Social Welfare and Economy: Creating job opportunities and supporting small and medium enterprises (SMEs).
3. Education and Healthcare: Providing fair access and high-quality services to the community.
4. Good Governance: Enhancing transparency and reducing corruption.
5. Environment: Implementing sustainable solutions for environmental issues.
6. Security: Strengthening public order and law enforcement.
7. Public Participation: Involving the community in the decision-making process.
quality of life of society
Bahasa Indonesia: Menurut saya, calon kepala daerah harus memprioritaskan isu-isu yang langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Pertama, pembangunan ekonomi, dengan memastikan terciptanya lapangan kerja dan dukungan bagi usaha kecil. Kedua, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan agar semua orang memiliki kesempatan yang setara. Terakhir, perencanaan kota yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan perlu menjadi fokus utama untuk menjamin pembangunan jangka panjang.
Bahasa Inggris: In my opinion, a regional leader candidate should prioritize issues that directly impact the quality of life of the people. First, economic development, ensuring job creation and support for small businesses. Second, improving eduopportunities for everyone. be key to edevelopment.
regional election politics(Nazrul Iksan syam)
Calon kepala daerah perlu memprioritaskan:
1. Infrastruktur: Akses transportasi, air bersih, dan digital.
2. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi: Penciptaan lapangan kerja dan dukungan UMKM.
3. Pendidikan dan Kesehatan: Akses yang merata dan layanan berkualitas.
4. Tata Kelola yang Baik: Transparansi dan pengurangan korupsi.
5. Lingkungan Hidup: Penanganan masalah lingkungan secara berkelanjutan.
6. Keamanan: Meningkatkan ketertiban dan penegakan hukum.
7. Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Fokus ini akan mendorong kesejahteraan dan kemajuan wilayah.
(bahasa Indonesia)A regional head candidate should prioritize:
1. Infrastructure: Access to transportation, clean water, and digital infrastructure.
2. Social Welfare and Economy: Job creation and support for small and medium enterprises (SMEs).
3. Education and Healthcare: Equal access and high-quality services.
4. Good Governance: Transparency and reducing corruption.
5. Environment: Sustainable solutions for environmental issues.
6. Security: Improving public order and law enforcement.
7. Public Participation: Involving the community in decision-making.
These priorities will foster welfare and regional development.
(bahasa inggris)Priority Issues for Regional Head Candidates
Isu Prioritas bagi Calon Kepala Daerah
Sebagai seorang siswi SMA, saya percaya bahwa pemilihan kepala daerah memiliki dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama pada masa depan generasi muda seperti saya. Di tengah banyaknya isu yang dihadapi oleh masyarakat, menurut saya ada beberapa isu yang seharusnya menjadi prioritas utama calon kepala daerah. Isu-isu tersebut mencakup pendidikan, lingkungan, serta kesehatan mental dan fisik generasi muda.
Pertama, pendidikan harus menjadi fokus utama. Pendidikan yang berkualitas merupakan kunci bagi kemajuan sebuah daerah. Calon kepala daerah harus memastikan bahwa setiap anak di wilayahnya mendapatkan akses pendidikan yang merata, baik di kota maupun di pedesaan. Selain itu, metode pengajaran juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal teknologi. Peningkatan fasilitas sekolah, pelatihan guru, serta penggunaan teknologi yang efektif di sekolah merupakan beberapa langkah yang dapat diambil. Pendidikan tidak hanya soal kurikulum akademis, tetapi juga mencakup pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, etika, dan tanggung jawab sosial. Sebagai pelajar, saya ingin calon pemimpin yang memahami bahwa generasi muda adalah aset terbesar daerah ini.
Selain itu, lingkungan juga harus menjadi perhatian utama calon kepala daerah. Di tengah ancaman perubahan iklim, perlindungan terhadap lingkungan menjadi isu yang semakin mendesak. Penanganan limbah, pengelolaan sampah yang baik, serta upaya melestarikan hutan dan ruang hijau harus menjadi prioritas. Pembangunan daerah memang penting, tetapi pembangunan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Generasi saya akan menjadi penerus yang harus hidup dengan konsekuensi dari tindakan pemimpin saat ini, sehingga penting bagi calon kepala daerah untuk berpikir tentang keberlanjutan lingkungan.
Selanjutnya, isu kesehatan mental dan fisik remaja sering kali terabaikan, padahal ini adalah salah satu masalah yang semakin serius. Tekanan akademis, pengaruh media sosial, dan ketidakpastian masa depan sering kali membuat para pelajar, seperti saya, mengalami stres berlebihan. Saya berharap calon kepala daerah juga memperhatikan pentingnya dukungan kesehatan mental, misalnya dengan menyediakan layanan konseling di sekolah-sekolah dan memperluas akses ke fasilitas kesehatan mental yang terjangkau. Selain itu, fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau perlu ditingkatkan untuk mendorong gaya hidup sehat dan aktif di kalangan anak muda.
Kesimpulannya, saya percaya bahwa pendidikan, lingkungan, dan kesehatan mental serta fisik generasi muda adalah isu-isu yang harus menjadi prioritas bagi calon kepala daerah. Sebagai generasi yang akan menjalani masa depan, saya ingin melihat pemimpin yang peduli pada keberlanjutan jangka panjang dan memahami kebutuhan generasi muda. Harapan saya, calon kepala daerah yang terpilih nanti dapat membawa perubahan yang nyata dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik.
Nama: Maylavly Jacindaliya SMAN 1 Gowa
12 IPA 5Priority Issues for Regional Head Candidates
As a high school student, I believe that the election of a regional head greatly impacts the daily lives of the community, especially the future of the younger generation like myself. Among the many issues faced by society, I think there are several that should be prioritized by regional head candidates. These include education, the environment, and the mental and physical health of young people.
First, education should be a primary focus. Quality education is the key to a region’s progress. Regional head candidates must ensure that every child in their area has equal access to education, whether in urban or rural areas. In addition, teaching methods should be adapted to the times, especially with regard to technology. Improving school facilities, training teachers, and integrating effective technology in schools are steps that can be taken. Education is not only about academic subjects but also includes character education that teaches values such as tolerance, ethics, and social responsibility. As a student, I want a leader who understands that the youth are the greatest asset of the region.
Next, the environment must be a top priority for regional head candidates. Amid the threat of climate change, environmental protection is becoming an increasingly urgent issue. Waste management, proper garbage disposal, and efforts to conserve forests and green spaces must be prioritized. Development is important, but it should be carried out with long-term environmental impacts in mind. My generation will inherit the consequences of today’s decisions, so it is crucial that candidates think about environmental sustainability.
Finally, the issue of mental and physical health among teenagers is often overlooked, even though it is becoming increasingly serious. Academic pressure, the influence of social media, and uncertainty about the future often lead to excessive stress among students like me. I hope regional head candidates also focus on mental health support, for instance, by providing counseling services in schools and expanding access to affordable mental health facilities. Additionally, sports facilities and open spaces should be improved to encourage a healthy and active lifestyle among young people.
In conclusion, I believe that education, the environment, and the mental and physical health of young people should be prioritized by regional head candidates. As a generation that will shape the future, I hope to see leaders who care about long-term sustainability and understand the needs of young people. I hope that the elected regional head can bring real and sustainable change for a better future.
Name: Maylavly Jacindaliya Highschool 1 Gowa
12 Science 5Policy Brief
No policy papers yet.
Implementations
No implementation papers yet.
Focus Group Discussions
No Focus Group Discussions yet.